Tag: penyeberangan

Liburan awal tahun pada Januari 1996 seharusnya merupakan hal yang menyenangkan bagi Muhibuddin Ibrahim yang biasa disapa Ucok Sibreh beserta rekannya bernama Indra sesama anak sekolah. Iya, saat itu Ucok dan rekannya Indra masih duduk di bangku kelas dua SMA 3 (usia 17-an). Hari itu Jum’at, 19 Januari 1996 mereka berencana mau ke Kota Sabang untuk suatu urusan sekalian jalan-jalan liburan menggunakan kapal penyeberangan KMP. Gurita.  Namun naas dalam perjalanan menuju Sabang kapal ferry  yang berkapasitas 210 orang namun pada hari itu penuh sesak sampai 387 penumpang itu mengalami musibah karam di perairan Sabang sekitar 6 mil laut mendekati Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang pada pukul 20.30 malam. Ucok berkisah malam itu dia beserta rekannya sedang berada di buritan kapal melihat air yang menghantam bagian depan kapal semakin mendekati mereka. Temannya bernama Indra pun berinisiatif mengajak Ucok untuk melompat kelaut. Namun sayang rekannya ternyata belum bisa berenang sehingga hilang ditelan arus laut. Sedangkan Ucok tanpa disadarinya telah terlempar jauh dari kapal, Ucok pun berusaha berenang kesana sini menggapai apa yang bisa dipegang untuk mengapung, dan seperti mukjizat akhirnya Ucok berhasil mendapat pertolongan salah seorang ABK bernama Adi dan memberinya tempat pegangan pada pelampung kapal lifebuoy yang ada padanya. Setelah terkatung-katung selama kurang lebih 17 jam di laut dalam keadaan lapar haus dan letih, Ucok dan Adi pun ditemukan oleh kapal tanker Laju Perkasa 4 yang sedang lewat. Menurut ucok kejadian ini merupakan mukjizat dari Allah dia bisa selamat. Sebab dari 387 penumpang, cuma Ucok beserta 40 orang yang selamat. 54 orang dinyatakan meninggal dan 284 orang dinyatakan hilang. Setelah dievakuasi ke kapal penolong, Ucok dan Adi pun bersujud syukur kepada Allah SWT kerena telah diselamatkan dari maut lautan. “Alhamdulillah” ungkapnya berkali-kali dengan mata masih berkaca-kaca mengenang peristiwa itu. Ucok menyesalkan hingga saat ini tidak adanya perhatian pihak terkait terhadap korban. Padahal semua korban selamat membeli tiket resmi dan ada asuransinya. Selain itu, Ucok juga berharap adanya perhatian pelaku transportasi terhadap kelayakan kapal (laik layar) saat beroperasi. (RS)

Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Kawasan Bebas Sabang (BPKS), Pemerintah Kota Sabang dan Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan pertemuan membahas rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang. Pertemuan ini dilakukan di Aula Rapat Dinas Perhubungan Aceh, Banda Aceh tanggal 16 Januari 2020. Di dalam pertemuan ini juga membahas rencana kerjasama dalam pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang, pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan oleh BPKS yang diharapkan segera selesai pembangunannya. Setiap kegiatan perlu sebuah istilah “Cet Langet – bermimpi setinggi-tingginya -red”, yang berarti sebuah perencanaan ke depan yang dikonsepkan untuk target pencapaian yang harus diimplementasikan dan bersifat mutlak. Di dalam sebuah perencanaan tidak hanya menyebutkan tujuan dan target secara gamblang, namun kemungkinan hambatan atau deviasi pencapaian juga terprediksi saat proses pelaksanaan. Maka suatu perencanaan sangat diperlukan untuk manajemen program sebagai panduan pengambilan sikap dalam upaya pencapaian target yang diharapkan. Idealnya dari sebuah program pembangunan jaringan transportasi Aceh juga mengharuskan sebuah masterplan sehingga pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembangunan kedepannya dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan pembiayaan. Begitu pula, arah pengembangan dan pembangunan fasilitas pelabuhan penyeberangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang akan datang. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan transportasi sedini mungkin, Dishub Aceh melakukan studi 2015 untuk menyusun Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan (RIP) Balohan Kota Sabang. Hasil studi yang ditetapkan dalam RIP Balohan Kota Sabang menyebutkan bahwa jumlah penumpang pada tahun eksisting – Tahun 2015 –red mencapai 258.697 orang dan diprediksi pertumbuhan di Tahun 2035 mencapai 514.397 orang. Persentase pertumbuhan ini mencapai 50,29 persen khusus untuk penumpang Kapal Ferry Ro-Ro. Ini merupakan bom waktu apabila tidak tertangani pada saat ini. RIP ini direncanakan dalam rentang masa 2016 – 2035 yang berisi tentang jangka waktu perencanaan, rencana tapak dan rencana detail teknis, proyeksi arus pertumbuhan dan rencana kebutuhan penumpang dan/atau barang, perkiraan dampak penting dan penanganan dampak, dan hal terkait lainnya. Dalam mewujudkan target yang telah direncanakan dalam RIP maka perlu diupayakan dengan platform kolaborasi untuk “mempersiapkan infrastruktur lebih awal untuk kebutuhan pertumbuhan masa depan”. Dalam perjalanan yang berliku dan menanjak, dimulai dengan konsultasi Kementerian dan koordinasi Bappenas serta syarat investasi yang harus dipenuhi hingga pada akhirnya BPKS bersedia melakukan investasi. Namun hal ini tidak surut dari kendala dan rintangan dari kesulitan menganggarkan program kegiatan, persoalan lahan yang belum dikuasai dan aspek lainnya yang tak kalah menantang. Pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang dimulai pada Tahun 2018 dan kondisi pembangunan sekarang sudah mencapai 80 % dari alokasi anggaran yang disediakan. Hal ini juga merupakan suatu prestasi yang perlu diaksarakan dalam sebuah goresan pena yang menjadi pelajaran ke depan bagi kita. “Biasanya hampir semua rencana induk terlambat”, hari ini pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Balohan Kota Sabang 15 tahun lebih cepat dari upaya “Cet Langet” pada Tahun 2015 lalu, artinya berdasarkan RIP, Pelabuhan Penyeberangan Balohan dijadwalkan penyelesesaian infrastrukturnya di Tahun 2035. Kebiasaan selama ini, kita terfokus pada satu arah angin dalam mempercepat pembangunan. Padahal, ada arah angin lain yang membawa lebih banyak keuntungan layaknya kolaborasi. Suatu ulasan mungkin perlu dipatenkan bahwa “dengan kolaborasi, percepatan bukan hal mustahil atau cet langet”. Jadi, saat ini revisi mesti dilakukan untuk mengakomodir percepatan dengan pelaksanaan ini menggunakan pendekatan demand follow supply. Dengan segala keterbatasan, kolaborasi yang sudah dilakukan perlu dijadikan model dalam penyediaan infrastruktur transportasi Aceh di masa yang akan datang. Walikota Sabang, Nazaruddin dalam sambutannya menyampaikan agar dapat segera memperoleh kesepakatan tentang format pengelolaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk standar operasional dan prosedur yang diperlukan untuk pelayanan yang lebih baik. (MS)

Siang itu, cuaca di Kuala Simpang sangat cerah bahkan cenderung panas, karena posisi matahari hampir sejajar dengan kepala. Cuaca ini sang mendukung bagi kami yang ingin melakukan perjalanan darat ke Kecamatan Simpang Jernih. Meski masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, tapi Simpang Jernih lebih mudah dijangkau melalui Kuala Simpang yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Tamiang. Sebenarnya Simpang Jernih juga bisa dijangkau melalui Kecamatan Lokop Aceh Timur. Hanya saja, butuh waktu yang lebih lama dengan fasilitas transportasi jalan yang belum memadai. Karenanya, kami memilih perjalanan melalui Kuala Simpang. Ada dua alternatif untuk pergi ke Simpang Jernih melalui Kuala Simpang, yaitu dengan jalan darat dan angkutan sungai. Melalui darat, jalan yang dilalui agak sulit. Di beberapa titik kondisi jalan sudah teraspal, namun di bagian yang lain masih bertanah bahkan berlumpur di saat hujan. Jika kondisi cerah dan jalanan kering, perjalanan darat jauh lebih hemat daripada melalui jalur air, baik dari segi waktu ataupun biaya yang dikeluarkan. Pilihan kedua, menggunakan jasa sampan untuk lintasan antar desa atau ke kota Kuala Simpang, dan getek untuk penyeberangan antardesa. Transportasi air ini telah ada sejak lama. Tiap warga Simpang Jernih dan sekitarnya pada umumnya memiliki sampan. Setelah pembangunan menyentuh hingga daerah terpencil, kepemilikan sampan terus menurun, karena perlu biaya besar untuk membuat sampan, yaitu mencapai Rp 30 – 60 juta, tergantung besar kecilnya mesin yang digunakan. Lain halnya dengan akses transportasi darat, akses transportasi air sepenuhnya tergantung kepada alam. Permasalahan klasik yang belum ketemu solusinya yakni, jika terjadi hujan di gunung dan volume air