Tag: Transportasi Aceh

Pertanyaan bahkan kontroversi isu subsidi ini tak pernah lekang dari topik hangat yang dibicarakan. Tak hanya mengurangi beban, subsidi dianggap sebagai harapan bagi kantong-kantong pengeluaran. Bagaimana tidak, subsidi sungguh mengiurkan, seperti menemukan diskon barang yang sedang kita incar. Subsidi ini juga memberikan dispensasi yang sangat membantu. Memang, subsidi dapat memiliki dampak positif maupun negatif tergantung dari cara dan tujuan pemberiannya. Adapun dampak yang mungkin terjadi akibat subsidi, yaitu mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Subsidi dapat mendorong pertumbuhan dan investasi dalam sektor tertentu, seperti industri manufaktur atau pertanian, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat membiayai subsidi melalui beberapa cara, seperti menggunakan dana APBN, memanfaatkan keuntungan dari sektor tertentu seperti minyak dan gas, atau meminjam dari pasar keuangan. Namun, pemerintah perlu memperhatikan kesanggupan fiskal atau kemampuan keuangan negara untuk membiayai subsidi tersebut. Kesanggupan fiskal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hutang negara, dan pengeluaran pemerintah lainnya. Jika pemerintah terlalu banyak mengeluarkan subsidi tanpa pertimbangan yang matang, maka hal tersebut dapat memperburuk defisit anggaran dan bahkan membahayakan kestabilan fiskal negara. Subsidi berpengaruh pada mengurangi biaya produksi dan konsumsi. Subsidi yang diberikan kepada produsen atau konsumen dapat membantu mengurangi biaya produksi dan konsumsi sehingga memungkinkan masyarakat untuk membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan publik. Subsidi dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. Tak hanya itu, subsidi ini juga menimbulkan distorsi pasar. Subsidi yang diberikan secara berlebihan dapat menyebabkan distorsi pasar, mengganggu keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga dapat menyebabkan inflasi atau kekurangan pasokan. Ketergantungan pada subsidi yang diberikan dalam jangka panjang dapat menciptakan ketergantungan dan mengurangi insentif untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, subsidi dapat mempengaruhi kesetaraan antara kelompok masyarakat, jika tidak diberikan secara merata, maka dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika subsidi tidak diberikan, maka harga barang atau jasa yang sebelumnya diberi subsidi akan meningkat. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek seperti meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut, serta dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing industri yang terkait. Sebagai contoh, jika subsidi bahan bakar minyak dihapuskan, maka harga BBM akan naik. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga barang-barang yang bergantung pada transportasi, seperti harga tiket transportasi publik dan biaya pengiriman barang. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi sektor industri tertentu, seperti sektor transportasi dan logistik. Namun, dampak akhir dari penghapusan subsidi akan tergantung pada jenis subsidi dan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. Terdapat juga pendapat bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif justru lebih baik dihapuskan dan dialihkan ke program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Namun, subsidi juga dapat memiliki beberapa kelemahan. Beberapa jenis subsidi dapat memicu inflasi atau memberikan keuntungan bagi kelompok yang tidak memerlukan bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang cermat dalam memberikan subsidi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dampak dari subsidi sebelum memberikannya dan memastikan bahwa tujuannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang bijaksana dan efektif dalam memberikan subsidi dengan mempertimbangkan kesanggupan fiskal serta dampak jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Semangat untuk mandiri dan berdiri sendiri serta kebebasan menentukan arah kebijakan daerah tidak boleh dianggap sebelah mata. Upaya untuk mandiri dengan mengurus kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kemajuan daerah timbul dari ide – ide yang putra daerah yang tampil serta berhasil diperantauan ingin memberika kontribusi untuk memajukan daerahnya merupakan hal yang sangat lumrah mengingat jika bukan putra daerah siapa lagi yang