Category: Berita

Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) meluncurkan tiga sistem aplikasi online sekaligus, Minggu (4/3/2018). “Mereka adalah Sistem Perizinan Online dan Multimoda (SPIONAM), e-Ticketing dan e-Tilang,” kata Dirjen Hubdat Budi Setiyadi dalam laporannya di acara launching, Minggu. Acara launching digelar di Jalan Imam Bonjol, Jakarta disela-sela Car Free Day (CFD). Peresmian tiga sisten aplikasi onkine dilakukan dengan penekanan tombol sirine  oleh Menhub Budi Karya Sumadi dan Menteri PANRB Asman Abnur, perwakilan Polri serta Sekjen Kemhub Sugihardjo dan Direksi BUMN. “Peningkatan pelayanan ini salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik. Sendi-sendi bisnis akan berkembang dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi kita jadi lebih baik,” ujar Menhub. Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Adapun sistem pelayanan aplikasi SPIONAM yang meliputi perijinan : Ijin Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan AKAP; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan ALBN. 4. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, meliputi pelayanan : – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang untuk keperluan Pariwisata, Angkutan Charter dan Angkutan Sewa Umum; dan – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan menggunakan Taksi, Angkutan Antar Jemput, Angkutan Permukiman; Angkutan Karyawan, Angkutan Sewa Khusus yang wilayahnya melebihi 1 (satu) Provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bogor (Jabodetabek); 5. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, meliputi pelayanan : – Ijin penyelenggaraan Angkutan Barang Berbahaya dan Beracun; – Ijin Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat. Sedangkan untuk aplikasi E-Tilang yaitu aplikasi berbasis sistem Android yang akan mempermudah masyarakat dalam mengurus pelanggaran tilang tanpa perlu pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang dengan melakukan pembayaran di bank atau m-banking.   “Dengan sistem digital melalui E-tilang ini memberikan kemudahan, memberi kondisi yang governance. Dengan kondisi ini kita akan mendapatkan level of service yang bagus,” kata Menhub. Kemenhub juga bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam implementasi E-Tilang Perhubungan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Bank BRI dengan Kemenhub tentang penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan di lingkungan Kemenhub. Selain itu pada saat bersamaan, Kemenhub juga meluncurkan aplikasi E-Ticketing yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang transportasi darat terhadap berbagai kemudahan pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi darat dalam memperoleh tiket perjalanan. Saat ini penumpang angkutan darat dapat memperoleh tiket dengan mudah dengan aplikasi E-Ticketing melalui beberapa mitra diantaranya Bank Mandiri, DPP Organda (DOKU, Alfamart, bosbis.com). Pada acara tersebut dihadiri oleh Menhub dan Menpan RB tampak duduk berdampingan sambil berbincang-berbincang.  Tampak juga Waka Dishub Sigit Wijatmoko di acara. Sementara itu, Kapolri Tito Karniavan yang tercatat dalam undangan belum tampak hadir dalam acara tersebut.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/tingkatkan-pelayanan,-kemenhub-luncurkan-3-sistem-aplikasi-online https://www.gridoto.com/read/01230244/nah-sudah-diresmikan-menteri-loh-ya-kalau-di-pritt-bayar-pakai-e-tilang?page=all#!%2F

Kegiatan yang dihadiri perwakilan seluruh Kabupaten/Kota menjalin kerja sama dengan kampus STTD ini dibuka oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Drs. Zulkarnain, M.Si, Senin (26/02/2018). Peserta yang hadir adalah Kepala Dinas Perhubungan dan BKD dari Kabupaten/Kota. Kepala STTD Suharto selaku ketua panitia menyebutkan, acara sosialisasi dan koordinasi antara STTD dengan Pemda untuk menjalin silaturahmi dan koordinasi untuk kerja sama diklat yang makin baik. Dalam acara ini, disampaikan ketentuan pola pembibitan di STTD Bekasi. Apa saja syarat-syarat, ketentuan dan hal lain yang harus dipenuhi termasuk manfaat pola pembibitan di STTD. Sampai berita ini diturunkan ada sekitar 50 orang perwakilan dari daerah hadir mengikuti sosialisasi pola pembibitan di STTD ini. Ketua STTD Suharto mengatakan bahwa STTD  sekarang akan berubah nama menjadi Politeknik Transportasi Darat pada bulan Juli 2018 ini, serta akan ada program S1 dan S2, serta 5 program Diploma. “Ke depan diharapkan makin banyak peserta dari Pemda yang ikut program pembibitan,” ujarnya. “STTD akan membuka informasi terkait program pembibitan ini secara luas ke masyarakat. Semua bisa mengikuti program tentunya sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. STTD siap mendidik dan menyiapkan mereka menjadi ahli transportasi darat yang profesional dan siap bekerja di lapangan,” tegasnya. Jika selama ini ada kekurangan atau kelemahan dalam pola kerja sama pembibitannya di STTD, akan terus diperbaiki. “Oleh karena itu saran, masukan perbaikan ke depan sangat dibutuhkan oleh pihak STTD”. (DW)

Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berserta rombongan yang didampingi oleh Assisten II Setda Aceh, dr. Taqwallah, Kepala Dinas Perhubungan Aceh  serta Walikota Banda Aceh, melakukan Kunjungan Kerja ke Terminal Type A Batoh yang disambut oleh Kepala UPT Terminal Type A Batoh Kementerian Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), kegiatan yang  bersumber dari dana APBN 2018 pada Rabu (14/02) Pagi. Setelah bersilaturahmi dengan jajaran pengelola terminal, Wagub juga menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi dan harapan Pemerintah Aceh terhadap operasional Terminal Type A Batoh yang sejak akhir Tahun 2016 telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Pusat (P3D). “Kami usul untuk terminal ini diredesign terkait tampilan bangunan gedung terminal (fasade), sirkulasi dan area parkir agar dibuat lebih modern namun bernuansa islami dan harus dilengkapi dengan fasilitas untuk difable” ujar Nova. Dengan adanya peningkatan prasarana tersebut dinilainya dapat memberikan fasilitas yang terbaik untuk pelayanan publik. Dalam Kunjungan ini, Wakil Gubernur beserta rombongan meninjau sejumlah fasilitas terminal, mulai dari loket, ruang tunggu penumpang, hingga fasilitas publik seperti toilet. Disela-sela beliau berkeliling meninjau fasilitas publik tersebut, beliau juga berinteraksi dengan Pemilik Loket, kantin dan penumpang. “Jangan ada pungli (pungutan liar) tetapi bila ada punggal (pungutan legal) itu diperbolehkan” kata Nova sambil tersenyum. Beliau juga berharap Pemerintah Pusat harus berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta mengusulkan untuk penetapan nama terminal dengan menggunakan nama pahlawan seperti Bandara SIM. Dengan adanya fasilitas publik yang baik, diharapkan bisa mendukung pelayanan yang baik pula terutama  bagi masyarakat yang menggunakan jasa perhubungan. (DW)

Kementerian Perhubungan (Kemhub) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) segera menuntaskan penyediaan dashboard guna memantau operasional taksi online. “Kami meminta Kominfo bisa menyelesaikan penyediaan dashboard sesuai Tupoksi-nya agar kita bisa mengimplementasikan PM 108/2017 secara efisien dan efektif,” kata Direktur Angkutan dan Multimoda Cucu Mulyana di Jakarta, Senin (12/2/2018). Dashboard merupakan salah satu amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang mengatur tentang Angkutan Sewa Khusus. Cucu menegaskan, kehadiran dashboard menjadi hal yang penting dan krusial bagi implementasi PM 108/2017. “Salah satunya agar Kemenhub bisa tahu berapa jumlah sebenarnya armada dari mitra aplikator. Ini penting agar Dinas Perhubungan di daerah bisa melakukan monitoring dan sebagai bahan pengambilan kebijakan di daerah. Belum lagi untuk memantau konsistensi penerapan tarif batas atas atau bawah,” tegasnya. Dashboard yang dimaksud nantinya bakal menampilkan jumlah taksi online yang aktif beroperasi di suatu kota dan semua data bisa disajikan secara real time. Lebih lanjut Cucu mengatakan, isu pengaturan taksi online membutuhkan kerja bersama dari semua kementerian agar ada kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan. “Menjadi sebuah keniscayaan juga Kominfo membuat aturan untuk para aplikator karena saat ini banyak hal menimbulkan permasalahan operaional akibat ketiadaan regulasi yang mengatur aplikator. Kalau dari sisi transportasi kami sudah bereskan dengan PM 108/2017, kita tunggu dari sisi teknologinya agar semua pemain di bisnis ridehailing mendapat kesetaraan dalam berbisnis,” katanya. Oleh karena itu Kemenhub meminta Kominfo segera menyelesaikan pembuatan dashboard untuk memantau taksi online serta membuat aturan yang akan memberikan sanksi bagi aplikator yang melakukan pelanggaran.(S9) (Dikutip dari Beritatrans 12022017)

