Persiapkan diri kalian dalam Penerimaan Taruna Baru Tahun akademik 2021/2022. Video Tutorial Tata Cara Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2021 : https://youtu.be/0x8liGGuzqo Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi: http://ptb.stmkg.ac.id
Mengusung tema “Dialog Isu Aktual : Arah Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Aceh”, diskusi yang dilakukan di Aula Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menghadirkan Kepala BPS Aceh, Ihsanurijal, Kepala Kesbangpol Aceh, Mahdi Effendi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi dan Kepala Bappeda Aceh, T. Ahmad Dadek sebagai narasumber pagi ini, Selasa, 30 Maret 2021. Mahdi saat membuka diskusi ini mengatakan, dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, seluruh stakeholder mempunyai andil yang sangat besar dalam memberikan solusi agar tidak memunculkan gejolak yang besar di tengah masyarakat. “Melalui diskusi ini diharapkan menjadi solusi dalam menangani bagaimana isu beredar tanpa dasar yang akurat dan mendapatkan jawaban yang tepat,” imbuhnya. Diskusi ini dipandu, Yarmen Dinamika penulis sekaligus pengamat. Yarmen saat mengawali diskusi menyebut ini langkah baik darj Pemerintah Aceh yang telah membuka ruang diskusi publik mengenai isu yang beredar di Aceh saat ini bersama dengan tokoh yang berkompeten di bidangnya. Dadek menyebut isu kemiskinan di Aceh juga merupakan dampak dari bencana yang terjadi. Bukanlah kita menyalahkan keadaan, hanya saja akibat dari bencana melumpuhkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah bangkit kembali terpuruk pasca bencana. “Enam strategi utama yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam percepatan penurunan kemiskinan Aceh, yaitu mengurangi beban penduduk miskin, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menguatkan kapasitas penduduk miskin, menekan biaya transaksi ekonomi, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan menanggulangi bencana,” sebutnya. Dalam paparan selanjutnya, Ihsanurijal menyampaikan data penurunan pengangguran di Aceh selama 10 (sepuluh) tahun terakhir (2011 – 2020) sebesar 0,09 persen per periode, sedangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 – 2020) sebesar 0,33 persen per periode. Sementara itu, Junaidi menyebutkan sejauh jni sudah beberapa tulisan telah dipublikasi di media sosial Dishub Aceh maupun tabloid Aceh TRANSit untuk memahami dari awal tentang KMP. Aceh Hebat 1, 2 dan 3. Kapal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami sangat berharap agar semua pihak masukan yang bersifat membangun agar memberikan pelayanan yang optimal bagi pelayanan trasnportasi, karena transportasi adalah urat nadi kehidupan. “Jika transportasi macet, maka ekonomi akan ikut lumpuh,” papar Junaidi. Lebih lanjut, Junaidi menyebut bahwa arah kebijakan dan program prioritas pelayanan transportasi dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Yaitu membangun konektivitas transportasi antar wilayah dengan meningkatkan pelayanan pelabuhan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dan aksesibilitas kawasan. Selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, serta pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan. Dalam diskusi ini, beberapa pertanyaan dari aliansi kepemudaan mempertanyakan bagaimana menuntaskan kemiskinan di Aceh. Aceh merupakan tanah yang kaya, apa yang semestinya Pemerintah Aceh dan Pemuda Aceh lakukan secara sinergi agar kemiskinan di Aceh tertuntaskan. Terkhusus transportasi, kelancaran transportasi menjadi satu upaya meningkatkan nilai kemakmuran masyarakat. Menanggapi hal ini, Junaidi menyebut sebagai gambaran sederhana, sering terjadi penumpukan kendaraan di pelabuhan akibat cuaca dan kondisi perairan lainnya sangat berpengaruh bagi pengusaha Aceh kita. Dalam hal ini semua masyarakat yang ada usaha di kepulauan itu akan mengalami kerugian besar, sekali tidak berlayarnya kapal mereka akan merugi. Mereka yang telah bangkit dari kemiskinan, akibat kerugian ini kembali jatuh miskin lagi. Mereka harus mengeluarkan lagi untung yang mereka dapatkan untuk menutup kerugian tadi, ujung-ujungnya kenaikan harga pokok di daerah kepulauan tak terelakan. “Oleh karena itu, kami terus memantau dan mengawasi agar masyarakat kita bisa melakukan pengangkutan dengan normal,” jelas Junaidi. (MS)
