Tag: #perhubunganaceh

Banda Aceh – Rapat untuk mengevaluasi peran Bandara SIM dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dan kepentingan dukungan distribusi logistik dalam situasi darurat di Aceh telah dilaksanakan melalui video conference (ViCon), Kamis 02/04/2020. Dalam rapat ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh melakukan koordinasi dengan Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh. Dalam pertemuan daring tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder sesuai dengan perannya masing-masing dalam situasi tanggap darurat ini. Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Saat ini Bandara SIM beroperasi dalam keadaan minimal menyesuaikan dengan penurunan jumlah penerbangan dan penumpang yang turun drastis sebesar 64 persen dari kondisi normal. Disisi lain, PT. Angkasa Pura II mencatat jumlah kargo yang datang meningkat tajam, jumlah barang rata-rata mencapai 12 ton per hari yang didominasi perlengkapan medis dan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan darurat saat ini, termasuk pengiriman masker, sarung tangan dan hand sanitizer yang dipasok dari luar Aceh. Sebagai catatan bahwa jumlah penumpang pada keadaan normal mencapai 2.800 sampai dengan 3000 orang perhari sedangkan kargo rata-rata 11 sampai dengan 15 ton per hari dengan pergerakan 28 movement per hari. Namun, kondisi pelayanan saat ini, jumlah pergerakan bahkan hanya 10 movement per hari dengan jumlah kargo mencapai 11 sampai dengan 13 ton per hari. Indra yang didampingi Manager of Airport & Service, Surkani juga menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemberlakukan jam malam di Aceh maka pihaknya juga sudah mengajukan penyesuaian jam operasional bandara ke Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan melalui Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) dari biasanya pukul 06.00 wib sampai 22.00 wib menjadi pukul 08.00 wib sampai pukul 18.00 wib saja. Sementara itu Nuryanto, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengawasan penumpang yang masuk ke Aceh melalui Bandara SIM berjalan ketat sebagaimana mestinya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan menggunakan alat thermo scanner tidak menunjukkan adanya penumpang dengan suhu diatas 38 °C. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA dalam mendeteksi penumpang yang masuk kategori ODP dan PDP. Nuryanto juga mempertegas bahwa upaya percepatan proses pengiriman specimen COVID-19 ke Balitbang Kemenkes di Jakarta menjadi perhatian khusus KKP Bandara SIM. Hambatan-hambatan seperti cancel flight, kesiapan personil yang bersertifikat Dangerous Goods (DG) dan koordinasi di lapangan akan terus dipantau. Sejauh ini, KKP juga telah mengambil tindakan apabila ditemukan penumpang dengan suhu badan diatas 38 derajat Celcius dan berasal dari daerah terjangkit COVID-19 maka diberikan kartu Health Alert Card (HAC) serta diberikan edukasi untuk tetap tinggal dirumah. Namun, apabila kondisi memburuk maka dianjurkan memeriksa kesehatannya di Fasilitas Kesehatan terdekat dan dinyatakan sebagai ODP. Dilain kondisi, apabila dijumpai penumpang dengan kategori PDP maka akan dirujuk ke RSUDZA dengan Ambulans KKP untuk dirawat di ruang isolasi. Dalam hal ini, KKP juga telah melaksanakan desinfeksi di Bandara SIM dan simulasi penanganan COVID-19 dengan RSUDZA. Terkait munculnya harapan berbagai pihak agar operasional bandara ditutup tentu perlu dikaji lebih dalam khususnya terhadap kesiapan logistik, peralatan medis bahkan kesiapan pemeriksaan specimen COVID-19 di Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh masih mengandalkan dukungan maskapai yang masih beroperasi di Bandara SIM untuk mengangkut specimen tersebut ke Jakarta. Tentunya tidak diharapkan apabila ditutupnya operasional Bandara SIM mengakibatkan melemahnya upaya penanganan kasus dan pencegahan wabah Covid-19 di Aceh yang membutuhkan angkutan yang cepat dalam keadaan darurat seperti saat ini. Selain itu, EGM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM menyampaikan bahwa secara regulasi, Bandara SIM telah ditetapkan sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) sehingga dalam keadaan emergency pesawat yang melintas dapat mendaratkan pesawatnya di Bandara SIM dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor HK.104/3/1/drju.kum-2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penutupan Bandar Udara/Pembatasan Penerbangan, kebijakan penutupan bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara. Ketentuan ini tentu berlaku juga untuk bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dilematis terhadap pendapat untuk menutup operasional bandara perlu mengkaji baik buruknya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. (MS)

