Author: PPID Perhubungan

Aceh menempati wilayah ujung paling barat di Pulau Sumatera, Indonesia.Secara geografis sebelah utara dan timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Permasalahan angkutan penyeberangan yang terjadi di Aceh adalah masih kurangnya layanan transportasi yang menghubungkan wilayah daratan dan kepulauan, namun kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berlangsung. Di samping itu sistem jaringan transportasi yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik sehingga menyulitkan perkembangan angkutan logistik. Untuk menghubungkan antar daratan/pulau sudah sewajarnya angkutan penyeberangan menjadi pilihan karena pastinya lebih murah dan mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dibanding dengan angkutan udara,  kehadiran angkutan penyeberangan pun bersifat urgent atau harus segera dipenuhi guna mewujudkan transportasi yang berkeadilan yang setara dengan wilayah daratan. Selama ini, kondisi prihatin penumpukan penumpang dan angkutan barang/kendaraan yang membawa logistik terhambat pemasokan ke wilayah kepulauan sehingga harga pasar tidak terkendali, terlebih jika musim liburan tiba, penumpang melonjak signifikan. Hampir di setiap musim liburan, ratusan penumpang masih harus menginap di area pelabuhan bahkan bisa berhari-hari untuk menunggu antrian agar dapat menyeberang. Penundaan keberangkatan kapal penyeberangan yang disebabkan faktor alam atau kerusakan kapal juga sangat memberi dampak yang luar biasa kepada kehidupan masyarakat di sekitar pulau. Terlebih jika membawa muatan sayur mayur hasil perkebunan, tentu akan menyebabkan kerugian bagi petani jika harus menunda keberangkatannya. Kondisi ini tidak pernah dirasakan oleh masyarakat di daratan. Dilihat dari sisi keindahan alam yang dimiliki Aceh, selain Sabang dan Simeulue, Pulau Banyak juga potensial dikembangkan sebagai destinasi wisata, panorama alamnya sangat menggugah wisatawan berkunjung ke pulau itu. Namun selama ini, sarana transportasi kerap menjadi penghambat minat wisatawan untuk berkunjung ke pulau yang dikenal dengan keindahan pantainya itu. Terbatasnya transportasi yang memenuhi standar keselamatan dan tidak pastinya jadwal keberangkatan kapal penyeberangan membuat wisatawan acap kali telantar dan mengurung niat untuk berkunjung. Tidak sedikit  masyarakat dan pelancong yang hendak pergi terpaksa mengandalkan jasa  boat tradisional milik nelayan sekitar. Kapal boat tradisional juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, jika gelombang besar maka kapal akan berhenti berlayar. Atau jika air laut surut kapal akan lama berlayarnya menunggu air laut pasang atau naik. Dilansir dari media daring, beberapa wisatawan asal Medan yang hendak menyeberang ke Pulau Banyak, Aceh Singkil, telantar di sekitar pelabuhan Singkil, Minggu (6/8/2017). Akibat tidak ada perahu yang bisa menyeberangkan mereka mengarungi lautan. Sehingga wisawatan domestik ini, hanya bisa duduk termenung di kursi kayu yang ada di area Pelabuhan Singkil. Faktor keselamatan jadi ancaman, kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisonal yang berbahan kayu dengan sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin melebihi 42 derajat celsius serta sistem kelistrikan kapal tidak sesuai standar. Tidak tersedianya transportasi tujuan Pulau Banyak yang nyaman, murah meriah menjadi kendala dalam mengembangkan wisatawan di daerah itu. Kapal feri sebelumnya hanya ada dua kali sepekan yaitu KMP. Teluk Singkil, sementara perahu tradisional berangkat tidak tentu jadwalnya. Angkutan penyeberangan merupakan faktor  penunjang utama masuk dan keluarnya wisatawan ke Pulau Banyak. Tak hanya penyeberangan dari Singkil, transportasi antar pulau juga tak kalah penting untuk segera ditata pemerintah. Masyarakat Pulau Banyak sangat berharap agar ada penambahan armada kapal penyeberangan, mengingat intensitas penumpang yang cukup tinggi untuk menggunakan jasa angkutan penyeberangan. Terutama yang membawa kendaraan, jumlahnya mencapai puluhan unit setiap keberangkatan. Penambahan armada kapal sangat dibutuhkan  untuk menyeimbangi lonjakan penumpang/barang sehingga dapat memenuhi kebutuhan logistik serta merangsang sektor pariwisata. Hadirnya KMP Aceh Hebat merupakan salah satu perwujudan dari pemenuhan tujuan yang ingin dicapai pada Visi Misi Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yaitu “Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah”, kegiatan pembangunan kapal ferry Ro-Ro pada Dinas Perhubungan Aceh dengan anggaran 178 miliar rupiah untuk ketiga kapal. Kapal itu diplot untuk mencapai sasaran meningkatkan konektivitas antar wilayah/antar pulau di Aceh.  Pengadaan 3 kapal ini juga mendukung program Presiden RI, Joko Widodo dalam mengoptimalkan sektor kemaritiman Indonesia, melalui program tol laut salah satunya. Dengan menambah armada kapal baru,  bukan berarti persoalan terkait transportasi perairan sudah tertangani. Masih perlu membenahi permasalahan pelayanan, fasilitas umum, birokrasi sampai sumber daya manusia yang berkompeten. Setiap kebijakan yang dilakukan tentu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan tanpa dukungan dari masyarakat tentu apa yang telah dipersembahkan tidak akan optimal. (Dewi Suswati) Download

