Dishub

Pemanfaatan N219 Untuk Pengembangan Wilayah

Pesawat N219 merupakan hasil karya anak bangsa yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44,69 persen. Pesawat N219 diharapkan dapat digunakan di Indonesia untuk mendukung misi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan kemampuannya untuk dioperasikan sebagai pesawat angkut penumpang, logistik maupun medical evacuation dan flying doctor. Hampir seluruh Provinsi di Indonesia memiliki daerah dengan rute penerbangan perintis, oleh karena itu, Pesawat N219 dapat dioperasikan dan diciptakan berdasarkan karakteristik wilayah Indonesia. “Pesawat N219 yang dibangun di PT. Dirgantara Indonesia, yang merupakan karya anak bangsa dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Spesifikasi pesawat direkayasa oleh engineer dalam negeri mengikuti karakteristik wilayah Indonesia yang dominan wilayah pesisir dan pegunungan. Pesawat ini didesain sedemikian rupa agar dapat landing dengan runway yang relatif pendek serta menjadi andalan transportasi bagi negeri ini,” Ujar Elfien Guntoro. Dengan adanya pemanfaatan pesawat N219 dalam meningkatkan konektivitas daerah untuk mobilitas penumpang maupun logistik. Sejalan dengan itu, diharapkan terjadinya peningkatkan pembangunan daerah, terutama wilayah perintis di Indonesia. Hal tersebut merupakan upaya yang perlu dilakukan demi terwujudnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Menjawab pertanyaan seputar pemanfaatan angkutan udara, dalam hal ini Pesawat N219 bagi Pemerintah Daerah melalui peningkatan konektivitas udara untuk penumpang dan logistik di bandar udara perintis, PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) melaksanakan webinar secara daring, Selasa, 07 September 2021. Webinar ini dibuka oleh Direktur Utama PT. DI, Elfien Guntoro. Turut hadir Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Plt. Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Erna Sri Adiningsih, Direktur Niaga, Teknologi dan Pengembangan PT. DI, Gita Amperiawan, Kasubdit Sertifikasi Pesawat Udara (DKPPU), Agustinus Budi Hartono, Direktur Transportasi Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Ikhwan Hakim, Bupati Puncak Papua, Willem Wandik, Ketua INACA, Denon B. Prawiraatmadja, Perwakilan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Peneliti Ahli Utama/Pelaksana Teknis Pusat Riset Teknologi Penerbangan, Gunawan Setyo Prabowo, Ketua Tim Peneliti Angkutan Udara ITB, Taufiq Mulyanto, Kadishub Aceh, Junaidi dan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia (Persero), Siti Choiriana. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh menyampaikan kesigapan pemerintah dalam pengiriman logistik dan mobilitas manusia saat itu dapat diupayakan melalui sarana angkutan udara. Sehingga, Pemerintah Aceh telah membuat sebuah Nota Kesepahaman dengan PT Dirgantara Indonesia (PT. DI) untuk mengembangkan potensi angkutan udara Aceh yang tanggap bencana dan keadaan darurat. Sehingga, ketersediaan angkutan udara menjadi penting untuk mengakomodir kebutuhan angkutan udara dalam mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan tanggap darurat wilayah pesisir dan terpencil. Dalam pengalaman mengoperasikan pesawat udara sebagai satu-satunya transportasi yang dapat mengakses daerahnya, Bupati Puncak, Papua, Willem Windek juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Puncak berinisiasi pengembangan angkutan udara yang menjangkau daerahnya yang berada di tengah pegunungan yang sangat sulit diakses oleh transportasi darat dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab dalam operasional pesawat. Ia juga menjelaskan, selama ini pun masih banyak kendala dan tantangan yang dialami pada saat pengoperasian pesawat di wilayah Puncak, Papua, diantaranya fasilitas bandara perintis yang masih berupa kerikil sehingga menyebabkan kerusakan pada landing gears dan propellers serta kondisi cuaca yang sering berubah-berubah. Di samping itu juga, fasilitas hangar untuk perawatan juga belum tersedia, sehingga perawatannya dilakukan ke wilayah lainnya yang relatif jauh dan juga persediaan spare part-nya juga bersifat just in time, hanya tersedia sesuai kebutuhan pesanan dan jika butuh sewaktu-waktu harus menunggu pengiriman barang. “Kami sangat mengharapkan PT. DI segera meyelesaikan serangkai uji coba dan produksi N219 secara massal. Karya anak bangsa ini menjadi harapan besar bagi kami yang menggunakan angkutan udara sebagai transportasi utama. Karena lebih cepat, lebih baik,” tuturnya mengakhiri pemaparannya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi juga menyampaikan Pemerintah Aceh dan PT. DI akan mendalami secara detail skema kerjasama peningkat sumber daya manusia (SDM) dan pengoperasian pesawat dengan melibat BUMD sebagai manajemen operasional angkutan udara. Sekaligus, pengalaman yang disampaikan oleh Bupati Puncak, Papua dengan keberanian pemda menjadikan pesawat sebagai alat transportasi utama dan satu-satunya ke wilayah tersebut, menjadi patron Pemerintah Aceh dalam mengambil langkah yang akan ditindaklanjuti dalam Momerandum of Understanding (MoU) dengan PT. DI. “Kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat langsung bagi masayarakat Aceh khususnya. Pengembangan N219 yang dilakukan secara simultan oleh PT. DI ini segera mempercepat pemenuhan kebutuhan transportasi yang handal dan segera dinikmati oleh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya,” pungkasnya. (MS) Simak Video N219 Dukung Konektivitas di Wilayah Aceh