sungai meningkat, maka sampan tidak dapat beroperasi demikian juga halnya getek. Ketika air sungai surut karena kemarau, sampan atau getek juga tidak dapat beropersional karena kandas. Tiba di Simpang Jernih Meski cuaca di Kuala Simpang sangat cerah, tapi ternyata kondisi perjalanan darat kami ke Simpang Jernih tetap saja sangat sulit. Kami melalui jalan berlubang berjalan tanpa penunjuk arah. Lumpur terlihat menggenangi di beberapa titik. Sesekali sopir harus memungsikan 4WD pada mobil double cabin Nissan Navara yang kami tumpangi. Setelah melalui perjalanan berat, akhirnya menjelang magrib kami tiba di desa tujuan Simpang Jernih. Keesokan harinya, pagi di Simpang Jernih disambut udara segar. Kabut masih menyelimuti saat anak-anak sekolah mulai masuk kelas. Udara tidak terlalu dingin pagi itu, karena semalaman ditemani  rintik hujan yang menyebabkan air sungai Simpang Jernih hingga Kuala Simpang tak jernih. Simpang Jenih menjadi pusat aktifitas untuk beberapa desa di sekitarnya, terutama pendidikan dan kesehatan. Di Simpang Jernih terdapat lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMK Pertanian. Sementara bagi yang ingin mengenyam pendidikan SMA, harus merantau ke Kota Kuala Simpang atau Kota Langsa. Simpang Jernih sebagai ibukota kecamatan dengan nama yang sama, memiliki dermaga getek dan sampan. Jarak tempuh dari kecamatan ke dermaga lumayan jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun ini biasa dilakukan anak sekolah dari Kampung Kera. Sementara bagi pelajar SMK dari Desa Melidi, HTI Ranto Naru, Ran­tau Pan­jang, Tampur Bor, dan Tampur Paloh, mereka menginap atau kos di Simpang Jernih. Angkutan sungai Jika ingin menjajal angkutan sungai, maka Anda bisa menumpang getek yang banyak tersedia di Kuala Simpang. Seperti getek yang kami temui dikemudikan oleh seorang anak muda dengan penumpang yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali perjalanan Kuala Simpang ke Simpang Jernih adalah Rp 50 ribu per orang dengan sebuah tas ransel. Tapi jika ada kotak atau barang belanjaan, dikenakan biaya lebih. Perjalanan dengan getek ini tergolong mahal dengan waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan jalan darat. Dalam perjalanan Anda akan berjumpa dengan salah satu desa di Aceh Tamiang bernama Babo. Di sana terdapat sebuah dermaga sebagai persinggahan untuk para awak sampan untuk mengisi bahan bakar solar. Saat pengisian bahan bakar ini, para penumpang mengisi waktu dengan makan atau hanya sekedar istirahat. Getek Sisa Harapan Transportasi Rakyat Jumat 19 Juli 2019 pagi, getek yang biasa bertugas melayani penyeberangan Kampung Kera – Simpang Jernih parkir di pinggir sungai. Informasinya, getek ini sudah hampir sebulan tak aktif karena sedang perawatan. Selain itu juga karena saat itu air sedang tinggi dan deras, sehingga getek tidak dapat dioperasionalkan. Selama getek dalam perawatan, perannya digantikan oleh sampan yang dinahkodai oleh seorang bapak yang yang jika dari wajahnya telah lelah dengan sampannya. Sampan bapak ini ‘berlayar’ jika getek tidak beroperasi melayani anak-anak sekolah, para guru, bidan kampung dan masyarakat umum. Menjelang Jumat, para siswa kembali ke dermaga. Ada harapan di wajah mereka. Seperti anak-anak desa lainnya, mereka juga menyimpan cita-cita, tentang kesehatan, ekonomi, dan masa depan pendidikan mereka. Dalam perjalanan pulang kami masih diingatkan tentang jembatan, jalan aspal, dan transportasi yang lebih baik dari ini. (Teuku Fajar Hakim)   Simak Videonya di bawah ini :

Banda Aceh (10/08), PT. Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) menyelenggarakan Shalat Ied di halaman parkir Bandara SIM. Penyelenggaraan Shalat Ied ini juga diiringi dengan penyembelihan hewan qurban sebanyak empat ekor sapi dan satu ekor kambing yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Awalnya, penyelenggaraan Shalat Ied ini telah direncanakan pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun ini Angkasa Pura II bersama stakeholder terlibat berkesempatan melakukan shalat hari raya bersama. Dalam perbincangan singkat Tim Aceh Transit dengan Bapak Yos Suwagiyono, General Manajer PT Angkasa Pura II menyampaikan bahwa, “penyelenggaraan Shalat Ied ini menyikapi permintaan teman-teman imigrasi, mereka