akan peduli. Dataran tinggi Bener Meriah dengan  tinggi rata – rata diatas permukaan laut 100-2.500 mdpl telah mengkaji kebutuhan dan sedang akan mengembangkan daerahnya menjadi satu dari beberapa pilihan pembangunan dry port di Aceh di tahun yang akan datang. Pemilihan kabupaten dengan gelar negeri diatas ekspor impor dengan  komuditi utama kopi yang kini peminat pembelinya terus meningkat tiap tahunnya. Pembangunan dry port istilah lain dari Pelabuhan darat ini meliputi empat komponen besar untuk menyukseskan berhasilnya pengimplementasikan suatu dry port untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan. Komponen pengguna dry port, penyedia jasa layanan dry port, pemerintah dan komunitas. Pengguna dari layanan dry port seperti eksportir, importir dan trucking. Pengguna layanan dry port penting untuk dipertimbangkan dalam suatu kawasan mengingat mereka sangat bergantung pada layanan dry port sendiri. Hal yang paling mendasar menjadi point bagi pennguna dry port yakni berupa layanan baik kulitas pelayanan, keamanan dan kepemerintahan hal ini bea cukai, imigrasi dan karantina sebagai penyedia jasa layanan pada kawasan dry port. Selain layanan, kemudahan akses fasilitas infrastruktur dry port mempengaruhi ketertarikan pengguna dry port.  Kemudahan akses dan layanan fasilitas dry port harus bernilai ekonomis dan efesien dari sisi pengguna karena dengan demikian tidak timbul biaya tambahan untuk operasinal penggunaan dry port. Salah satu komponen penting yang harus dan masuk dalam pertimbangan dari pembangunan dry port  terpenuhinya unsur konektivitas antar moda transportasi. Penentuan kriterian konektivitas antar moda yang digunakan harus efektif dan efesien guna menghindari tambahan biaya yang harus dikeluakan oleh pengguna layanan. Dry port identik dengan fasilitas kepelabuhan guna memudahkan serta keefektifan waktu dan biaya yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur kepelabuhan untuk melakukan proses bisnis. Secara wilayah tatanan kepelabuhan Aceh layak ekspor impor wilayah timur memiliki lokasi Pelabuhan Kota Langsa dan Pelabuhan Krueng Geukuh,  Aceh Utara. Secara geografis Pelabuhan Langsa secara tidak langsung berdampingan  dengan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Pelabuhan Kota Langsa juga berdampingan dengan kawasan hutan lindung memiliki dinamika tersendiri untuk melakukan pengembangan pelabuhan secara teknis, namun juga wilayah yang mengapit Aceh Timur dan Aceh Tamiang sebagai produksi tanaman sawit komoditi yang paling potensial dikirim keluar Aceh. Pelabuhan Krueng Geukuh bagai simpang tiga di suatu komplek perumahan yang menjadi pusat perbelanjaan tukang ikan dan sayur keliling. Mengapa Krueng Geukuh menjadi simpang tiga pada wilayah timur ini karena dalam posisinya pelabuhan ini mudah diakses mulai dari Sigli hingga Bireuen sebagai penghasil kakao, pinang dan kelapa, Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai penghasil kopi, buah dan sayur sayuran dan sebahagian wilayah Aceh Timur sawit dan hasil tambak lainnya. Krueng Geukuh sebagai jalur lalu lintasan nasional yang mengapit tiga wilayah timur ini memiliki moda yang khusus pada saat ini yakni kerta api. Yang mana pada alur distribusi setelah pensegelan kontainer moda yang paling efesien adalah moda kereta api yang terkoneksi dengan Pelabuhan laut Krueng Geukuh. Kemudahan yang didapat dari konektivitas antar moda untuk mengurangi double handling yakni perpindahan barang sebelum ke atas kereta api harus dahulu menggunakan truk sehingga perpindahan antar moda menambah biaya yang harunya tidak terjadi jika telah terkoneksi. Wilayah pusat Kota Banda Aceh pelabuhan laut yang melayani ekspor impor ada pada Pelabuhan  Laut Malahayati yang sebahagian penggunanya toke ikan yang berada di Kota Banda Aceh dan sebahagian Aceh Besar dengan komoditinya  cengkeh dan sebahagian kelapa dan kelapa sawit. Wilayah pantai barat – selatan operasinal ekspor impor dilakukan dipelabuhan Calang, Aceh Jaya dan Meulaboh, Aceh Barat dengan hasil komoditi terbesar kelapa sawit dan buah pala. Di ujung Aceh Singkil ada pelabuhan yang juga sering digunakan untuk pengiriman CPO hasil sawit wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Hadirnya pelabuhan setiap daerah terkadang menjadi problematika sendiri untuk pengiriman barang komuditi hasil alam terutama komoditi yang hasil panenanya secara musiman seperti kopi namun tidak berlaku bagi kelapa sawit dan kakao yang menghasilkan sepanjang masa. Upaya ‘asal ada dulu’ kini tidak relevan lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan sumber dana yang terus menipis yakni dana otonomi khusus daerah harus berpikir lebih kebutuhan jangka panjang untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.(*) Oleh Teuku Fajar Hakim, ASN Dinas Perhubungan Aceh Versi cetak digital dapat diakses dilaman:https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

