Author: PPID Perhubungan

KMP Papuyu akan berhenti sementara melayani penyeberangan ke Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kapal yang melayani angkutan penyeberangan perintis pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng dan Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya ini akan berhenti beroperasi selama sebulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021. Dari keterangan yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, pemberhentian sementara operasional kapal ini karena akan menjalani docking atau perawatan rutin tahun 2021. Kegiatan docking tahunan rutin dilakukan pada setiap kapal agar dapat melayani dengan aman dan selamat, serta meminimalisir berbagai kendala saat beroperasi. (AM)

Kalau di Banda Aceh dulu ada Robur, bus ini adalah “Robur”-nya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Begitulah kira-kira cara Junaidi mendeskripsikan bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2002 ini. Baca Mengenang Robur, Si Pengantar Mahasiswa Junaidi sendiri adalah juru mudi yang telah mengoperasikan bus tersebut belasan tahun lamanya. Ia bercerita, setiap hari sekolah, ia mulai menyetiri bus sejak pukul 7 pagi ke sekolah-sekolah di Abdya. Lalu kembali melakukan hal serupa pada jam pulang sekolah di siang hari. Ongkos untuk menaiki bus khusus pelajar ini pun sangat murah. Pelajar cukup membayar Rp 1.000 untuk semua tujuan yang dilewati oleh bus. Junaidi menyebutkan, bus ini punya jasa yang tak terhingga saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Sebab, bus ini ikut membantu evakuasi korban tsunami di wilayah Barat Aceh hingga Banda Aceh. Selain membantu proses evakuasi, bus berplat merah ini juga membantu distribusi logistik dari Medan ke wilayah Barat Selatan Aceh pasca tsunami. (AM)

Menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai pelabuhan yang bersih dan nyaman bagi pengunjung akan terasa berat dan butuh proses panjang bila tanpa ada dukungan dari berbagai pihak. Akan tetapi, pembenahan pelabuhan akan menjadi lebih mudah bila seluruh komunitas pelabuhan ikut turun tangan secara bersama-sama dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Misalnya adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh komunitas abang-abang becak pelabuhan pada hari ini, Selasa, 31 Agustus 2021. Partisipasi abang-abang becak dalam menjaga kebersihan pelabuhan patut diapresiasi sebagai upaya mewujudkan pelabuhan yang nyaman bagi pengguna jasa. Selain abang-abang becak ini, pihak lain yang berada di pelabuban tentu memiliki cara-cara tersendiri sesuai kapasitas yang dimiliki. Termasuk juga, masyarakat sebagai pengguna jasa, diharapkan bisa berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pelabuhan. Salah satu caranya adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Secara geografis Indonesia adalah negera kepulauan yang luas lautannya lebih besar dari pada luas daratan. Indonesia juga tercatat memiliki pulau sebanyak 16.771 pada tahun 2020, setelah sebelumnya pada tahun 2019  jumlah pulau yang didaftarkan ke PBB sebanyak 16671 pulau.   Kehadiran transportasi dalam menghubungkan  satu pulau dengan pulau lainnya bertujuan untuk meratanya pembangunan. Pemerataan pembangunan turut mendukung keadilan tanpa pengecualian, sesuai dengan yang tercantum dalam pancasila dan pembukaan UUD 1945. Berbicara masalah transportasi kepulauan sama halnya dengan bericara banyak hal yang saling berkaitan.Transportasi berperan sekali dalam pendistribusian logistik, ekonomi, pendidikan, kesehatan,  bahkan pariwisata. Mudahnya akses menuju wilayah kepulauan tersebut membuat wilayah kepulauan tersebut tidak menjadi terisolir. Masayarakat yang berada dalam wilayah kepulauan tersebut dengan