Author: PPID Perhubungan

PAGI itu, Rabu, 4 November 2020, indahnya pemandangan gunung dan bukit memanjakan setiap mata yang baru terbangun dari lelapnya tidur. Pegunungan dan perbukitan yang menjulang terselimuti awan yang begitu menawan. Itulah tanah Gayo, negeri yang terkenal dengan seribu bukit. Terbentang di antara pegunungan dan perbukitan pada ketinggian 850 MDPL, menuju daerah ini dengan transportasi darat lumayan menguras tenaga. Jalanan menanjak dan berbelok yang curam cukup menyulitkan akses ke daerah ini. Akibat akses melalui jalur darat begitu sulit, maka tak heran pada tahun 2008 Badan Rehabilitasi dan Rekonsiliasi (BRR) NAD-Nias membangun bandara yang saat itu masih berupa airstrip atau landasan pacu. Bandara ini rencananya akan berfungsi sebagai persiapan penanggulangan bencana di wilayah Gayo Lues. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi udara, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melakukan pengembangan dengan membebaskan lahan di sekitar bandara. Pemkab Gayo Lues juga membangun sejumlah fasilitas seperti landasan pacu, apron, dan taxiway pada sisi udara. Sedangkan pada sisi darat, Pemkab Gayo Lues membangun terminal penumpang darurat, gedung PKP-PK, rumah tipe 45 sebanyak 2 Unit, dan peralatan komunikasi Air to Ground AFIS. Bandara ini memiliki runway hanya sepanjang 810 x 23 meter, praktis bandara ini hanya dapat menerima pendaratan pesawat Cessna atau sejenisnya. Pembangunan gedung-gedung operasional lainnya mulai berjalan pada tahun 2018 seperti gedung operasional tipe 36 (RN), gedung genset, kantor, dan gedung terminal melalui berbagai sumber anggaran termasuk Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA). Bandara Blangkejeren sempat beberapa kali mengalami pergantian nama, mulai dari bandara Seunubung, Blang Kejeren, hingga yang terakhir menjadi Bandara Patiambang. Penamaan Patiambang merujuk kepada nama kerajaan masa lalu yang ada di Gayo Lues. Sementara itu, menurut Wahyu, Kepala Satuan Pelaksana Bandara Patiambang, bandara tersebut masih terdaftar sebagai Bandara Blangkejeren sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 tahun 2013. Pada International Air Transport Association (IATA) atau Asosiasi Transportasi Udara Internasional, bandara ini juga masih terdaftar dengan three code of letter GYO. Saat ini Pemkab Gayo Lues sedang mengurus pergantian three code of letter bandara ini ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Bandara ini diserahkan ke Dirjen Perhubungan Udara pada tahun 2015. Sejak saat itu, bandara ini dikelola oleh Satuan Pelaksana Bandara Patiambang di bawah Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Bandara Rembele, Bener Meriah. Terkait layanan penerbangan, Wahyu menjelaskan bahwa bandara ini telah melayani penerbangan perintis sejak tahun 2015. Penerbangan perintis perdana kala itu melayani rute Medan – Gayo Lues dan Gayo Lues – Banda Aceh masing-masing 2 kali seminggu. Hingga saat ini bandara ini masih melayani kedua rute tersebut. Angin dan cuaca menjadi tantangan tersendiri bagi penerbangan di bandara ini. Kondisi cuaca dapat berubah setiap saat bahkan dalam hitungan menit. Oleh karena itu, Wahyu memastikan penerbangan dari dan ke bandara ini selesai sebelum pukul 14.00 WIB setiap harinya. Sebelum pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melanda Indonesia, target load factor penerbangan perintis di bandara ini mencapai 70 persen dari yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara. Sejak pandemi load factor-nya turun ke 50 persen. Bahkan pernah menyentuh 12 persen saat Gayo Lues ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus. Selain itu, penerbangan perintis sempat berhenti pada 29-31 Mei 2020. Bandara Mempermudah Aksesibilitas Bandara Blang Kejeren atau dikenal Bandara Patiambang sangat membantu mempermudah akses transportasi masyarakat, baik untuk menuju ke Gayo Lues maupun keluar. Banyak masyarakat menggunakan jasa penerbangan perintis di bandara ini karena aksesnya yang cepat, biaya terjangkau, serta kemudahan interkoneksi dengan maskapai lain untuk penumpang transit, baik di Medan (Bandara Internasional Kualanamu) maupun di Banda Aceh (Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda). Masyarakat memanfaatkan jasa transportasi ini untuk tujuan yang beragam. Di antaranya untuk urusan kepemerintahan bagi para pegawai pada institusi pemerintah, kegiatan pendidikan bagi para mahasiswa maupun tenaga pengajar di kampus Universitas Syiah Kuala Gayo Lues, dan kunjungan pariwisata. Sebagai perbandingan, perjalanan Blangkejeren – Medan melalui jalur darat membutuhkan waktu lebih kurang 8 hingga 9 jam. Sementara itu, Blang Kejeren – Banda Aceh membutuhkan waktu selama 12 jam perjalanan. Sedangkan perjalanan udara Blang Kejeren–Medan hanya memerlukan waktu 60 menit, dan Blangkejeren – Banda Aceh selama 1 jam 15 menit. (Arrad)

