Category: Berita

TANGERANG – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (22/7), meninjau proyek revitalisasi di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas pergerakan penumpang dan pesawat. Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang dilakukan di Bandara Soetta meliputi sisi darat (land side) dan sisi udara (air side). Di sisi darat revitalisasi dilakukan oleh AP II bersama kontraktor PT. PP pada Terminal 1B dan 1C untuk penerbangan domestik, dan Terminal 2F yang dikerjakan AP II dan Adhi Karya untuk penerbangan internasional. Sementara di sisi udara, dilakukan pengerjaan landas pacu (runway) oleh AP II dan pemasangan software atau sistem oleh Airnav Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pergerakan pesawat yang lepas landas maupun mendarat (take off/landing). “Revitalisasi terminal dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas penumpang dari 65 juta per tahun menjadi 110 juta per tahun. Terminal 2F yang untuk internasional akan diperbesar menjadi 70 ribu meter persegi,” ujar Menhub. Menhub menjelaskan, revitalisasi dilakukan untuk mengakomodir demand atau permintaan penerbangan dari dan ke Jakarta melalui Bandara Soetta yang semakin meningkat. “Kurang lebih sekitar 6 bulan lagi ini semua bisa diselesaikan sehingga dapat memenuhi demand yang semakin meningkat. Bandara Soetta akan menjadi showcase-nya negara Indonesia di mata dunia,” ucapnya. Secara keseluruhan, revitalisasi Terminal 2 Bandara Bandara Soetta akan meningkatkan kapasitas pelayanan pergerakan penumpang dari sebelumnya hanya dapat menampung 9 juta penumpang/tahun menjadi 21 juta penumpang/tahun. Semula Terminal 2 memiliki luas 173.608 m2 dan pasca revitalisasi menjadi 234.50m2 pada Terminal 2D, 2E, dan 2F. Sementara itu, khusus di Terminal 2F yang melayani penerbangan internasional, diharapkan dapat melayani hingga 7 juta penumpang yang semula hanya dapat menampung 3 juta penumpang. Adapun revitalisasi meliputi desain interior terminal, penggantian peralatan dan jaringan MEP (mechanical, electrical, plumbing), pembuatan connecting antar boarding lounge dan lounge umroh, penerapan IBMS. Total luas Terminal 2F setelah revitalisasi menjadi 74.964 m2 yang semula hanya seluas 36.402m2. Sementara itu, revitalisasi terminal 1C dilakukan pada lantai dasar seluas 46.100 m2 dan lantai 1 seluas 38.200 m2. Adapun revitalisasi Terminal 1 C meliputi rea pelayanan penumpang keberangkatan dan kedatangan, area komersial, area perkantoran, connecting boarding lounge, area bagasi penumpang, maupun pekerjaan MEP. Dalam tinjauannya ke Bandara Soetta, Menhub juga melakukan pengecekan fasilitas pemeliharaan pesawat terbang di Garuda Maintenance Facilities (GMF AeroAsia). Ia mengatakan kepercayaan maskapai asing terhadap pemeliharaan pesawat di Indonesia semakin meningkat yang ditunjukkan dengan daftar waiting list permintaan perawatan pesawat baik dari maskapai nasional maupun asing. Turut hadir dalam peninjauan tersebut Dirjen Perhubungan Udara Maria Endah Kristi, Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero) M. Awaluddin, Direksi PT. Garuda Maintenance Facilities (GMF). (*) Sumber: Kemenhub

Banda Aceh – Maskapai Garuda Indonesia telah meresmikan jadwal umrah langsung dari Banda Aceh menuju Jeddah atau Madinah. Maskapai ini telah bersiap melakukan penerbangan perdana (inaugural flight) pada tanggal 3 Agustus nanti. Alasan begitu antusiasnya Garuda membuka layanan penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh dari banyaknya animo masyarakat yang hendak melakukan Umroh dari Banda Aceh, disamping itu juga jarak tempuh yang lebih dekat melalui Serambi Mekah ini berkisar 7 – 8 jam perjalanan. Pengoperasian layanan penerbangan dari Banda Aceh menuju Tanah Suci ini akan dilayani 1 kali