Dinas Perhubungan Aceh menyerahkan secara simbolis 5 unit Bus Sekolah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Aceh Singkil. Acara serah terima berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan Aceh pada Hari Jumat Pagi (2/02). Bus yang diserahkan terdiri dari 4 unit bus berukuran sedang dan 1 unit bus berukuran jumbo, bus tersebut merupakan pengadaan melalui APBA Tahun 2017 dengan dana bersumber dari Migas Kabupaten/Kota Singkil guna mendukung penyediaan sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran di Kabupaten Aceh Singkil. Dengan adanya bus ini diharapkan dapat memperkecil disparitas antar kecamatan dan pedesaan di Kabupaten Aceh Singkil dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat Singkil. Kegiatan ini bisa jadi contoh untuk Kabupaten/Kota lainnya, Semoga kedepan setiap Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayah Aceh dapat menganggarkan sarana dan prasarana perhubungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan menggunakan anggaran Migas dan Otsus Kabupaten/Kota yang dimilikinya. (IF)

* Untuk 10 Rute Mulai Awal Bulan Depan Pesawat Susi Air jenis Cesna Grand Caravan berkapasitas 15 seat yang kembali melayani penerbangan perintis di Aceh. Penerbangan subsidi yang dikelola oleh  pemerintah pusat ini akan dimulai awal Februari 2018 untuk sepuluh rute penerbangan dengan frekuensi sekali seminggu, kecuali Banda Aceh-Nagan Raya dan Kutacane-Banda Aceh dua kali seminggu karena dinilai padat.Kadis Perhubungan Aceh, Drs Zulkarnain MM menyampaikan di ruang kerjanya pada Selasa (30/1) siang.   Menurut Bapak Zulkarnain, penerbangan perintis menggunakan subsidi APBN 2018 yang sepenuhnya dikelola oleh Kemenhub dan Dishub Aceh, namun belum juga  diberikan jadwal detail penerbangan tersebut. “Masyarakat maupun pejabat yang ingin menggunakan pesawat tersebut bisa menanyakan ke bandara di daerah rute yang sudah ditentukan,” kata Zulkarnain seraya mengatakan pihaknya sudah meminta manajemen Susi Air mengumumkan soal penerbangan ini melalui spanduk maupun media massa. Di luar penerbangan perintis yang disubsidi itu, kata Bapak Zulkarnain mengatakan bahwa, Susi Air juga membuka penerbangan komersil untuk daerah padat penumpang, misalnya Medan-Nagan Raya- Simeulue. Zulkarnain menyebutkan harga tiket penerbangan perintis sekitar 60 persen dari tarif komersilnya, misalnya untuk rute Banda Aceh-Nagan Raya, untuk tarif komersil Rp 500 ribu/penumpang, maka tarif subsidi Rp 300 ribu/penumpang. Bapak Zulkarnain menambahkan karena permintaan penambahan jadwal penerbangan dari kabupaten/kota antar bandara di Aceh maupun luar Aceh terus meningkat, maka sejumlah bupati/wali kota juga mengusulkan tambahan rute penerbangan subsidi kepada gubernur, misalnya untuk rute Medan-Kutacane dan Medan-Singkil yang memang rute itu belum ada penerbangan perintisnya. Begitu juga untuk rute Singkil-Banda Aceh. Alasan para bupati meminta tambahan penerbangan perintis ketiga rute itu untuk memudahkan beberapa aspek yaitu baik ekonomi, sosial, finansial maupun aspek lainnya, termasuk untuk keperluan pemerintah daerah ke Banda, Medan maupun Pulau Jawa. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sudah merespon hal ini dengan menyurati Menhub agar tahun depan penerbangan perintis antardaerah dan luar Aceh bisa ditambah.(S9)