Urgensi pembangunan kapal Aceh Hebat, salah satunya untuk menjawab persoalan yang dialami oleh masyarakat kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Sofyan, pengamat transportasi Aceh, saat menjadi narasumber dalam talkshow 4 Tahun Program Aceh Hebat di aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh, Jumat, 9 Juli 2021. “Masyarakat harus tahu proporsinya, jika berbicara kapal kita harus tanya sama orang di pesisir, terutama di pulau terpencil dan terisolir. Pemerintah Aceh wajib menyediakan sarana dan prasarana. Itu perintah undang-undang,” sebutnya dalam talkshow tersebut. Prof. Sofyan juga menjelaskan proses pelaksanaan suatu project atau pembangunan oleh pemerintah. Ia menyebutkan bahwa setiap project harus melalui kajian yang dilanjutkan dengan studi kelayakan. “Jika butuh baru dilakukan studi kelayakan, kalau layak baru dilakukan DED-nya. DED itu harus ada standarnya yang disebut spesifikasi, dan semua mengacu padanya,” jelasnya. Selain Prof. Sofyan, ada dua narasumber lainnya yang turut hadir guna menjawab berbagai polemik yang beredar di tengah masyarakat Aceh selama ini. Di antaranya, Kadishub Aceh, Junaidi dan Kadis PUPR, Mawardi. Pada kesempatan ini, Kadishub Aceh kembali mengutarakan sejumlah fakta dari isu yang berseliweran di media sosial dengan kebenaran yang semu. Junaidi menyampaikan, pembangunan kapal Aceh Hebat mengacu pada berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah kepulauan Aceh, seperti keterbatasan daya angkut kapal saat momen puncak yang mengakibatkan banyak penumpang tidak bisa berangkat, dan pengiriman barang yang terhambat sehingga menyebabkan kenaikan harga. “Karena masalah demikian, ekonomi di kepulauan akan terganggu, apalagi pelaku usaha yang memasok logistik, misalnya sayur akan busuk jika kendaraan harus antri berhari-hari di pelabuhan. Inilah masalah yang dihadapi masyarakat di lapangan,” jelas Junaidi. Zainal Arifin, saat memandu talkshow ini, juga ikut menceritakan pengalaman pahit akibat tidak tersedia kapal penyeberangan saat mengunjungi Pulau Banyak. “Saya juga pernah berpengalaman tertinggal di Pulau Banyak karena tidak ada kapal, ketika mau pulang harus sewa boat masyarakat,” ungkapnya di hadapan narasumber. Talkshow ini diselenggarakan secara luring maupun daring melalui zoom serta kanal Youtube dan Facebook Serambi Indonesia. (MS/AM)