Guna mencegah penularan virus Corona di lingkungan sekolah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan Gerakan Masker Sekolah 2 (Gemas 2) di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Gerakan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari penyerahan logistik, hingga sosialisasi dan edukasi penggunaan masker kepada siswa. Kadishub Aceh, Junaidi, mewakili Pemerintah Aceh, menyerahkan logistik masker secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya, Ir. Jailani Beuramat, 23 Januari 2021. Pada Gemas 2 ini, Dishub Aceh menyalurkan 17.799 masker yang akan dibagikan kepada 120 sekolah, di antaranya; 93 Sekolah Dasar, 25 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Sekolah Dasar Luar Biasa, di kabupaten tersebut. Setelah penyerahan ini, wali kelas nantinya akan memberikan edukasi kepada siswa tentang pencegahan penularan virus corona, dan mengajarkan penggunaan masker yang benar. (AM)

Terselenggaranya pelayanan transportasi penyeberangan yang baik dan terpadu akan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa. Penetapan jadwal kapal khususnya pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (dalam pembahasan kali ini -red) harus terintegrasi dengan jadwal penerbangan pada Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM). Hal ini diatur sedemikian rupa agar pelancong mudah mengakses Sabang tanpa menunggu lama apalagi harus bermalam di Banda Aceh. Di sisi lain, hadirnya 2 operator kapal penyeberangan yang melayani lintasan ini membuat pengguna jasa memiliki pilihan alternatif saat akan menyeberang. Guna mengatur dan menghadirkan persaingan bisnis yang baik, Dishub Aceh melalui Bidang Pelayaran menyelenggarakan pertemuan bersama operator kapal cepat dan stakeholder terkait di Aula Dishub Aceh, Kamis, 21 Januari 2021. Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran, yang memimpin pertemuan ini menyampaikan, iklim usaha yang baik dan adil sangat diperlukan. “Kita ingin ada keseimbangan dan iklim usaha yang nyaman bagi para investor,” ujarnya. Ia menambahkan, penentuan jadwal ini juga untuk menyelaraskan dengan jadwal moda transportasi lain, khususnya jadwal pesawat di Bandara SIM. (AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat meluncurkan Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) secara daring/online bernama “Si Andalan” pada Rabu (20/1), dalam acara Webinar “Kemudahan Mengurus Perizinan Bersama Si Andalan”. Bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan Andalalin saat ini dapat mengakses website siandalan.dephub.go.id. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pelayanan perizinan Andalalin secara daring dilakukan dalam rangka mendorong percepatan dan kemudahan investasi sebagaimana amanat Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Melalui pengurusan Andalalin secara online, Pemerintah ingin kegiatan ekonomi masyarakat berjalan dengan baik dengan perizinan yang mudah, cepat dan ada kepastian waktu. Di satu sisi, lalu lintas transportasi juga dapat berjalan aman, lancar, tertib dan teratur,” ungkap Menhub. Menhub berharap, dengan adanya kemudahan penyelenggaraan persetujuan Andalalin melalui Si Andalan yang Mudah, Cepat, dan Akurat ini dapat mempercepat proses penyelenggaraan persetujuan Andalalin serta mendukung terwujudnya cipta kerja yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin komptetitif. Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, sesuai amanat UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap pembangunan yang ada di masyarakat untuk kepentingan ekonomi akan menimbulkan bangkitan perjalanan. Untuk itu perlu ada Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). “Yang sebelumnya kalau mengurus Andalalin mungkin waktunya lama dan tidak mudah. Sekarang kita lakukan perbaikan. Kita buat sistem yang baru melalui Si Andalan sehingga pengurusan menjadi lebih mudah, cepat, dan ada kepastian waktu,” jelas Dirjen Budi. Saat ini pengurusan perizinan Andalalin dibagi menjadi 3 klaster yaitu : perizinan untuk klaster bangkitan lalin yang rendah untuk pengurusan pembangunan seperti : Pertokoan, Ruko, restoran, SPBU dengan proses waktu penerbitan perizinan selama 1 hari setelah semua persyaratan dipenuhi. Klaster bangkitan sedang seperti pembangunan Mall (1 hari) Serta Klaster bangkitan lalin yang tinggi untuk pembangunan seperti : kawasan industri (3 hari). Dirjen Budi mengungkapkan, nantinya pengurusan perizinan Andalalin akan diintegrasikan dengan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagaimana amanat UU Cipta Kerja. Dalam webinar ini, turut dihadiri sejumlah narasumber dari kalangan pelaku usaha seperti Pelaku Usaha/Aris Fenny Rose, BUMN PT. Bukit Asam Kris Tjahajaning Tyas, dan Ketua Kadin. Para narasumber tersebut menyambut baik adanya pengurusan perizinan Andalalin secara online, karena dapat memudahkan dan memberikan kepastian waktu bagi para pengusaha untuk mengurus perizinan Andalalin. (Sumber : Kemenhub RI)