Guna mengurangi angka kecelakaan dan kerusakan jalan di wilayah Aceh akibat kendaraan Over Dimension dan Over Loading (ODOL), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh laksanakan pemotongan atau normalisasi kendaraan barang secara simbolis di Terminal Tipe A Batoh, Minggu, 28 Maret 2021. Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh, Mulyahadi, dalam laporannya menyampaikan, saat ini jumlah pelanggaran kendaraan ODOL yang melintas di wilayah Aceh masih tinggi yaitu mencapai 63 persen. “Kita bekerjasama dengan karoseri telah melakukan pemotongan kendaraan over dimensi sebanyak 13 unit di Aceh,” ungkapnya. BPTD Wilayah 1 Aceh juga telah melakukan pengawasan bersama pihak kepolisian dan TNI pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)/jembatan timbang. Angkutan barang yang melanggar ODOL dilakukan penilangan, transfer muatan, dan penyitaan buku Kir yang masih dipergunakan. Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, yang turut hadir pada acara ini, menyampaikan Ditjen Hubdat telah menyusun roadmap kegiatan untuk menuju Zero ODOL Nasional pada Tahun 2023, di antaranya gerakan normalisasi kendaraan barang yang over dimensi. Budi menjelaskan, ke depan setiap kendaraan barang over dimensi tidak akan lulus uji berkala. Sebabnya, semua tempat uji berkala di Indonesia telah memiliki SOP atau akreditasi sebagai tempat uji berkala oleh Kementerian Perhubungan RI. Sehingga, ia menjamin semua tempat uji berkala di Indonesia akan bekerja dengan profesional. Menurutnya, kendaraan barang over dimensi yang masih beroperasi di jalan raya tidak melakukan uji berkala sehingga tidak terjamin keselamatan. “Nantinya, pihak kepolisian akan melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan truk yang tidak melakukan uji berkala,” ungkap Budi. Sejumlah stakeholder turut hadir dalam acara ini, di antaranya, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Kepala PT. Jasa Raharja Aceh, dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Aceh. (AM)
Kunjungi Aceh, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi bersama anggota DPR RI asal Aceh, Ruslan M Daud disambut oleh Kepala BPTD Wilayah 1 Aceh, Mulyahadi, Kadishub Aceh, Junaidi, dan Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Aceh, Mulkan di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Sabtu (27/03/2021). Pada kunjungan ini, Budi meninjau Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh yang saat ini telah berada di bawah kewenangan Pemerintah Aceh. Budi mendukung rencana penambahan dermaga supaya pelabuhan terus berkembang, mengingat potensi wisata Sabang kian mengalami peningkatan, apalagi jika musim liburan tiba. Setelah pelabuhan, Budi meninjau pelayanan angkutan umum di Terminal Tipe A Batoh yang merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI. Ia mengharapkan pelayanan transportasi darat pada terminal ini dapat terus ditingkatkan. Selanjutnya, Budi juga berkunjung ke Depo Trans Koetaradja yang berada dalam komplek Terminal Tipe A. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh dan DPR Aceh terhadap pelayanan Trans Koetaradja, karena bus yang disubsidi oleh Kementerian Perhubungan RI masih dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Aceh. Hal itu diungkapnya setelah melihat langsung pelayanan bus melalui ruang pusat kendali yang ada di Depo Trans Koetaradja. Budi juga menyarankan agar headway antar bus dapat diperpendek supaya lebih efektif dan pengguna jasa dapat terlayani dengan cepat. (AM)