mudah dapat pendidikan di  kota-kota yang lebih besar. Pemerataan transportasi akan semakin memajukan perkembangan ekonomi. Pendistribusian  logistik akan lebih merata. Akses menuju pulau lain dalam kepentingan yang terkait dengan kesehatan masyarakat semakin mudah dijangkau, sebagai upaya mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Sama halnya dengan wilayah kepulauan lain, Aceh sendiri merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau yang sudah sejak lama ditempati oleh warga Aceh itu sendiri maupun pendatang. Kehadiran armada-armada transportasi kepulauan tentunya memberikan efek yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Tidak terkecuali warga di Kabupaten Simeulue. Salah satu kabupaten yang letaknya berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Posisi geografisnya yang jauh dari pulau Sumatera mengharuskan armada tranportasi yang semakin baik dan mumpuni. Untuk itulah kehadiran KMP Aceh Hebat 1 dianggap perlu. Kehadiran KMP Aceh Hebat 1 yang menghubungkan Pulau Simeulue dengan wilayah Aceh lainnya, yang secara geografis berada di pulau Sumatera. memberi banyak hal positif bagi masyarakat sekitar. Seperti yang dikemukakan oleh Irwan Suharmi, selaku ketua DPRK Simeulue dalam pernyataannya, “Armada yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Aceh tentu sangat membantu dalam hal melakukan perjalanan luar daerah dari Simeulue menuju Calang, Meulaboh , dan sekitarnya”. Irwan juga menegaskan bahwa berbicara mengenai kehadiran KMP Aceh Hebat 1 ini bukan hanya sebatas berbicara masalah tranportasi,  namun adanya dampak yang menyeluruh yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Simeulue. Simeulue adalah pulau yang memiliki jarak yang jauh dari Pulau Sumatera, perlu waktu khusus untuk mencapai Simeulue, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti iklim tentunya dapat menghambat dan memperlambat ekonomi yang ada di pulau tersebut. Irwan menganggap, Kehadiran Aceh Hebat 1, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Simeulue menjadi semakin baik. Bupati Simeulu, Erli Hasim, mengakui bahwa ketersediaan beberapa moda transportasi sudah sangat membantu Simeulue sebagai daerah Kepulauan. Erli Hasim menambahkan kehadiran KMP Aceh Hebat 1 dianggap sebagai salah satu fasilitas yang merupakan dukungan sekaligus perhatian dari Pemerintah Aceh  kepada masyarakat Simeulue. Bupati Simeulue juga menambahkan bahwa hal tersebut dalam rangka membebaskan Simeulue sebagai daerah yang terisolasi. Kehadiran moda transportasi lain yang menghubungkan Simeulue dengan wilayah Aceh lainnya memang telah ada sebelum KMP Aceh Hebat 1 hadir, namun jadwal keberangkatan moda transportasi  lain  masih sangat terbatas. Seperti kapal lain yang jadwal keberangkatan dan tujuannya masih kurang variatif.  Selain itu, perjalanan dengan jalur udara dengan pesawat perintis atau komersil  yang ada di Simeulue masih dianggap lebih mahal oleh masyarakat dibandingkan dengan perjalanan jalur laut. Itupun jika tidak ada kendala pada iklim udara. Sedangkan untuk kapal lain jadwal keberangkatan dari dan ke Simeulue masih sangat tebatas. Bisa dibayangkan, jika adanya gangguan mesin pada armada yang lain, distribusi logistik dari dan ke pulau Simeulue menjadi terhambat. Jika kapal lain mengalami kerusakan mesin maka akan adanya keterlambatan dan  kerusakan hasil pertanian yang akan didistrubusikan dari atau ke Simeulue. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi, imbas yang terjadi  yaitu adanya peningkatan harga pasar dan bahkan juga kerugian ekonomi. Jika transportasi lancar dan adanya pilihan moda transportasi yang variatif maka imbasnya bukan hanya terbatas di perekonomian saja, namun juga pendidikan, kesehatan,  dan pariwisata. Apalagi pesona keindahan alam Simeulue tidak bisa dianggap sebelah mata.  Selain itu adanya perkembangan pendididikan dan sosial kultural masyarakat Simeulue  dapat menjadi lebih baik. Kemudahan transportasi di Simeulue memunculkan banyak potensi yang ada dalam pulau yang indah itu. (*) Download 