setiap minggu yaitu setiap hari Senin dan Kamis pada minggu berikutnya dengan GA914 yang akan diberangkatkan dari bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 12:35 dan akan tiba di bandara Internasional King Abdul Aziz pada pukul 16:25. Sementara itu penerbangan dari Banda Aceh ke Medinah akan dilayani dengan GA912 yang akan diberangkatkan dari bandara Internasional Sultan Iskandar Muda pada pukul 13:40 dan direncanakan akan tiba di bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz pada pukul 17:10. Nano Setiawan, General Manager (GM) PT. Garuda Indonesia Cabang Aceh saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat, 28 Juli 2023 menyampaikan bahwa pembukaan layanan Umroh melalui Bandara SIM merupakan upaya PT. Garuda Indonesia dalam mensupport perjalanan ibadah ini dengan layanan yang prima dan nyaman. Hal ini juga untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui potensi hasil bumi Indonesia dan UMKM unggulan untuk dapat diekspor ke Arab Saudi sebagai langkah perluasan pangsa pasar ekspor Indonesia ke kancah internasional. “Tidak dapat dipungkiri, jika penerbangan umroh ini berpusat di Banda Aceh maka secara langsung pasar layanan Aceh akan semakin luas seperti penginapan, tour and travel, kuliner dan oleh-oleh serta potensi lainnya akan berkembang di Aceh. Hal ini tentu menjadi semangat Garuda untuk mensupport dan memberikan layanan terbaik bagi para jamaah,” ujar Nano. Nano juga menyampaikan bahwa tersedianya layanan penerbangan Umrah dari Banda Aceh langsung menuju Jeddah atau Madinah ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan nilai tambah bagi para calon jemaah, terutama dari aspek waktu yang tentunya lebih efisien karena dapat terbang langsung menuju Tanah Suci tanpa harus melalui Medan, namun juga kedepannya turut berkontribusi untuk mendukung penguatan ekosistem layanan haji dan umrah di Aceh, khususnya. Posisi Aceh yang sangat strategis dengan letak Tanah Suci sangat dekat juga menjadi isu strategis bahwa Banda Aceh khususnya sangat tepat dijadikan sebagai pusat layanan perjalanan Umrah atau lokasi transit sebelum bertolak ke Madinah atau Jeddah. Hal ini menjadi konsentrasi khusus bagi Pemerintah Aceh dalam mendukung layanan perjalanan umrah bagi masyarakat Aceh khususnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal saat dijumpai di tempat terpisah, Pemerintah Aceh sangat antusias dan bergembira dengan upaya yang dilakukan Garuda Indonesia untuk membuka layanan ini. Hal ini juga salah satu cita-cita Aceh yang terwujud untuk terbang langsung ke Jeddah atau Madinah dalam melaksanakan ibadah umrah. “Pemerintah Aceh mendukung dan mengajak semua pihak khususnya agen perjalanan untuk memanfaatkan fasilitas penerbangan umrah yg telah terbuka. Apalagi jarak Banda Aceh ke Arab Saudi yg sangat dekat sehingga waktu tempuh lebih singkat dan tarif yang bersaing,” pungkas T. Faisal.(MS)

BANDA ACEH – Pelayaran angkutan penyeberangan lintas Sinabang – Calang akan segera dioperasikan kembali. Hal ini sesuai dengan surat Kepala Dinas Perhubungan Aceh tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada General Manager PT. ASDP Cabang Singkil selaku operator kapal penyeberangan. Pengoperasian lintasan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal penyeberangan yang akan bertolak dari Pelabuhan Calang. Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk menetapkan kewenaangan penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Calang sehingga aktivitas penyeberangan lintas Calang – Sinabang yang sementara ini dialihkan melalui Pelabuhan Kuala Bubon dapat berjalan normal kembali. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga barang di Kepulauan Simeulue sangat tergantung kepada kelancaran transportasi laut dan penyeberangan.