BANDA ACEH – Keberadaan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sangat penting bagi Aceh. Sebagai daerah paling ujung barat di pulau Sumatera, tentu penting bagi daerah ini bermitra dengan asosiasi seperti ini agar upaya kita untuk mendorong aktivitas ekspor dapat berjalan dengan optimal. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal hadir mewakili Pj.Gubernur Aceh, Acmad Marzuki saat membuka Musyawarah Wilayah I dan sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh Periode 2023-2028, di Aula Dinas Syariat Islam, Sabtu, 5 Agustus 2023. “Dengan telah terbentuknya ALFI di Aceh, harapan kami organisasi ini dapat mendorong dan melayani jasa forwarding jasa logistik dari dan menuju ke Aceh. Faisal melanjutkan, salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tumbuhnya kegiatan ekspor dan impor di wilayah tersebut. Tentu saja, besar dan kecilnya kegiatan ekspor suatu daerah akan berkontribusi positif dan mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Kegiatan ekspor ini, selain kita berbicara tentang bahan baku dan materil yang akan diekspor, maka rantai dan pasok logistik akan menentukan dan memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Keberadaan DPW ALFI diharapkan bisa mendorong sejumlah kegiatan ekspor barang dari daerah ini ke berbagai negara lainnya. Aceh ini memiliki potensi yang luar biasa, seperti CPO, hasil hutan, ikan, kopi dan berbagai produk dan komoditas pertanian lainnya yang dapat diekspor ke berbagai negara. Ikan tuna Aceh yang sangat terkenal saat ini telah di ekspor ke Jepang, Korea dan Amerika. Begitu juga dengan kopi, komoditi ini sudah diekspor ke berbagai belahan dunia, baik di Asia, Eropa bahkan hingga ke Amerika. Pemerintah Aceh mengharapkan ada banyak lagi komoditi unggulan yang bisa di ekspor dari Aceh. Karena juga, berkaca dari sejarah, dahulunya para pedagang Aceh ini menguasai perdagangan di jalur Selat Malaka dan juga kegiatan ekspor ke luar negeri. Artinya, Aceh memiliki rekam jejak dan sejarah besar, bahwa para kakek dan buyutnya dahulunya bukan hanya nelayan, tetapi juga adal ah seorang pedagang internasional dan eksportir. “Saat ini, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selaku leading sektor guna mendorong kegiatan ekspor komoditi dari daerah ini, dalam beberapa waktu terakhir terus bekerja dengan keras dan tanpa lelah guna memastikan seluruh kegiatan ekspor dari Aceh tidak ada kendala yang berarti,” sebut Faisal. Dishub Aceh harus memastikan sistem ke pelabuhan dan daya dukungnya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Disperindag, kita harapkan dapat memastikan berbagai administrasi dan izin kegiatan ekspor tidak ada kendala di lapangan. “Yang pasti, sebagai pimpinan kepala daerah di Aceh, kami sangat concern untuk mendorong kegiatan ekspor di daerah ini. Alhamdulillah, keberadaan DPW ALFI yang sudah terbentuk di Aceh saat ini, nantinya kita harapkan dapat mendukung upaya kita bersama dalam meningkatkan kegiatan dan volume ekspor dari daerah ini,” pungkas Faisal di hadapan hadirin. Pemerintah Aceh mengucapkan selamat atas suksesnya Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh yang pertama kalinya. Selanjutnya tentu saja, ucapan dan selamat kepada para pengurus DPW ALFI Aceh yang sudah terbentuk.(*)

