Tag: Transportasi Aceh

Tanjung Balai Karimun – Pembangunan kapal KMP. Aceh Hebat 1 tentu sebuah hasrat Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, khususnya lintasan Pantai Barat – Simeuleu. Kapal ini menjadi sebuah jembatan masyarakat kepulauan dalam memasok kebutuhan logistik yang harus dikirim dari wilayah daratan. Hal ini tentu agar pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak terganggu dan tetap stabil. Selama ini, kendala cuaca dan gelombang tinggi menjadi salah satu faktor terhambatnya pengiriman logistik ke wilayah Simeulue. Sehingga, antrian panjang kendaraan juga tidak dapat terelakkan lagi. Kondisi antrian penumpang dan kendaraan saat menunggu di pelabuhan dalam waktu yang relatif panjang menyebabkan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan, tak ayal harga bahan pokok di kepulauan melambung tinggi. Tentu hal ini secara nyata dan langsung berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Cita-cita pembangunan kapal KMP. Aceh Hebat 1 bagi Rakyat Aceh kini telah sampai pada titik terang. Sebelumnya, wanti-wanti agar percepatan pembangunan kapal dapat terselesaikan tepat waktu oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh secara tegas kepada galangan telah membuahkan hasil. Tepat hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Sekretaris Daerah Aceh, Inspektur Aceh, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh menghadiri langsung Launching Kapal KMP. Aceh Hebat 1 pada galangan PT. Multi Ocean Shipyard yang berada di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu (03/10/2020). “Hari ini, kita bersyukur, saat ini progress pembangunan kapal tersebut sudah hampir mencapai tahap akhir, dan diharapkan setelah launching atau peluncuran tahapan dari sisa progress pekerjaan ini dapat diselesaikan di akhir bulan Oktober tahun 2020 ini,” ujar Nova saat akan diluncurkan kapal ke air. Tak dapat dipungkiri pula, kondisi pandemi Covid-19 merupakan sebuah tantangan bagi kita yang menyebabkan beberapa hambatan seperti penyediaan material, peralatan navigasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diimpor, pemberlakuaan PSBB di beberapa wilayah Indonesia juga telah menyebabkan pembatasan jam kerja yang berakibat pada produktivitas. “Sejak bulan februari yang lalu juga saya telah memantau pembangunannya, meskipun Covid-19, saat ini kapal telah memasuki tahap klimaks yaitu peluncuran kapal ini telah berjalan lancar. Menurut jadwal, pada akhir November ini dapat di-delivery, berlayar ke Aceh,” tambah Nova saat dijumpai tim TRANSit di galangan PT MOS setelah suksesnya peluncuran kapal KMP. Aceh Hebat 1 ke air. Sebagai informasi, dalam pembangunan kapal selalu terdapat dua seremonial besar. Yaitu, peletakan lunas pertama (keel laying) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu dan yang paling meriah adalah peluncuran kapal (launching). Peluncuran kapal ini dapat dikatakan sebagai sebuah momen ‘penentuan’ dan tentu juga sebagai kebanggaan dan klimaks dari sebuah proses pembangunan kapal. Dapat dibayangkan, kapal yang telah dibangun dalam waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit dengan kerja keras dan tingkat kehati-hatian yang tinggi serta presisi yang tinggi bisa saja ‘musnah’ jika saja terjadi kegagalan. Disinilah nasib sebuah kapal ditentukan. Namun yang perlu diketahui bahwa usai launcing kapal maka ada tahapan berikutnya yang harus dijalani hingga proses delivery atau proses penyerahan kapal di pelabuhan tujuan yaitu uji coba berlayar (sea trial) yang bertujuan menguji performa kapal, kelayakan untuk berlayar, yang meliputi uji peralatan navigasi, permesinan hingga tes layak lambung untuk mengetahui ada tidaknya kebocoran. Oleh karena itu, pekerjaan pembangunan kapal ini butuh proses yang panjang dan ketelatenan yang tinggi. “Kita tentunya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih kepada pihak direksi dan seluruh karyawan PT. Multi Ocean Shipyard yang telah berdedikasi tinggi dan memberikan kinerja terbaik dalam proses percepatan penyelesaian KMP. Aceh Hebat 1 tepat waktu dengan harapan di awal bulan November 2020 kapal ini dapat diseberangkan ke Aceh, dan siap dioperasionalkan untuk melayani angkutan penyeberangan pada lintasan Pantai Barat Aceh ke Simeulue,” harap Nova. Melalui pembangunan kapal ini merupakan tanda karya besar Putra Bangsa Indonesia yang telah membangun sendiri transportasi laut secanggih KMP. Aceh Hebat 1 ini yang akan dimanfaatkan pula oleh masyarakat Indonesia, Aceh khususnya. Sehingga, Aceh dapat memiliki kapal sendiri untuk memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. (MS)

Dishub Aceh – Fenomena perubahan iklim yang tidak dapat terprediksi semakin nyata menjadi isu yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, indikator polusi udara akibat dari emisi gas rumah kaca. Nyatanya, fenomena ini berdampak serius bagi kesehatan manusia. Khususnya, sektor transportasi terlibat langsung dalam menyebabkan polusi baik polusi udara, air dan tanah. Jika dibiarkan tanpa ada tindakan, polusi akan membawa pengaruh nuruk bagi kehidupan. Menyingkapi hal ini, melalui langkah kecil Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh telah menerapkan Hari Tanpa Kendaraan Bermotor khusus setiap hari Jum’at dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik dengan penggunaan tumbler bagi seluruh pegawai. Hari ini, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah me-launching Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Gerakan Pengurangan Sampah Plastik di halaman parkir Dishub Aceh, Jum’at (18/09). “Jika kita membiarkan polusi meningkat, sama saja kita mengakibatkan suatu tatanan wilayah menjadi tidak seimbang. Oleh sebab itu, sangat diperlukan tindakan ataui gerakan dari pemerintah di Provinsi Aceh,” ujar Nova dalam sambutannya. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru pada 24 januari 2020, jumlah kendaraan bermotor mencapai 146.858.759 unit di seluruh Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,05 persen, dan tercatat kenaikan jumlah mobil penumpang mencapai satu juta unit per tahun. Data tersebut tentu sangat mempengaruhi tingkat polusi udara di indonesia termasuk juga di Aceh. Tambahnya lagi, polusi sampah plastik juga telah menjadi isu global dan masalah utama dalam pencemaran lingkungan baik tanah maupun air. Polusi yang disebabkan kendaraan bermotor dan polusi oleh sampah plastik merupakan hal yang harus ada perlakuan untuk mengurangi dari Pemerintah dan juga kita pribadi yang harus dimulai secepatnya. Event ni merupakan sebuah momentum yang baik sebagai salah satu kegiatan untuk memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2020 yang telah tertuang pada Lima Citra Manusia Perhubungan, yang menjadi pedoman seluruh insan Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Aceh juga telah mengambil langkah inisiatif untuk membuat Aceh menjadi provinsi yang ramah lingkungan, salah satunya melalui Program Unggulan Aceh Green yang tersusun dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022 melalui misi “Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan”. “Saya senang, Dishub Aceh telah melakukan inovasi pengurangan emisi dengan hari bebas kendaraan dan sampah plastik. Inovasi ini tentu jangan berhenti di sini, terus perlu adanya inovasi yang harus dikembangkan, saya juga ucapkan Selamat Hari Perhubungan Nasional, Selamat buat Dinas Perhubungan Aceh,” pungkas Nova di akhir wawancara dengan Tim TRANSit Aceh. Dalam kesempatan ini juga, Nova juga meresmikan Gedung Center For Transportation Research and Cooperation, yang diharapkan menjadi tempat pengkajian dan penelitian bagi transportasi Aceh serta kerjasama yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan transportasi Aceh yang berkeadilan. (MS)

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., mengunjugi galangan kapal PT Citra Bahari Shipyard di Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (5/9/2020). Dalam kunjungan kali ini, Nova ingin memastikan laju progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 berjalan maksimal. Seperti diketahui, KMP. Aceh Hebat 3 adalah tiga kapal ro-ro yang dipesan Pemerintah Aceh akhir Oktober 2019 lalu untuk melayani rute Singkil – Pulau Banyak. Dua kapal lainnya adalah KMP. Aceh Hebat 1 dan KMP. Aceh Hebat 2 masih dalam fase pembangunan di masing-masing galangan kapal. Seperti diketahui KMP. Aceh Hebat 1 berkapasitas 1300 GT melayani rute Pantai Barat-Simeuleu. Sementara KMP Aceh Hebat 2 memiliki bobot 1100 GT akan melayani rute Ulee Lheue – Balohan. Nova menyebutkan, dalam pengerjaan kapal Ferry berkapasitas 600 GT memang ada deviasi 6 persen. Tapi hal itu bisa dipahami, karena dalam masa pandemi COVID-19 diawal itu diperkirakan pada Juni 2020, progresnya kurva ‘S’-nya agak mengalami deviasi negatif sangat besar “Tapi sekarang kurva-S-nya sudah mendekati rencana. Kita tetap berharap ini bisa deliver selambat-lambatnya bulan Desember,” kata Nova. Plt. Gubernur Aceh optimis Kapal Aceh Hebat 3 akan bisa operasi pada awal tahun baru 2021. Nova mengungkapkan “Saya mengapresiasi kerja pihak galangan yang mengerjakan Aceh Hebat 3 di Tegal. Terima kasih atas kerja kerasnya”. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT,  mengatakan, memang pada awal masa pandemi wabah COVID-19 ini, dalam pengerjaan kapal ro-ro 600 GT tersebut mengalami kendala. Karena akibat dibatasinya tenaga kerja. “Tapi sekarang deviasi pekerjaannya sudah makin baik. Kemarin itu, 20 persen sekarang deviasinya tinggal 6,15 persen. Jadi upaya mengejar target diakhir tahun itu semakin berpeluang, dan harapan kita dapat dikejar ketertinggalan progres pelaksanaannya, sejauh ini progres pembangunan KMP. Aceh Hebat 3 mencapai 86,33 persen per tanggal 4 September 2020” kata Junaidi. Kadishub Aceh, Junaidi menyebut tetap memonitor dan mengevaluasi progres pembangunan kapal meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Selama ini, terkait koordinasi dan rapat rutin dilakukan bersama pihak galangan dan konsultan pengawas dilakukan berkala secara daring. Pihak galangan mengatakan, meski terkendala jam kerja selama ini akibat pandemi Covid-19, pihaknya tetap bekerja maksimal. Sesuai dengan yang direncanakan pihak galangan, kapal ini akan dilaunching pada November. Sehingga pada Desember tahun 2020 bisa dikirim ke Aceh dan selambat-lambatnya minggu ketiga Desember sudah bisa tiba di Aceh, serta dilakukan serah terima. Kapal berukuran 600 GT ini dirancang untuk mendukung distribusi logistik dan pengembangan pariwisata ke wilayah Pulau Banyak yang sudah menjadi perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Apalagi tambahnya, masyarakat di Pulau Banyak dan Aceh Singkil sangat mengharapkan adanya transportasi laut tersebut. Karena selama ini mereka sangat terisolir, akibat keterbatasan kapal berlayar yang hanya 2-3 kali dalam seminggu. “Pemerintah dan masyarakat di sana, sangat mengharapkan supaya Pulau Banyak tidak terisolir lagi, punya kapal bisa melayani setiap hari, dan bisa menumbuhkan usaha pariwisata,” tambah Junaidi. Panjang keseluruhan Kapal Aceh Hebat 3 mencapai 57 meter, lebar 13,00 meter, dan tinggi 3,40 meter. Dengan ukuran sebesar itu, maka kapal yang akan melayani jarak tempuh sejauh 33 mil laut ini berkapasitas sebanyak 212 penumpang. Selain itu, kapal berkecepatan 12 knot ini memuat 15 unit truk dan roda empat sebanyak 6 unit dalam sekali pelayaran. KMP. Aceh Hebat merupakan perwujudan dari program peningkatan konektivitas wilayah di bawah Dinas Perhubungan Aceh. Kapal itu diharapkan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah- wilayah terdepan dan kelancaran akses antar pulau di Aceh. (MR)