mengeluh selama beberapa tahun, puasanya full tapi nggak pernah Shalat Ied,” ucapnya penuh semangat. “Maka, sampailah hal ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu, mereka koordinasi dengan airlines dan pihak terkait. Kemudian, mereka menyurati saya dan disampaikan juga ke Bupati Aceh Besar,” lanjutnya dengan rona wajah yang cerah. Dalam hal ini, Bupati Aceh Besar menghimbau Bandara SIM agar dapat menunda sementara penerbangan saat hari pertama Idul Adha mulai pukul 00.00 – 12.00 WIB. Terlebih dulu, manajeman Bandara SIM berkoordinasi dengan Otoritas Bandara Wilayah II Medan dalam menyikapi surat edaran tersebut. Dalam hal ini, Otoritas Bandara Wilayah II Medan selaku regulator agar tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Setelah berkoodinasi, manajemen Bandara SIM menghentikan sementara penerbangan pada tanggal 11 Agustus 2019 dari pukul 07.25 – 11.00 WIB. Namun, penerbangan pertama pada hari tersebut (penerbangan pukul 06.00 WIB –red) tetap beroperasi seperti biasanya. Dalam kesempatan ini juga, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, menyampaikan bahwa secara teknis pelaksanaan aktifitas transportasi pada Shalat Ied tidak mengganggu pelayanan bandara. Hanya saja, pergeseran jam pelayanan setelah prosesi Shalat Idul Adha dan penyembelihan Qurban. Prosesi ini dapat dijadikan sebagai ritual rutin dalam penyambutan hari raya sekaligus sebagai identitas pribadi Aceh sebagai daerah Syari’at Islam. “Kita perlu tunjukkan kepada mereka, bahwa Aceh gini loh. Syiar Islam menyeruak dari pintu gerbang pertama Aceh. Niat baik seperti ini perlu kita pertahankan dan juga kita permudah jalan bagi yang ingin melaksanaan Shalat Hari Raya (Shalat Ied –red),” Imbuh Pak Yos dalam perbincangan ini. Tambahnya, pada momen seperti ini, kita sebagai insan perhubungan bekerja lebih ekstra dari biasanya. Melayani masyarakat yang ingin segera berkumpul dengan keluarga pada hari penuh kemenangan. Beberapa jam inilah kita manfaatkan dan sisihkan waktu dalam menyambut hari kemenangan di atas sajadah dengan sujud penuh suka cita menghadap Ilahi dalam kebersamaan. Inilah rasa syukur yang mendalam pada Sang Kuasa. Komunitas pelayanan di Bandara SIM seperti Airnav, Airlines, beacukai beserta keluarga menyambut gembira penyelenggarakan Shalat Ied di Bandara SIM. Inilah harapan kebahagiaan, mereka dapat merasakan kesyahduan Shalat Ied di hari kemenangan bersama keluarga meskipun sedang dalam melaksanakan tugas. Tetes pilu tahun-tahun berlalu, mereka hanya mampu menyaksikan indahnya kalimat takbir melalui televisi yang tergantung di pojok bandara. Tahun ini, mereka dapat melafazkan kalimah takbir bersama-sama. Penuh kesyahduan suka cita, dan haru bahagia menyelimuti relung hati komunitas ini. Masyarakat juga menyambut antusias penyelenggaraan Shalat Ied ini. Momentum seperti ini perlu dipertahankan dan menjadi ciri khas Aceh sebagai Serambi Mekkah. Kemeriahan penyambutan Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha –red) sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Nantinya, momen seperti ini dapat mempererat ukhuwah islamiah dan silaturrahmi bagi kita semua. (MS)

Tidak hanya di wilayah Indonesia Timur, kini program tol laut juga hadir untuk melayani masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan satu unit kapal pendukung tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 2 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI kepada PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat (Sabtu, 9/03/2019). KM. Kendhaga Nusantara 2 mulai beroperasi pada hari Senin (11/3) untuk melayani penyelenggaraan tol laut pada trayek T.2 dengan menyinggahi Pelabuhan Teluk Bayur – Sinabang – Gunung Sitoli – Mentawai (Sikakap) – Teluk Bayur. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Budi Mantoro mengatakan bahwa KM. Kendhaga Nusantara 2 akan menjadi sarana bagi masyarakat wilayah Sumatera Barat, Pulau Nias, dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan juga pertambangan. KM. Kendhaga Nusantara 2 mampu menampung sebanyak 200 kontainer lebih dengan fasilitas bongkar muat lengkap. KM Kendhaga Nusantara 2 juga dirancang khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok di daerah terpencil dan terluar di garis perbatasan yang dermaga pelabuhan minim fasilitas. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut tujuan utamanya adalah mensuplai dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Kemudian tujuan keduanya yaitu menurunkan disparitas harga yang masih mahal di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Seksi Muatan Kapal dan Kapal Nelayan Sub Direktorat Kepelabuhanan Kawasan Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili yang juga hadir dalam acara penyerahan kapal KM. Kendhaga Nusantara 2 menyebutkan tarif angkutan barang di laut sangat murah. Jika dengan angkutan lainnya menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 juta, dengan tol laut mungkin hanya sebesar Rp. 4 juta atau Rp. 3 juta. Tarif muatan berangkat dan muatan balik juga sudah tercantum dengan sangat jelas di dalam PM. Perhubungan Nomor 89 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan upaya peningkatan program-program konektivitas antarmoda sehingga tol laut tidak hanya dapat menjangkau dari port to port tetapi juga dapat menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end) dengan melibatkan moda lain seperti moda darat, penyeberangan maupun udara. (AM)

Penyelenggaraan angkutan lebaran terhitung sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019 cenderung lancar dan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang lebih baik dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kodam Iskandar Muda, Operator pelayanan transportasi dan Stakeholder pendukung kegiatan pelayanan mudik lainnya. Dukungan kesiapan Armada Darat, Laut dan ASDP, serta Angkutan Udara baik Komersil maupun perintis yang beroperasi secara optimal juga mempunyai andil yang besar terhadap keberhasilan angkutan lebaran kali ini. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang mencapai nilai kemantapan 93,91%. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dari hasil Rampcheck kendaraan khususnya angkutan umum pada moda transportasi darat menunjukkan 80% kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (Ramp Check 21 sd 25 Mei 2019) sedangkan angkutan udara dan laut/penyeberangan secara umum dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, bahkan pada tahun ini Dinas Perhubungan Aceh beserta jajaran yang terkait kemaritiman mengadakan rampcheck untuk angkutan laut di atas 8 GT pada tanggal 27 Mei 2019 dengan menghimbau kapal-kapal yang beropearasi dapat memenuhi standar keselamatan pelayaran. Arus puncak mudik menunjukkan 5700 penumpang/hari yang masuk ke Banda Aceh dari semua moda transportasi dan 6028 penumpang/hari yang keluar dari Banda Aceh. Dengan jumlah keberangkatan penumpang rata-rata selama masa lebaran adalah 2500 sampai dengan 3000 penumpang perhari. Puncak mudik terjadi pada H-3 (2 Juni 2019) untuk moda darat, sedangkan udara dan laut pada H-6 (30 mei 2019).  Untuk arus balik terjadi pada H+3 (9 Juni 2019) untuk moda transportasi darat, udara dan laut, sedangkan angkutan penyeberangan pada H+2 (8 mei 2019). Tahun 2018 terdapat 63 kasus kecelakaan dengan dampak korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, namun pada tahun 2019 turun menjadi 53 kasus kecelakaan dengan korban jiwa sebanyak 25 orang (Data : Dirlantas Polda Aceh). Puncak Arus Balik mengakibatkan 9456 penumpang/hari atau meningkat 20% penumpang baik arus mudik maupun arus balik jika dibandingkan data tahun 2018. Peningkatan Arus mudik/balik sangat terlihat pada pengangkutan penyeberangan dan laut yaitu sekitar 30% yang disebabkan  karena adanya angkutan perintis Tol Laut yang melayani wilayah pantai barat selatan dan tambahan frekuensi keberangkatan kapal ferry pada lintasan Balohan Sabang. Keberhasilan penanganan angkutan lebaran kali ini juga terlihat dengan menurunnya angka kecelakaan sebesar 16 persen dari tahun sebelumnya. Kerugian materi akibat laka lantas pada tahun 2019 ini diperkirakan sebesar Rp. 131.720.000 atau menurun 73 % dari tahun sebelumnya (Data : Dirlantas Polda Aceh). Pelaksanaan Angkutan lebaran kali ini cenderung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari kesiapan koordinasi, infrastruktur jalan, kesiapan moda dampak kecelakaan serta pemberian informasi kepada masyarakat sehingga menciptakan mudik lancar untuk kita semua.

