Author: PPID Perhubungan

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh merupakan satu-satunya akses penyeberangan menuju Sabang. Melalui pelabuhan ini pula ribuan orang setiap harinya hilir mudik dengan berbagai tujuan. Tingginya angka kunjungan orang di pelabuhan ini juga perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kebersihan di area pelabuhan. Sehingga pengguna jasa merasa nyaman saat berada di pelabuhan. Guna mencapai hal tersebut, tiga operator kapal penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Dishub Aceh berupa perlengkapan kebersihan untuk dimanfaatkan di pelabuhan, Senin (26/07/2021). Selain itu, bantuan ini juga menyahuti instruksi Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada saat meninjau pelabuhan beberapa waktu lalu. Sekdishub Aceh, T. Faisal, saat menerima bantuan CSR tersebut secara simbolis, mengapresiasi atas kepedulian operator kapal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan penumpang di pelabuhan. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan memberikan dampak yang begitu positif bagi pelayanan transportasi. Ditemui Tim Aceh TRANSit saat penyerahan CSR, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin menyebutkan, bantuan tersebut merupakan bagian dari partisipasi ASDP untuk menghadirkan kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kebersihan pelabuhan menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu bentuk tanggung jawab kami adalah berupa bantuan beberapa peralatan kebersihan untuk pelabuhan,” ujarnya. Pada saat yang sama, Husin Bakri, selaku Kepala Operasional PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni) mengungkapkan, pihaknya siap berkolaborasi untuk menciptakan pelabuhan yang nyaman dan bersih bagi masyarakat. Beberapa fasilitas kebersihan yang diberikan oleh operator kapal di antaranya, tong sampah 15 unit, kipas angin 2 unit, dan tangga alumunium 1 unit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, tong sampah double 3 unit, tong sampah stainless steel 4 unit dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (Express Bahari), tong sampah 4 unit dari PT. Putra Maju Global Indonesia (MV. Putri Anggreni). Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pelabuhan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Pada akhirnya, pelabuhan yang bersih juga akan menghadirkan kenyamanan bagi bersama. (AM)

Nur Laibah, ibu delapan orang anak ini merupakan salah satu juru parkir yang ada di pasar Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Profesi ini sudah ia lakoni sejak 10 tahun lalu. Setiap hari, ibu yang lebih akrab disapa “Kak Nur Parkir” ini berangkat dari rumahnya di Gampong Banda Alam sejak pukul 09.30 pagi. Ia menjalani pekerjaan ini hanya hingga pukul 17.00 sore. Setelahnya, ia menghabiskan waktu di rumah. Ceritanya, meski menjadi juru parkir, ia tetap menjalani tugasnya sebagai ibu bagi anak-anak. Bahkan, berkat perjuangannya sebagai seorang ibu, kini anak-anaknya sebagian sudah bekerja dan menikah. Saat ini, hanya anak terakhir yang masih menuntut ilmu pada salah satu dayah di Lhok Nibong. Kak Nur juga bercerita bahwa di antara jukir perempuan di pasar Idi Rayeuk ada yang dulunya merupakan korban konflik. Mereka berterima kasih diberi kesempatan untuk bekerja sebagai juru parkir di sini. Hal senada juga disampaikan oleh Kadishub Aceh Timur, Zulkifli yang ditemui Tim Aceh TRANSit secara terpisah. Ia menjelaskan, di antara jukir perempuan tersebut ada janda dan korban konflik yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga. Pemberdayaan perempuan sebagai jukir sudah dilakukan Dishub Aceh Timur sejak tahun 2014. “Alasannya karena perempuan lebih tahan banting, ulet dalam bekerja, lalu pelayanannya juga lebih humanis,” sebutnya. Saat ini terdapat dua kawasan di Aceh Timur yang juru parkirnya didominasi oleh perempuan, yaitu Pasar Peureulak sebanyak 17 orang dan Pasar Idi Rayeuk sebanyak 16 orang. Profesi jukir memang lazimnya dilakoni oleh kaum lelaki. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi kaum perempuan untuk ikut berperan agar tatanan lalu lintas kota menjadi lebih teratur. (AM)

Tepatnya pukul 17.00 WIB sebanyak 257 penumpang KMP. Teluk Singkil berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji menuju Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Sabtu (17/07/2021). Kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry ini juga membawa kendaraan golongan II sebanyak 24 unit, golongan IV penumpang sebanyak 8 unit, golongan IV barang sebanyak 5 unit, dan kendaraan golongan V sebanyak 5 unit. Meskipun tidak semua penumpang yang telah tiba di pelabuhan dapat menaiki kapal ini, pada Senin besok, pukul 17.00 WIB kapal akan kembali berlayar dari Labuhan Haji menuju Sinabang. Diimbau kepada setiap pengguna jasa penyeberangan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Informasi yang diperoleh dari petugas ASDP Cabang Singkil, KMP. Teluk Singkil tiba dengan selamat di Sinabang pada Minggu pagi (18/07/2021) pukul 05.30 WIB.