Banda Aceh – Corona menjadi isu utama dunia saat ini. Keresahan dan kepanikan menyeruak di kalangan masyarakat. Ironisnya, sebuah video parodi pun bisa saja dianggap sebuah berita yang kian menakutkan dan berdampak pada penyebaran isu penuh dramatis. “Virus ini muncul bukan untuk dipanikkan apalagi gabut, akan tetapi pola hidup kita perlu berubah dengan standar kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Pola ini bukan hanya wejangan sebatas angin lalu dan tak perlu dihirau,” mungkin kata ini terdengar sadis, tapi tidak kali ini. Seberapa lama lagi kita dapat menganggap ini lelucon? Seiiring dengan merebaknya kasus Covid-19 yang terus melonjak tajam dan di balik aksi tanggap darurat di belahan dunia lainnya kian mengambil opsi akhir penanganan (lockdown –red), Dinas Perhubungan Aceh juga terus melakukan pencegahan secara optimal dengan pengawasan ketat dalam pelayanan transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali selaku Ketua Komite Fasilitas (FAL) Aceh juga menyarankan pihak bandara terus memantau ketat dan mengoptimalkan fasilitas dalam menangani pencegahan Covid-19. Arus penumpang dan kargo juga terus dipantau agar tidak terjadinya kecolongan di pintu gerbang masuk ke Aceh. “Kita juga bertanggungjawab menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Aceh dari titik awal yang berpotensi besar sebagai tempat menyebarnya virus corona,” ujarnya. Internal Dishub Aceh sendiri mulai dari diberlakukan absensi manual dan pengecekan suhu tubuh ASN Dishub Aceh sebagai langkah kecil hingga penyemprotan disinfektan di sejumlah fasilitas transportasi umum seperti areal terminal penumpang dan kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, armada bus di Terminal Tipe A Batoh, Kapal KMP. BRR, KMP. Tanjung Burang, dan KMP. Papuyu. Tentunya langkah ini tidak serta merta dapat membumihanguskan Covid-19, namun perhatian dan kesadaran seluruh kalangan sangatlah diperlukan. Plt. Gubernur Aceh dalam rapat Forkopimda pada selasa malam (17/03) juga memberi instruksi tegas agar melakukan pengawasan ketat dan penertiban aktivitas yang berlangsung di keramaian seperti nongkrong di café atau warung kopi, taman, tempat wisata, pasar dan tempat keramaian lainnya. Menindaklanjuti instruksi tersebut, Perangkat Dishub Aceh yang dikoordinir langsung oleh Kadishub Aceh, Junaidi Ali membahas aksi yang harus dilakukan dalam memberi pelayanan transportasi bagi masyarakat dan kesiagaan mencegah wabah virus corona. “Jika ada hal yang tidak urgent, maka petugas perlu menghindari keramaian sementara ini, kesiagaan juga perlu terus ditingkatkan. Pantau terus kondisi terminal dan SDM agar tetap sehat,” ujar Junaidi saat melakukan teleconference bersama koordinator terminal Tipe B yang berada di daerah masing-masing. Jika Pemerintah saja yang bergerak dalam membekuk Covid-19 sungguhlah itu akan menjadi sebuah hal sedikit mustahil. Namun, jika kesadaran ini kita jadikan tameng bersama untuk menghadang Covid-19 maka dengan penuh kewibawaan kita cegah ia meyebar di Tanoh Rencong ini. Dan juga satu hal yang perlu kita lakukan bersama, tidak terindikasi dengan berita hoaks yang menyebar dan kepanikan hanya akan membawa kita pada langkah dan tindak lanjut yang keliru. (MS)

Sebelum Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan deklarasi situasi darurat global terkait penyebaran virus corona (Covid-19) pada Kamis, 30 Januari 2020, Pemerintah Aceh dan seluruh komunitas bandar udara telah mempersiapkan lebih awal dalam rangka memastikan kesiagaan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebagai salah satu pintu masuk internasional. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi Komite Fasilitasi (FAL) Bandara SIM pada Selasa, 4 Februari 2020 untuk memastikan kesiapsiagaan petugas bandara dalam mencegah penyebaran virus tersebut melalui pintu masuk di Banda Aceh. PT. Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara SIM telah mengkoordinir pemeriksaan penumpang guna pencegahan penyebaran COVID-19 yang secara teknis dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banda Aceh. Peningkatan pemeriksaan perlu dilakukan mengingat Bandara SIM memiliki 3 rute penerbangan internasional, yaitu Kuala Lumpur, Penang, dan Jeddah (Umrah). “Semua penumpang yang baru tiba dari luar negeri akan diperiksa suhu tubuhnya dengan menggunakan thermal scanner” ungkap Surya Bunayya, Asisten Manajer Pelayanan Terminal dan Sisi Darat PT. Angkasa Pura II Bandara SIM. Kesiagaan petugas dan peralatan telah dilakukan simulasi jika mengalami kondisi darurat. Berdasarkan data jumlah penumpang dari luar negeri mengalami penurunan sebesar 6 persen sejak deklarasi darurat global. Namun demikian, KKP Bandara SIM tetap menerapkan standar pemeriksaan kepada seluruh penumpang dari luar negeri yang masuk ke Bandara SIM dengan maksimal. Pemeriksaan kesehatan dan suhu tubuh dilakukan secara simultan ketika penumpang keluar dari pesawat. KKP juga memantau riwayat kesehatan penumpang luar negeri melalui General Declaration Card yang menerangkan kondisi penumpang sebelum terbang. “Pemeriksaannya berlapis-lapis. Sebelum penumpang turun, maskapai sudah menyerahkan dokumen tersebut kepada kami, jadi kami sudah memiliki data awal kondisi kesehatan penumpang,” jelas petugas KKP Bandara SIM. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., selaku Ketua Komite FAL Bandara SIM mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan berbagai pihak terhadap penyebaran COVID-19. Koordinasi perlu terus dilakukan supaya kekurangan-kekurangan yang ada di lapangan dapat segera dicari jalan keluar. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penumpang perlu dilakukan secara terbuka agar penumpang merasa aman saat tiba di Aceh. “Inti dari tindakan yang kita lakukan bukan hanya sekedar pemeriksaan dan pengawasan, jauh dari itu adalah menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi penumpang saat tiba di Bandara SIM,” ujar Junaidi. Dari koordinasi lapangan yang telah dilakukan Komite FAL pada Sabtu, 7 Maret 2020, AP II Bandara SIM akan menyiapkan display thermal scanner berukuran lebih besar agar penumpang dapat memperoleh informasi suhu tubuhnya sendiri dan penumpang lainnya, informasi suhu tubuh selama ini hanya dapat dilihat oleh petugas bandara saja. Melalui display thermal scanner diharapkan dapat memberi kenyamanan kepada penumpang dan menghindari kekhawatiran kepada seluruh masyarakat. Menanggapi perkembangan kasus corona secara nasional, melalui Video Conference bersama seluruh jajaran direksi 19 bandara yang dikelola oleh AP II, membahas langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut diputuskan bahwa perlu juga dilakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh penumpang di terminal kedatangan domestik. Pemeriksaan terminal domestik di Bandara SIM akan segera dilakukan. “Di terminal domestik telah disediakan Thermo gun. Pemakaian alat itu mulai efektif digunakan pada hari ini (selasa, 10 Maret 2020 –red). Selanjutnya, Langkah-langkah pemeriksaan di terminal domestik sedang dalam proses penyiapan peralatan dan prosedur,” ujar Surya.

Salam rakan moda! Kali ini kita akan berusaha untuk mengarungi lautan nan luas. Berpetualang bersama pelaut-pelaut, melihat bumi tanpa sekat dan garis lurus di ujung pandangan yang membatasi warna biru laut dan langit, dan tentunya memberi warna gradasi tersendiri. Eittss… namun sebelum jauh kita berpesiar keliling dunia, pernahkah rakan moda bertanya mengapa kapal dapat berlayar di lautan dan tidak tenggelam? Bagian kapal mana yang mampu menopang kapasitas kapal dan muatan yang besar sehingga tetap berdiri gagah di atas permukaan air? Pertanyaan rakan moda yang terngiang-ngiang dalam ingatan selama ini akan kita coba uraikan bersama di sini. Namun, adakah di antara rakan moda yang tahu tentang lunas kapal? Tapi bukan kapal yang dibeli dan dibayar lunas? Tenang… ini bukan tentang sistem pembayaran. Baiklah, rakan moda sekarang kita akan membahas apa sih “Lunas Kapal”? Kok ada ya istilah lunas di Kapal? Lunas merupakan bagian terbawah kapal yang terendam di dalam permukaan air. Lunas ini berfungsi melindungi dasar kapal apabila terjadi pergeseran atau gesekan dengan dasar perairan atau bila kandas serta juga sebagai penyeimbang kapal terhadap olengan yang mungkin terjadi saat berlayar. Lunas terdiri dari berbagai jenis yaitu lunas dasar, lunas tegak dan lunas lambung. Lunas dasar merupakan lajur kapal pada dasar yang tebalnya ± 35 % dari pada kulit kapal lainnya. Sedangkan lunas tegak ialah lunas yang tegak sepanjang kapal , tebalnya 5/8 lebih besar daripada lunas dasar pada 4/10 bagian lunas tegak di tengah–tengah kapal. Kapal besar pada umumya memiliki lunas lambung biasanya terdapat 1/4 – 1/3 dari panjang kapal pada bagian tengah. Nah, rakan moda yang sedang atau pernah naik kapal ke Sabang, Simeulue atau Pulau Banyak sudah tahu kan yang mana dinamakan lunas. Hati-hati jangan sampai lupa sama keselamatan rakan moda saat berlayar dan nyebur ke lautan karena khusyuk liatin lunas, atau nyebur gara-gara mikirin hutang yang belum lunas. (MS) Simak video tentang KM Sabuk Nusantara dalam video ini :