Dinas Perhubungan Aceh pada hari Selasa (26/3) menginisiasi terlaksananya rapat koordinasi terkait pengelolaan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan BPKS di Kantor Dishub Aceh. Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Komersial BPKS (Agus Salim), Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang (Kamaruddin), Kepala Bidang P2SP Bappeda Aceh (Dedy Fahrian), Kepala Bidang P2EIPD Bappeda Kota Sabang (Imanda), Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang (Iskandar), dan beberapa instansi terkait. Kadishub Aceh Junaidi, ST.MT pada kesempatan pertama menyampaikan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Balohan sebagai pintu gerbang Kota Sabang memiliki peran vital yang harus diperhatikan secara sinergis oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS dalam rangka mendukung berkembangnya industri, pariwisata dan jasa. Dalam rapat tersebut mengemuka beberapa isu seperti kepemilikan aset, regulasi yang masih belum harmonis dan kelembagaan yang menjadi prioritas untuk dicarikan penyelesaian terbaik.   Pemerintah Kota Sabang yang diwakili Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang, Kamaruddin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat koordinasi ini dan berharap Pemerintah Kota Sabang dapat diberi peran dalam pengelolaan Pelabuhan Balohan kedepan. Sementara itu Deputi Komersial BPKS, Agus Salim menyampaikan bahwa untuk revitalisasi Pelabuhan Balohan ini, BPKS menginvestasikan sebesar 250 Milyar Rupiah sampai dengan tahun 2020 dan siap mendukung pengelolaan Pelabuhan Balohan secara profesional.   Peserta rapat sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan secara terintegrasi dengan status kepemilikan aset di bawah Pemerintah Aceh/BPKS dan pengelolaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS. Pada akhir pertemuan disepakati untuk menindaklanjuti persiapan pengelolaan Pelabuhan Balohan dengan menyiapkan MoU antara BPKS, Kemenhub, Pemerintah Aceh & Pemerintah Kota Sabang serta melakukan rapat lanjutan secara terjadwal untuk membahas isu-isu penting terkait persiapan pengelolaan. (AM)

Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil dengan luas wilayah secara keseluruhan 27,196 Ha. Kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia (sekitar 20 mil laut) tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Sumatera ini terbagi dalam dua kecamatan; yaitu Kecamatan Pulau Banyak di Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat di Pulau Haloban. Jumlah penduduk mencapai 4.457 jiwa di kecamatan Pulau Banyak dan 3.254 jiwa di kecamatan Pulau Banyak Barat. Kehidupan masyarakat Pulau Banyak masih sangat bergantung pada laut, terlihat dari sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan sebagian yang lain berprofesi sebagai wirausaha dan pegawai. Oleh karena itu, masih begitu banyak hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi alam yang dimiliki Pulau Banyak. Kekayaan alam yang indah, populasi ikan yang beragam, habitat penyu hijau, penghasil kopra dan rotan, daerah destinasi wisata, spot surving dan diving bertaraf internasional merupakan sebagian alasan mengapa Pulau Banyak akan menjadi tujuan wisatawan dalam dan luar negeri. Tentu hal tersebut akan meningkatkan perekonomian di pulau dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun minimnya akses transportasi menyebabkan Pulau Banyak masih terisolir. Saat ini transportasi ke Pulau Banyak hanya melalui jalur laut menggunakan kapal ferry (Ro-Ro) dan kapal tradisional. Jadwal penyeberangan dengan kapal ferry hanya melayani dua kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan hari jum’at sehingga masyarakat terpaksa menggunakan kapal tradisional (kapal rakyat) yang berlayar setiap hari. Kapal tradisional tersebut pada awalnya adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dan ikan dari pulau ke Singkil maupun sebaliknya. Namun karena kurangnya transportasi yang layak, masyarakat terpaksa bertaruh nyawa untuk menyeberangi lautan menggunakan kapal tradisional. “Kapal ini awalnya untuk mengangkut barang dan ikan dari pulau ke Singkil. Cuma karena kapal ferry tidak berlayar ke