Pagi ini di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penandatangan berita acara serah terima alih beberapa aset yang secara seremonial dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah dan Wali kota Banda Aceh Aminullah Usman, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara KPK dengan Kepala Daerah se Aceh, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Jumat, 26/03/2021. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Ketua KPK, Komjen Pol. Firli Bahuri, Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah dan Inspektur Aceh, Ir. Zulkifli. Salah satu diantaranya pengalihan Aset dan Personil Pelabuhan Ulee Lheue yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Pengelolaan pelabuhan penyeberangan yang melayani lintasan antar Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan penandatanganan berita acara ini menjadi bukti bahwa 39 personil, diantaranya 9 PNS dan 30 Non PNS yang dulunya berada dibawah naungan Pemerintah Kota Banda Aceh kini telah bergabung menjadi keluarga besar Pemerintah Aceh. Menyambut langsung kedatangan keluarga baru di sore harinya, Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan acara temu ramah personil P3D Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang disambut oleh Kadishub Aceh, Junaidi Ali didampingi oleh perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dan perwakilan Badan Kepegawaian Aceh (BKA) serta pejabat Eselon III Dishub Aceh. (MS)
Salam Rakan Moda Saat melakukan perjalanan dengan kapal ferry, Rakan tentu melihat banyak jenis kendaraan yang masuk ke dalam kapal. Mulai dari sepeda motor, kendaraan roda 6, hingga roda 10. Rakan tahu gak, sih, ternyata kendaraan tersebut ada golongannya masing-masing, loh ? Semua jenis kendaraan memiliki ketentuan golongan dan tarif tiketnya masing-masing. Jadi, saat Rakan Moda ingin membeli tiket kapal, pastikan Rakan sudah tahu kendaraannya termasuk ke dalam golongan mana. Atau Rakan bisa menanyakan kepada petugas yang ada di pelabuhan. Selain itu, penentuan golongan bagi kendaraan penumpang dan barang juga berbeda. Yuk kita baca penjelasan yang sudah disiapkan oleh tim Aceh Transit pada postingan ini ya!?? Terima kasih telah membaca Rakan Moda ?? Selengkapnya cek di Twitter kami ya, berikut link-nya Identifikasi Jenis Golongan Kendaraan Pada Kapal Penyeberangan
MEMASUKI pintu gerbang area berdirinya Mercusuar Willems Toren III, yang terletak tepatnya dikawasan hutan kampung Meulingge, Pulau Aceh, Aceh Besar, kita akan bertemu beberapa bangunan berasitektur Belanda dan diujung lokasi masih berdiri kokoh sebuah mercusuar bernama Willem’s Torren III, salah satu dari tiga warisan mercusuar peninggalan Belanda di dunia. Saat Pengunjung menyusuri kawasan ini menikmati pemandangan laut dari ketinggian, pengunjung pasti akan bertemu dan akan disapa oleh Sophan Sofiyan, Beliau adalah s a l a h seorang penjaga mercusuar yang sudah cukup lama bertugas menjaga kawasan seluas kurang lebih 20 hektar ini. Sophan Sofiyan (48th) bukanlah bintang film era 7 0 a n . Beliau adalah s a l a h seorang Pegawai Negeri S i p i l ( P N S ) y a n g bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI yang berkantor di Sabang dari tahun 1994. Dimulai dari tahun 1998 Pak Sophan mulai ditugasi menjadi pengawas kawasan Mercusuar Willem’s Toren III bergantian ditemani seorang rekan sesama PNS dibantu dua tenaga honorer dari warga asli setempat. “Keluarga saya di Sabang, setiap tiga bulan pergantian shift saya pulang ke Sabang,” ungkapnya saat bercerita dengan Tim Aceh TRANSit di kawasan mercusuar ini. Saat ditanya suka duka menjaga Mercusuar ini, Pak Sophan pun mulai bercerita panjang lebar. Suka dukanya cuma sepi saja. “Dahulu di awal awal saya bertugas di sini suasana masih sepi sekali, jalanan dan bangunan masih seadanya belum direnovasi dari sejak ditinggal oleh Belanda,” ujarnya. Listrik belum ada, air bersih pun cuma berharap dari hasil tampungan hujan. Sekarang sudah ada mesin listrik sendiri. Kebutuhan bahan bakar mesin masih dipasok dari Banda Aceh yang dan harus dipikul sendiri dari pelabuhan yang berjarak 2 Km dengan berjalan kaki. Disebakan tiadanya angkutan umum yang beroperasi di kawasan ini dan dikarenakan medan yang harus ditempuh juga cukup curam. Dan sejak saat i t u , s e l a i n menjaga, beliau dan rekan-rekannya juga harus merawat situs mercusuar dan kawasan ini yang sudah berusia 200 tahun lebih, tepatnya dibangun oleh Belanda pada tahun 1875. Pak Sophan juga harus menemani pengunjung yang ingin menyusuri tangga dalam hingga puncak menara setinggi 85 meter ini guna menjaga keselamatan mereka. Ada juga kondisi saat di kala Pak Sophan sedang sendirian, pengunjung yang datang bersama keluarga dan anak kecil tidak diperkenankan masuk dan naik ke puncak menara demi keselamatan mereka. Ada juga orang tua yang ngotot dan tetap ingin masuk dan mau menanggung sendiri resiko apa pun. Dengan sabar dan penuh wibawa Pak Sophan menjelaskan resiko-resiko dan akhirnya banyak dari pengunjung yang menerima penjelasan saya, ungkap Sophan di akhir cerita. (Rizal Syahisa)