Enggel mon sao surito… Inang maso semonan… Manoknop sao fano… Uwi lah da sesewan… (Dengarlah sebuah cerita) (Pada zaman dahulu) (Tenggelam satu desa) (Begitulah mereka ceritakan)   Unen ne alek linon… Fesang bakat ne mali… Manoknop sao hampong… Tibo-tibo mawi… (Diawali oleh gempa) (Disusul ombak yang besar sekali) (Tenggelam seluruh negeri) (Tiba-tiba saja)   Itulah dua bait syair lagu yang bercerita tentang Smong karya Muhammad Riswan dengan nama tenarnya Moris, salah satu tokoh adat dan pemerhati budaya Simeulue. Kemunculan Smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 silam, kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir pulau Simeulue terutama di Kecamatan Teupah Barat. Tsunami dengan magnitude 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simeulue. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran masjid Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat. Sejak itu, kata Smong begitu akrab di kalangan masyarakat Simeulue. Smong diartikan sebagai hempasan gelombang air laut yang berasal dari Bahasa Devayan, Bahasa asli Simeulue. Secara historis, Smong merupakan kearifan lokal dari rangkaian pengalaman masyarakat Simeulue pada masa lalu terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kisah Smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simeulue berupa adat tutur atau cerita yang berisikan nasihat dan petuah kehidupan, termasuk Smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita Smong disampaikan kepada generasi muda termasuk anak-anak dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Simeulue terkenal dengan cengkehnya, anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah Smong jadi selingan di tengah kesibukan. Selain itu, nafi-nafi juga disampaikan di surau-surau mengaji setelah shalat magrib. Nasihat-nasihat tentang kehidupan dan kisah Smong disampaikan setelah mengaji. Smong juga menjadi pengantar tidur anak-anak di malam hari. Para orang tua bercerita tentang Smong sembari menunggu buah hati mereka terlelap dalam tidur. Semua orang tua melakukan hal yang sama, hingga akhirnya Smong menjadi kearifan lokal masyarakat Simeulue yang diwariskan melalui berbagai cara. Para tetua meyakini suatu saat Smong akan datang lagi, walaupun mereka sangat berharap agar kejadian itu tidak pernah terulang lagi. Bencana tsunami dahsyat yang menimpa Aceh pada tahun 2004 lalu, boleh dikatakan sebagai challenge tersendiri bagi masyarakat Simeulue. Tantangan terhadap kearifan lokal dan adat tutur yang telah diwariskan ternyata berhasil dilalui. Gempa hebat dan luapan air laut menyapu ribuan rumah penduduk, namun masyarakat selamat. Hanya terdapat sekitar 3 sampai 6 orang meninggal dunia. Smong membuat seluruh dunia berdecak kagum. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang Smong. Smong mulai didiskusikan, diseminarkan, dan dipelajari. Masyarakat dunia khususnya Indonesia mulai mempelajari Smong sebagai salah satu cara untuk mitigasi bencana tsunami. Kini media penyampaian Smong pun bertambah. Bila dulu hanya melalui nafi, sekarang Smong juga diceritakan melalui Nanga-nanga dan kesenian Nandong masyarakat Simeulue. Tidak hanya itu, Smong pun disenandungkan melalui lagu dan puisi, seperti karya Pak Moris di awal. Disaat penutur nafi-nafi sudah sedikit, media seni menjadi salah satu solusi agar kisah Smong tetap tersampaikan. Pak Moris berharap kisah Smong dapat tersampaikan dengan mudah kepada para generasi muda melalui lagu dan puisi. Motivasi Pak Moris menghadirkan Smong dalam lagu dan puisi sangat sederhana, beliau ingin melestarikan cerita-cerita para leluhurnya. Agar kelak generasi selanjutnya paham bagaimana tindakan mitigasi dari bencana yang pernah dialaminya dan leluhurnya. (Amsal) Versi cetak digital dapat diakses dilaman: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/  

Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) sebagai pintu masuk ke Aceh telah melakukan upaya siaga terhadap virus corona yang menjadi isu mengkhawatirkan masyarakat saat ini. Simulasi yang dilakukan pihak-pihak terkait beberapa waktu lalu untuk melatih kesiapsiagaan serta tanggap darurat apabila terjadi urgensi. “Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Angkasa Pura II telah mengambil kebijakan tegas dalam mencegah virus corona masuk ke Aceh, mengingat sedang dilakukannya relayout di terminal penumpang memang ada masalah keterbatasan ruangan untuk isolasi. Tetapi, hal ini sudah dipenuhi walaupun secara darurat dengan tetap mengikuti prosedur yang ada,” ujar Indra Gunawan, General Manager PT Angkasa Pura II Bandara SIM. Secara nasional GM PT Angkasa Pura II Bandara SIM juga menyampaikan bahwa telah diambil kebijakan untuk menutup semua penerbangan langsung dari Cina mulai besok (Rabu 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB-red). Jadi, tidak adalagi pesawat dari Cina yang langsung ke Indonesia, dengan demikian diharapkan penyebaran virus corona sudah lebih mudah dikendalikan. Rapat Komite Fasilitas (FAL) Bandara SIM, Selasa (4/2/2019) di Aula Dishub Aceh, merupakan pertemuan sebagai wadah koordinasi yang dilakukan secara rutin menyikapi surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI. Komite FAL melaksanakan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau bila diperlukan untuk menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Dalam kesempatan rapat ini, komite secara khusus membahas kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona dan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan oleh masing-masing sektor berdasarkan tugas pokok. Menurut Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh, Nuryanto menegaskan pihaknya saat ini masih terus melakukan thermal scanner kepada setiap penumpang yang datang ke Aceh khususnya kedatangan internasional di Bandara SIM. Hal ini juga dilakukan pemantauannya di beberapa kota lainnya. “Kita juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta Rumah Sakit rujukan yaitu RSUZA di Banda Aceh dan Rumah Sakit Cut Meutia di Lhokseumawe yang telah dipersiapkan untuk menangani virus ini dan terus berupaya agar warga nyaman dan terhindar dari virus ini,” sebutnya. Kadishub Aceh, Junaidi Ali selaku Ketua Komite FAL mengatakan, “Pemerintah hadir untuk menjaga masyarakat terkait penyebaran virus ini melalui bandara. Untuk itu, kita terus berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait penyelenggaraan untuk meningkatkan kewaspadaan di Bandara SIM,” ujarnya. Pencegahan lainnya juga dilakuan Kantor Pos bersama Beacukai dengan menyetop pengiriman barang dari Cina. Sementara itu, informasi yang didapatkan dari Station Manager Garuda Indonesia, Riezky Arief Kautsar menyebutkan Australia dan Singapura telah melakukan hal yang serupa. Tak terkecuali, mereka juga memantau riwayat penerbangan dari Cina. Ditambahkannya, setiap crew pesawat Garuda Indonesia telah dilakukan private medical chek-up untuk tiap penerbangan. “Kita berkoordinasi internal authority di sana dengan perwakilan Garuda Indonesia di negara setempat,” ungkapnya. Koordinasi ini melibatkan banyak stakeholder lintas sektor. Diantaranya, Balai Karantina Pertanian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Imigrasi, BASARNAS, Disbudpar Aceh, BMKG, Pos Indonesia, AirNav, Angkasa Pura II Bandara SIM, DPPU Bandara SIM, Garuda Indonesia, Lion Grup, Air Asia, Fire Fly, Citilink, dan Susi Air. Mengakhiri rapat Komite FAL, Kadishub Aceh menyampaikan agar seluruh anggota Komite FAL untuk dapat menghadiri undangan Gubernur Aceh dalam acara Zikir dan Doa Bersama untuk Mahasiswa Aceh di Wuhan Cina pada Selasa, 4 Februari 2020 di Masjid Raya Baiturrahaman Banda Aceh setelah shalat Isya berjamaah. Zikir dan Doa ini akan diisi oleh Tgk Asy’ari Ibrahim, S.Pd.I serta tausyiah oleh Ustaz Masrul Aidi. (*)

Obrolan sering membuka sebuah persoalan yang biasa hingga yang benar-benar serius. Berbincang sering mengundang isu baru atau bahkan sebuah solusi dari bertukar pikiran. Atau hanya disela-sela melepas penat seraya meneguk segelas kopi panas yang masih mengembul. Ada banyak hal yang terus diobrolkan dan tanpa dipatenkan, seperti sedang mendulang emas atau mengurai benang kusut, obrolan menjadi suatu kebutuhan pokok sosial manusia. Apalagi, saat para tokoh bertemu dan membincangkan satu topik pemikiran yang sama akan ada rona baru dalam membuka sebuah cakrawala. Pada hari Jum’at, 24 Januari 2020, dua tokoh Arsitektur Indonesia dipertemukan dalam sebuah ruang diskusi yang membahas rencana pembangunan konektivitas dalam wilayah Aceh sebagai bagian transportasi nasional. Tepatnya dua arsitek ini berbincang di ruang Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Merekalah Budi Karya Sumadi, alumni arsitektur Universitas Gajah Mada (UGM) Tahun 1981 yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perhubungan RI dan Nova Iriansyah, alumni Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Tahun 1988 dan melanjutkan studi lanjutan dengan jurusan yang sama di Institut Teknologi Bandung (ITB) Tahun 1999. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut membahas tentang kelanjutan pembangunan Kereta Api Aceh ke depan dan isu-isu lain terkait pengembangan transportasi wilayah paling barat Indonesia. Dalam sebuah ruangan berbentuk persegi dengan bukaan yang memamerkan suasana Ibukota di luar sana dan sentuhan dinding partisi bercorak kayu dengan warna coklat layaknya seduhan segelas milo susu menciptakan sebuah harmoni jamuan saat itu. Ada harapan-harapan yang dituturkan Plt. Gubernur Aceh saat memulai perbicangan sambil melemparkan senyum yang menghiasi wajah keduanya. Pembangunan jalur Kereta Api (KA) lintas Banda Aceh – Besitang mengalir di sela-sela pembicaraan dengan tanggapan yang mengungkapkan banyak hal tentang corak dan nuansa dalam karya mereka berbincang. Beliau berharap proyek ini dapat menjadi masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dan biaya pengadaan tanah jalur KA tersebut disediakan oleh Lembaga Manajemen aset Negara (LMAN). Dalam obrolan ada perpaduan keputusan yang mempengaruhi aspek kebijakan pembangunan yang menyangkut dilema sosial, budaya, sisi estetika atau bahkan histori objek tersebut yang terselip dalam deru canda yang menyeruak ke seantero ruangan. Pada awal kisah pertemuan hari itu, senyuman lebar keduanya saat berjabat tangan menciptakan sirkulasi hawa yang adem untuk membahas konsep desain kebijakan yang akan diambil ke depan. Secara murni, obrolan tersebut menggambarkan sensibilitas pada setiap kata yang ditutur keduanya, ada paduan rona yang digabungkan menjadikan gradasi yang estetik dan tepat secara visual kebijakan. Ada warna-warna dominan yang pastinya menjadi leadingnya. Dengan cara pandang yang komprehensif dan merujuk peta masalah masa-masa sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh juga berupaya memberikan warna cerah bagi upaya percepatan pengembangan perkeretaapian Aceh. Ranah yang akan dikembangkan membutuhkan dukungan dengan penataan kelembagaan melalui pembentukan unit kerja Balai Teknik Perkeretaapian di Aceh sehingga koordinasi antara Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan dapat lebih sinergis yang dapat mengubah rona abstrak menjadi lebih nyata untuk dinikmati. Pembangunan KA ini juga menjadi suatu denyut nadi Aceh dalam menyambungkan garis aksesibilitas antar kabupaten/kota Aceh wilayah timur yang mencapai 428 Km. Tentu dalam membentuk garis lurus pada sebuah goresan peta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif dan kolaboratif sehingga dominan kekeliruan guratan garis rentang kendali koordinatif yang selama ini tersendat, dapat mengalir dengan baik. Di tengah kehangatan perbincangan ini, Menhub, Budi Karya Sumadi yang didampingi Direktur Lalu Lintas Perkeretaapian, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Komunikasi Publik menuturkan terkait aspek sosial masyarakat yang berkaitan langsung problema pengadaan tanah untuk segmen Sungai Liput  – Langsa ditangani dengan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang berasal dari LMAN. Sehingga diharapkan kendala dalam pembebasan lahan untuk segmen tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Ada ranah lain yang tersentuh dalam pembicaraan ini. Goresan sketsa yang dibuat terkadang menciptakan konsep desain baru atau ornamen tambahan yang muncul di tengah guratan garis-garis tegas untuk sebuah objek. Ada garis-garis bantu yang dapat mempertegas guratan utama seperti harapan lain Aceh yang disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh agar Menteri Perhubungan dapat menumpahkan tinta printer dalam kebijakan atau Keputusan Menteri yang menggurat tulisan atau pernyataan pembukaan rute penerbangan Kuala Namu – Rembele (Bener Meriah) – Bandara SIM (Banda Aceh) PP yang diperkirakan memiliki permintaan perjalanan (demand) yang cukup baik serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah tersebut. Bandara Rembele saat ini memiliki panjang runway 2.250 x 30 m dan dapat didarati pesawat sekelas ATR 72. Di sisi lain, ada harap lain yang terucap dalam diskusi yang relatif singkat ini, yaitu untuk mengaktifkan kembali penerbangan Kualanamu – Sabang PP yang sempat dioperasikan oleh Garuda Indonesia namun telah berhenti beroperasi beberapa waktu yang lalu karena berbagai faktor. Penerbangan ini sangat penting untuk dibuka kembali untuk mendorong Sabang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Di sektor transportasi laut, Plt. Gubernur berharap agar Kemenhub dapat memberikan perhatian terhadap Pelabuhan Calang yang