Jakarta (13/01/2021) – Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional saat pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan bersama stakeholder penerbangan bekerja bersama untuk ikut berperan aktif terutama dalam sektor transportasi udara. Salah satunya dengan membuka rute penerbangan baru secara langsung (direct). Demikian diungkapkan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto menanggapi pembukaan rute penerbangan baru oleh maskapai nasional yang dilakukan pada beberapa hari terakhir ini. “Pembukaan rute penerbangan baru akan menambah konektivitas penerbangan nasional yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi udara, sehingga dengan rute baru ini dapat meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah tersebut dan sekitarnya,” ujar Novie Riyanto. Seperti pada hari ini, Rabu 13 Januari 2021, maskapai Citilink membuka penerbangan baru di rute Padang – Balikpapan – Manado pp dan Padang- Medan – Banda Aceh PP. Peresmian pembukaan rute baru tersebut dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau Padang dan dihadiri oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang Agoes Soebagio beserta jajarannya. “Rute baru ini menghubungkan langsung 3 pulau yaitu Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Masyarakat di ketiga pulau tersebut dapat terbang langsung tanpa transit di pulau Jawa sehingga penerbangannya lebih efektif dan efisien. Misalnya dari Padang – Balikpapan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi hanya 3 jam. Dan seharusnya biayanya juga dapat lebih murah,” ujar Agoes Soebagio yang turut serta dalam penerbangan perdana dari Padang menuju Balikpapan. Menurut Agoes, kota Padang dan Balikpapan dapat menjadi hub dari kota-kota di sekitarnya sehingga pangsa pasar penerbangan di rute ini menjadi lebih besar. Dan semakin banyak penerbangan langsung tanpa transit di pulau Jawa akan semakin membuat ramai konektivitas penerbangan antar pulau. Dan pada akhirnya, hal ini akan menguntungkan dan mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan terus mengingatkan maskapai penerbangan agar selalu menjadikan keselamatan, keamanan dan kesehatan menjadi fokus utama terutama di masa pandemi ini. (Sumber: Ditjen Hubud Kemenhub RI)

Bus listrik telah menyusuri jalanan ibukota Banda Aceh selama seminggu. Bus yang difungsikan sebagai feeder Trans Koetaradja ini sedang diuji coba untuk melihat kemampuannya pada rute yang telah disiapkan. Saddam Makmur, salah satu juru mudi uji coba, memberikan penilaian terhadap bus ini. “Selama saya kendarai tidak ada kendala apapun. Bus ini oke lah,” ujarnya saat diwawancarai Tim Aceh TRANSit. Dengan ukurannya yang relatif kecil, memang bus ini dapat beroperasi pada ruas jalan yang tidak terlalu lebar. Hal itu sesuai dengan fungsi feeder yang menjangkau kawasan penduduk atau pemukiman warga yang relatif padat dan menghubungkannya dengan koridor utama @transkoetaradja_aceh. (AM)

Banda Aceh – Mulai beroperasi sejak 2017, Trans Koetaradja telah melayani enam koridor utama pada wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Peningkatan load factor juga menanjak signifikan mencapai rata-rata 47,52 persen untuk keseluruhan koridor sebelum corona datang bertandang. Awal masa pandemi, layanan Trans Koetaradja berhenti sementara hingga Bus Biru ini kembali beroperasi dengan beradaptasi pada kebiasaan baru dengan penerapan protokol kesehatan. Simak video selengkapnya di sini https://www.youtube.com/watch?v=gwZoRQyi7z4

Dua hari dua malam, KMP. Aceh Hebat 1 yang melayani rute Calang – Sinabang berlayar melewati Selat Malaka dari Tanjung Balai Karimun menuju Calang. Hari ini, Jum’at (15/01) kapal yang berawakkan 18 orang ini transit di Pelabuhan Ulee Lheue sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke homebase di Pelabuhan Calang. Bupati Simeulue, Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.IKom turut hadir menyaksikan KMP. Aceh Hebat 1 bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 1 akan melayani rute pelayaran Lintas Barat – Simeulue. Simak apresiasinya dalam video berikut ini:

Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh lakukan evaluasi kinerja seluruh tenaga kontrak di lingkungan kerjanya, Senin pagi, (18/01/2021. Evaluasi ini rutin dilakukan setiap tahun untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Kepala Dishub Aceh, Junaidi S.T., M.T., yang diwakili Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., salah satu penguji saat pemaparan hasil kerja, menekankan pentingnya komitmen dan ketepatan waktu dalam bekerja. Kedua hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Ia menambahkan, bekerja kreatif, dan inovatif juga dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang serupa. “Secara tidak langsung, evaluasi bukan saja pada hari ini. Tentu jauh hari, kami selalu memantau dan mengevaluasi kinerja rekan-rekan semuanya,” ujar Faisal. Evaluasi kinerja ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., dalam suratnya tertanggal 8 Januari 2021 menganjurkan setiap Satuan Kinerja Pemerintah Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi kinerja pegawai kontrak. Dalam arahan Sekda tersebut juga diharuskan mengevaluasi tenaga kontrak setiap tiga bulan sekali. Hal ini untuk mendukung terselenggaranya kinerja Pemerintah Aceh yang maksimal. Usai evaluasi tenaga kontrak ini, dijadwalkan pada 25 Januari 2021 mendatang, Kadishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., akan memaparkan hasil evaluasi hari ini di depan Sekda Aceh. (AM)

JAKARTA (18/1) – Indonesia melalui Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) kembali berpartisipasi dalam acara Technical Working Group (TWG 14) dan Port State Control Committee (PSCC 31) mengenai standard kelaiklautan dan keamanan kapal. Acara rutin tahunan ini menyoroti isu keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di wilayah Asia Pasifik. Pertemuan TWG membahas hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan pedoman teknis PSC, Kampanye Inspeksi Terkonsentrasi, sistem informasi dan pertukaran informasi, evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok teknis lintas sektor dan kegiatan kerjasama teknis. Direktur KPLP, Ahmad dalam sambutannya saat mewakili negara Indonesia, yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Kasubdit Tertib Berlayar, Capt. Heru Maryanto, menyebutkan meski di tengah pandemi Covid-19 dengan adanya acara ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi industri pelayaran khususnya pengiriman logistik via laut. “Meski ada keterbatasan pertemuan (akibat pandemi), diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk industri pengiriman dunia, serta anggota Tokyo MoU khususnya. Batasan (karena pandemi) tidak akan menghalangi kami untuk menghasilkan sesuati yang berkualitas dan bermanfaat,” kata Heru, dalam rangkaian acara pembukaan, di Holiday Inn Hotel, Jakarta, Senin (18/1). Heru mengungkapkan saat ini anggota yang tergabung dalam Tokyo MoU berjumlah 21 negara Asia Pasifik. Semua negara tersebut mempunyai dan berpegang pada pedoman yang sama di bawah naungan Tokyo MoU yang diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing. “Kami masih mengikuti prosedur inspeksi seperti yang telah tertuang dalam pedoman Tokyo MoU. Jadi harapan kota, Indonesia sebagai salah satu anggota dapat menciptakan dunia maritim yang memenuhi standar kelaiklautan, keamanan dan perlindungan maritim yang diharapkan,” ujarnya. Turut hadir pada pertemuan dimaksud, Pelaksana Tugas Kasi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal, Agus Pujo Imantoro, menjelaskan TWG ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi segala bentuk pelanggaran keamanan pelayaran yang juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Contohnya adalah kapal yang tidak memenuhi standar. “Intinya bahwa Tokyo MoU ini kerjasama maritim di Asia Pasifik, tujuannya untuk secara umum mengurangi kapal-kapal yang di pelayaran itu sub standar atau dari aspek kelautan dikurangi,” jelasnya. “Sehingga di pelayaran internasional itu, kapal-kapal ltidak terjadi temuan (pelanggaran) baik secara kelaiklautan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim,” tambahnya. Dia menegaskan, dengan adanya acara ini juga memberikan manfaat yang besar bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Karena setiap kapal, terutama kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dapat dipastikan telah memenuhi standar. Indonesia juga jadi lebih disegani dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga pemenuhan aturan konvensi dalam beberapa aspek, antara lain kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban, dan perlindungan maritim. “Manfaatnya yang jelas kita dapat, secara umum bagi secara ekonomi, kapal – kapal yang masuk baik di pelayaran Indonesia dan pelayaran di Asia Pasifik terjamin aspek keselamatan, kemananan dan perlindungan lingkungan maritim,” tutupnya. Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO, antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (Sumber: Ditjen Hubla Kemenhub RI)