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bagikan 200 lembar kartu pembayaran non tunai (cashless) kepada pengunjung dan pengguna jasa Pelabuban Penyeberangan Ulee Lheue, Kamis, 20 Juli 2023. Pembagian kartu pembayaran elektronik ini merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh mempercepat digitalisasi pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue, khususnya pada layanan pembayaran retribusi. Sebagai mana diketahui, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dilalui ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Oleh karena itu, pelabuhan ini sangat potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi pembayaran. Hal ini juga seiring dengan upaya Dinas Perhubungan Aceh mereformasi wajah pelabuhan agar lebih ramah, transparan, akuntabel, bebas pungli, dan lebih beradab. Pembagian kartu non tunai hari ini merupakan hasil kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bank Syariah Indonesia, serta Bank Aceh Syariah. Dishub Aceh sangat mengapresiasi atas dukungan seluruh stakeholder perbankan di Aceh tersebut sehingga proses transformasi pelayanan ini berjalan dengan baik. Dishub Aceh akan terus berinovasi dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Penerapan pembayaran secara non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue akan diberlakukan secara penuh mulai 1 September 2023 mendatang. Bagi pengguna jasa maupun pengunjung pelabuhan diimbau agar memiliki kartu non tunai ketika hendak menggunakan jasa pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Menindaklanjuti kunjungan Menteri Perhubungan RI pada 8 Februari 2023 yang meninjau Pelabuhan Kuala Langsa guna melihat kondisi alur pelayaran, maka Menhub Budi Karya Sumadi menginstruksikan dilakukannya pengerukan kuala Langsa. Untuk itu, Dishub Aceh bersama Pelindo sebagai operator pelabuhan sekaligus diberikan tangggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengerukan. Terkait rencana pengeruhkan ini, beberapa hal didiskusikan dalam Rapat Koordinasi Dukungan Kegiatan Pelabuhan Kuala Langsa di Aula Multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 18 Juli 2023. Diantaranya dukungan prosedur dan perizinan yang diperlukan perkait operaasional dan pengembangan pelabuhan termasuk rencana pengerukan kolam dan alur pelayaran Pelabuhan Kuala Langsa. Diskusi ini juga mencakup dukungan kementerian, lembagam, dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pemanfaatan Pelabuhan Kuala Langsa untuk efektivitas angkuan barang di Aceh sejalan dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Niaga Komoditas. Pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa diperlukan guna meningkatkan fasilitas pelabuhan baik sisi darat dan perairan untuk mendukung operasional pelabuhan. Selain itu, kedalaman kolam dan alur pelayaran di level -3 sampai dengan -5 m sangat beresiko terhadap keselamatan pelayaran. Sehingga menurunkan minat masyarakat dan dunia usaha untuk menggunakan pelabuhan. Permasalahan lainnya terdapat ketidakseimbangan antara aktivitas barang atau muatan masuk dan keluar menyebabkan tidak efisiensinya biaya operasional dan jasa di pelabuhan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dalam arahannya mengawali diskusi mengatakan banyak aspek yang harus kita pelajari sehingga pengerukan bisa berjalan, bermanfaat dan tidak sia-sia, perlu adanya dukungan pemangku kepentingan dan kehadiran pemerintah pusat sangat diharapkan. “Yang harus kita fokuskan adalah kelengkapan dokumen lingkungan pelabuhan Kuala Langsa ini, sesuai regulasi harus ada perubahan penannggung jawab,” sebutnya. Sementara itu, Regional Head 1 PT. Pelindo Yarham Harid mengatakan melalui pertemuan ini berhadap dukungan lintas sektor di Aceh terkait pengurusan perizinan pengerukan alur laut Pelabuhan Kuala Langsa dapat terlaksana dengan baik.“Melalui pertemuan ini, menjadi wadah agar satu pemahanan dan visi dalam menyukseskan pengembangan Kuala Langsa, khususnya terkait pengerukan. Sehingga berbagai kendala yang ada dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya. Hasil diskusi ini selanjutnya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait baik daerah, provinsi, hingga ke kementerian pusat. Hadir dalam kesempatan ini perwakilan Kementerian Perikanan dan Kelautan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan RI, Dinas Perhubungan Kota Langsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, KSOP Kelas IV Kuala Langsa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Langsa, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.(MR)

