Author: PPID Perhubungan

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan PT Capella Dinamik Nusantara menggelar seminar edukasi keselamatan berkendara (Safety Riding) bertajuk Zen On Wheel di Aula Multimoda Dishub Aceh, Selasa, 23 April 2026. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kartini ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa sosok perempuan modern, atau “Kartini Masa Kini”, tidak hanya berperan aktif dalam pembangunan, tetapi juga harus menjadi pelopor keselamatan bagi diri sendiri dan keluarga saat berada di jalan raya. Seminar edukasi “Zen On Wheel” mengedepankan sisi psikologis dan ketenangan dalam berkendara. Peserta diajak untuk memahami bahwa keamanan dimulai dari pikiran yang tenang (zen) dan kontrol emosi yang stabil, terutama saat menghadapi kemacetan atau situasi provokatif di jalan raya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Diana Devi menyebutkan bahwa, dalam konteks keselamatan lalu lintas, perempuan memiliki peran strategis sebagai pelopor disiplin dan kepedulian terhadap keselamatan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. “Bagi wanita masa kini, jalan raya tidak hanya sebagai ruang aktualisasi diri, namun ia juga menyimpan risiko yang tinggi jika tidak dibarengi dengan pemahaman teknis yang mumpuni,” ujar Diana Devi. Bila mengacu data Korlantas Polri, ada 144.605 kejadian kecelakaan pada tahun 2024 dengan 77 persen kendaraan yang terlibat adalah sepeda motor. Sedangkan pada rentang usia, 53 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia pada rentang 19 hingga 39 tahun. Mayoritas kecelakaan disebabkan oleh kurangnya literasi teknis dan defensive driving oleh pengendara. Melalui kegiatan ini, Diana Devi berharap peserta dapat menjadi “Kartini Jalan Raya” yang mandiri, cerdas, tangguh, dan pelopor keselamatan berlalu lintas bagi diri sendiri dan keluarga. Kabid Lalin Dishub Aceh itu juga menyampaikan apresiasi kepada PT Capella Dinamik Nusantara atas kolaborasi penyelenggaraan seminar edukasi safety riding dalam mendukung peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan. Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Kantor Cabang Capella Honda Banda Aceh, M Ashri menyebutkan bahwa seminar safety ridinh ini merupakan bentuk tanggung jawab PT Astra Honda Motor kepada masyarakat selaku pengguna kendaraan. Ashri menegaskan bahwa kampanye safety riding kepada masyarakat merupakan prioritas utama Honda, dan sosialisasi itu rutin diselenggarakan bersama berbagai stakeholder seperti seminar safety riding hari ini di Dishub Aceh. Pihak Capella Honda Banda Aceh memberikan materi komprehensif yang disampaikan oleh para narasumber yang sangat kompeten, di antaranya Ipda Devi Ristra Infanisya dari Polresta Banda Aceh, Novara Dita selaku Instruktur Safety Riding Honda, dan Ners Rosdiana yang merupakan praktisi wanita yang berbasis di Aceh. Acara ini juga diikuti oleh peserta dari beragam instansi dan komunitas seperti Polresta Banda Aceh, PT Jasa Raharja Aceh, Komunitas Motor Binaan Honda, Capella Honda, Komunitas Wanita Ojol Banda Aceh, pengurus Dharma Wanita Dishub Aceh, serta ASN Dishub Aceh.