JANTHO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Rahmat Hanafi, melepas penerbangan umrah perdana (inaugural flight) Garuda Indonesia dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 3 Agustus 2023. Pelepasan keberangkatan 308 jemaah umrah Aceh tersebut ditandai dengan pemotongan pita yang turut disaksikan oleh sejumlah tamu undangan dari instansi terkait. Pada kesempatan doorstop bersama awak media, General Manager (GM) PT. Garuda Indonesia Cabang Aceh, Nano Setiawan menyebutkan bahwa Banda Aceh menjadi salah satu dari 5 kota besar di Indonesia yang dilayani penerbangan umrah langsung ke tanah suci oleh Garuda Indonesia. “Aceh dipilih karena waktu penerbangannya paling singkat ke Arab Saudi, sekitar 7 jam setengah, lalu potensi market di sini cukup besar, dan kita ingin ekonomi masyarakat di sini bisa hidup karena penerbangannya langsung dari Banda Aceh,” ucap Nano saat ditanyai awak media. Penerbangan umrah menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER ini, kata Nano, akan berlangsung 1 kali dalam 2 minggu dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah. “Kita berangkat dari Banda Aceh ke Jeddah, keluar melalui Madinah. Nanti per 10 hari kita berangkat lagi dari Banda Aceh ke Madinah, keluar dari Jeddah, ujarnya. Nano berharap dukungan dari seluruh pihak agar penerbangan umrah dengan pesawat Garuda Indonesia dari Banda Aceh bisa terus berlanjut. Selain itu, ia juga berharap dengan adanya penerbangan langsung bisa memberi dampak yang lebih besar bagi Aceh, termasuk meningkatnya aktivitas ekspor impor dengan transportasi udara. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi manajemen Garuda Indonesia yang telah membuka penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh. “Penerbangan langsung dari Banda Aceh memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh karena cukup menghemat waktu dan biaya ke tanah suci,” ungkap Teuku Faisal. Kadishub Aceh berharap frekuensi penerbangan umrah dari Bandara SIM ke depannya bisa bertambah karena animo masyarakat Aceh yang hendak berumrah ke tanah suci cukup tinggi.(AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub

LHOKSEUMAWE – Aktivitas ekspor mulai bergeliat dari Pelabuhan Laut Krueng Geukueh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, pada Selasa 1 Agustus 2023 menyaksikan secara langsung proses muat cangkang sawit dengan volume 10.000 ton ke kapal MV. Sun Brave yang berbendera Singapore. Kapal dengan panjang 127 meter dan bobot 9.976 GT itu akan membawa produk ekspor cangkang sawit asal Aceh ke Jepang. Kedatangan, Kepala Dinas Perhubungan (Aceh), Teuku Faisal beserta rombongan disambut Branch Manager Pelindo Multi Terminal Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama. Sebut Joni, secara fasilitas pelabuhan mereka siap melayani aktivitas ekspor baik ke Asia maupun Eropa. “Ini adalah kapal kelima yang mampu memuat 10.000 ribu ton. Aktivitas ekspor di sini semakin optimal,” katanya. Dilanjutkannya, untuk kegiatan ekspor, pelabuhan ini dapat disandari dua kapal yang memiliki panjang sekitar 150 meter pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, 38 hektar lahan pelabuhan juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Joni, dengan adanya aktivitas rutin ekspor akan memberi dampak positif terserapnya tenaga kerja lokal dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain cangkang sawit, dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, Pelabuhan Krueng Geukueh juga melayani ekspor CPO dan komoditas unggulan Aceh ke berbagai negara. Seperti diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh termasuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Salah satu manfaat kehadiran KEK ini adalah adanya keringanan pajak bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dari sini. Salah satu eksportir dari PT Biomas Andalan Indonesia, Piter Halim yang turut hadir mengatakan ekspor cangkang sawit ini diterima dari Perusahaan Kepala Sawit (PKS) dari Bireuen, Meulaboh, Nagan Raya, dan sekitarnya. “Hal yang paling mendukung adalah pelabuhan ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar Aceh yg terlalu padat,” sebut Piter. Ditambahkannya, dalam tahun ini target ekspornya mencapai 120 ribu ton cangkang sawit dari Aceh sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi Pelindo dan pihak eksportir yang telah melakukan aktivitas ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh. Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan guna peningkatan aktivitas ekspor depannya. “Tentunya efek aktivitas ini menyeluruh, membuka lapangan kerja, dan sangat positif. Kita harapkan pelabuhan lainnya di Aceh juga dapat bergerak aktif”, kata Faisal.(MR)