Seperti kita ketahui bahwa segala aktifitas lalu lintas bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu pembangunan kawasan selalu berada pada akses jalan utama. Hal ini bertujuan agar memudahkan masyarakat untuk mencapai lokasi kegiatan. Setiap pembangunan kawasan selalu menimbulkan perubahan sistem trasportasi pada kawasan kegiatan tersebut. Perubahan sistem transportasi dapat berakibat pada bertambahnya permasalahan lalu lintas, berupa kebutuhan lahan parkir kendaraan, peningkatan volume kendaraan yang melewati jalan di sekitar kawasan tersebut, dan terhadap peningkatan terjadinya kecelakaan yang disebabkan karena bertambahnya volume kendaraan. Untuk mengatasi dampak pembangunan kawasan kegiatan pada sistem transportasi, maka perlu ditetapkannya peraturan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) . Analisis Dampak lalu lintas sendiri merupakan Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Tujuan pelaksanaan Andalalin untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dalam suatu pembangunan dan menentukan peningkatan atau perbaikan untuk mengakomodasi perubahan lalu lintas akibat pengembangan baru. selain itu tujuan pelaksanaan Andalalin dapat menyelaraskan keputusan mengenai tata guna lahan, kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan dan perbaikan. Syarat untuk pelaksanaan Andalalin dapat dilihat pada PM 75 Tahun 2015 dengan perubahan ke tiga pada PM 11 Tahun 2017 yang menjelaskan jenis Pembangunan pusat kegiatan ( perkantoran, industri, fasilitas pendidikan, rumas sakit, hotel, dll); pemukiman ( perumahan, ruko, asrama, dll); dan insfraktruktur tertentu (jalan tol, pelabuhan, bandar udara,dll) yang mengharuskan pengembang untuk melaksanakan pembuatan dokumen andalalin. Dalam PM 75 Tahun 2015 juga menjelaskan kriteria minimal peruntukan lahan yang wajib melakukan Andalalin, hanya saja perlu adanya peraturan daerah lebih lanjut untuk menyesuakan kriteria minimal sesuai dengan keadaan kota di Aceh. Pada Peraturan Gubernur Aceh tentang Andalalin, hal ini mengatur tentang studi kelayakan pembangunan kawasan dengan kondisi sistem transportasi pada kawasan tersebut, agar terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, selamat dan nyaman bagi pengguna jalan. Pembentukan Peraturan Gubernur tentang Andalalin membagi kewenangan bagi setiap instansi dalam pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, juga pembagian kawasan yang diharuskan melaksanakan Andalalin,  analisis kondisi lalu lintas, serta rekomendasi kebutuhan perangkat dan strategi pengendalian lalu lintas. Rapat Pembahasan Peraturan Gubernur Andalalin dilakukan pada tanggal 29 Januri 2018 di Kantor Gubernur Lantai 2  Ruang Force, yang dihadiri oleh Dinas Perhubungan sebagai tim penyampaian Pergub Andalalin dengan Kepala Bidang LLAJ sebagai Pembina, Dinas Keuangan, Inspektorat Aceh dan Biro Hukum selaku penguji materi Peraturan Gubernur. Rapat tersebut disampaikan oleh Bapak Hanung Kuncoro, “Perlunya penajaman isi Pergub, penambahan nomenklatur dan beberapa pasal penindakan Pelanggar Andalalin serta Breakdown Pembina Pengawasan, dan Sanksi Administrasi bagi pelanggar”. Pada akhir rapat tersebut disampaikan pula bahwa akan dilaksanakan pembahasan lanjutan sebagai finalisasi Peraturan Gubernur.(S9)

Tingkatkan Mutu SDM, Tangkal Angka Pengangguran Komitmen Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar kampus mulai gencar dilakukan. Senin (22/1/2018), STTD secara resmi kembali membuka program padat karya yang diikuti total 350 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kampus. Program ini dilaksanakan selama lima hari hingga Jumat (27/1/2018). Ketua STTD Bekasi, Suharto, menjelaskan, seluruh peserta program padat karya diberdayakan untuk mengelola infrastruktur kampus seperti membersihkan areal kampus, menanam benih pohon, hingga pengecatan. “Program padat karya ini pada dasarnya kami lakukan selain membantu perekonomian masyarakat sekitar kampus juga untuk menjaga silaturahmi dan menanamkan rasa persaudaraan,” ungkap Suharto dalam pidato sambutan pembukaan program padat karya di Auditorium Kampus STTD Bekasi, Senin (22/1/2018). STTD pada dasarnya ingin membuka diri dan mengenalkan kampus kepada masyarakat. Selama ini, lanjutnya, STTD dilihat sebagai kampus yang tertutup pagar tinggi dan sulit untuk dikenali apa-apa saja isi di dalamnya. “Banyak masyarakat Bekasi hanya tahu letak kampusnya. Sering lewat, tapi tidak tahu apa saja didalamnya. Nah, padat karya ini adalah media yang tepat untuk mengenalkan isi kampus kepada masyarakat umum,” ungkapnya. Diklat Peningkatan Kualitas SDM Selain program padat karya, STTD secara bersamaan juga membuka pendidikan kilat (diklat) pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti 90 peserta dari masyarakat umum di sekitar kampus. “Diklat Pemberdayaan SDM ini kami maksudkan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan. Setelah menyelesaikan diklat, peserta bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya,” jelas Suharto. Dalam pidato sambutannya, Suharto juga mengimbau kepada seluruh peserta diklat untuk meningkatkan kepedulian keselamatan berlalulintas. “Kami juga berharap ada kepedulian untuk membangkitkan kesadaran berlalulintas. Data kecelakaan di Indonesia masih tinggi. Sedikitnya 27.719 jiwa melayang dalam waktu setahun. Artinya, jika di rata-rata ada 3 sampai 4 jiwa meninggal kecelakaan dalam satu jam,” ungkap Suharto. (S9)