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal ST, MT menegaskan pihaknya akan memperketat pengawasan serta menindak tegas angkutan tidak resmi menyusul meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan penumpang. Penegasan tersebut juga diperkuat melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada DPD Organda Aceh terkait peringatan kepatuhan perizinan, standar pelayanan, serta kesiapan pengemudi angkutan umum. Teuku Faisal mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil risiko dengan menggunakan angkutan ilegal dan lebih selektif dalam memilih moda transportasi. “Jangan ambil risiko dengan angkutan ilegal. Tidak ada jaminan keselamatan, termasuk perlindungan asuransi bagi penumpang,” ujarnya di Banda Aceh, Selasa (14/04). Menurut Faisal, maraknya kendaraan berpelat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum menjadi persoalan serius karena beroperasi di luar sistem. Selain tidak memiliki izin trayek, kendaraan tersebut juga tidak melalui pengawasan keselamatan secara berkala sehingga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Sebagai langkah konkret, Dishub Aceh akan menggencarkan razia terpadu bersama pihak terkait seperti Ditlantas Polda Aceh, Organda dan Jasa Raharja serta memastikan penindakan berjalan tegas tanpa kompromi. “Kalau melanggar, akan kita tindak tegas. Tidak ada kompromi, termasuk pencabutan izin,” tegasnya. Di sisi lain, melalui surat tersebut, Dishub Aceh secara khusus meminta seluruh perusahaan angkutan umum, khususnya angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu ditegaskan bahwa perusahaan wajib memastikan seluruh kendaraan operasional memiliki izin lengkap dan masih berlaku, termasuk izin trayek, uji berkala (KIR), serta kartu pengawasan. Selain itu, pengemudi juga harus memiliki SIM sesuai ketentuan serta terdata secara resmi. Dishub Aceh juga mengingatkan agar perusahaan memenuhi standar pelayanan minimal, mulai dari kelaikan teknis kendaraan, keselamatan penumpang, kenyamanan, hingga kepatuhan terhadap kapasitas angkut. Tak hanya itu, kesiapan pengemudi turut menjadi perhatian, di mana perusahaan diminta memastikan kondisi kesehatan pengemudi, tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang, serta mematuhi jam kerja dan waktu istirahat guna menghindari kelelahan saat berkendara. Pemeriksaan kendaraan secara rutin (ramp check) sebelum operasional juga diwajibkan untuk memastikan seluruh armada dan perlengkapan keselamatan dalam kondisi optimal. S ementara itu, Ketua DPD Organda Aceh, H. Ramli, menyampaikan bahwa meningkatnya angkutan ilegal di Aceh telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan angkutan resmi dan memicu persaingan tidak sehat di lapangan. Ia menilai kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antar pengemudi, terutama dalam memperebutkan penumpang di kawasan terminal. “Jumlah kendaraan lebih banyak dari penumpang. Ini yang memicu persaingan tidak sehat bahkan konflik di lapangan,” kata Ramli. Menurutnya, keberadaan angkutan ilegal juga menyulitkan pembinaan terhadap angkutan resmi, serta menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha yang taat aturan belum sepenuhnya terlindungi. Dari sisi keselamatan, Ramli menegaskan bahwa penumpang angkutan ilegal tidak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan serta tidak berada dalam sistem pengawasan keselamatan. “Penumpang angkutan ilegal tidak dijamin. Tidak ada pengawasan seperti angkutan resmi, ini sangat berbahaya,” tegasnya. Sebagai langkah perbaikan, Organda Aceh terus mendorong penguatan sinergi dengan Dishub dan BPTD melalui peningkatan pengawasan, pelaksanaan ramp check, serta pelatihan dan penyuluhan keselamatan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum. Ramli menambahkan, Organda juga mendorong masyarakat untuk membeli tiket melalui loket resmi maupun sistem online guna menciptakan transparansi dan kepastian tarif. “Jangan beli tiket di calo.”