Saat ini, persinggungan kendaraan yang terjadi pada akses masuk ke areal Bandara SIM menjadi perhatian khusus. Pasalnya, akses yang hanya melalui satu gerbang akses yang dipisahkan beberapa gate  untuk masuk dan keluar kendaraan menyebabkan antrian dan persinggungan antara kendaraan. Hal ini menyebabkan terhambatnya arus kendaraan keluar masuk areal bandara pada jam puncak. Seiring meningkatnya peminat pada jasa penerbangan, arus kendaraan yang keluar masuk areal bandara juga ikut meningkat, sehingga membutuhkan pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas arus kendaraan. Demi kelancaran arus kendaraan keluar dan/atau masuk ke Gedung VIP Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Provinsi Aceh, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh melakukan peninjauan lapangan untuk evaluasi dan alternatif sirkulasi lalu lintas untuk mengurangi konflik yang terjadi pada jalur masuk antara gedung utama terminal Bandara SIM dengan gedung VIP. Hasil tinjauan lapangan tentang “Rencana Rekayasa Lalu Lintas Sirkulasi Arus Kendaraan Gedung VIP Bandara SIM” didiskusikan bersama pemangku kepentingan di Aula Dishub Aceh, Senin, 5 Juli 2021. Diskusi ini dipimpin oleh Kabid. LLAJ, Deddy Lesmana bersama Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom), Mayor Pom Atut Pambudi. Rapat ini dihadiri oleh Excecutive GM Bandara SIM, Perwakilan Dirlantas Polda Aceh, Perwakilan Komandan Pangdam IM, Perwakilan Komandam Kodim 010/BS, Perwakilan Ka. Biro Humas, Protokol Setda Aceh, Perwakilan Bidang Pengembangan Sistem Multimoda Dishub Aceh, Perwakilan Bidang Penerbangan Dishub Aceh dan Perwakilan Kadishub Aceh Besar. “Sebaiknya, ketertiban akses penggunaan gedung VIP Bandara SIM perlu diperketat, karena pada dasarnya VIP perlu akses cepat, mudah, aman dan selamat, fasilitas jalan saat pengalihan jalur akses kendaraan juga harus kita perhatikan, karena jika jalannya sempit dan bergelombang akan menjadi satu kendala yang harus kita carikan solusi bersama juga,” ujar Atut. Executive GM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Muhammad Iwan Sutisna menyampaikan, kondisi saat ini pada gerbang akses masih terjadi crossing (persinggungan) kendaraan yang masuk dan keluar Bandara SIM, namun kedepannya kita telah merencanakan untuk pintu masuk dan keluar yang berbeda seperti konsep one way (satu jalan), jalur keluar nantinya akan terhubung langsung ke tol. Hal ini tentu untuk mengurangi konflik dan antrian panjang yang terjadi di pintu gerbang seperti yang terjadi selama ini. “Alternatif dan masukan yang telah disampaikan oleh pemangku kepentingan yang sangat berpengalaman dalam mengatur manajemen lalu lintas di lapangan menjadi acuan dan pertimbangan khusus untuk kesempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas ini. Dalam jangka pendek akan kita lakukan ujicoba segera agar persinggungan kendaraan ini dapat terselesaikan,” pungkas Deddy. (MS)

Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyempatkan untuk meninjau kapal Aceh Hebat 3 yang bersandar di Pelabuhan Laut Singkil, Senin, 5 Juli 2021. Didampingi Bupati Aceh Singkil, Dulmursid dan Kadishub Aceh, Junaidi, Nova melihat perkembangan operasional kapal Aceh Hebat 3 yang melayani angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa saat ini operasional kapal Aceh Hebat 3 cukup bagus dalam melayani perjalanan masyarakat maupun wisatawan ke Pulau Banyak. Berdasarkan informasi dari nahkoda dan crew kapal, jumlah penumpang di akhir pekan sangat banyak hampir mendekati 100 persen dari kapasitas kapal. Meskipun pada hari biasa jumlah okupansi masih berkisar 30 hingga 35 persen. “Saya pikir ini memang berproses. Lambat laun dengan kehadiran kapal Aceh Hebat 3 dan promosi kita, Insya Allah okupansi kapal terus meningkat,” ujar Nova. Gubernur menambahkan, kapal Aceh Hebat 3 akan membantu kegiatan investasi di Pulau Banyak, baik mengangkut wisatawan, tenaga kerja, atau masyarakat Singkil sendiri. Nova juga tidak lupa berpesan kepada masyarakat untuk menjaga kapal Aceh Hebat yang dibeli menggunakan anggaran Pemerintah Aceh ini. Ia berharap partisipasi masyarakat Aceh dalam menjaga kebersihan kapal sehingga menghadirkan kenyamanan bagi semua. (MS)

