Tag: Pemerintah Aceh

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menyambut kedatangan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rudi B. Hanafiah di ruang kerjanya, Kamis, 7 September 2023. Pertemuan ini merupakan silaturahmi perdana bagi GM PT. ASDP sekaligus membahas tentang sirkulasi alur penumpang dari pembelian tiket sampe naik ke kapal. Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh sebagai pintu pariwisata Aceh memang memiliki aktivitas yang kompleks. Pola penyelesaiannya pun beragam sehingga perlu komunikasi, kolaborasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Hal ini tentunya untuk menemukan win win solution yang tepat. “Memang sejauh ini minat penumpang ke Sabang begitu tinggi, hal ini terlihat dari grafik penumpang yang dirilis, sehingga di masa-masa puncak harus ada usaha ekstra dan alternatif agar masyarakat lebih nyaman,” jelas T. Faisal. Setiap libur panjang dan momentum hari besar, antrian panjang tak terelakan. Sehingga area jalan masuk pun harus dimanfaatkan. “Untuk bagian tiket memang harus direkayasa untuk sirkulasi penumpang dan sistem yang lebih cepat dan mudah,” pungkas Rudy.(MS)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh secara resmi telah merilis sejumlah rangkaian kegiatan yang siap memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023, Selasa, 5 September 2023. Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil selaku Ketua Panitia Peringatan Harhubnas 2023 mengatakan, peringatan Harhubnas di Aceh dilaksanakan mulai tanggal 7-17 September 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Kegiatan donor darah pada 7 september mendatang bersama mitra kerja strategis Dishub Aceh menjadi pembuka peringatan Harhubnas. Sesuai dengan tema Harhubnas 2023 yaitu Melaju untuk Transportasi Maju, Dishub Aceh bersama mitra strategis melaksanakan kegiatan penilaian perusahaan AKDP terbaik (7-13 September), Perlombaan Olahraga dan Seni (8-15 September), Gotong Royong di Terminal Tipe B Aceh Jaya (9 September), Kunjungan Sosial ke SDN Bueng Calang Aceh Besar (12 September), dan, Trans Meet (16-17 September). “Puncak kegiatannya adalah Upacara Harhubnas yang dilaksakanan pada 17 September bertepatan dengan Harhubnas dipusatkan di Halaman Apel Politeknik Pelayaran Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar. Serta malamnya dilakukan kegiatan Trans Award di Banda Aceh,” sebut Rizki. Untuk itu, Rizki berharap partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan tahunnan ini. Rangkaian kegiatan ini dapat pula menjadi penguat sinergisitas dan soliditas pemanku kepentingan sektor perhubungan di Aceh.(MR)

BANDA ACEH – Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Kini melalui media sosial masyarakat dapat leluasa memberikan kritik dan komentar apapun, namun sangat sedikit yang memberikan saran solusi dan ide yang inovatif. Bahkan ada beberapa diantara sengaja tidak memakai akun asli agar bisa leluasa memberikan kritik. Menyanggupi hal ini, Dinas Perhubungan Aceh mensosialisasikan penggunaan aplikasi berbasis sistem ERP yang diberi nama SiKotak Biru, di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat, 1 September 2023. Kehadiran SiKotak Biru ini guna mengajak masyarakat berani menyampaikan gagasan, ide atau inovasi untuk peningkatan layanan masyarakat. “Jadi secara tidak langsung, kami mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan,” sebut Kadishub Aceh, Teuku Faisal. SiKotak Biru merupakan aplikasi perangkat lunak terpadu yang dirancang untuk dimanfaatkan oleh ASN Dishub Aceh selaku pemangku kepentingan dan Masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan perhubungan. Untuk masyarakat menu yang disajikan yaitu wadah untuk menampung masukan serta ide. Teuku Rizki Fadhil, Sekretaris Dishub Aceh selaku Ketua Tim Aplikasi SiKotak Biru mengatakan bahwa di laman sikotakbiru.acehprov.go.id, masyarakat dapat membuat akun dan menuangkan setiap idenya. “Setiap ide yang terverifikasi akan ditampilkan didashboard dan diberikan poin. Ide ini dapat langsung dibaca direspon melalui sistem oleh Kadis, Kabid, dan Kepala UPTD selaku pemangku kepentingan di Dishub Aceh,” sebut Rizki. Ditambahkan Rizki, semakin banyak ide, smakin banyak yang vote, dan semakin banyak poin sehingga berpotensi mendapat suvenir/hadiah dari Dishub Aceh. Setiap ide dari masyarakat ini sangatlah diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah. Aspirasi maupun ide dari masyarakat tentunya dapat menjadi ruang komunikasi publik yang terintegrasi agar pejabat yang bersangkutan dapat merespon dengan cepat. Selain itu, SiKotak Biru dirancang juga untuk Pemangku kepentingan agar menjadi salah satu indikator capaian pelayanan, khususnya peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas. Kedisiplinan dan Kompetensi ASN tentu perlu ditingkatkan guna memaksimalkan capaian kinerja Dinas. Terutama untuk Dishub selaku Instansi yang terjun langsung melayani masyarakat. Kehadiran sebuah inovasi SiKotak Biru mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada dan disajikan dalam dashboard untuk menyajikan informasi dan wadah komunikasi publik terpadu. Harapannya, melalui SiKotak Biru dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, Implementasi keterbukaan informasi publik ini sebagai tindak lanjut amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(MR/QQ)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh sudah menerapkan pembayaran non tunai (cashless) secara penuh di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. “Mulai 1 September, transaksi retribusi di pelabuhan sudah cashless,” sebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal pada Kamis, 31 Agustus 2023. Teuku Faisal menambahkan, pembayaran secara non tunai sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 1 Mei yang lalu dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya memiliki kartu uang elektronik saat ke pelabuhan. Penerapan pembayaran berbasis uang elektronik ini, kata Teuku Faisal, sebagai upaya Dinas Perhubungan Aceh mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digaungkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 agar transaksi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu, elektronifikasi pembayaran pada sarana perhubungan ini juga dilatarbelakangi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sehingga penerapan cashless diharapkan menjadi strategi pecegahan terhadap pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Penerapan cashless, tambah Teuku Faisal, juga sebagai bentuk transparansi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perhubungan. “Jadi bukan untuk memberatkan masyarakat, justru kita memudahkan masyarakat bisa bertransaksi dengan nyaman, lebih praktis karena tidak perlu merogoh uang tunai, dan tidak perlu menunggu uang kembalian saat keluar dari pelabuhan,” ujarnya. Teuku Faisal mengimbau calon pengguna jasa Pelabuhan Ulee Lheue yang belum mempunyai kartu uang elektronik supaya segera memiliki kartu tersebut. “Ya kita harapkan masyarakat ikut mendukung sehingga aktivitasnya lancar. Namun, masyarakat juga tidak perlu khawatir bila mengalami kendala di pintu gerbang pelabuhan, karena selalu ada petugas yang akan membantu,” sebutnya. Kadishub Aceh turut berterima kasih kepada manajemen Bank Indonesia Perwakilan Aceh atas dukungan luar biasa sehingga penerapan pembayaran non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue bisa terealisasi dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan di Aceh, khususnya Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI), atas dukungan 300 lembar kartu uang elektronik yang telah dibagi secara cuma-cuma kepada pengguna jasa pelabuhan selama masa sosialisasi. Sebagai informasi, kartu uang elektronik bisa diperoleh di seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, toko-toko retail Indomaret dan Alfamart, dan booth layanan di depan pintu gerbang Pelabuhan Ulee Lheue. Kartu e-money juga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, seperti di bandara, jalan tol, dan lain-lain.(AM)

BANDA ACEH – Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, yang dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 2016 telah hadir Angkutan Massa Trans Kutaraja sebagai jawaban dari meningkatnya permintaan perjalan oleh masyarakat Kota Banda aceh dan Aceh Besar. Angkutan Massal Trans Kutaraja saat jni sudah melayani 6 koridor utama dan 5 rute feeder meliputi banda Aceh dan Aceh Besar. Load Factor Transkutaraja Tahun 2019 dikutip dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) 47,52% (sebelum Pandemi Covid 19). Untuk itulah, UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja telah melakukan kajian perencanaan pelayanan angkutan massal perkotaan Trans Kutaraja, Rabu, 30 Agustus 2023 di Aula Multimoda Dishub Aceh. Perencanaan dan pengembangan angkutan massal Perkotaan diperlukan untuk menghubungkan aktivitas masyarakat menuju pusat – pusat Pendidikan, perkantoran dan pusat perbelanjaan. Hasil kajian pengembangan Angkutan Transkutaraja diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan terhadap pengembangan angkutan massal perkotaan di Aceh.(MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal membuka secara resmi Musyawarah Daerah Dewan Pengurus Daeerah Ikatan Alumni Ahli Lalu Lintas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (DPD IKAALL-STTD) Aceh, di Aula Multimoda Dishub Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 26 Agustus 2023. Kegiatan Musda IKAALL-STTD kali ini mengambil tema ‘Semangat Kolaborasi, Merajut Transportasi yang Berkelanjutan’. Musda yang diikuti 15 perwakilan Kab/Kota di Aceh ini akan berlangsung selama satu hari dengan agenda laporan pertanggungtajawaban kepengurusan IKAALL-STTD periode 2018-2022 serta memilihan Ketua IKAALL-STTD periode 2023-2027. Dalam sambutannya, Kadishub Aceh, Faisal mengatakan transportasi merupakan derived demand, yang menunjang segala aspek kehidupan untuk menghubungkan antar wilayah agar masyarakat dapat beraktivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pendistribusian