Solo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (30/7) mengecek progres proyek perkeretaapian di Solo, Jawa Tengah, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah I Jawa Bagian Tengah. Dalam arahannya, Menhub menginstruksikan jajarannya agar memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas. “Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa. “Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub. Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo. Adapun keberadaan jalur ganda KA Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar). Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022 s.d 2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m. Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo – Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon – Kroya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) mewisuda atau melantik 3.056 perwira transportasi laut di Politeknik Pelayaran Banten, Selasa (25/7). Kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) untuk pelaksanaan Wisuda Program Vokasi Terbanyak dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan RI. “Saya menyampaikan rasa bangga, karena 3.056 orang yang diwisuda itu tidak sedikit. Dari rekor MURI tersebut kita ketahui bahwa pihak luar terus mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk terus memajukan transportasi di Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (26/7). Para Perwira Transportasi Laut yang diwisuda berasal dari lulusan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten, Sekolah Transportasi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMP, Djoko Sasono. Dalam sambutannya, Djoko mengungkapkan bahwa upacara pelantikan dan pelepasan hari ini merupakan puncak dari bukti kesungguhan, dedikasi, disiplin dan kerja sama selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta. “Di 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam empat raksasa ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita USD 30.000 per tahun. Tentu saja dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran kalian sebagai pelaut-pelaut yang handal dan luar biasa”, ungkapnya. Upacara kali ini mengambil tema “Perwira Transportasi Laut yang Profesional, Inklusif, dan Kolaboratif Mendukung Tata Kelola Transportasi Hijau Berkelanjutan”, dengan harapan dapat menjadi momentum dalam memberikan pemahaman secara inklusif kepada masyarakat, khususnya sektor maritim untuk berkolaborasi membangun keselarasan langkah dalam mengawal isu-isu perubahan iklim. “Hal ini juga sesuai dengan rencana mitigasi aksi perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada sektor transportasi laut, yaitu modernisasi kapal, implementasi Onshore Power Supply (OPS) di Pelabuhan, implementasi Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), implementasi Auto Fouling System pada lambung kapal, elektrifikasi peralatan bongkar muat di pelabuhan, pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya di pelabuhan, PLTS pada prasarana transportasi, penggunaan bahan bakar rendah karbon pada kapal, pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan pelayanan telekomunikasi pelayaran,” tambahnya. Direktur Poltekpel Banten, Moejiono, M.T., M.Mar.E melaporkan bahwa peserta pelantikan merupakan gabungan dari lulusan diklat pelaut Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta, yang terdiri dari 197 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan I, 1.194 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan II, 762 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan III, 418 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan IV, 294 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan V, 87 orang Program Diklat Pembentukan Diploma III, 79 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan III, dan 25 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan IV. “Lulusan Program Diklat Pelaut Peningkatan I, II, III, IV, V dan Program Diklat Pelaut Pembentukan III, IV serta Diploma III telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai IMO Model Course 7.01, 7.02, 7.03 dan 7.04 dengan sistem dan metode pembelajaran sesuai masa studi masing-masing yang mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi sikap dan kompetensi menghadapi perubahan”, ungkapnya.(*) Sumber: Kemenhub