pulau, masyarakat minta ke kita untuk menumpang kapal. Akhirnya sudah jadi kebiasaan”. Ungkap Taswin salah satu pemilik kapal tradisional. Tidak ada moda transportasi lainnya yang dapat digunakan untuk menuju ke Pulau Banyak juga menyebabkan kelangkaan barang ketika terjadi badai atau pasang surut air laut. Ibu Eli seorang penjual gorengan di Pulau Banyak menceritakan bahwa ketika terjadi badai kapal tidak bisa berlayar sehingga menyebabkan harga bahan pokok naik seperti misalnya harga Gas LPJ 3 Kg mencapai Rp. 50.000,-. Tentu harga tersebut akan menambah biaya produksi usahanya. Masyarakat Pulau Banyak memang sangat bertumpu pada moda transportasi laut. Tidak hanya bagi nelayan dan wirausaha, para siswa dan guru yang berasal dari Pulau Ujung Batu Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak juga selalu menggunakan transportasi laut berupa perahu kecil untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah mereka berada di Pulau Balai maka setiap pagi harinya mereka harus menyeberangi lautan untuk menuju ke sekolah dan kembali ke Pulau Ujung Batu pada siang harinya. Saat ini penyeberangan ke Pulau Banyak menggunakan kapal ferry dapat diakses melalui Pelabuhan Penyeberangan Singkil di Desa Pulo Saruk. Penyeberangan tersebut memakan waktu selama ± 4 jam. Selain itu, penyeberangan menggunakan kapal tradisional dapat diakses melalui Dermaga Jembatan Tinggi yang menghabiskan waktu selama ± 3 jam. Dermaga ini dikelola oleh masyarakat setempat untuk bersandar kapal-kapal ikan yang masuk melalui kuala Singkil. Pada tahun 2019 Pemerintah Aceh akan menaruh perhatian lebih pada kondisi ini melalui program prioritas konektivitas antar wilayah. Sehingga transportasi yang berkeadilan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat di kepulauan ini. (AM)

Kabupaten Simelue merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki kondisi geografis kepualauan yang terdiri dari 41 pulau besar dan kecil dengan Pulau Simeulue sebagai pulau terbesarnya. Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Simeulue merupakan salah satu wilayah wisata bahari dan ekologi dalam kawasan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Aceh. Keindahan wisata bahari Simeulue tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, tapi saat ini juga sudah menjadi tujuan bagi wisatawan asing. Potensi Simeulue yang juga menjadi primadona adalah potensi kelautan dan perikanan. Kekayaan laut seperti lobster, ikan kerapu, masih menjadi sumber daya unggulan yang menjadikan Simeulue terkenal di nasional maupun mancanegara, disamping potensi sumber daya alam lainnya. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Simeulue ini, pengelolaan dan pemanfaatannya harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai. Sebagai daerah kepulauan, transportasi laut maupun penyeberangan berkembang seiring dengan kebudayaan maritime di wilayah ini. Pelabuhan rakyat merupakan salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat di sekitar. Melalui pelabuhan rakyat, fungsi pelabuhan juga diharapkan mampu meningkatkan efesiensi aktifitas perekonomian, antara lain bagi kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat. Lamerem adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Alafan, Kabupaten Simeulue yang pada awalnya telah dibangun dermaga tambat serdehana yang beraktifitas untuk melayani kapal-kapal rakyat di jalur pelayaran dalam wilayah Kabupaten Simelue. Namun dengan semakin berkembangnya fungsi dermaga sebagai salah satu infrastruktur dasar yang berfungsi dalam membuka akses masyarakat disekitar, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya peningkatan infrastruktur dermaga, diantaranya talud/tebing dermaga, pengerukan kolam, pelebaran kolam dermaga, pengecoran jalan, dan pemasangan bolder. Peresmian Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue dilaksanakan pada Sabtu (5/01) oleh Plt. Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT di pulau Sinabang, yang turut dihadiri oleh Asisten II Aceh dr. Taqwallah, Bupati Simeulue Erly Hasyim, Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT,  Forkompimda di lingkungan Kabupaten Simeulue. Peningkatan infarstruktur ini diharapkan mampu meingkatkan perekonomian Kabupaten Simeulue dengan peningkatan kegiatan distribusi komoditi unggulan melalui pelaksanaan yang tepat dengan pembentukan pengelolaan pelabuhan rakyat yang teroganisir dan mengedepankan unsur masyarakat sebagai pengelola. Bapak Plt Guberbur Aceh juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa Pelabuhan ini dikatakan sebagai dermaga rakyat karena sistem pengolahan akan diserahkan kepada masyarakat Desa Lamerem dan sekitarnya, serta kedepannya nanti masyarakat desa dapat menyusun sistem pengolahan yang bijaksana agar aktivitas ekonomi local semakin berkembang serta mudah bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana pelabuhan ini. Sehingga kedepan investor dapat melirik daerah ini untuk melakukan investasi yang berkembang sehingga mampu memperkuat pertumbuhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT dalam laporannya menjelaskan “pembangunan Dermaga Rakyat Lamerem Aceh yang menggunakan dana Otsus Kabupaten/Kota Tahun 2018, meliputi docking seluas 30X10 meter yang mampu menampung 10 perahu nelayan dalam waktu bersamaan, selain itu dermaga juga diperluas, diperdalam, pembuatan talud, serta membangun tempat sandaran perahu”. Pembangunan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kabupaten Simeulue ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan semangat baru bagi warga desa Lamerem dalam melaksanakan aktifitas pelayaran yang menjadi rutinitas sehari-hari, sebagai dampak lanjutan diharapkan aktifitas perekonomian rakyat akan semakin berdenyut, yang pada akhirnya memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.(S9)

Mencermati perkembangan kebutuhan terhadap angkutan penyeberangan yang semakin hari semakin meningkat, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana serta mengelola pelabuhan penyeberangan, menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkannya. Salah satu kendala saat ini adalah belum tertibnya pendataaan maupun pengelolaan aset-aset di pelabuhan penyeberangan Aceh. Untuk itu Dinas Perhubungan Aceh mengajak para stakeholder terkait untuk melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Angkutan Penyeberangan se-Aceh dengan tema “Terwujudnya Pelayanan Angkutan Penyeberangan yang Handal Melalui Tertibnya Pengelolaan Aset”  yang berlangsung di Sinabang mulai tanggal 28 s/d 29 Oktober 2018. Maksud dari pelaksanaan kegiatan Rakornis ini diharapkan para peserta dapat memahami konsep pelayanan pelabuhan penyeberangan dalam mendukung konektifitas transportasi perairan Aceh, serta memberikan arahan dan gambaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan penyeberangan secara tertib aset. Rapat yang dibuka langsung oleh Bupati  Simeulue Erly Hasyim  didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT turut dihadiri dari berbagai unsur, diantaranya para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para Kepala UPT Kementerian Perhubungan di Aceh yang bertujuan agar tercapainya kesepakatan dalam hal pengelolaan pelabuhan penyeberangan melalui manajemen aset yang tepat. Bertindak narasumber dalam kegiatan ini adalah pejabat dari Direktorat Prasarana Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan fokus bahasan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan serta untuk memberikan gambaran pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh juga memberikan pemahaman tentang Tata Kelola Barang Milik Daerah. Dalam pembahasannya Junaidi  menyampaikan bahwa sebagian besar rencana induk pelabuhan penyeberangan sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Aceh, tinggal 1 pelabuhan penyeberangan lagi di Pulau Banyak Singkil yang masih  dalam proses studi penyusunan rencana induk melalui APBA tahun 2018. “Hal ini juga sebagai langkah awal dalam menentukan pola pengelolaan operasional dan pengembangan infrastruktur angkutan penyeberangan sesuai rencana induk masing-masing pelabuhan” ungkap Junaidi Hasil dari rakornis menyepakati bahwa agar tercapainya ketertiban aset dalam mendukung peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menginventaris data kepemilikan aset di masing-masing pelabuhan penyeberangan.  (MA)