Hingga hari ke-12 penerapan PPKM Mikro di Aceh, petugas gabungan dari berbagai instansi kabupaten/kota di wilayah perbatasan Aceh masih gencar melakukan penyekatan, Sabtu, 17 Juli 2021. Penyekatan ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Aceh. Pada posko penyekatan di perbatasan Aceh Tamiang misalnya, petugas memeriksa dokumen perjalanan yang disyaratkan selama masa penerapan PPKM mikro di Aceh. Selain itu, petugas juga intens melakukan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat yang melintas di wilayah ini. Diketahui, saat ini beberapa dokumen persyaratan untuk memasuki wilayah yang sedang menerapkan PPKM mikro di antaranya, menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil Rapid Test Antigen yang berlaku 1×24 jam, serta hasil RT-PCR yang berlaku 2×24 jam. Posko yang berlokasi di UPPKB Jembatan Timbang Seumadam ini juga menyediakan layanan vaksinasi bagi pelintas yang belum divaksin. Layanan ini tersedia setiap hari sejak pagi hingga siang hari guna mempermudah masyarakat sehingga perjalanan mereka tidak terganggu. Berdasarkan amatan Tim Aceh TRANSit di posko penyekatan Aceh Tamiang, petugas juga memeriksa jumlah penumpang yang menaiki angkutan umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Selama penerapan PPKM mikro, jumlah penumpang angkutan umum dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas kendaraan. (AM)

Pergerakan orang di Terminal Tipe B Aceh Barat Daya (Abdya) pada H-4 Lebaran Idul Adha masih terlihat normal, Jumat, 16 Juli 2021. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh penerapan PPKM Mikro yang masih berjalan di Aceh. Hal itu disampaikan Koordinator Terminal Tipe B Abdya, Khairunnas saat ditemui di ruangannya, Sabtu pagi (17/07/2021). Dikatakannya, semalam tercatat sebanyak 21 minibus berangkat dari terminal Blang Pidie ini. “Keberangkatan penumpang sebanyak 135 orang dengan tujuan Banda Aceh. Namun, kedatangannya hanya 5 orang penumpang dari Singkil”, sebutnya. Sementara itu, pada pagi hari hingga pukul 10.00 WIB keberangkatan penumpang dari Abdya sebanyak 10 minibus yang membawa 35 penumpang. Untuk kedatangan tercatat sebanyak 30 penumpang. Berdasarkan data dari petugas terminal, mayoritas keberangkatan dari Blang Pidie menuju Banda Aceh. Selain itu lintas trayek lainnya dengan tujuan Meulaboh, Tapaktuan, Takengon, Lhokseumawe, hingga Medan. (MR)

Menjelang lebaran Idul Adha 1442 H, terlihat kepadatan penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Calang menuju Pelabuhan Sinabang, Jumat (16/07/2021). Informasi yang dihimpun dari operator kapal ASDP Ferry Indonesia Cabang Singkil yang bertugas di pelabuhan ini, sebanyak 320 penumpang memakai jasa KMP. Aceh Hebat 1 menuju Simeulue. Sementara itu, untuk kendaraan golongan II (sepeda motor) sebanyak 95 unit, golongan IV (mobil) sebanyak 16 unit, dan kendaraan golongan V (truk) sebanyak 18 unit. Selama pemberlakuan PPKM Mikro, penumpang tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan. Di hari yang sama, aktivitas berbeda terpantau di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh tampak sepi penumpang baik orang hingga kendaraan. Hal ini dikarenakan adanya docking tahunan KMP. Teluk Sinabang sejak pertengahan bulan lalu. Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon Meulaboh, Romi Masri yang ditemui Tim Aceh TRANSit menyebut telah menginformasikan jauh-jauh hari adanya docking kapal. “Untuk itu kita mengarahkan penumpang agar menyeberang ke Simeulue melalui Pelabuhan Calang maupun Pelabuhan Labuhan Haji,” sebutnya. Romi menambahkan, saat KMP. Teluk Sinabang docking pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat antrian kendaraan logistik. Mereka terpaksa menunggu kapal tersebut selesai docking untuk bisa mengantarkan pasokan logistik ke Simeulue. Masa tunggu ini mengakibatkan terhambatnya distribusi logistik ke wilayah kepulauan. (MR)