Banda Aceh – Rapat untuk mengevaluasi peran Bandara SIM dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dan kepentingan dukungan distribusi logistik dalam situasi darurat di Aceh telah dilaksanakan melalui video conference (ViCon), Kamis 02/04/2020. Dalam rapat ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh melakukan koordinasi dengan Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh. Dalam pertemuan daring tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder sesuai dengan perannya masing-masing dalam situasi tanggap darurat ini. Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Saat ini Bandara SIM beroperasi dalam keadaan minimal menyesuaikan dengan penurunan jumlah penerbangan dan penumpang yang turun drastis sebesar 64 persen dari kondisi normal. Disisi lain, PT. Angkasa Pura II mencatat jumlah kargo yang datang meningkat tajam, jumlah barang rata-rata mencapai 12 ton per hari yang didominasi perlengkapan medis dan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan darurat saat ini, termasuk pengiriman masker, sarung tangan dan hand sanitizer yang dipasok dari luar Aceh. Sebagai catatan bahwa jumlah penumpang pada keadaan normal mencapai 2.800 sampai dengan 3000 orang perhari sedangkan kargo rata-rata 11 sampai dengan 15 ton per hari dengan pergerakan 28 movement per hari. Namun, kondisi pelayanan saat ini, jumlah pergerakan bahkan hanya 10 movement per hari dengan jumlah kargo mencapai 11 sampai dengan 13 ton per hari. Indra yang didampingi Manager of Airport & Service, Surkani juga menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemberlakukan jam malam di Aceh maka pihaknya juga sudah mengajukan penyesuaian jam operasional bandara ke Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan melalui Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) dari biasanya pukul 06.00 wib sampai 22.00 wib menjadi pukul 08.00 wib sampai pukul 18.00 wib saja. Sementara itu Nuryanto, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengawasan penumpang yang masuk ke Aceh melalui Bandara SIM berjalan ketat sebagaimana mestinya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan menggunakan alat thermo scanner tidak menunjukkan adanya penumpang dengan suhu diatas 38 °C. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA dalam mendeteksi penumpang yang masuk kategori ODP dan PDP. Nuryanto juga mempertegas bahwa upaya percepatan proses pengiriman specimen COVID-19 ke Balitbang Kemenkes di Jakarta menjadi perhatian khusus KKP Bandara SIM. Hambatan-hambatan seperti cancel flight, kesiapan personil yang bersertifikat Dangerous Goods (DG) dan koordinasi di lapangan akan terus dipantau. Sejauh ini, KKP juga telah mengambil tindakan apabila ditemukan penumpang dengan suhu badan diatas 38 derajat Celcius dan berasal dari daerah terjangkit COVID-19 maka diberikan kartu Health Alert Card (HAC) serta diberikan edukasi untuk tetap tinggal dirumah. Namun, apabila kondisi memburuk maka dianjurkan memeriksa kesehatannya di Fasilitas Kesehatan terdekat dan dinyatakan sebagai ODP. Dilain kondisi, apabila dijumpai penumpang dengan kategori PDP maka akan dirujuk ke RSUDZA dengan Ambulans KKP untuk dirawat di ruang isolasi. Dalam hal ini, KKP juga telah melaksanakan desinfeksi di Bandara SIM dan simulasi penanganan COVID-19 dengan RSUDZA. Terkait munculnya harapan berbagai pihak agar operasional bandara ditutup tentu perlu dikaji lebih dalam khususnya terhadap kesiapan logistik, peralatan medis bahkan kesiapan pemeriksaan specimen COVID-19 di Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh masih mengandalkan dukungan maskapai yang masih beroperasi di Bandara SIM untuk mengangkut specimen tersebut ke Jakarta. Tentunya tidak diharapkan apabila ditutupnya operasional Bandara SIM mengakibatkan melemahnya upaya penanganan kasus dan pencegahan wabah Covid-19 di Aceh yang membutuhkan angkutan yang cepat dalam keadaan darurat seperti saat ini. Selain itu, EGM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM menyampaikan bahwa secara regulasi, Bandara SIM telah ditetapkan sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) sehingga dalam keadaan emergency pesawat yang melintas dapat mendaratkan pesawatnya di Bandara SIM dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor HK.104/3/1/drju.kum-2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penutupan Bandar Udara/Pembatasan Penerbangan, kebijakan penutupan bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara. Ketentuan ini tentu berlaku juga untuk bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dilematis terhadap pendapat untuk menutup operasional bandara perlu mengkaji baik buruknya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. (MS)

Banda Aceh – Corona menjadi isu utama dunia saat ini. Keresahan dan kepanikan menyeruak di kalangan masyarakat. Ironisnya, sebuah video parodi pun bisa saja dianggap sebuah berita yang kian menakutkan dan berdampak pada penyebaran isu penuh dramatis. “Virus ini muncul bukan untuk dipanikkan apalagi gabut, akan tetapi pola hidup kita perlu berubah dengan standar kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Pola ini bukan hanya wejangan sebatas angin lalu dan tak perlu dihirau,” mungkin kata ini terdengar sadis, tapi tidak kali ini. Seberapa lama lagi kita dapat menganggap ini lelucon? Seiiring dengan merebaknya kasus Covid-19 yang terus melonjak tajam dan di balik aksi tanggap darurat di belahan dunia lainnya kian mengambil opsi akhir penanganan (lockdown –red), Dinas Perhubungan Aceh juga terus melakukan pencegahan secara optimal dengan pengawasan ketat dalam pelayanan transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali selaku Ketua Komite Fasilitas (FAL) Aceh juga menyarankan pihak bandara terus memantau ketat dan mengoptimalkan fasilitas dalam menangani pencegahan Covid-19. Arus penumpang dan kargo juga terus dipantau agar tidak terjadinya kecolongan di pintu gerbang masuk ke Aceh. “Kita juga bertanggungjawab menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh dari titik awal yang berpotensi besar sebagai tempat menyebarnya virus corona,” ujarnya. Internal Dishub Aceh sendiri mulai dari diberlakukan absensi manual dan pengecekan suhu tubuh ASN Dishub Aceh sebagai langkah kecil hingga penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas transportasi umum seperti areal terminal penumpang dan kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, armada bus di Terminal Tipe A Batoh, Kapal KMP. BRR, KMP. Tanjung Burang, dan KMP. Papuyu. Tentunya langkah ini tidak serta merta dapat membumihanguskan Covid-19, namun perhatian dan kesadaran seluruh kalangan sangatlah diperlukan. Plt. Gubernur Aceh dalam rapat Forkopimda pada selasa malam (17/03) juga memberi instruksi tegas agar melakukan pengawasan ketat dan penertiban aktivitas yang berlangsung di keramaian seperti nongkrong di café atau warung kopi, taman, tempat wisata, pasar dan tempat keramaian lainnya. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Perangkat Dishub Aceh yang dikoordinir langsung oleh Kadishub Aceh, Junaidi Ali membahas aksi yang harus dilakukan dalam memberi pelayanan transportasi bagi masyarakat dan kesiagaan mencegah wabah virus corona. “Jika ada hal yang tidak urgent, maka petugas perlu menghindari keramaian sementara ini, kesiagaan juga perlu terus ditingkatkan. Pantau terus kondisi terminal dan SDM agar tetap sehat,” ujar Junaidi saat melakukan teleconference bersama koordinator terminal Tipe B yang berada di daerah masing-masing. Jika Pemerintah saja yang bergerak dalam membekuk Covid-19 sungguhlah itu akan menjadi sebuah hal sedikit mustahil. Namun, jika kesadaran ini kita jadikan tameng bersama untuk menghadang Covid-19 maka dengan penuh kewibawaan kita cegah ia meyebar di Tanoh Rencong ini. Dan juga satu hal yang perlu kita lakukan bersama, tidak terindikasi dengan berita hoaks yang menyebar dan kepanikan hanya akan membawa kita pada langkah dan tindak lanjut yang keliru. (MS)

Sebelum Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan deklarasi situasi darurat global terkait penyebaran virus corona (Covid-19) pada Kamis, 30 Januari 2020, Pemerintah Aceh dan seluruh komunitas bandar udara telah mempersiapkan lebih awal dalam rangka memastikan kesiagaan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu pintu masuk internasional. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi Komite Fasilitasi (FAL) Bandara SIM pada Selasa, 4 Februari 2020 untuk memastikan kesiapsiagaan petugas bandara dalam mencegah penyebaran virus tersebut melalui pintu masuk di Banda Aceh. PT. Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara SIM telah mengkoordinir pemeriksaan penumpang guna pencegahan penyebaran COVID-19 yang secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banda Aceh. Peningkatan pemeriksaan perlu dilakukan mengingat Bandara SIM memiliki 3 rute penerbangan internasional, yaitu Kuala Lumpur, Penang, dan Jeddah (Umrah). “Semua penumpang yang baru tiba dari luar negeri akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermal scanner” ungkap Surya Bunayya, Asisten Manajer Pelayanan Terminal dan Sisi Darat PT. Angkasa Pura II Bandara SIM. Kesiagaan petugas dan peralatan telah dilakukan simulasi jika mengalami kondisi darurat. Berdasarkan data jumlah penumpang dari luar negeri mengalami penurunan sebesar 6 persen sejak deklarasi darurat global. Namun demikian, KKP Bandara SIM tetap menerapkan standar pemeriksaan kepada seluruh penumpang dari luar negeri yang masuk ke Bandara SIM dengan maksimal. Pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh dilakukan secara simultan ketika penumpang keluar dari pesawat. KKP juga memantau riwayat kesehatan penumpang luar negeri melalui General Declaration Card yang menerangkan kondisi penumpang sebelum terbang. “Pemeriksaannya berlapis-lapis. Sebelum penumpang turun, maskapai sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada kami, jadi kami sudah memiliki data awal kondisi kesehatan penumpang,” jelas petugas KKP Bandara SIM. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., selaku Ketua Komite FAL Bandara SIM mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan berbagai pihak terhadap penyebaran COVID-19. Koordinasi perlu terus dilakukan supaya kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan dapat segera dicari jalan keluar. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penumpang perlu dilakukan secara terbuka agar penumpang merasa aman saat tiba di Aceh. “Inti dari tindakan yang kita lakukan bukan hanya sekedar pemeriksaan dan pengawasan, jauh dari itu adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi penumpang saat tiba di Bandara SIM,” ujar Junaidi. Dari koordinasi lapangan yang telah dilakukan Komite FAL pada Sabtu, 7 Maret 2020, AP II Bandara SIM akan menyiapkan display thermal scanner berukuran lebih besar agar penumpang dapat memperoleh informasi suhu tubuhnya sendiri dan penumpang lainnya, informasi suhu tubuh selama ini hanya dapat dilihat oleh petugas bandara saja. Melalui display thermal scanner diharapkan dapat memberi kenyamanan kepada penumpang dan menghindari kekhawatiran kepada seluruh masyarakat. Menanggapi perkembangan kasus corona secara nasional, melalui Video Conference bersama seluruh jajaran direksi 19 bandara yang dikelola oleh AP II, membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut diputuskan bahwa perlu juga dilakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh penumpang di terminal kedatangan domestik. Pemeriksaan terminal domestik di Bandara SIM akan segera dilakukan. “Di terminal domestik telah disediakan Thermo gun. Pemakaian alat itu mulai efektif digunakan pada hari ini (selasa, 10 Maret 2020 –red). Selanjutnya, Langkah-langkah pemeriksaan di terminal domestik sedang dalam proses penyiapan peralatan dan prosedur,” ujar Surya.