Alhamdulillah, mandat rakyat yang dipercayakan kepada pasangan Irwandi – Nova untuk menjalankan visi dan misi pembangunan periode 2017 – 2022 sudah memasuki tahun keempat. Selama kurun waktu itu, berbagai ikhtiar terus dilakukan untuk mewujudkan 9 misi yang menjadi basis dukungan rakyat Aceh, termasuk ketika Kepala Pemerintah Aceh dijabat Nova Iriansyah. Di tahun keempat ini, meski Aceh ikut dilanda pandemi Covid-19, setidaknya ada sebelas sektor yang patut disyukuri dari ikhtiar menjalankan program Aceh Hebat. Mulai dari usaha menumbuhkan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, hingga indeks pembangunan manusia. Sumber : @humasaceh

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, peran media publikasi pada sebuah instansi semakin besar dalam menyebarkan berbagai informasi. Di samping itu, Undang-undang No. 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik telah mengamanahkan kepada seluruh badan publik untuk melaksanakan fungsi publikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai upaya melakukan kolaborasi publikasi yang baik, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Amiruddin MZ bersama jajarannya berkunjung ke Innovation Center Room (ICR) Dishub Aceh, Jumat, 2 Juli 2021. Saat menyambut kunjungan ini, Sekdishub Aceh, T. Faisal turut berbagi sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh dalam menguatkan publikasi, di antaranya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), penyediaan fasilitas, dan dukungan semua pegawai untuk saling menyebarkan informasi yang benar. Pertemuan yang berlangsung santai ini juga diisi dengan sesi sharing pengalaman dari kedua belah pihak terkait publikasi. Selanjutnya, Dishub Aceh bersama @diskopukm_aceh akan melakukan kerjasama publikasi. Harapannya, mampu memberikan input yang baik bagi publikasi kinerja kedua instasi secara khusus, serta bagi Pemerintah Aceh secara umum.

Keselamatan penumpang merupakan faktor utama dalam pelayanan transportasi. Guna menghadirkan layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang aman dan selamat, Dishub Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B melakukan inspeksi keselamatan atau rampcheck kendaraan di Terminal Tipe B Blang Pidie, Abdya. Kegiatan rampcheck yang berlangung selama tiga hari ini, dari 29 Juni hingga 1 Juli 2021, fokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi angkutan umum dan syarat teknis lainnya. Pemeriksaan dokumen tersebut dilakukan secara berkala guna memastikan kepatuhan penyedia jasa angkutan dalam menyediakan layanan angkutan umum yang aman bagi pengguna jasa. Dalam kegiatan ini, UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Aceh menggandeng Dinas Perhubungan Abdya dan Satuan Lalu Lintas Polres Abdya sebagai mitra kerja perhubungan. (AM)

Transportasi.co | Air Conditioner atau biasa disingkat dengan AC memiliki peran yang cukup penting pada mobil untuk mendinginkan kabin mobil, apalagi bagi Anda yang tinggal di negara beriklim tropis seperti di Indonesia. AC mobil menjadi bagian yang tidak terpisahkan saat berkendara di Indonesia, itu sebabnya jangan sampai menunggu AC mobil tidak dingin baru dilakukan perawatan. Sama seperti mesin, komponen AC di mobil haruslah dirawat secara rutin, paling tidak perawatan paling mudah adalah dengan rutin mengganti filter kabin dan membersihkan blower AC. Proses ini setidaknya dilakukan setiap 6 bulan sekali atau setiap 10.000 km. Masalahnya adalah banyak pemilik mobil yang merasa tidak perlu merawat AC mobilnya kalau memang masih dingin. Padahal semua AC itu sama, bayangkan saja AC di rumah Anda yang harus rutin dibersihkan setiap 6 bulan sekali. Nah AC di mobil juga sama hanya saja komponennya berbeda dengan AC rumah, cara perawatannya pun berbeda. Jangan tunggu sampai AC mobil Anda menjadi tidak dingin baru Anda datang ke bengkel. Kalau sudah seperti itu kondisinya kemungkinan ada komponen AC yang rusak, padahal sebenarnya usia komponen AC mobil relatif panjang di atas 5 tahun asal dilakukan perawatan secara rutin. Sistem pendingin mobil sebenarnya akan terus bersirkulasi ketika AC dinyalakan. Oleh sebab itu, jika Anda merasakan AC mobil sudah tidak dingin pasti ada komponen yang rusak atau ada kebocoran pada sistem tersebut. Paling sering dialami adalah freon yang berkurang atau habis, hal ini biasanya disebabkan oleh adanya kebocoran pada rangkaian system pendingan kabin mobil. Kalau sudah begini maka harus diperiksa di bengkel resmi setiap komponen AC, termasuk pipa-pipa, kondensor dan juga evaporatornya. (TS) Sumber: transportasi.co