Antrian Kendaraan di Pelabuhan Kuala Bubon Meningkat Drastis

Antrian kendaraan yang akan menyeberang ke Simeulue di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat meningkat cukup drastis sejak akhir Agustus hingga pekan pertama bulan September ini. Akibatnya, sejumlah kendaraan harus menunggu giliran karena keterbatasan kapasitas kapal. Meningkatnya jumlah kendaraan di pelabuhan ini disebabkan oleh dua lintasan penyeberangan lainnya di wilayah barat Aceh sedang tidak beroperasi, yaitu lintasan Labuhan Haji – Sinabang dan Calang – Sinabang. Seperti diketahui, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Labuhan Haji – Sinabang berhenti sementara karena KMP Teluk Singkil sedang menjalani perbaikan di Simeulue. Sedangkan pada lintasan Calang, penghentian operasi karena dermaga Pelabuhan Calang sedang dilakukan perbaikan. Dari informasi yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, layanan angkutan penyeberangan pada lintasan Calang – Sinabang mulai beroperasi kembali pada hari Senin, 6 September 2021. Sementara itu, lintasan Labuhan Haji – Sinabang masih menunggu selesainya perbaikan kapal Teluk Singkil. (AM)

Masuk Docking Tahunan, KMP. Papuyu Berhenti Beroperasi Sementara

KMP Papuyu akan berhenti sementara melayani penyeberangan ke Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Kapal yang melayani angkutan penyeberangan perintis pada lintasan Ulee Lheue – Lamteng dan Ulee Lheue – Seurapong/Ulee Paya ini akan berhenti beroperasi selama sebulan, yaitu sejak tanggal 1 hingga 30 September 2021. Dari keterangan yang diperoleh Tim Aceh TRANSit dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, pemberhentian sementara operasional kapal ini karena akan menjalani docking atau perawatan rutin tahun 2021. Kegiatan docking tahunan rutin dilakukan pada setiap kapal agar dapat melayani dengan aman dan selamat, serta meminimalisir berbagai kendala saat beroperasi. (AM)

Melihat ‘Roburnya’ Warga Abdya yang Bantu Evakuasi Korban Tsunami

Kalau di Banda Aceh dulu ada Robur, bus ini adalah “Robur”-nya Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Begitulah kira-kira cara Junaidi mendeskripsikan bus bantuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2002 ini. Baca Mengenang Robur, Si Pengantar Mahasiswa Junaidi sendiri adalah juru mudi yang telah mengoperasikan bus tersebut belasan tahun lamanya. Ia bercerita, setiap hari sekolah, ia mulai menyetiri bus sejak pukul 7 pagi ke sekolah-sekolah di Abdya. Lalu kembali melakukan hal serupa pada jam pulang sekolah di siang hari. Ongkos untuk menaiki bus khusus pelajar ini pun sangat murah. Pelajar cukup membayar Rp 1.000 untuk semua tujuan yang dilewati oleh bus. Junaidi menyebutkan, bus ini punya jasa yang tak terhingga saat bencana tsunami di Aceh pada 2004 lalu. Sebab, bus ini ikut membantu evakuasi korban tsunami di wilayah Barat Aceh hingga Banda Aceh. Selain membantu proses evakuasi, bus berplat merah ini juga membantu distribusi logistik dari Medan ke wilayah Barat Selatan Aceh pasca tsunami. (AM)