Dinas Perhubungan Aceh melaporkan dan merekomendasikan untuk dilakukan pembekuan sementara izin trayek perusahaan bus Sempati Star. Hal itu disampaikan dikarenakan sering terjadinya kecelakaan beruntun yang dialami oleh bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) tersebut. “Kami merekomendasikan pembekuan izin trayek. Pembekuan ini sifatnya sementara,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Drs. Zulkarnain, M.Si, setelah melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah I Aceh selaku Perwakilan Kementerian Perhubungan, anggota DPR Aceh dan pihak Organda di Kantor Dinas Perhubungan Aceh pada Jumat, 19 Januari 2018. Beliau juga mengatakan, “rekomendasi pembekuan izin trayek sementara itu ditujukan terhadap 37 unit kendaraan atau bus Simpati Star yang izin prinsipnya telah dikeluarkan Kementerian Perhubungan”. Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan pembekuan izin trayek sementara terhadap 8 bus yang terlibat kecelakaan dan melakukan penyimpangan izin trayek. “Yang direkomendasikan hanya bus yang bermasalah. Sebab tidak semua bus Sempati Star bermasalah. Termasuk saat kecelakaan, tidak semua yang disebabkan oleh bus Sempati Star,” katanya. Selain rekomendasi, pihaknya akan memperketat dan melakukan inspeksi kendaraan di semua terminal agar operator tidak memberangkatkan angkutan yang tidak memenuhi syarat dan laik jalan. Beliau menambahkan, “dari hasil rapat, kami juga meminta kepada Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan aturan terkait sertifikasi bagi pengemudi bus yang akan direkrut oleh perusahaan angkutan umum”. Selain itu, Pihak Dishub Aceh juga akan melakukan kaji ulang terhadap Uji berkala Bus Sempati Star sebagai langkah kroscheck terhadap kelayakan seluruh Armada Bus PT. Bintang Sempati Star. Dengan adanya pembekuan ijin sementara ini, diharapkan pihak dari manajemen bus PT. Bintang Sempati Star akan lebih memperbaiki sistem dalam perekrutan para supir. (DW)

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 1 Aceh melaksanakan Rapat Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan pada APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 di Hotel Grand Arabia Banda Aceh pada tanggal 18 s.d 19 Januari 2018. Rapat ini dilakukan guna untuk penyebaran informasi tentang kegiatan pembangunan pada tahun 2019 yang bersumber dari dana APBN di wilayah Aceh. Rapat tersebut dibuka oleh Buang Turasno, A.TD selaku Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah-1 Aceh dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Perwakilan dari Polda, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota serta Balai Pekerjaan Umum. Pada rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Drs. Zulkarnain, M.Si menyampaikan beberapa program prioritas perhubungan di wilayah Aceh. Program prioritas jangka panjang diantaranya e-ticketing, kapal Ro-Ro, pengembangan Area Traffic Control System (ATCS), pembangunan pelabuhan rakyat di pantai Barat Selatan,  aplikasi e-monitoring angkutan penyeberangan berbasis web, sistem informasi teknologi pendukung angkutan massal perkotaan, pembangunan kapal penyeberangan dan pembangunan kapal penumpang. Kemudian pada program prioritas jangka pendek berupa pemasangan fasilitas keselamatan jalan, rehab terminal type B di wilayah timur serta pelayanan angkutan jalan. “Kita saling mendukung suksesnya perhubungan hebat kedepan” kata Zulkarnain. Hasil dari rapat tersebut diharapkan pembangunan APBN disesuaikan dengan 15 program unggulan Pemerintah Aceh (Irwandi – Nova), untuk pengusulan yg diajukan dari daerah kepada Balai, harus dititik beratkan dan diprioritaskan di Jalan Nasional, dalam pemasangan fasilitas keselamatan seperti rambu-rambu maupun halte juga diharapkan berkoordinasi dengan PU serta arah pembangunan sarana dan prasarana APBN yang harus berintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan adanya sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBA dan APBK. (SS)