Aceh sebagai salah satu dari sekian banyak kota di pesisir Indonesia yang memiliki banyak potensi wisata alam berupa pantai yang mulai diketahui oleh banyak orang. Namun yang belum diketahui juga lebih banyak. Sebut saja pantai di daerah Seurapong dan Lamteng, di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar.Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah menyediakan KMP. Papuyu sebagai sarana bagi masyarakat melintasi Lamteng dan Seurapong. Fasilitas keselamatan, life jacket, liferaft, ringbuoy, sirine, dan alat navigasi lainnya jelas telah tersedia didalamnya. Dengan frekuensi pelayaran antara empat sampai dengan enam kali dalam seminggu dan tarif angkutan tiga puluh dua ribu rupiah untuk setiap orangnya tentu cukup terjangkau. Namun dengan baiknya sarana yang telah disediakan, mengapa okupansi rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong Belum Maksimal? Banyak faktor yang mempengaruhi kurangnya pergerakan masyarakat ke wilayah Lamteng dan Seurapong. Kurangnya pergerakan artinya kurang pula tingkat okupansi dari moda transportasi yang telah disediakan. Okupansi atau tingkat keterisian dari suatu moda transportasi dipengaruhi oleh banyak hal. Kenyamanan dan keamanan pada sarana yang disediakan, tarif, ketepatan waktu serta jenis ragam moda transportasi yang ditawarkan. Tidak hanya dari moda saja, keindahan lokasi yang dituju dan sarana dan prasarana di lokasi tujuan juga menjadi hal utama mendongkrak tingkat okupansi moda transportasi. Untuk sarana pemerintah telah berupaya semampunya, hanya saja pelayaran tidak dapat dilakukan dua kali dalam sehari seperti halnya pelayaran rute Ulee Lheue-Balohan yang bahkan bisa dilakukan berulang kali dalam sehari. Tentu ada ‘udang dibalik bakwan’, ada sebab dan alasannya. Terumbu karang pada lokasi masuk kapal menuju dermaga Lamteng dan Seurapong menjadi sebabnya. Jalur masuk kapal menjadi terbatas menyebabkan manuver kapal sulit dan rentan bertabrakan dengan banyaknya karang yang ada di sekitarnya. Belum lagi kondisi angin, cuaca, pasang surut air laut yang sangat mempengaruhi kemampuan kapal untuk berlayar. Nah ketika tabrakan terjadi baling-baling kapal dapat rusak. Jangan sampai karena ‘nila setitik rusak susu sebelanga’. Demi memaksakan dilakukan pelayaran mampu merusak aset sarana yang telah disediakan pemerintah. Dari pihak masyarakat sampai hari ini juga masih belum menganggap isu keamanan dalam pelayaran menjadi poin penting. Banyak masyarakat yang masih menggunakan kapal tradisional milik nelayan untuk melakukan pelayaran. Pariwisata menjadi sebab lainnya. Apakah jika mampu dilakukan pelayaran berulang akan ada keinginan masyarakat untuk bertandang? Bagaimana dengan kesiapan destinasi wisata Lamteng dan Seurapong? Bagaimana pula dengan kesiapan sarana dan prasarana yang menunjang pada daerah setempat?Tentu perlu pembenahan, peningkatan kualitas sarana prasarana yang mampu meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan pergerakan. Berpola dengan melakukan pergerakan tidak hanya sekali namun berulang kali. Banyak dukungan yang dapat dilakukan pemerintah setempat. Penyediaan listrik dan air bersih yang memadai tentu sangat mendasar. Begitu pula jaringan internet yang masih sangat terbatas, padahal jelas kondisi saat ini, internet telah berubah menjadi kebutuhan vital layaknya listrik, air dan makanan. Terlebih jika yang menjadi target adalah kalangan milenial dan generasi Z. Milenial, Gen Z dan teknologi dapat disebut sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan dan saling terikat satu sama lain. Dukungan lainnya dapat pula dengan memperkenalkan destinasi wisata setempat. Dengan berbasis media daring semua kalangan kini dapat memperoleh informasi tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Penggunakan latar pemandangan objek wisata setempat dan kata-kata persuasif, tentu mampu mendatangkan wisatawan untuk membuktikan sendiri keindahan yang terdapat pada foto yang ditampilkan. Terlepas dari segala keterbatasan yang timbul, memang okupansi dari pelayaran rute Ulee Lheue-Lamteng dan Seurapong tidak sebaik rute Ulee Lheue-Balohan atau rute lintasan Singkil. Namun dari pergerakan 10 tahun terakhir jelas peningkatannya. Pada tahun 2013 jumlah penumpang Ulee Lheue – Lamteng sebanyak 330 orang, tahun 2017 total penumpang meningkat menjadi 2.936 orang dan di tahun 2022 yang lalu mencapai 5.142 orang dengan rata-rata tingkat okupansi mencapai 20% setiap bulannya. Semoga tingkat okupansi ke depannya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya dukungan dan keterlibatan dari semua pihak.(Rahmi C. Nazir) Bacaan Aceh TRANSit lainnya dapat di baca di:https://dishub.acehprov.go.id/aceh-transit-press/