Pasangan terbaik itu seperti sepatu. Bentuknya tak persis sama, namun serasi. Meski berada di posisi paling bawah dan selalu diinjaki, namun dialah yang membawa banyak orang berkeliling dunia. Bayangkan, sepasang sepatu tentara yang terus disempurnakan untuk “beradaptasi” dengan tugas dan alam yang dihadapi, barangkali warna hitam dengan ikatan tali hingga pangkal betis untuk dapat melakukan “perjalanan” dengan semangat pantang mundur serta sebagai wujud kewibawaan dan kegagahan. Apakah kita menyadari kebenaran Forrest Gump? Karya Winston Groom yang diangkat dalam sebuah film terbaik garapan Robert Zemeckis dengan penghargaan Academy Awards Tahun 1994.  Berkisah tentang seorang anak yang ber-IQ di bawah rata-rata dengan kelainan “perjalanan” hidup yang harus dibantu dengan sepatu terapi, sehingga dia diolok-olok oleh temannya. Dia menyadari “Mama selalu bilang, kau bisa mengetahui pribadi orang dari sepatu yang dipakainya. Kemana mereka pergi, darimana mereka. Aku merusak banyak sepatu.” Sepatu atau sebuah alas kaki mengisahkan banyak cerita, karena “semakin jauh berjalan, akan semakin banyak yang dilihat” serta banyak pula kisah yang ada di setiap “perjalanan”. Namun pada realitas kehidupan, berjalan tanpa henti akan membawa pada kelelahan. Ada kala, langkah perlu berbalik untuk beristirahat sementara, meski terkadang hasrat terus saja bergerak, istirahat sebaiknya dimanfaatkan untuk merenung peran yang dapat kita berikan diantara peran-peran orang lain. Memang, kita terbiasa membiarkan hasrat maju jauh di depan, alih-alih mempertimbangkan kebutuhan yang akan memberikan “manfaat” pada orang lain, malah bersitegang untuk mempertahankan “prinsip” yang hanya terlintas sekilas dalam benak demi sebuah “fatamorgana” keuntungan. Tak ayal, argumen yang diperdebatkan demi sebuah kehormatan yang dianggap bermartabat padahal telah mencoreng “harga diri” dan dengan sukarela melupakan kepentingan bersama yang telah disepakati. Bertahan pada keinginan semata tentu akan menjerat diri, pada akhirnya hasrat ini menjadi sebuah wujud ketamakan dan keangkuhan yang menganggap rendah pada kepentingan lainnya. Hal ini sama persis dengan transformasi makna “ruang publik” yang awalnya disandingkan dengan tiga elemen, yaitu responsif, demokratis dan bermakna sesuai pemanfaatan ruang. Ruang publik telah dialihkan fungsi untuk meraup keuntungan “keakuan”. Sebuah ruang yang telah ditetapkan untuk dimanfaatkan bersama, kini telah diberi sekat-sekat “kewenangan” hingga mengekang gerak massa yang berujung konflik tiada henti. Kewenangan ini menjadi “embel-embel” sangat sering didengungkan untuk dasar membangun sebuah kepentingan, pribadi atau kebersamaan. Pertahanan sebuah kewenangan akan dikalahkan ketika akan terjadi permasalahan secara teknis, semua akan saling “lempar handuk”. Sehingga penyelesaian berujung terhambatnya pelayanan bagi masyarakat. Pada akhirnya, permasalahan tersebut jadi menguap. Tidak ada solusi konkret, ego sektoral menjadi pemenang sesaat. Kewenangan inilah, biang