diproyeksikan menjadi pelabuhan ekspor CPO dengan membangun breakwater sehingga operasional pelabuhan tidak terkendala dengan gelombang tinggi pada saat-saat cuaca ekstrem. Pada akhir pertemuan, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peran Kemenhub dalam memberikan bantuan teknis terhadap berbagai isu perhubungan di Aceh, khususnya bantuan teknis dan suksesnya pelaksanaan tahap perencanaan dan persiapan terhadap 3 (tiga) unit kapal Ro-ro yang dibangun oleh Pemerintah Aceh Tahun 2019-2020. Obrolan tentang penyiapan 3 kapal Ro-ro terasa membanggakan bagi obsesi Aceh dalam membangun transportasi untuk peningkatan konektivitas antar wilayah. Banyak obsesi dengan gaya seorang arsitek sedang berlangsung di Aceh, bagaimana kita memahami konsep memberi kesempatan kepada masyarakat dan wisatawan untuk menikmati nilai sejarah pendopo gubernur, sebuah diskusi yang membutuhkan cara pandang yang sangat luas. Ada lambang ornamen atau sketsa yang dilihat dari sudut berbeda dan ada nilai historis abstrak yang dapat terbaca oleh para arsitek. Di sinilah ada obrolan dan diskusi untuk sebuah terobosan atau sebuah solusi dalam mensinergikan semua sektor. Mungkin ada nalar-nalar yang tidak terjangkau oleh awam, tentu butuh waktu untuk sebuah pembuktian dari konsep desain ke realita. (MS)

Liburan awal tahun pada Januari 1996 seharusnya merupakan hal yang menyenangkan bagi Muhibuddin Ibrahim yang biasa disapa Ucok Sibreh beserta rekannya bernama Indra sesama anak sekolah. Iya, saat itu Ucok dan rekannya Indra masih duduk di bangku kelas dua SMA 3 (usia 17-an). Hari itu Jum’at, 19 Januari 1996 mereka berencana mau ke Kota Sabang untuk suatu urusan sekalian jalan-jalan liburan menggunakan kapal penyeberangan KMP. Gurita.  Namun naas dalam perjalanan menuju Sabang kapal ferry  yang berkapasitas 210 orang namun pada hari itu penuh sesak sampai 387 penumpang itu mengalami musibah karam di perairan Sabang sekitar 6 mil laut mendekati Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang pada pukul 20.30 malam. Ucok berkisah malam itu dia beserta rekannya sedang berada di buritan kapal melihat air yang menghantam bagian depan kapal semakin mendekati mereka. Temannya bernama Indra pun berinisiatif mengajak Ucok untuk melompat kelaut. Namun sayang rekannya ternyata belum bisa berenang sehingga hilang ditelan arus laut. Sedangkan Ucok tanpa disadarinya telah terlempar jauh dari kapal, Ucok pun berusaha berenang kesana sini menggapai apa yang bisa dipegang untuk mengapung, dan seperti mukjizat akhirnya Ucok berhasil mendapat pertolongan salah seorang ABK bernama Adi dan memberinya tempat pegangan pada pelampung kapal lifebuoy yang ada padanya. Setelah terkatung-katung selama kurang lebih 17 jam di laut dalam keadaan lapar haus dan letih, Ucok dan Adi pun ditemukan oleh kapal tanker Laju Perkasa 4 yang sedang lewat. Menurut ucok kejadian ini merupakan mukjizat dari Allah dia bisa selamat. Sebab dari 387 penumpang, cuma Ucok beserta 40 orang yang selamat. 54 orang dinyatakan meninggal dan 284 orang dinyatakan hilang. Setelah dievakuasi ke kapal penolong, Ucok dan Adi pun bersujud syukur kepada Allah SWT kerena telah diselamatkan dari maut lautan. “Alhamdulillah” ungkapnya berkali-kali dengan mata masih berkaca-kaca mengenang peristiwa itu. Ucok menyesalkan hingga saat ini tidak adanya perhatian pihak terkait terhadap korban. Padahal semua korban selamat membeli tiket resmi dan ada asuransinya. Selain itu, Ucok juga berharap adanya perhatian pelaku transportasi terhadap kelayakan kapal (laik layar) saat beroperasi. (RS)

Dinas Perhubungan Aceh berikan penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada sejumlah Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dalam mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan di ruang rapat Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 20 Januari 2020. Wahana Tata Nugraha merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi, Kabupaten/Kota yang mampu menata transportasi dan fasilitas publik dengan baik. Beberapa daerah yang mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha di antaranya; Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa. Selain menerima sertifikat atas partisipasi dalam mengikuti kegiatan ini, daerah tersebut juga menerima perlengkapan lapangan seperti water barrier, rambu hand stop, rompi lapangan, pin keselamatan, poster keselamatan lalu lintas, dan lain-lain. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan Bidang LLAJ Dishub Aceh, M. Hanung Kuncoro, S.SiT dalam sambutannya menyampaikan, Dishub Aceh mengapresiasi Kabupaten/Kota yang telah mengikuti kegiatan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019. “Manfaat yang didapat oleh daerah sekurang-kurangnya adalah system transportasi dan fasilitas publik tertata dengan baik. Apalagi Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak dalam merealisasikan kegiatan ini,” ujar Hanung. (MG)