Dorong E-Ticketing dan Benahi Layanan Penyeberangan di Lintas Barat Selatan Jakarta – Pemerintah Aceh menandatangani keberlanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse di Jakarta, Selasa (7/04). Kerja sama ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu. “Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza. Ia menjelaskan, dorongan tersebut juga menjadi respons atas berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu, di mana terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan penumpang cukup signifikan. Dengan penerapan e-ticketing, diharapkan proses pelayanan penumpang menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di pelabuhan, serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, konektivitas menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah memiliki sejumlah armada penyeberangan yang dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, di antaranya KMP Aceh Hebat 1 pada lintasan Calang-Sinabang serta KMP Aceh Hebat 2 pada lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang dan KMP Aceh Hebat 3 yang melayani rute Singkil-Pulau Banyak. Lebih lanjut, Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk kapal penyeberangan, harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di sektor darat maupun di atas kapal. “Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” kata Kadishub. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola operasional kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal. Faisal berharap operasional KMP Aceh Hebat 1 ke depan semakin optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh, khususnya Simeulue dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio. Rio menegaskan, pihaknya akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus menjaga kepercayaan ini, memberikan layanan terbaik, serta merawat kapal dengan baik. Dalam kurun waktu perjanjian ini, kami berharap dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya. Rio juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan agar layanan penyeberangan ke depan dapat terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Ia turut berpesan kepada seluruh kru kapal agar menjaga aset milik Pemerintah Aceh tersebut dengan baik serta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami minta seluruh kru kapal menjaga dengan baik aset Pemerintah Aceh ini agar selalu dalam kondisi prima, serta memberikan pelayanan yang baik dan memastikan perawatan kapal sesuai standar,” ujar Rio. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Muhammad Alqadri. []

Banda Aceh – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menjelaskan bahwa penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Simeulue saat arus balik lebaran disebabkan oleh tingginya konsentrasi masyarakat yang memilih tujuan penyeberangan ke Calang Aceh Jaya. Faisal menyampaikan bahwa sebenarnya terdapat beberapa alternatif lintasan penyeberangan dari Simeulue menuju daratan, tidak hanya ke Calang, tetapi juga ke Singkil dan Labuhan Haji. “Sebenarnya ada kapal yang juga melayani rute ke Singkil dan Labuhan Haji. Namun, sebagian besar penumpang memilih berangkat ke Calang, sehingga terjadi penumpukan ke satu tujuan,” ujar Kadishub di Banda Aceh, Senin 30/03. Ia menjelaskan, pada lintasan lain seperti ke Labuhan Haji dan Singkil, kapasitas angkutan masih tersedia, bahkan terdapat kapal yang belum terisi penuh. Selain faktor pilihan rute, penumpukan juga dipengaruhi oleh tingginya pergerakan masyarakat yang memilih kembali pada hari-hari terakhir masa libur lebaran. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak memaksakan berangkat pada hari terakhir liburan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan antrean,” katanya. Namun demikian, kata Faisal kondisi tersebut tetap akan menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan bersama operator kapal yaitu ASDP. Kepada masyarakat ia mengimbau ke depannya dapat lebih merencanakan perjalanan dan memanfaatkan lintasan penyeberangan lain yang tersedia. “Ini menjadi pelajaran bersama agar tidak terjadi penumpukan di hari terakhir, karena masih ada lintasan lain yang bisa menjadi pilihan,” ujar Faisal. []