kerok yang membuat pihak yang merasa diri lebih “diakui” dan enggan untuk mendengar keluh-kesah. Mereka akan menutup kuping rapat-rapat jika perihal tersebut tidak membawa manfaat bagi kepentingannya. Lagi-lagi, sebidang tanah hanya menjadi wahana ilalang, tidak akan berubah menjadi ladang sayur yang penuh manfaat. Perilaku “keakuan” bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan. Akibatnya bukan hanya mereduksi efisiensi operasional secara keseluruhan juga akan menggerus moral kebersamaan sehingga tidak mau berkontribusi dan sangat sulit untuk mencapai sinergi. Satu sektor memandang sektor lain tidak lebih penting dari sektornya sendiri, demikian pula sebaliknya. Mentalitas sempit yang lebih mementingkan sektornya masing-masing ini bisa terus menguat manakala perekat antar sektor melemah atau tidak ada. Bahkan, keakuan ini membuat perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi tidak sehat, tidak adil, dan tidak efisien dari sudut pandang kepentingan kawasan. Dengan meminimalisir tubrukan peran, kewenangan eksekusi sepenuhnya dipegang kembali oleh masing-masing sektor yang mementingkan kepentingan masyarakat diatas segala-galanya. Tentunya, solusi mengurangi ego sektoral tidak terbatas, tidak hanya pada satu sudut pandang saja. Kesamaan cara pandang dan tujuan serta orkestrasi yang dimainkan menjadi aspek terpenting dalam mengeliminasi keakuan yang muncul. “Perjalanan” menuju pada pangkal untuk mencari solusi ego sektoral sama seperti alas kaki, antara sepasang kiri dan kanan sepatu tidak pernah memiliki bentuk yang sama. Walaupun begitu, sepatu akan terus bersama ke manapun perginya demi kenyamanan dan bisa memberi manfaat kepada yang membutuhkannya. Bayangkan ketika salah satunya hilang, maka manfaatnya akan hilang. Sepasang sepatu saat berjalan memang tidak pernah kompak, tetapi tujuannya sama, tidak perlu harus ganti posisi, namun saling melengkapi. Keajaiban datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah untuk melengkapi, Forrest merusak banyak sepatu dalam “perjalanannya” mengitari setengah daratan Amerika selama bertahun-tahun, kemampuan yang dimulai saat dia dikejar teman yang meragukan dirinya. Dengan kemampuan berlari ini, Forrest menjadi seorang yang sangat berjasa dalam peletonnya saat peperangan serta menjadi penyelamat banyak tentara yang terluka dan menolong siapa pun yang meragukannya, sehingga dia menerima kehormatan atas kepahlawanannya. Begitulah perumpamaan manusia, masing-masing dari kita memiliki sudut pandang dan pola pikir yang berbeda, tapi alangkah baiknya jika kita menghargai pendapat dan tujuan orang lain tanpa perlu mengedepankan “keakuan” kita. Karena justru dengan saling melengkapi dan mengapresiasi perbedaan itulah, kita bisa mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang kita inginkan. (Junaidi Ali) Selengkapnya baca di https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Kebanggaan terhadap kapal Aceh Hebat bukan saja karena kapal ini dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Akan tetapi, kapal ini merupakan hasil keseriusan dan ketelatenan tangan teknisi dalam negeri saat proses pembangunan berlangsung. Pembangunan ketiga kapal Aceh Hebat dilakukan pada galangan dalam negeri, yaitu kapal Aceh Hebat 1 dibangun pada galangan PT. Multi Ocean Shipyard, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aceh Hebat 2 dibangun pada galangan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia, Bangkalan, Jawa