Sebanyak 190 karyawan dan pekerja transportasi publik PT. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda menerima vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), Banda Aceh, Senin (22/3/2021). Vaksinasi bagi pekerja transportasi udara ini berlangsung hingga Rabu, 24 Maret 2021. Vaksinasi ini diwajibkan kepada seluruh pekerja di bawah Angkasa Pura II Bandara SIM. Bagi karyawan yang memiliki riwayat kesehatan, sebagaimana yang ditentukan dalam aturan penerima vaksin, tetap wajib hadir di rumah sakit untuk melaksanakan konsultasi dengan tim vaksinasi. Pemberian vaksin Covid-19 kepada petugas bandara ini sangat penting, karena mereka berinteraksi dengan banyak orang setiap harinya. Diharapkan, dengan pemberian vaksin ini, mampu memberi rasa percaya diri bagi petugas itu sendiri, dan bagi pengguna jasa transportasi udara di Bandara SIM. (AM)
Layanan transportasi penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang terus beroperasi guna memastikan pergerakan orang dan barang dari dan ke Kabupaten Simeulue berjalan lancar. Hal tersebut terlihat dari keberangkatan KMP Aceh Hebat 1 dari Pelabuhan Penyeberangan Sinabang pada Minggu malam kemarin (21/3) dengan membawa 67 penumpang dan 21 unit kendaraan. Kapal tiba di Pelabuhan Calang, Aceh Jaya pada Senin pagi, 22 Maret 2021. Hari ini, KMP Aceh Hebat 1 telah berangkat kembali menuju Sinabang pada pukul 17.00 WIB dengan mengangkut 83 penumpang dan 23 unit kendaraan. Berdasarkan laporan BMKG Aceh, tinggi gelombang pada wilayah perairan Barat Selatan Aceh pada hari ini sekitar 1,25 – 2,50 meter.
Kementerian Perhubungan segera mengkoordinasikan langkah antisipasi Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan Satgas Covid-19. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran covid-19 yang masih melanda Indonesia. “Kemenhub tidak bisa melarang atau mengijinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” kata Menhub saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Selasa (16/3). Menhub mengatakan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik lebaran tahun ini, akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian. Menhub menjelaskan, tengah mengkonsultasikan dengan pihak-pihak terkait untuk memperketat syarat perjalanan, yaitu dengan mempersingkat masa berlaku alat skrining (penyaringan) covid 19 seperti : GeNose, Rapid Test, atau PCR Test. Penerapan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat seperti : memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang dan pengaturan jadwal layanan. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survey nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran Tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun ini. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, dalam rangka persiapan menjelang masa mudik lebaran tahun 2021, meminta Kemenhub untuk melakukan sejumlah langkah yaitu : mengantisipasi lonjakan penumpang dan konsistensi pengawasan protokol kesehatan; melakukan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana transportasi berupa inspeksi terhadap personil, ramp check sarana transportasi, ketersediaan peralatan keselamatan, dan SOP pelayanan dan keselamatan; meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penyediaan fasilitas alat tes covid-19 yang terjangkau dan akurat dan mendorong penggunaan GeNose di setiap simpul transportasi. (LKW/RDL/LA/JD) Biro Komunikasi dan Informasi Publik Sumber : Kemenhub Koordinasikan Langkah Antisipasi Mudik Lebaran Tahun Ini Dengan Satgas Covid-19 (dephub.go.id)