BANDA ACEH – Saat sinar matahari mulai menyentuh permukaan bumi, Mukhlis salah satu Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh sudah bersiap dan berada di pintu masuk Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 18 Juli 2023. Termasuk Mukhlis, 21 Petugas LLAJ Dishub Aceh mengatur lalu lintas masuknya sebanyak 1.717 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Aceh di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan ASN Pemerintah Aceh dengan jumlah yang banyak dari berbagai daerah ini dalam rangka penyerahan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK dan Jabatan Fungsional Nakes sehingga membutuhkan perhatian dan pengaturan lalu lintas agar akses keluar-masuk berjalan lancar. Di tengah guyuran hujan yang tiba-tiba menghampiri Banda Aceh pagi tadi, Petugas LLAJ tetap melakukan kerja dengan maksimal. Usai penyerahan SK dan ASN kembali ke tempatnya, barulah Petugas LLAJ dapat beristirahat. “Kalau semua bekerjasama dan patuh pada petunjuk petugas, Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, aman, dan selamat,” sebut Mukhlis dengan senyum penuh semangat.(MR)

BANDA ACEH – Operasional angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang yang dilayani oleh KMP Aceh Hebat 1 berhenti sementara menunggu prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) angkutan penyeberangan di Pelabuhan Calang oleh Kemenhub RI. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyebutkan, penghentian aktivitas penyeberangan ini sehubungan dengan surat Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh Nomor AP.106/1/5/BPTD-ACEH/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal pemberhentian penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang, karena Pelabuhan Laut Calang tidak termasuk wilayah kerja dan kewenangan BPTD Kelas II Provinsi Aceh. “Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kemenhub, BPTD Kelas II Provinsi Aceh tidak berwenang lagi menerbitkan SPB pada kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Sementara itu guna menyikapi hal tersebut, Kadishub Aceh telah bersurat ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub RI agar segera ada solusi penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang karena yang berwenang menerbitkan persetujuan berlayar adalah Kementerian Perhubungan. “Kita sudah bersurat ke Kemenhub, dan sedang dibahas tentang mekanisme penerbitan SPB kapal penyeberangan di Pelabuhan Laut Calang,” kata Teuku Faisal. Untuk menjaga kelancaran angkutan penyeberangan ke Sinabang, tambah Teuku Faisal, Dishub Aceh dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil sedang mengkaji alternatif kemungkinan untuk mengalihkan rute sementara kapal KMP Aceh Hebat 1 melalui Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh sampai ada ketetapan prosedur penerbitan SPB di Pelabuhan Laut Calang. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil mengoptimalkan lintasan penyeberangan Sinabang – Labuhan Haji yang dilayani oleh KMP Teluk Sinabang setiap Senin dan Rabu. Kapal ini juga melayani lintasan Sinabang – Meulaboh setiap hari Sabtu. Uji coba sandar kapal KMP Aceh Hebat 1 di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon telah dilaksanakan pada hari Sabtu (8/7) dan Minggu (9/7) yang lalu dengan melibatkan pihak BPTD Kelas II Provinsi Aceh, Tim teknis Dishub Aceh, dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil. Uji coba ini perlu dilakukan karena setiap pelabuhan memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kondisi alur pelayaran, pasang surut, tinggi gelombang, kedalaman kolam pelabuhan, dan lain-lain untuk memastikan keselamatan pelayaran. Sejak Maret 2021 KMP Aceh Hebat 1 melayani lintasan Calang – Sinabang dan sangat diminati oleh masyarakat karena letaknya yang dekat dengan ibukota provinsi Aceh. Pelabuhan Calang adalah pelabuhan laut kargo yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang UPT Kemenhub, dan juga memiliki fasilitas untuk sandar kapal penyeberangan sehingga dapat disandari oleh kapal jenis Ro-Ro (Roll On – Roll Off).(AM)