Banda Aceh – Kepolisian Daerah Aceh mengapresiasi pelaksanaan program mudik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan pada momentum lebaran Idul Fitri tahun 2026. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, menyampaikan bahwa program tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus lalu lintas selama periode mudik. “Apresiasi kami kepada Pemerintah Aceh, khususnya Dishub Aceh, yang telah menyelenggarakan mudik gratis. Program ini sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas,” ujar Deden saat konferensi pers bersama terkait angkutan Lebaran Idul Fitri 2026 yang digelar di Banda Aceh, Senin (30/3). Kegiatan itu turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara Sultan Iskandar Muda. Menurut Deden, tanpa adanya program Gratis tersebut, masyarakat cenderung menggunakan kendaraan pribadi untuk mudik, yang berpotensi meningkatkan volume kendaraan di jalan dan memicu kemacetan. Deden menjelaskan, program mudik gratis pemerintah Aceh telah merangkum pergerakan masyarakat dalam satu moda transportasi massal, sehingga jumlah kendaraan pribadi di jalan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, aspek keselamatan juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Seluruh armada bus atau angkutan umum lain yang digunakan telah melalui proses pemeriksaan kelayakan, termasuk kondisi kendaraan dan kesehatan pengemudi. “Pengemudi bus telah menjalani tes urin dan dinyatakan sehat. Mereka juga diimbau untuk beristirahat apabila merasa mengantuk demi menjaga keselamatan penumpang,” kata Deden. Sebelumnya, Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf melepas rombongan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh dari Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Minggu, pertengahan Maret lalu. Program yang diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan Aceh itu digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya perjalanan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan program mudik gratis merupakan upaya Pemerintah Aceh menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode mudik dengan dukungan 17 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD, perbankan, dan swasta di Aceh. Faisal menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring, sementara kuota yang tersedia untuk angkutan darat Pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Untuk melayani pemudik tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menyiapkan 122 unit kendaraan yang terdiri dari 27 unit bus besar dan 95 unit Hiace dengan 18 rute tujuan ke berbagai kabupaten/kota di Aceh, terutama wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi. Selain layanan dari Pemerintah Aceh, program mudik gratis tahun ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan BUMN melalui layanan angkutan darat dengan kuota sekitar 709 orang. Sementara untuk wilayah kepulauan, disediakan layanan mudik gratis melalui angkutan laut dengan delapan rute pelayaran menggunakan kapal ro-ro dan kapal cepat dengan total kapasitas 3.642 penumpang. Faisal mengatakan seluruh armada yang digunakan dalam program tersebut telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check guna memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, para pengemudi juga telah diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk melalui tes urin. []

Banda Aceh – Arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2026 di Aceh mencatat lonjakan tinggi. Pergerakan kendaraan di ruas Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) tercatat mencapai 201.670 kendaraan selama periode angkutan lebaran. Lonjakan ini dipicu oleh beroperasinya akses tol hingga Padang Tiji yang semakin mempermudah konektivitas masyarakat menuju Banda Aceh. Akses yang lebih cepat dan efisien tersebut mendorong meningkatnya arus kunjungan, baik untuk keperluan mudik maupun wisata ke berbagai daerah di Aceh. Berdasarkan data PT. Hutama Karya sebagai operator tol, puncak pergerakan kendaraan terjadi pada 24 Maret 2026 dengan total 18.058 kendaraan melintas dalam satu hari. Sementara itu, Gerbang Tol Padang Tiji tercatat sebagai titik tersibuk dengan total 87.780 kendaraan selama periode lebaran. Secara keseluruhan, lalu lintas tol meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST.MT., mengatakan tingginya pergerakan kendaraan ini mencerminkan mobilitas masyarakat yang sangat dinamis, terutama dengan dukungan infrastruktur jalan tol yang semakin memadai. “Pergerakan kendaraan pada masa mudik dan arus balik lebaran tahun ini sangat tinggi. Kehadiran tol sangat membantu distribusi perjalanan masyarakat sehingga arus lalu lintas dapat terurai dengan lebih baik,” ujar Faisal dalam konferensi pers bersama Dirlantas Polda Aceh, Kepala Jasa Raharja Kanwil Aceh, Kepala BPTD Aceh, Kepala BPJN Aceh, GM ASDP Banda Aceh, serta GM Angkasa Pura Bandara SIM, di Banda Aceh, Senin (30/3). Selain kendaraan pribadi, mobilitas masyarakat juga terlihat tinggi pada seluruh moda transportasi. Pada angkutan darat, total pergerakan penumpang tercatat mencapai 107.648 orang atau meningkat 15,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak pergerakan terjadi pada 17 Maret 2026 dengan jumlah 9.285 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui terminal tipe A, yaitu Terminal Batoh, Lhokseumawe, Paya Ilang, Langsa, dan Meulaboh, serta terminal tipe B di antaranya Sigli, Aceh Tamiang, Calang, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bireuen, dan Terminal L300 Lueng Bata. Sementara itu, pada angkutan laut tercatat sebanyak 65.703 penumpang. Puncak pergerakan terjadi pada 28 Maret 2026 dengan 7.414 penumpang. Pergerakan penumpang laut dilayani melalui pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue, Balohan, Lamteng, Calang, Labuhan Haji, Sinabang, Singkil, dan Pulau Banyak, dengan lintasan utama seperti Ulee Lheue-Balohan, Calang-Sinabang, serta Singkil-Pulau Banyak. Untuk angkutan udara, total pergerakan penumpang tercatat sebanyak 40.887 orang atau meningkat 2,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Puncak arus terjadi pada 14 Maret 2026 dengan 3.071 penumpang. Pergerakan ini dilayani melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Malikussaleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, dan Lasikin, serta didukung bandara perintis. “Ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat selama lebaran tidak hanya didominasi kendaraan pribadi, tetapi juga didukung oleh angkutan umum di semua moda yang tetap tinggi,” kata Faisal. Menurutnya, angka pergerakan tersebut masih berpotensi lebih besar jika diakumulasikan dengan pengguna kendaraan pribadi di seluruh ruas jalan. “Jika dihitung secara keseluruhan, termasuk kendaraan pribadi di jalan tol maupun ruas lainnya, maka jumlah orang yang melakukan perjalanan dipastikan jauh lebih besar dari data angkutan umum yang tercatat,” ujar Faisal. Kadishub juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan angkutan lebaran tahun ini, di antaranya kepolisian, Jasa Raharja, Balai Pengelola Transportasi Darat Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, ASDP, serta Angkasa Pura. “Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga arus mudik dan arus balik lebaran di Aceh dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Faisal. Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Aceh, Kombes Pol. Deden Supriyatna Imhar, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengamanan dan rekayasa lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kepadatan. Menurutnya, kawasan Kuta Blang Bireuen, menjadi salah satu fokus utama sejak awal arus mudik. Di lokasi tersebut dilakukan penguatan personel serta rekayasa lalu lintas mengingat adanya perbaikan jembatan dan tingginya volume kendaraan. “Sejak arus mudik, Kuta Blang menjadi perhatian karena volume kendaraan cukup tinggi, bahkan lebih besar dari arah Banda Aceh menuju Medan. Saat arus balik, personel kami masih tetap standby di lokasi untuk memastikan kelancaran lalu lintas,” ujarnya. Deden juga menyebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas selama periode angkutan lebaran tahun ini mengalami penurunan signifikan di mana tahun lalu terdapat 73 kasus kecelakaan lalu lintas dan menjadi 47 kasus pada tahun ini. Namun demikian, tingkat fatalitas korban justru mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 20 orang meninggal dunia tahun ini, dibandingkan 15 orang pada tahun sebelumnya. “Beberapa faktor penyebab di antaranya kehilangan kendali saat berkendara, tidak menggunakan helm, serta berkendara dengan kecepatan tinggi,” kata Deden. Deden menambahkan, sejumlah daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan antara lain Banda Aceh, Aceh Jaya, dan Aceh Timur. Bahkan, di Aceh Tenggara yang sebelumnya tidak terdeteksi sebagai titik rawan, tercatat dua korban meninggal dunia. Pihak kepolisian, kata dia, akan terus menyiagakan personel di titik-titik rawan hingga arus balik benar-benar selesai dan kondisi lalu lintas kembali normal. []

Banda Aceh – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf melepas rombongan peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Aceh dari Depo Trans Koetaradja, Banda Aceh, Minggu, 15/03. Program yang diselenggarakan melalui Dinas Perhubungan Aceh itu digelar untuk membantu masyarakat pulang ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah dengan lebih aman, nyaman, dan terjangkau. Hadir dalam kegiatan itu Kapolda Aceh, Sekda Aceh, Kabinda Aceh, anggota Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe Aceh, Anggota DPR Aceh, Rektor USK, Wali Kota Banda Aceh, Kepala BNN Aceh, Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh serta beberapa pejabat instansi vertikal lainnya. Pada kesempatan itu, Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, juga menyerahkan santunan kepada anak yatim. Mualem mengatakan, tradisi mudik merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk kembali berkumpul bersama keluarga serta