Berbagai upaya pembenahan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Percepatan dalam membenahi pelabuhan ini juga dilakukan supaya manfaatnya bisa dirasakan segera oleh masyarakat. Guna memastikan perkembangan terkini di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah melakukan sidak ke pelabuhan ini pada Minggu, 29 Agustus 2021. Dalam sidaknya, Sekda Aceh mengingatkan agar pelayanan pelabuhan dapat menerapkan Program BEREH. Di samping meninjau pelabuhan, Sekda Aceh juga melihat kapal Willem Torren yang bersandar di dermaga kapal cepat. Sekda Aceh menginstruksikan agar kapal berbobot 15 GT ini bisa digunakan untuk mengangkut pasien dalam kondisi darurat dari Pulo Aceh. Taqwallah menyarankan agar saat kapal selesai dimodifikasi, terlebih dahulu dilakukan simulasi penanganan pasien. “Penanganan dan tindakan medis di laut tentu berbeda dengan ambulance darat. Oleh karena itu, saat modifikasi selesai, sebaiknya dilakukan simulasi. Yang butuh penanganan khusus itu biasanya Ibu Hamil. Jadi, saat simulasi nanti bisa kita coba praktekkan, agar Ibu Hamil merasa nyaman, baik saat di dalam kapal maupun saat naik dan diturunkan,” ujar Taqwallah. Rencananya, Dishub Aceh bersama Dinas Kesehatan Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) akan mempersiapkan kapal Willem Torren menjadi ambulans air. “Kapal ini dirancang untuk patroli laut. Selama ini Willem Torent itu sudah beroperasi untuk kegiatan-kegiatan patroli. Jadi, karena kapal ini akan dialihfungsikan sebagai Ambulance Laut, maka akan ada modifikasi sesuai kebutuhan tim medis nantinya. Sesuai arahan Pak Sekda dan masukan dari Kadis Kesehatan, maka kapal akan kita modifikasi,” ujar Junaidi. Meskipun fungsi utamanya sebagai kapal patroli, kapal yang mampu menampung 10 penumpang ini bisa berfungsi juga sebagai ambulans air. Modifikasi dilakukan untuk mempermudah proses evakuasi dan pasien tetap terlayani dengan maksimal selama perjalanan. (AM)

Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, sebagai salah satu simpul jaringan transportasi, merupakan pintu gerbang kegiatan perekonomian kawasan. Di samping itu, pelabuhan ini juga menjadi penunjang utama kunjungan pariwisata ke Sabang dan Pulo Aceh. Oleh sebab itu, pelayanan di pelabuhan penyeberangan perlu didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan. Untuk memenuhi standar pelayanan tersebut, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) melakukan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada di pelabuhan ini, Kamis, 26 Agustus 2021. Pengawasan yang dilakukan oleh tim internal ini nantinya akan memberikan penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas yang telah ada saat ini. Selain itu, tim juga akan mengeluarkan rekomendasi yang akan menjadi acuan dalam pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ke depan. Melalui rekomendasi tersebut, pengembangan pelayanan dan fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue diharapkan dapat berjalan sesuai standar dari Kemenhub RI. (AM)

Kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang memuat perjanjian/persetujuan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan alokasi risiko para pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Seringkali, kekeliruan dalam penyiapan dokumen kontrak mengakibatkan perbedaan persepsi yang akan memicu sengketa antara kedua belah pihak. Sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak tidak saja merugikan para pihak, namun juga masyarakat yang semestinya dapat segera merasakan hasil pembangunan. Pemahaman yang baik terhadap dokumen kontrak mutlak harus dimiliki oleh pengelola proyek agar masalah dan risiko yang terjadi saat pelaksanaan kontrak bisa segera diantisipasi sehingga pelaksanaan proyek tepat waktu, tepat mutu dan dengan biaya yang efisien. Guna meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat penyusunan dokumen kontrak kerja pemerintah, Dishub Aceh selenggarakan webinar dengan tajuk Kontrak Konstruksi, Permasalahan dan Antisipasi bagi ASN Dishub Aceh, Selasa, 24 Agustus 2021. Webinar dengan pemateri Jimmi Zikria, S.P., NNLP. selaku Ahli Kontrak LKPP ini, ditujukan sebagai penyegaran sekaligus meningkatkan kompetensi ASN Dishub Aceh dalam penyusunan dokumen kontrak kontruksi. Kegiatan yang berlangsung menarik ini diisi dengan pemaparan teknik penyiapan kontrak dan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kontrak serta antisipasinya. Webinar ditutup dengan diskusi mengenai isu-isu hangat yang sering dihadapi oleh pengelola kegiatan dan alternatif penanganannya sesuai regulasi yang berlaku. (AM)

Banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan sebuah kapal. Hal ini guna memastikan pembangunan kapal berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku. Salah satu aspek penting yang harus dipenuhi sebelum kapal dapat beroperasi adalah laik laut, dibuktikan dengan adanya sertifikat klasifikasi yang akan menjadi dasar penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Kewenangan untuk menerbitkan sertifikat klasifikasi kapal di Indonesia berada pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan BKI. BKI adalah badan klasifikasi nasional yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melakukan klasifikasi terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia ataupun kapal-kapal asing yang beroperasi di wilayah NKRI, serta melakukan survei periodik untuk kapal yang telah beroperasi guna mengevaluasi status laik laut kapal tersebut. Proses sertifikasi KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3 yang dibangun di tiga galangan yang berbeda, diawali dengan dilakukannya evaluasi teknis terhadap dokumen rencana desain kapal oleh surveyor BKI guna mengecek kesesuaian dokumen tersebut dengan standar dan peraturan teknis perkapalan yang berlaku. Evaluasi ini ditindaklanjuti dengan survei lapangan ke lokasi pembangunan kapal untuk memastikan konstruksi komponen utama kapal, terutama bagian permesinan, kelistrikan, dan lambung kapal. Setelah proses pembangunan kapal selesai, langkah selanjutnya adalah melawati serangkaian pengujian (test) teknis dan percobaan (trial) untuk memastikan keamanan kapal saat dioperasikan. Pengujian dan percobaan tersebut meliputi pemeriksaan material, percobaan dock (dock trial), uji stabilitas kapal (inclining test), dan official sea trial. Pemeriksaan material berguna untuk mengecek material yang terpasang di kapal sudah tersertifikasi oleh BKI. Percobaan dock meliputi uji komponen sistem dan perlengkapan utama kapal, seperti mesin induk dan mesin bantu (auxiliary engine), kemudi, dan uji beban (load test). Uji stabilitas kapal (inclining test) bertujuan untuk mengetahui kondisi setimbang kapal pada saat muatan kosong sehingga diperoleh bobot kapal saat kondisi tanpa muatan. Percobaan terakhir yang dilalui oleh KMP Aceh Hebat 1,2, dan 3 adalah official sea trial, yang berguna untuk memastikan seluruh sistem dan komponen kapal berfungsi dengan baik pada kondisi yang sebenarnya sebelum kapal dioperasikan. Setiap tahapan dari seluruh rangkaian pengujian tersebut disaksikan oleh perwakilan BKI dan hasil dari setiap pengujian dicatat dengan cermat sebagai dasar penerbitan sertifikat klasifikasi kapal bagi ketiga kapal Aceh Hebat. Tentu saja peran BKI tidak berhenti sampai di sini. BKI masih berwenang untuk melakukan survei periodik terhadap KMP. Aceh Hebat 1, 2, dan 3 baik pada saat pemeliharaan maupun jika terdapat perombakan konstruksi kapal untuk memastikan kondisi kapal tetap sesuai dengan syarat dan ketentuan klasifikasinya. (Mellita Nadya) Download   