Obrolan sering membuka sebuah persoalan yang biasa hingga yang benar-benar serius. Berbincang sering mengundang isu baru atau bahkan sebuah solusi dari bertukar pikiran. Atau hanya disela-sela melepas penat seraya meneguk segelas kopi panas yang masih mengembul. Ada banyak hal yang terus diobrolkan dan tanpa dipatenkan, seperti sedang mendulang emas atau mengurai benang kusut, obrolan menjadi suatu kebutuhan pokok sosial manusia. Apalagi, saat para tokoh bertemu dan membincangkan satu topik pemikiran yang sama akan ada rona baru dalam membuka sebuah cakrawala. Pada hari Jum’at, 24 Januari 2020, dua tokoh Arsitektur Indonesia dipertemukan dalam sebuah ruang diskusi yang membahas rencana pembangunan konektivitas dalam wilayah Aceh sebagai bagian transportasi nasional. Tepatnya dua arsitek ini berbincang di ruang Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Merekalah Budi Karya Sumadi, alumni arsitektur Universitas Gajah Mada (UGM) Tahun 1981 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI dan Nova Iriansyah, alumni Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Tahun 1988 dan melanjutkan studi lanjutan dengan jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1999. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas tentang kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh ke depan dan isu-isu lain terkait pengembangan transportasi wilayah paling barat Indonesia. Dalam sebuah ruangan berbentuk persegi dengan bukaan yang memamerkan suasana Ibukota di luar sana dan sentuhan dinding partisi bercorak kayu dengan warna coklat layaknya seduhan segelas milo susu menciptakan sebuah harmoni jamuan saat itu. Ada harapan-harapan yang dituturkan Plt. Gubernur Aceh saat memulai perbicangan sambil melemparkan senyum yang menghiasi wajah keduanya. Pembangunan jalur Kereta Api (KA) lintas Banda Aceh – Besitang mengalir di sela-sela pembicaraan dengan tanggapan yang mengungkapkan banyak hal tentang corak dan nuansa dalam karya mereka berbincang. Beliau berharap proyek ini dapat menjadi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMAN). Dalam obrolan ada perpaduan keputusan yang mempengaruhi aspek kebijakan pembangunan yang menyangkut dilema sosial, budaya, sisi estetika atau bahkan histori objek tersebut yang terselip dalam deru canda yang menyeruak ke seantero ruangan. Pada awal kisah pertemuan hari itu, senyuman lebar keduanya saat berjabat tangan menciptakan sirkulasi hawa yang adem untuk membahas konsep desain kebijakan yang akan diambil ke depan. Secara murni, obrolan tersebut menggambarkan sensibilitas pada setiap kata yang ditutur keduanya, ada paduan rona yang digabungkan menjadikan gradasi yang estetik dan tepat secara visual kebijakan. Ada warna-warna dominan yang pastinya menjadi leadingnya. Dengan cara pandang yang komprehensif dan merujuk peta masalah masa-masa sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh juga berupaya memberikan warna cerah bagi upaya percepatan pengembangan perkeretaapian Aceh. Ranah yang akan dikembangkan membutuhkan dukungan dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan dapat lebih sinergis yang dapat mengubah rona abstrak menjadi lebih nyata untuk dinikmati. Pembangunan KA ini juga menjadi suatu denyut nadi Aceh dalam menyambungkan garis aksesibilitas antar kabupaten/kota Aceh wilayah timur yang mencapai 428 Km. Tentu dalam membentuk garis lurus pada sebuah goresan peta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif sehingga dominan kekeliruan guratan garis rentang kendali koordinatif yang selama ini tersendat, dapat mengalir dengan baik. Di tengah kehangatan perbincangan ini, Menhub, Budi Karya Sumadi yang didampingi Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Komunikasi Publik menuturkan terkait aspek sosial masyarakat yang berkaitan langsung problema pengadaan tanah untuk segmen Sungai Liput  – Langsa ditangani dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang berasal dari LMAN. Sehingga diharapkan kendala dalam pembebasan lahan untuk segmen tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Ada ranah lain yang tersentuh dalam pembicaraan ini. Goresan sketsa yang dibuat terkadang menciptakan konsep desain baru atau ornamen tambahan yang muncul di tengah guratan garis-garis tegas untuk sebuah objek. Ada garis-garis bantu yang dapat mempertegas guratan utama seperti harapan lain Aceh yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh agar Menteri Perhubungan dapat menumpahkan tinta printer dalam kebijakan atau Keputusan Menteri yang menggurat tulisan atau pernyataan pembukaan rute penerbangan Kuala Namu – Rembele (Bener Meriah) – Bandara SIM (Banda Aceh) PP yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut. Bandara Rembele saat ini memiliki panjang runway 2.250 x 30 m dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72. Di sisi lain, ada harap lain yang terucap dalam diskusi yang relatif singkat ini, yaitu untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu – Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh Garuda Indonesia namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor. Penerbangan ini sangat penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Di sektor transportasi laut, Plt. Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem. Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tahap perencanaan dan persiapan terhadap 3 (tiga) unit kapal Ro-ro yang dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. Obrolan tentang penyiapan 3 kapal Ro-ro terasa membanggakan bagi obsesi Aceh dalam membangun transportasi untuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Banyak obsesi dengan gaya seorang arsitek sedang berlangsung di Aceh, bagaimana kita memahami konsep memberi kesempatan kepada masyarakat dan wisatawan untuk menikmati nilai sejarah pendopo gubernur, sebuah diskusi yang membutuhkan cara pandang yang sangat luas. Ada lambang ornamen atau sketsa yang dilihat dari sudut berbeda dan ada nilai historis abstrak yang dapat terbaca oleh para arsitek. Di sinilah ada obrolan dan diskusi untuk sebuah terobosan atau sebuah solusi dalam mensinergikan semua sektor. Mungkin ada nalar-nalar yang tidak terjangkau oleh awam, tentu butuh waktu untuk sebuah pembuktian dari konsep desain ke realita. (MS)