Timur, dan Aceh Hebat 3 dibangun pada galangan PT. Citra Bahari Shipyard, Tegal, Jawa Tengah. Sebagai titik awal pembangunan sebuah kapal baru, peletakan lunas atau keel laying telah menjadi sebuah tradisi untuk menandakan bahwa proses pengerjaan akan dimulai. Proses keel laying ketiga kapal Aceh Hebat dilakukan secara bersamaan di Galangan PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia pada Senin, 29 Oktober 2019 yang lalu. Prosesi ini juga dianggap sebagai hari kelahiran kapal baru. Saat pembangunan kapal Aceh Hebat berjalan, seluruh komponen ataupun material yang akan digunakan harus melewati serangkaian proses pemeriksaan dari Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengawas dari BKI maupun Ditjen Hubla memeriksa setiap komponen yang akan dikerjakan atau dipasang pada kapal Aceh Hebat. Bahkan BKI dan Ditjen Hubla telah mengeluarkan lebih dari 150 sertifikat untuk pembangunan 1 unit kapal Aceh Hebat. Sehingga sangat keliru bila mengira atau beranggapan bahwa ketiga kapal Aceh Hebat merupakan kapal bekas. Proses pembangunan ketiga kapal Aceh Hebat ini pun tidak berjalan mudah. Banyak tantangan maupun kendala yang dihadapi para pekerja dan teknisi, salah satunya adalah pandemi corona. Wabah yang muncul pada Desember tahun 2019 di Negeri Tiongkok ini menjadi berita buruk bagi semua pihak, khususnya pihak galangan. Pengiriman barang maupun komponen material dari sejumlah negara untuk keperluan pembangunan kapal mengalami hambatan. Dampaknya mulai terasa ketika sejumlah negara menghentikan kegiatan ekspor impor guna mencegah penyebaran virus corona di wilayah mereka. Bahkan, pada saat penyebaran virus corona sedang meningkat begitu tajam, beberapa negara pengimpor sempat menghentikan sementara aktivitas produksi komponen yang dipesan oleh galangan. Selain kendala akibat terhambatnya pengiriman barang dan komponen, pihak galangan kapal juga menemui kendala lainnya ketika virus corona mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Penyebaran virus yang terus meningkat dari waktu ke waktu semakin menjadi momok bagi pihak galangan untuk menjaga kondisi kesehatan para pekerjanya. Pihak galangan mengambil kebijakan penting untuk melindungi kesehatan pekerja, yaitu melakukan karantina bagi seluruh pekerja yang terlibat dalam pembangunan kapal. Keputusan ini diambil guna memastikan bahwa seluruh pekerja aman dari paparan virus dan proses pengerjaan kapal tidak terhenti. Karantina yang dilakukan di galangan cukup sukses untuk membendung paparan virus dari luar. Di samping itu, proses pengerjaan bagian-bagian kapal dapat dilakukan sesuai rencana. Meskipun saat itu sejumlah regulasi yang muncul dari pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus kerap berubah dari waktu ke waktu. Pandemi memaksa para pekerja dan teknisi berpacu dengan waktu agar pembangunan kapal selesai sesuai target. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang saat itu masih menjabat sebagai Plt. Gubernur Aceh, meninjau langsung proses pengerjaan kapal di tiga galangan sejak awal tahun 2020. Nova ingin memastikan proses pembangunan tidak mengalami kendala yang berarti meskipun dunia sedang dihantam pandemi. Saat kunjungan ke galangan, orang nomor satu di Aceh tersebut mengapresiasi pihak galangan karena progress pembangunan kapal berjalan sesuai rencana. Bahkan, sesuai informasi yang diperoleh dari pihak galangan, progres saat itu melampaui target perencanaan awal. Fakta ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Aceh bahwa kapal Aceh Hebat akan menjadi kado akhir tahun yang membanggakan. Pembangunan kapal Aceh Hebat sekaligus menjadi bukti bahwa industri galangan kapal dalam negeri masih bisa berprestasi meski dalam suasana pandemi. Hasil ini menjadi kebanggaan yang patut diapresiasi bersama bahwa anak bangsa masih bisa berprestasi meski dunia sedang diselimuti pandemi. (Amsal Bunaiya)

Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Aceh, masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang melalui Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh wajib menunjukkan sertifikat/kartu vaksin atau hasil Rapid Test Antigen (1×24 jam) bagi yang belum melakukan vaksin. Sementara itu, bagi masyarakat yang belum memiliki kartu vaksin dan hasil test antigen, bisa melakukan rapid test antigen di posko PPKM Satgas Covid19 yang ada di pelabuhan. Satgas juga menyediakan layanan rapid test antigen gratis bagi 50 calon penumpang setiap harinya. Kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Dinas Perhubungan Aceh, Polda Aceh, Polres Kota Banda Aceh, Satgas Covid19 Banda Aceh, dan operator angkutan penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Selasa, 13 Juli 2021. Rapat hari ini juga meminta kepada operator kapal untuk melakukan sosialisasi ke publik terkait aturan teknis di pelabuhan penyeberangan. Selain itu, petugas loket di pelabuhan wajib meminta kepada calon penumpang untuk menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil rapid test antigen sebagai syarat sebelum membeli tiket. (AM)

Berlayarnya KMP Aceh Hebat saat ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, proses yang panjang ditempuh oleh para pemangku kebijakan mulai dari perencanaan, pengadaan, pembangunan hingga operasionalnya. Masuknya Usulan KMP Aceh Hebat 3 Salah satu tahapannya ialah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBA Tahun 2019 pada Agustus-November 2018 yang dilakukan Dinas Perhubungan Aceh bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membawahi bidang Infrastruktur. Abdurrahman Ahmad, anggota Komisi IV yang juga Ketua Fraksi Gerindra menceritakan, sebelum KUA-PPAS dilakukan, Komisi IV menerima banyak aspirasi dari masyarakat khususnya daerah kepulauan, seperti Sabang yang mengharapkan penambahan perjalanan kapal untuk lintasan Ulee Lheue – Balohan karena pada saat seperti libur nasional, banyak masyarakat tidak terangkut kapal. Hal serupa disampaikan masyarakat Simeulue yang mengharapkan adanya penambahan kapal untuk mempercepat mobilitas masyarakat, agar mereka tidak perlu menunggu berhari-hari khususnya ketika cuaca buruk. Tonton Video Kapal Milik Aceh Siap Layari Pantai Barat-Simeulue https://www.youtube.com/watch?v=UtYOZkfQyFM Anggota Komisi IV lain, Hendri Yono menyampaikan, usulan awal dari Dinas Perhubungan ialah pengadaan 2 kapal sesuai dokumen Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun sebelumnya. Namun, keunikan terjadi ketika KUA-PPAS, masyarakat Aceh Singkil meminta penambahan kapal untuk mendukung peningkatan perekonomian setempat, “Kurangnya armada laut membuat masyarakat maupun wisatawan kesusahan mencari transportasi ke Pulau Banyak. Mereka harus menunggu cuaca mendukung, itu pun kapal yang digunakan merupakan kapal milik nelayan dengan fasilitas seadanya,” ujarnya. Penandatanganan Berita Acara dan MoU Pengadaan kapal lintasan Singkil- Pulau Banyak ini merupakan