Pelayanan pada fasilitas publik, khususnya di pelabuhan penyeberangan perlu ditingkatkan guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat saat melakukan perjalanan. Seperti yang kita tahu, transportasi merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan prioritasnya. Apalagi pelabuhan penyeberangan menjadi satu-satunya pintu masuk ke wilayah kepulauan. Bebagai kendala dan keterbatasan yang ada saat ini, Dinas Perhubungan Aceh perlu melakukan optimalisasi dari kondisi infrastruktur, kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung lainnya. Demi mendongkrak standar pelayanan di Pelabuhan penyeberangan, Dinas Perhubungan Aceh sedang mereformasi pelayanan di seluruh pelabuhan penyeberangan di Aceh. Sebagai permulaan, Dishub Aceh menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sebagai leading project perubahan pelayanan pelabuhan ini menuju standar pelayanan. Mengawali proses tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi, bersama Asisten 3 Setda Aceh, Iskandar dan seluruh pejabat struktural Dishub Aceh melakukan silaturrahmi dengan seluruh petugas di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Jum’at (13/08/2021). Sejak pukul 08.00 pagi, Asisten 3 Setda Aceh, Iskandar telah berada di Pelabuhan Ulee Lheue untuk melakukan zikir Bersama. Silaturrahmi ini juga ditujukan untuk menjalin keakraban dengan personil yang bertugas di pelabuhan. Mengingat sebelumnya pelabuhan ini berada di bawah Pemerintah Kota Banda Aceh. “Sabang sudah menjadi tujuan yang mendunia. Biasanya, usai dari Bandara wisawatan dari luar Aceh akan segera melanjutkan perjalanan ke Sabang, yang berarti kebanyakan wisatawan luar ini sudah melewati pelayanan pada simpul transportasi yang lain sebelum ke Pelabuhan Ulee Lheue sehingga akan membandingkan kondisinya. Hal ini menjadi prioritas bagi kita untuk berupaya agar pelabuhan ini harus nyaman dan tertib serta tidak ada kesenjangan pelayanan antar moda,” ujarnya. Dalam sambutannya, Kadishub Aceh juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh ingin melakukan perubahan yang lebih baik pada Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sesuai standar dari Kementerian Perhubungan. Di samping itu, ia menyebutkan bahwa pengelolaan pelabuhan ke depan juga harus lebih profesional di mana personil yang bertugas harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. “Maka ke depan, kita rencanakan petugas harus mengikuti diklat yang sesuai dengan tugasnya,” sebut Junaidi. Pada kesempatan yang sama, Iskandar juga memotivasi para petugas supaya bekerja dengan lebih maksimal. Iskandar juga mengingatkan bahwa, sebagai abdi negara, harus menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku. Iskandar juga mengajak seluruh ASN sebagai petugas yang bertanggungjawab bersama-sama untuk mengembangan Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue “Kita tahu, Sabang sangat dikenal hingga ke luar negeri. Bahkan banyak wisatawan yang langsung menuju ke Sabang usai mendarat dari luar daerah. Hal ini secara tidak langsung, fasilitas pelayanannya akan menjadi perbandingan,” tutur Iskandar. (AM)