Hewan ternak, seperti sapi/lembu, kerbau dan kambing yang berkeliaran di jalan raya masih saja terjadi di sejumlah daerah di Aceh. Kondisi ini tentunya bukan saja sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, bahkan dapat membahayakan keselamatan pengendara. Seperti kasus yang terjadi di jalan Nasional Banda Aceh-Calang kecamatan Indra jaya, Aceh jaya dimana 3 kerbau mati usai tertabrak mobil. Seharusnya pemilik hewan ternak tidak di melepasliarkan hewan peliharaannya begitu saja. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penertiban Ternak Pasal 7 Ayat (1), dijelaskan bahwa setiap orang yang memelihara ternak dilarang melepas, mengembala, dan menambat ternak di jalan umum. Pasal 9 Ayat (1) dalam Qanun tersebut juga mengatur sanksi bagi hewan ternak yang berkeliaran di jalan umun yaitu dilakukan penangkapan oleh tim penertiban. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan, setiap pemilik ternak dilarang membiarkan ternaknya berkeliaran di jalan raya dan tempat umum lainnya.(DL) Selengkapnya cek di Hewan Ternak Berkeliaran Di Jalan Raya, Sanksinya Apa?

Siang ini, Kadishub Aceh, Junaidi menyambut kunjungan Bupati Simeulue, Erly Hasyim bersama Inspektur Simeulue, Kadishub Simeulue, dan Sekretaris Dishub Simeulue di ruang kerjanya, Selasa, 29 Juni 2021. Silaturahmi ini membahas percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Simeulue untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Bupati Simeulue, Erly Hasyim mengharapkan perhatian dan dukungan Pemerintah Aceh guna mengurangi keterisolasian wilayahnya. Meskipun, sejauh ini ada 4 lintasan penyeberangan yang beroperasi ke Simeulue, yaitu dari Singkil, Labuhan Haji, Meulaboh, dan Calang. Ia juga menyebut kendala lainnya yang muncul saat kapal bersandar bersamaan di pelabuhan, yaitu kapasitas dermaga. “Dermaganya masih perlu perhatian untuk pelebaran,” sebut Erly. Selain itu, ia sangat mengharapkan adanya pengembangan pelabuhan penyeberangan di Sibigo. Di sisi transportasi udara, Pemkab Simeulue mengharapkan penambahan frekuensi penerbangan ke Simeuleu. “Misalnya saja saat penerbangan ke Medan, kami terpaksa menginap lebih lama karena harus menunggu penerbangan berikutnya untuk kembali ke Simeulue,” ungkap Erly lagi. Pada saat yang sama, Junaidi menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh khususnya Dishub Aceh berkomitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Simeulue serta akan mencarikan alternatif dan solusi bersama. Diharapkannya, dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun ke depan, seluruh urgensi pembangunan infrastruktur transportasi dapat terselesaikan dan segera dimanfaatkan. Sehingga dapat menekan tingkat keterisolasian Simeulue dan menjadikan wilayah ini mandiri dalam perputaran roda perekonomiannya. Turut hadir dalam silaturrahmi ini, Sekretaris Dishub Aceh, Kabid. Pelayaran, Kabid. Pengembangan Sistem dan Multimoda, Kabid. Penerbangan Dishub Aceh. (MS/AM)