BANDA ACEH – Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Banda Aceh, Fitriana menyerahkan 200 lembar kartu e-money kepada Dinas Perhubungan Aceh untuk dibagikan ke pengguna jasa transportasi dan pengunjung Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Penyerahan kartu pembayaran non tunai tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menyambut kunjungan silaturrahmi manajemen BSI Banda Aceh di ruang kerjanya, Jumat, 7 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Fitriana menyebutkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk pada fasilitas pelayanan transportasi. Penyerahan kartu e-money bagi pengguna jasa pelabuhan, kata Fitriana, merupakan wujud dukungan BSI terhadap upaya Dishub Aceh meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue. Sementara itu, Teuku Faisal menyampaikan terima kasih atas kontribusi BSI sebagai salah satu bank pelat merah dalam mendukung kampanye cashless society di Pelabuhan Ulee Lheue. “Ini juga menjadi upaya kita mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada sektor pelayanan transportasi di Aceh,” ungkapnya. Dishuh Aceh, kata Teuku Faisal, terus berupaya melahirkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Melalui penyerahan bantuan CSR ini, ia berharap masyarakat semakin mudah melakukan transaksi retribusi saat menggunakan jasa Pelabuhan Ulee Lheue.(AM)

BANDA ACEH – Gairah pengguna jasa transportasi penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan maupun Ulee Lheue – Pulo Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat momen libur lebaran dan libur panjang, kerap terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh memandang perlu melakukan reviu terhadap Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Reviu Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis, 6 Juli 2023. “Rencana Induk Pelabuhan Ulee Lheue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2016 tentunya perlu dievaluasi. Dalam rentang waktu tujuh tahun tersebut, pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue sangat dinamis,” kata Teuku Rizki. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan, baik yang bersifat umum maupun teknis, tentu dibutuhkan demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur pada sarana transportasi penyeberangan. “Salah satu produk kebijakan teknis yaitu dokumen perencanaan Rencana Induk Pelabuhan yang memuat program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” tambahnya. Makanya, penyelenggaraan FGD ini sebut Teuku Rizki untuk menjaring berbagai masukan dari stakeholder yang hadir guna mengidentifikasi kebutuhan perencanaan, menumbuhkan sinergitas dan harmonisasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat pengguna pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas rutin harian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan, terjangkau, serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja di Ayani Hotel, Banda Aceh, Rabu, 5 Juli 2023. Trans Kutaraja hadir sebagai transportasi massal di Ibukota Provinsi Aceh sejak tahun 2016, dan melayani kawasan sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Kini Trans Kutaraja telah melayani 6 koridor utama serta 4 rute feeder (pengumpan). Trans Kutaraja diproyeksikan menjadi angkutan massal yang terkoneksi dengan pusat aktivitas masyarakat, serta menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. “Harapannya masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kemacetan dan polusi udara bisa dicegah,” ujar Teuku Faisal. Melalui penyelenggaraan FGD ini, Teuku Faisal berharap bisa menjaring berbagai informasi maupun isu terkait pelayanan Trans Kutaraja secara komprehensif dari berbagai unsur, baik pemerintahan, akademisi, ataupun komunitas transportasi. “Sehingga menjadi masukan dan acuan bagi pengembangan angkutan massal Trans Kutaraja ke depan,” ungkapnya.(AM)