usulan baru yang belum ada perencanaan DED sebelumnya. Usulan yang muncul pada saat KUA-PPAS ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan KUA-PPAS T.A. 2019 tanggal 19 November 2018 antara Komisi IV DPRA dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Setelah itu, disepakatilah penggunaan desain kapal feri sejenis milik Kementerian Perhubungan sebagai desain kapal yang ketiga ini. Penandatanganan Berita Acara tersebut kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama/ Memorandum of Understanding (MOU) nomor 14/MOU/2018 dan/atau 2688/2018 tanggal 28 November 2018 antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. MoU ini mengatur komitmen kedua pihak untuk mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan skema multiyears yang salah satunya adalah pengadaan kapal dengan total anggaran 180 miliar rupiah (termasuk pengawasan) pada tahun 2019-2020, terdiri dari kapal untuk lintasan Pantai Barat – Simeulue 77 miliar, lintasan Ulee Lheue – Balohan 62 miliar, dan lintasan Singkil – P. Banyak 41 miliar. Pelaksanaan Pengadaan dan Apresiasi Kemenhub Pengadaan ketiga kapal ini dilaksanakan di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPP-BMN) Kementerian Perhubungan RI pada 2019 yang melaksanakan proses pengadaan hingga ditetapkannya pemenang tiga galangan berbeda yang akan membangun masing-masing kapal. Kala itu belum tercetus nama KMP Aceh Hebat 1,2 dan 3 sehingga penamaan kegiatan ini masih berupa Pembangunan Kapal Ro-Ro untuk ketiga lintasan tersebut. Kebijakan pengalihan pelaksana pengadaan ini dilakukan karena Pemerintah Aceh belum memiliki pengalaman serta kemampuan secara sistem maupun SDM, untuk melaksanakan proses pengadaan kapal penyeberangan berspesifikasi khusus serta untuk menjaga kualitas kapal agar sesuai spesifikasi yang tertuang dalam DED, memenuhi standar keamanan dan keselamatan sesuai harapan masyarakat Aceh. Dijumpai terpisah, Direktur Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marwanto Heru Santoso menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat kepada Pemerintah Aceh yang telah sukses melaksanakan pembangunan ketiga KMP Aceh Hebat, “Kami berharap, semoga apa yang telah dibangun oleh Pemerintah Aceh nantinya dapat bermanfaat seutuhnya bagi masyarakat Aceh, angkutan yang bersifat perintis ini diselenggarakan untuk mengurangi disparitas harga, memeratakan pembangunan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita semua. Selamat kepada Pemerintah Aceh, Aceh Hebat.” tuturnya. Tonton Video Direktur Transportasi ASDP Kemenhub RI https://www.youtube.com/watch?v=EIy9A-_er2I Ucapan Terima Kasih Pemerintah Aceh Ucapan terima kasih kemudian disampaikan oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mewakili Pemerintah Aceh. “Pemerintah Aceh berterima kasih kepada Kementerian Perhubungan RI atas semua dukungan dan bantuan dalam proses perencanaan, pengadaan hingga pembangunan KMP. Aceh Hebat 1,2, dan 3. Ke depan, kami berharap operasional kapal yang berstatus perintis ini Kemenhub dapat membantu menyubsidi rute tersebut,” ujarnya. Ke depan, disampaikan Abdurrahman, dengan adanya kapal Aceh Hebat diharapkan akan mendongkrak peningkatan perekonomian dan pariwisata serta menumbuhkan komoditi dagang dan UMKM baru di masyarakat, selain itu masyarakat perlu berbenah dengan meningkatkan kesiapan di berbagai sektor seperti kuliner, pariwisata, suvenir, dan akses transportasi. (Reza Ali Ma’sum) Download