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pertemuan membahas rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. Pertemuan ini dilakukan di Aula Rapat Dinas Perhubungan Aceh, Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020. Di dalam pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama dalam pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang, pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan oleh BPKS yang diharapkan segera selesai pembangunannya. Setiap kegiatan perlu sebuah istilah “Cet Langet – bermimpi setinggi-tingginya -red”, yang berarti sebuah perencanaan ke depan yang dikonsepkan untuk target pencapaian yang harus diimplementasikan dan bersifat mutlak. Di dalam sebuah perencanaan tidak hanya menyebutkan tujuan dan target secara gamblang, namun kemungkinan hambatan atau deviasi pencapaian juga terprediksi saat proses pelaksanaan. Maka suatu perencanaan sangat diperlukan untuk manajemen program sebagai panduan pengambilan sikap dalam upaya pencapaian target yang diharapkan. Idealnya dari sebuah program pembangunan jaringan transportasi Aceh juga mengharuskan sebuah masterplan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kedepannya dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pembiayaan. Begitu pula, arah pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan transportasi sedini mungkin, Dishub Aceh melakukan studi 2015 untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Balohan Kota Sabang. Hasil studi yang ditetapkan dalam RIP Balohan Kota Sabang menyebutkan bahwa jumlah penumpang pada tahun eksisting – Tahun 2015 –red mencapai 258.697 orang dan diprediksi pertumbuhan di Tahun 2035 mencapai 514.397 orang. Persentase pertumbuhan ini mencapai 50,29 persen khusus untuk penumpang Kapal Ferry Ro-Ro. Ini merupakan bom waktu apabila tidak tertangani pada saat ini. RIP ini direncanakan dalam rentang masa 2016 – 2035 yang berisi tentang jangka waktu perencanaan, rencana tapak dan rencana detail teknis, proyeksi arus pertumbuhan dan rencana kebutuhan penumpang dan/atau barang, perkiraan dampak penting dan penanganan dampak, dan hal terkait lainnya. Dalam mewujudkan target yang telah direncanakan dalam RIP maka perlu diupayakan dengan platform kolaborasi untuk “mempersiapkan infrastruktur lebih awal untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan”. Dalam perjalanan yang berliku dan menanjak, dimulai dengan konsultasi Kementerian dan koordinasi Bappenas serta syarat investasi yang harus dipenuhi hingga pada akhirnya BPKS bersedia melakukan investasi. Namun hal ini tidak surut dari kendala dan rintangan dari kesulitan menganggarkan program kegiatan, persoalan lahan yang belum dikuasai dan aspek lainnya yang tak kalah menantang. Pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang dimulai pada Tahun 2018 dan kondisi pembangunan sekarang sudah mencapai 80 % dari alokasi anggaran yang disediakan. Hal ini juga merupakan suatu prestasi yang perlu diaksarakan dalam sebuah goresan pena yang menjadi pelajaran ke depan bagi kita. “Biasanya hampir semua rencana induk terlambat”, hari ini pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang 15 tahun lebih cepat dari upaya “Cet Langet” pada Tahun 2015 lalu, artinya berdasarkan RIP, Pelabuhan Penyeberangan Balohan dijadwalkan penyelesesaian infrastrukturnya di Tahun 2035. Kebiasaan selama ini, kita terfokus pada satu arah angin dalam mempercepat pembangunan. Padahal, ada arah angin lain yang membawa lebih banyak keuntungan layaknya kolaborasi. Suatu ulasan mungkin perlu dipatenkan bahwa “dengan kolaborasi, percepatan bukan hal mustahil atau cet langet”. Jadi, saat ini revisi mesti dilakukan untuk mengakomodir percepatan dengan pelaksanaan ini menggunakan pendekatan demand follow supply. Dengan segala keterbatasan, kolaborasi yang sudah dilakukan perlu dijadikan model dalam penyediaan infrastruktur transportasi Aceh di masa yang akan datang. Walikota Sabang, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan agar dapat segera memperoleh kesepakatan tentang format pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk standar operasional dan prosedur yang diperlukan untuk pelayanan yang lebih baik. (MS)