Tak dapat dipungkiri, saat terjadinya bencana, pesawat dan bandara menjadi garda terdepan mitigasi bencana. Salah satunya seperti yang diungkapkan Teuku Darmansyah. Hari itu, Darmansyah selaku Kepala Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) ketika gempa dan tsunami menghantam Aceh, sedang perjalanan dari Jakarta menuju Banda Aceh. Saat itu, dia menghadiri rapat pembahasan pengembangan dan pembangunan Bandara SIM di Jawa Barat. Saat tiba di Bandara Polonia Medan, Darmansyah bersiap menuju Banda Aceh tidak menyangka kejadian buruk itu terjadi di Aceh. Sekitar pukul 09.00 WIB, di Bandara Polonia tidak ada yang mengetahui gempa di Aceh. Hingga, pukul pesawat Garuda B737 GA 190 pada pukul 09.20 WIB terlanjut take off ke Aceh. Barulah Darmansyah mengetahui 10 menit menjelang landing. Pilot mengabari penumpang bahwa Bandara SIM tidak dapat didarati karena rusak akibat gempa. Dan pesawat berbalik arah kembali ke Medan. Dia juga belum mengetahui kalau Aceh terendam air. Tiba di Medan, dihubungilah petugas Bandara SIM menggunakan handphone, namun tidak ada jawaban. Begitu juga melalui telepon. Lalu, Darmansyah pergi ke radar Bandara Polonia Medan. “Disanalah saya berbicara dengan Pak Putra lewat radio portable lantas mengetahui Aceh sudah kacau balau,” sebut Darmansyah. Dalam beberapa jam kerisauannya itu, sedikit tercerahkan saat mengetahui bahwa pesawat kalibrasi yang dipiloti Capt. Bantasidi mendarat di Polonia dari Aceh. Kepadanya, Darmansyah meminta Bantasidi mengantarnya kembali ke Aceh. Tepatnya, pukul 13.30 WIB Darmansyah take off menuju Aceh. Sebelum mendarat, terlebih dulu pesawat mengelilingi pesisir pantai hingga Banda Aceh. Di ketinggian 1500 kaki itu, Banda Aceh dipenuhi genangan air. Hanya Masjid Raya, gedung olahraga, dan monumen pesawat Seulawah yang terlihat jelas dari atas. Pesawat mendarat pukul 14.30 WIB. Lalu Darmansyah segera menjumpai pegawainya dan memastikan segala kondisi bandara. Setelah memastikan bandara masih layak dioperasikan, seperti pelayanan lalu lintas udara, run way, power plan, dan fasilitas keselamatan penerbangan lainnya. Di hari itu, maka pukul 16.40 WIB Bandara SIM dibuka kembali serta mengabarinya ke Medan dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II di Jakarta. Tim dadakan segera dibentuk di kantor pusat yang bertugas memberikan bantuan kepada Bandara SIM. Karena sejak hari pertama bencana jumlah pegawai sangat sedikit yang bisa bekerja lantaran masih mencari anggota keluarganya. Lalu dibentuklah posko peduli Aceh dengan mengirimkan relawan sesuai bidang keahlian secara bergelombang hingga Mei 2005. Koordinasi yang intens juga kami lakukan dengan pangkalan TNI AU dalam rangka pengamanan dan persiapan penanggulangan bencana tersebut. Semua kedatangan, pejabat, relawan maupun bantuan semua ditangani oleh posko Angkasa Pura II. Beruntung sekali atas permintaan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa melalui Duta Besar Singapura untuk Indonesia di Jakarta. Aceh mendapat bantuan fasilitas pelayanan Lalu Lintas Udara (LLU) berupa mobile tower dan empat buah helikopter raksasa dua baling chinook yang sangat bermanfaat dalam operasi search and rescue. “Saya terharu banyak sekali negara-negara yang memberikan bantuan untuk Aceh kita,” pungkas GM yang menjabat dari tahun 2003-2005 itu. Sejak saat itulah, pesawat dari berbagai negara dapat mendarat, mengevakuasi warga, dan mengirimkan bantuan. Berduyun-duyunlah bala bantuan datang menghampiri Aceh baik dalam maupun luar negeri. Kini, pasca tsunami, Bandara SIM memiliki keunggulan. Hal ini seperti yang diungkapkan General Manager Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan. Seperti runway 3000 meter yang dapat didarati pesawat Boeing 747-400, 777-300ER. Luas ini menjadikan Bandara SIM yang pertama sebagai bandara terluas di Pulau Sumatera. Selain itu, bandara ini memiliki 3 taxiway dan 1 taxiway paralel, 8 parking stand dengan konfigurasi 2 wide body dan 6 narrow body. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan perluasan terminal dan perawatan sisi fasilitas utama bandara yaitu overlay run way dan taxi way. Terkait kesiapan mitigasi bencana, Indra menyebut Bandara SIM memiliki komite. Diantaranya Emergency Respon Plan (ERP), Airport Emergency Plan (AEP), Airport Security Comitee (ASP) dan Emergency Operation Center yang dapat terhubung keseluruh Instansi tanggap darurat. “Semua komite ini dilakukan simulasi setiap 2 tahun sekali,” katanya. Upaya mitigasi bencana juga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dikenal sebagai AirNav. Seperti yang diungkapkan GM AirNav Indonesia Kacab Banda Aceh, Wisnu Hadi Prabowo. Dikatakannya, saat terjadi bencana, crisis centre dibentuk berkolaborasi dengan pihak terkait. Gunanya agar pelayanan pada kondisi darurat berjalan maksimal. “Kami ikut memastikan akses slot terhadap pesawat yang ingin memberikan bantuan maupun evakuasi warga dapat mendarat dengan selamat,” ujar Wisnu. Saat ini AirNav telah membenahi majamemen berupa teknologi informasi yang memudahkan airline mengetahui ketersediaan slot pesawat yang kita beri nama cronos system, setiap jamnya akan diketahui berapa banyak kapasitas. Sistem ini terbuka, sehingga airline dapat memonitor slot mana yang kosong maupun telah terisi. Rencana penerbangan (flight plan) jika dulunya airliner mengantar sendiri ke Air Tower Control secara manual. Sekarang, berbasis elektronic flight plan. Jadi pihak airplane dengan akunnya dapat mengakses tanpa harus datang ke AirNav. Selain itu, untuk memastikan keselamatan kedatangan dan keberangkatan kita membuat prosedur konvensional ataupun yang saat ini sedang kita kembangkan berbasis satelit yang kita sebut Perfome Base Navigation (PBN). Saat ini AirNav tidak hanya menjamin keselamatan, tapi kita juga dituntut membantu airline mencapai efisiensi. (Muarrief) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Aceh mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak melakukan perayaan pergantian tahun dengan meriah seperti di daerah lain. Keadaan ini berlaku semenjak tahun 2004 lalu. Setiap akhir tahun, masyarakat Aceh selalu memperingati masa-masa berkabung, yaitu peringatan bencana dahsyat gempa dan tsunami yang menggulung daerah ini 15 tahun silam, tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut 130 ribu nyawa rakyat Aceh, Nias Sumatera Utara, dan beberapa negara lainnya. Kala itu, banyak warga Aceh di perantauan berusaha pulang ke bumi kelahiran guna mencari dan membantu keluarga yang tertimpa bencana. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya sempat menghabiskan waktu dua hari dari Jakarta agar bisa mendarat di bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, karena bandara sibuk melayani lalu lalang dan antrean armada udara asing yang membawa bantuan ke Aceh setelah bencana. Akhirnya saya bisa mendrat dan tiba dengan selamat di bumi Serambi Mekkah ini. Bencana besar ini menimbulkan kerusakan parah semua sendi kehidupan, termasuk sarana perhubungan. Transportasi di Kota Banda Aceh lumpuh total. Kendaraan umum seperti taksi dan angkot yang biasanya siap melayani penumpang dari bandara menuju kota tidak terlihat beroperasi. Akibanya, banyak penumpang terpaksa menumpang kenderaan pribadi masyarakat setempat, agar bisa mencapai kota Banda Aceh yang berjarak sekitar 20 kilometer dari bandara. Saat saya tiba di Banda Aceh dua hari setelah tsunami, kota ini benar-benar porak poranda. Sebagian besar jalanan masih dipenuhi puing bangunan, mayat korban tsunami juga masih bergelimpangan. Bangkai kenderaan bermotor dan perahu nelayan masih berhimpitan di antara puing, bahkan ada yang masih nyangkut di atas reruntuhan bangunan dan pohon. Praktis setelah bencana hampir semua angkutan kota banyak yang tidak beroperasi lagi. Seperti angkutan umum labi labi yang tadinya merajai berbagai jurusan dalam kota, mulai menghilang, sejak saat itu dan hingga sekarang. Sarana pelabuhan penyeberangan utama Uleelheu juga luluh lantak disapu gelombang. Sehingga pendistribusian bantuan untuk daerah lain yang hanya bisa dijangkau oleh kapal, terpaksa dilakukan melalui pelabuhan darurat sementara yang berlokasi di bawah jembatan Uleelheu. Pelabuhan darurat ini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal asing. Dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh kala itu, dipicu gempa besar dengan magnitudo 9,0 yang disebabkan oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa ini berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 Km. Seiring berjalannya waktu setelah 15 tahun bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, kini suasana kota dan masyarakat sedikit membaik, bahkan banyak masyarakat umumnya sudah melupakan kejadian dahsyat tersebut. Belajar dari kejadian yang menelan banyak korban itu, kini di setiap ruas jalan di kawasan pemukiman di pesisir provinsi Aceh telah dipasang rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi masyarakat. Rambu-rambu ini sebagai penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman ketika bencana berulang. Beberapa tempat yang banyak orang seperti sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh juga sering melaksanakan program siaga bencana. Seperti di SMA Negeri 1 Banda Aceh, melakukan simulasi penanganan bencana serta evakuasi manusia secara berkala. Simulasi ini dilakukan pihak sekolah bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Aceh (BPBA). “Terkadang juga kami lakukan secara mandiri dengan menggunakan dana BOS,” ujar Khairurrazi, Kepsek SMA1 saat ditemui tim Transit di kantornya beberapa waktu lalu. Khairurrazi mengatakan, sekolah perlu menerapkan kurikulum materi khusus kebencanaan untuk memudahkan evakuasi ketika bencana terjadi. Khairurrazi juga menyarankan perlunya perhatian dan kajian jalur khusus evakuasi, karena di beberapa titik terdapat arah putar balik yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan jalur evakuasi. Semua kerisauan sang kepsek tentang rambu-rambu jalan di kota Banda Aceh yang perlu dikaji lagi, dijawab oleh Deddy Lesmana Kabid LLAJ Dishub Aceh. Deddy mengatakan, semua rambu-rambu di jalan dibuat guna keselamatan pengguna jalan di saat kondisi aman. Namun dalam kondisi darurat bencana tentu semua aturan rambu itu tidak berlaku lagi dan bisa dilanggar. “Tentunya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ingin melakukan penyelamatan malah terjadi musibah kecelakaan,” terang Deddy lagi.(Rizal Syahisa) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Bertemu tokoh sekaliber Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – Nias, ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sehari setelah tim ACEH TRANSit, Arrad Iskandar menyampaikan keinginan untuk wawancara, tokoh super sibuk yang masih aktif di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung Jakarta ini langsung menkonfirmasi dan mengajak bertemu disalahsatu café di kawasan SCBD Jakarta. Sore itu ditemani secangkir kopi obrolan pun mengalir dengan santai. Usai berbasabasi sejenak, semua pertanyaan tim ACEH TRANSit satu persatu pun disimak dan dijawab dengan ramah dan santai oleh beliau. Berikut petikan wawancaranya. Setelah 15 tahun pasca tsunami, apakah bapak masih memantau perkembangan Aceh? Saya melihat investasi di Aceh belum tumbuh seperti apa yang saya harapkan ketika meninggalkan Aceh 10 tahun yang lalu. Menilai dari infrastruktur yang telah dibangun di masa BRR maupun setelah masa BRR seharusnya investasi di Aceh sudah cukup tinggi. Besarnya investasi itu menunjukkan tingkat kepercayaan para investor dan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya kira salah satu faktornya adalah kebijakan Pemerintah Daerah seharusnya lebih ramah terhadap sektor investasi. Ketiadaan kepastian hukum untuk melindungi investor pasti akan membuat investasi lesu. Ketika pertama kali melihat kerusakan yang sangat besar akibat tsunami, bagaimana Bapak merasa yakin untuk mampu mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi? Saat pertama melihat dampak gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, baik dari sisi infrastruktur, kondisi psikologi masyarakat ditambah lagi konflik yang masih berlangsung, jujur saja saya merasa ragu mampu membangun Aceh seperti sedia kala. Setelah enam bulan di Aceh, saya bertemu dengan banyak masyarakat korban tsunami, mendengar harapan-harapan mereka, saya mulai berpikir sudah saatnya masyarakat Aceh tidak lagi hanya diperlakukan sebagai korban bencana, namun juga sebagai masyarakat yang ingin membangun daerahnya. Saya mengajak segenap masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh kembali, karena saya di Aceh ini cuma sementara sedangkan masyarakat Aceh disini selama-lamanya. Masyarakat Aceh dapat melihat ketulusan niat saya sehingga banyak yang mau berkontribusi dan membantu saya dalam membangun Aceh kembali. Dari situlah mulai timbul keyakinan dalam diri saya bahwa saya bisa membangun Aceh kembali, karena saya tidak sendiri dalam membangun Aceh. BRR berhasil membangun Pelabuhan Ulee Lheue dalam waktu 7 bulan dan Pelabuhan Malahayati dalam waktu 9 Bulan. Ini sesuatu yang luar biasa, dan diluar ekpektasi semua orang dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat Aceh. BRR mengelola uang bantuan sebesar $7,2 Milyar dengan penyaluran bantuan tersebut mencapai 93 persen, jauh diatas rekor dunia yaitu Honduras dengan 63 persen, dapat Bapak ceritakan sedikit tentang pencapaian tersebut? Realisasi 93 persen itu jika kita menghitung hanya sampai pada bulan April 2009, saat masa tugas BRR berakhir di Aceh. Saat itu beberapa NGO masih membangun rumah bantuan dan menyalurkan bantuan lainnnya untuk korban tsunami. Jadi kalau saya perhitungan saya tidak salah jumlah realisasi penyaluran bantuan untuk Aceh itu adalah sekitar 103 persen di akhir tahun 2009. Bagaimana bisa realisasinya melebihi 100 persen? Saya menyewa dua perusahaan finance kelas dunia, yaitu Price Water House Cooper dan untuk mengaudit dan Ernst & Young untuk sistem pengendalian keuangan. Segala laporan saya buka ke publik. Saya juga menggagas satuan anti korupsi di BRR. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dunia dengan menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam membangun Aceh kembali. Ketika kita berhasil mendapatkan kepercayaan dunia, maka bantuan pun terus mengalir untuk Aceh. Selain kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh BRR, ada begitu banyak NGO dari seluruh dunia hadir membantu Aceh, Bagaimana Bapak mensinergikannya? Saya menggunakan metode yang sangat sederhana namun sangat efektif yaitu hanya berupa dua lembar formulir. Saya meminta seluruh NGO yang ingin menyalurkan bantuan untuk Aceh mengisi formulir yang isinya Lembaga apa, dari negara mana, berapa jumlah dana yang disumbangkan, membawa barang apa, bentuk sumbangannya apa, dan lokasinya dimana. Formulir itu lalu saya kumpulkan dan pelajari selanjutnya saya arahkan untuk menyalurkan bantuannya. Tantangan terberat saat Rehab Rekon di Aceh? Saat itu kondisi Aceh masih didera konflik, walau penandatangan MoU Helsinki sudah terlaksana namun tidak serta merta membuat situasi menjadi kondusif. Pernah dalam perjalanan ke Calang, saya dan rombongan dicegat oleh sekelompok orang tidak dikenal, saat itu sekitaran tengah malam. Saya menjelaskan bahwa saya dan rombongan ini dari BRR, datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa dan tsunami di Calang. Saya bersyukur tanpa ada diskusi yang panjang kami akhirnya dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Menurut saya hal-hal seperti ini sangat menghambat pergerakan BRR dalam penyaluran bantuan untuk Aceh saat itu. Saat ini Aceh mengembangkan pusat kajian mitigasi bencana untuk berbagi pengalamannya dengan masyarakat dunia, bagaimana bapak melihat ini sebagai sesuatu yang strategis? Saya melihat hal ini sebagai hal yang penting, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Dengan adanya pusat kajian ini, data, fakta, maupun pengalaman penyintas gempa dan tsunami yang dapat menjadi sebuah penelitian yang manfaatnya dapat dipublikasikan dan juga diterapkan tidak hanya di Aceh tapi dimanapun tempat yang berpotensi menghadapi ancaman yang sama. Apa pengalaman yang paling berkesan di Aceh? Untuk saya yang paling berkesan di Aceh itu adalah SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh. Peulanggahan itu salah satu daerah cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami. Setelah SD tersebut melakukan pendataan ulang, ternyata jumlah murid yang selamat hanya 14 orang. Saya memerintahkan untuk membangun ulang SD tersebut walaupun banyak yang mempertanyakan keputusan saya. Keputusan saya tidak salah, tahun ke tahun siswa di SD tersebut terus bertambah. Saya juga sempat berfoto dengan ke 14 siswa tersebut sebagai kenang-kenangan. Ini pengalaman yang sangat berkesan untuk saya selama di Aceh. Pertumbuhan penduduk atau perkembangan kota Banda Aceh concern terhadap pemukiman pada kawasan rawan bencana, padahal dulu pernah digagas agar tidak bermukim di kawasan tersebut, bagaimana pendapat bapak? Saya melihat ketakutan dan trauma terhadap bencana gempa dan tsunami hanya berlangsung setahun. Setelah itu masyarakat mulai pulih dan kembali bermukim didaerah yang rawan terkena tsunami. Penetapan kawasan rawan bencana ini sangat sulit diterapkan karena ada tiga faktor yaitu romantisme kepemilikan tanah tersebut karena sudah turun temurun tinggal didaerah tersebut, keyakinan bahwa bencana tsunami tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat, dan mata pencaharian karena banyak masyarakat yang