Berita ini dimulai dari sebuah ruang kemudi kapal. Ruang yang berada di bagian paling atas biasanya diisi oleh para lelaki tangguh pengarung lautan, yang terus memantau kondisi kapal agar tetap berlayar dengan nyaman dan aman. Namun, kali ini ada kisah menarik di ruang kemudi KMP. Aceh Hebat 3. Seperti kisah Laksamana Malahayati yang merupakan panglima angkatan laut perempuan pertama yang memimpin 2.000 pasukan untuk melawan Belanda. Namun, kali ini bukan bercerita tentang strategi kapal perang. Inilah sebuah kisah tentang seorang mualem III di KMP. Aceh Hebat 3 yang merupakan Malahayati masa kini. Biasanya, profesi pelaut diisi oleh kaum adam. Pasalnya, para pelaut pasti berkutat dengan ganasnya lautan di atas kapal. Sangat jarang mendengar seorang mualim kapal adalah perempuan. Apalagi di Indonesia, aneh ketika wanita memutuskan menjadi pelaut karena dia akan meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan tahunan. Namun, dibalik berlayarnya KMP. Aceh Hebat 3 di perairan Laut Singkil, ada seorang mualim perempuan yang selalu siap siaga dalam bertugas sebagai pengatur, memeriksa, memelihara semua alat keselamatan kapal dan juga bertugas sebagai pengatur arah navigasi di anjungan masing-masing selama 4 jam sebelum pergantian shift jaga dengan perwira lainnya, Dialah yang akrab disapa Maria. Gadis ini memiliki nama lengkap Maria Guadalupe Pasaribu berkelahiran tahun 1997. Seorang gadis yang masih sangat muda telah mengambil keputusan terbesar menjadi seorang pelaut.  Dia merupakan salah satu perempuan Indonesia yang menjadi mualim kapal. Jika berbicara tentang kehidupan pelaut, film One Piece memberikan gambaran bagaimana seorang pelaut setia bersama bahteranya, mereka tidur dan menghabiskan waktu luang di kapal. Kapal adalah rumah mereka sekarang. Aceh TRANSit pun berkesempatan bertemu Maria usai ia bertugas di Pulau Banyak, Aceh Singkil. Maria membagi kisah ketika memutuskan melaut dan harus rela meninggalkan keluarganya serta menjadikan kapal sebagai rumahnya. Faktanya bagi pelaut, kapal adalah rumah, karena kehidupan sehari-hari dihabiskan di atas kapal dan kru kapal adalah keluarga baru. Simak Video Dukungan Infrastruktur Transportasi untuk Pengembangan Kawasan Pulau Banyak Maria telah menyabet beberapa sertifikat keahlian yang menjadikannya sebagai mualim 3 di KMP Aceh Hebat 3, Salah satunya International Safety Management (ISM) dan masih banyak lainnya. Di Tahun 2018, Maria juga sempat bergabung bersama kru KMP. Wira Victory yang berkapasitas 4028 GT dan KMP. Wiraglory berkapasitas 1805 GT. Pada kesempatan tersebut, Maria juga merupakan satu-satunya kru perempuan sebagai Deck Cadet yang membantu Perwira dek/Mualim dalam semua kegiatan di kapal. “Dulu sebelum lulus untuk bekerja di KMP. Aceh Hebat 3 yang merupakan pengalaman kerja saya pertama, saya sempat magang juga di KMP. Wira dan saya sendiri perempuannya. Awalnya merasa sangat canggung, karena di kapal semua awaknya adalah laki-laki. Seiring waktu berjalan, lebih terbiasa dengan kehidupan di kapal, teman-teman di kapal juga saling menjaga dan sudah dianggap jadi saudara,” ujarnya. Kemudian, lanjutnya, awal-awal berlayar dulu memang harus beradaptasi dulu dengan lingkungannya, karena namanya ombak kalau kita manja ya akan mabuk. Tapi lama-lama kan akan mulai bersahabat. Apalagi cuaca kita nggak bisa tebak, bisa jadi pagi cuaca cerah dan sorenya mulai hujan dan badai. Kondisi seperti itu sudah jadi makanan sehari-hari pelaut. “Memimpin dan memerintah para lelaki ada kendala tersendiri. Apalagi kita perempuan yang sering dianggap lemah, apalagi pandangan orang-orang kalau perempuan sebagai mualim itu sering dipandang sebelah mata, kan kita bertugas sepenuh hati. Kadang, pas diinstruksikan mereka ada ngeyel-nya, saya sabar aja. Mungkin itulah bentuk candaan mereka saat bekerja. Sejauh ini, mereka sangat suportif,” tuturnya.(Misqul Syakirah) Download