mempererat silaturahmi setelah menjalani aktivitas sepanjang tahun. “Tradisi mudik merupakan momen yang sarat makna. Ia bukan sekadar perjalanan pulang, tetapi juga momentum mempererat silaturahmi serta menghadirkan kembali kehangatan kebersamaan di tengah keluarga,” kata Muzakir Manaf. Gubernur menjelaskan, Pemerintah Aceh menghadirkan program mudik gratis untuk membantu masyarakat menghadapi tingginya biaya perjalanan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Program tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengendalian inflasi daerah dengan menjaga kelancaran distribusi dan mobilitas masyarakat selama periode libur Idul Fitri. Tak lupa Mualem juga mengingatkan kepada pengemudi untuk berhati-hati saat berkendara dan mengutamakan keselamatan penumpang di perjalanan. “Jika lelah istirahat. Utamakan keselamatan di jalan. Keluarga menunggu di kampung halaman. Salam kami kepada keluarga di kampung halaman.” Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal mengatakan program mudik gratis merupakan upaya Pemerintah Aceh menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat selama periode mudik dengan dukungan 17 perusahaan dari unsur BUMN, BUMD, perbankan, dan swasta di Aceh. Menurut Faisal, antusiasme masyarakat terhadap program tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring di laman seulamat.dishubaceh.com, sementara kuota yang tersedia untuk angkutan darat Pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Untuk melayani pemudik tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menyiapkan 122 unit kendaraan yang terdiri dari 27 unit bus besar dan 95 unit Hiace dengan 18 rute tujuan ke berbagai kabupaten/kota di Aceh, terutama wilayah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi. Seluruh peserta mudik diberangkatkan secara bertahap dari Depo Trans Koetaradja pada 15 hingga 17 Maret 2026. Selain layanan dari Pemerintah Aceh, program mudik gratis tahun ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan dan BUMN melalui layanan angkutan darat dengan kuota sekitar 709 orang. Sementara untuk wilayah kepulauan, disediakan layanan mudik gratis melalui angkutan laut dengan delapan rute pelayaran menggunakan kapal ro-ro dan kapal cepat dengan total kapasitas 3.642 penumpang. “Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, total kuota mudik gratis yang tersedia di Aceh tahun ini mencapai 6.421 orang,” kata Faisal. Ia menambahkan seluruh armada yang digunakan dalam program tersebut telah melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check guna memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, para pengemudi juga telah diperiksa kondisi kesehatannya, termasuk melalui tes urin. “Ramp check dilakukan untuk memastikan kendaraan yang beroperasi selama masa mudik benar-benar layak jalan dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Faisal. Salah seorang peserta mudik gratis, Putri, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Ia mengatakan mengetahui informasi mudik gratis dari media sosial Dinas Perhubungan Aceh setelah diberitahu oleh rekannya. Perempuan yang akan mudik ke Medan itu mengaku sudah sekitar satu tahun tidak pulang ke kampung halaman. Ia mengatakan hal yang paling dirindukannya dari rumah adalah suasana hangat kebersamaan bersama keluarga, terutama saat makan bersama. “Alhamdulillah senang sekali bisa ikut mudik gratis tahun ini. Tahun lalu saya tidak dapat kuota, tapi tahun ini akhirnya dapat,” ujarnya. Menurutnya, program mudik gratis sangat membantu masyarakat, terutama di tengah harga tiket perjalanan yang cukup mahal menjelang Lebaran. Ia berharap program tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan kuota dan rute yang lebih banyak agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. []

Subulussalam – Meningkatnya arus lalu lintas di jalur pantai barat Aceh pascabencana hidronetrologi 2025 lalu mendorong Pemerintah Aceh mengambil langkah cepat terhadap sejumlah titik rawan kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., bersama Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, turun langsung meninjau kawasan Kedabuhan, Desa Jontor, Kota Subulussalam, Rabu 4/3. Lokasi tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan, khususnya bagi angkutan barang yang melintas dari arah Aceh maupun dari Medan, Sumatera Utara. Dalam beberapa waktu terakhir, kecelakaan di kawasan itu dilaporkan cukup sering terjadi dan telah menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material. Kadishub Aceh T. Faisal menegaskan, peningkatan volume kendaraan berat di jalur pantai barat dan selatan Aceh harus diantisipasi dengan langkah penanganan yang terukur. “Pasca terganggunya lintas timur, arus kendaraan terutama angkutan barang memang meningkat signifikan di jalur ini. Karena itu, kita tidak bisa membiarkan titik rawan ini tanpa penanganan. Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas,” ujar Faisal didampingi Sekretaris Dishub, di sela-sela peninjauan. Ia menyebutkan, Dishub Aceh akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait untuk memperkuat aspek keselamatan, termasuk kemungkinan penambahan rambu peringatan, pengaturan lalu lintas, serta evaluasi teknis lainnya. Sementara itu, Wali Kota Subulussalam M. Rasyid Bancin menyambut baik perhatian Pemerintah Aceh terhadap kondisi lalu lintas di wilayahnya. Menurutnya, penanganan titik rawan kecelakaan menjadi kebutuhan mendesak mengingat kawasan tersebut merupakan jalur vital distribusi barang dan mobilitas masyarakat. []

Aceh Selatan – Menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 2026, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., melakukan pengecekan langsung kesiapan sarana dan prasarana transportasi di wilayah barat dan selatan Aceh, Selasa, 3/3. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan personel siap menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran. Sejumlah lokasi yang dikunjungi antara lain Terminal Tipe B Aceh Barat Daya, Terminal Tipe B Tapak Tuan, serta Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji. Dalam peninjauan itu, T. Faisal mengecek kondisi fasilitas terminal dan pelabuhan, kesiapan personel di lapangan, potensi pergerakan arus mudik, kelayakan ruang kerja petugas, hingga mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak di masing-masing lokasi. Kadishub menegaskan bahwa pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, aman, dan nyaman. “Kita ingin memastikan seluruh terminal dan pelabuhan dalam kondisi siap, baik dari sisi fasilitas maupun personel. Mudik ini adalah momentum besar, sehingga pelayanan tidak boleh setengah-setengah,” ujar Faisal di sela-sela kunjungan. Menurutnya, kesiapan petugas menjadi kunci utama dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Selain itu, kebersihan dan kenyamanan fasilitas terminal serta pelabuhan juga menjadi perhatian khusus. T. Faisal juga meminta seluruh jajaran Dishub di wilayah barat dan selatan Aceh untuk meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan menjelang puncak arus mudik. Ia menambahkan, Dishub Aceh terus melakukan pemetaan terhadap potensi lonjakan penumpang, khususnya di terminal tipe B dan pelabuhan penyeberangan yang menjadi simpul transportasi utama di wilayah barat selatan. Menurutnya, pengawasan dan pembenahan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga menyangkut manajemen pelayanan dan kedisiplinan personel. “Kita tidak ingin ada keluhan masyarakat terkait pelayanan. Prinsipnya sederhana, masyarakat harus dilayani dengan baik. Itu komitmen kita,” ujarnya.

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengajak masyarakat yang berencana mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk mulai mempersiapkan diri dan melengkapi seluruh persyaratan, seiring akan dibukanya pendaftaran Program Mudik Gratis Tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengatakan pendaftaran program mudik gratis akan dibuka pada 3 Maret 2026 dan dilakukan secara online melalui website www.seulamat.dishubaceh.com. “Kami mengajak masyarakat yang hendak memanfaatkan program mudik gratis agar segera menyiapkan dokumen yang diperlukan dan terus memantau informasi resmi dari Pemerintah Aceh. Cara mendaftarnya cukup mudah,” ujar T. Faisal di Banda Aceh, Jumat, 27/02. Kadishub menjelaskan, bahwa sesuai arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, program mudik gratis tahun ini diadakan sebagai upaya Pemerintah Aceh dalam menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya paska bencana hidrometeorologi. Adapun rute yang disiapkan meliputi Banda Aceh menuju Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, serta Medan. Bagi yang telah mendaftar, registrasi ulang dijadwalkan pada 8 Maret 2026, sedangkan keberangkatan direncanakan pada tanggal 15, 16, dan 17 Maret 2026 melalui Depo Trans Koetaradja Banda Aceh. Adapun persyaratan pendaftaran, calon peserta wajib menyiapkan KTP bagi peserta dewasa serta KIA atau Kartu Keluarga bagi anak-anak. Setiap peserta hanya dapat mendaftar pada satu rute, dan setiap pendaftar dapat mendaftarkan maksimal enam anggota keluarga atau kerabat. Tiket akan diterbitkan atas nama pendaftar dan anggota yang didaftarkan, serta akan dilakukan pengecekan oleh petugas saat keberangkatan. Pemerintah Aceh melarang keras praktik jual beli tiket dan akan memberikan sanksi berupa pemblokiran dari program mudik gratis bagi peserta yang membatalkan keberangkatan tanpa konfirmasi. []