barang. di aceh, transportasi darat memegang peranan penting, di mana didominasi oleh wilayah yang saling terhubung dengan akses jalan yang dilalui oleh aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan di sektor transportasi darat khusunya jalan kian muncul diantaranya isu keselamatan dan kecelakaan kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan, kemacetan di simpul persimpangan jalan, dan pelayanan transportasi darat. “Hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, akademisi, lembaga/asosiasi terkait transportasi darat, dan masyarakat serta IKAALL-STTD Aceh harus ikut andil dalam memberikan saran, masukan dan solusi terhadap permasalahan tersebut,” sebut Faisal selaku Pembina IKAALL-STTD Aceh. Tantangan ini tidak bisa kita hadapi, tanpa kolaborasi, tanpa sinergi antara kita, pemangku kepentingan di sektor transportasi. Oleh karena itu, kepada ketua terpilih nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya dan meningkatkan program dalam rangka membangun transportasi darat di Aceh. “Saya berharap peran IKAALL-STTD Aceh semakin berkembang dan maju dalam membahas dan memberikan masukan yang solutif dan konstruktif terhadap kemajuan transportasi darah di Aceh,” pungkas Faisal. Hanung Kuncoro Pimpin IKAALL-STTD AcEG 2023-2027 Dalam Musda DPD IKAALL-STTD Aceh ini terpilih Muhammad Hanung Kuncoro sebagai Ketua IKAALL-STTD Aceh Periode 2023-2027. Seperti diketahui, Hanung merupakan Kepala UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja Dishub Aceh. IKAAL-STTD merupakan organisasi kekeluargaan dan profesi di bidang kelalulintasan dan transportasi darat, yang berfungsi sebagai wadah bagi anggota dalam menyalurkan dan memberikan sumbangsih ide dan inovasi untuk kemajuan transportasi. Adapun kepengurusan IKAALL STTD terdiri dari, Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAALL yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pengurus Daerah (DPD) IKAALL berkedudukan di ibukota provinsi. DPD KHUSUS IKAALL berkedudukan di Kementerian Perhubungan dan di lembaga pendidikan yang menjadi induk pendidikan anggotanya.(MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal me-launching secara resmi Sistem informasi Manajemen ASN di Aula Dinas Perhubungan Aceh pada Kamis, 24 Agustus 2023. SiKOTAK BIRU merupakan sistem informasi terpadu yang terintegrasi dengan beberapa sistem layanan yang telah tersedia guna mempermudah pemantauan update tingkat disiplin ASN, realisasi anggaran dan data layanan kepegawaian lainnya di Dishub Aceh agar dapat mengakses data dengan cepat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja ASN dimasing-masing wilayah kerja sehingga dapat lebih adil, cepat, tepat, efektif dan efisien untuk mengambil tindak lanjut jika ditemukan masalah dalam pelayanan transportasi. “Adapun kedisiplinan dan kompetensi menjadi perhatian khusus bagi kita, karena dapat mempengaruhi capaian kinerja Dinas dan secara langsung berdampak pada pendapatan yang diterima, tentunya aplikasi yang dikembangkan ini menjadi tools bagi kita untuk mengevaluasi kinerja serta pemberdayaan ASN yang lebih optimal,” sebut Teuku Faisal. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran ASN sebagai ujung tombak penyelenggaraan kebijakan Pemerintah dalam mangaplikasikan kegiatan fisik maupun non fisik/ pelayanan jasa yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sehingga secara regulasi pun menuntut para ASN untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan. Aplikasi ini juga menjadi dasar dalam kebijakan untuk memetakan kompetensi ASN yang sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Teuku Faisal berharap Pejabat Struktural sebagai atasan langsung dapat memantau tingkat disiplin stafnya serta mengutus para staf yang belum mengikuti diklat kompetensi agar dapat segera mengusul nama yang akan didiklatkan. Sementara itu, Sekretaris Dinas sekaligus sebagai pengusung SiKOTAK BIRU, T. Rizki Fadhil menyebutkan, lahirnya inovasi ini dalam rangka memantau, memonitor dan mengevaluasi kinerja ASN yang ada di lingkungan Dishub Aceh dengan menggunakan sistem erp (enterprise resource planning) domain acehprov.go.id. SiKOTAK BIRU ini juga menyediakan wadah kepada masyarakat untuk menyampaikan gagasan dan ide inovasi khusus dalam hal meningkatkan layanan sektor transportasi, “Layanan ini dimaksudkan untuk menstimulus inovasi atau saran dan menampung suara masyarakat dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan khusus di sektor transportasi Aceh” tutur Rizki. Melalui SiKOTAK BIRU, Dinas Perhubungan Aceh memberikan reward kepada setiap masyarakat yang menyampaikan gagasan dan ide inovasi, sehingga diharapkan uneg-uneg yang selama ini berseliweran dapat terwadahi serta dapat direspon segera oleh pemangku kepentingan yang terkait.(MS)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal me-launching secara resmi Sistem Informasi Pengelolaan Lingkungan (Simpel-link) pada Terminal Tipe B dan Pelabuhan Penyeberangan di Aceh pada Rabu, 23 Agustus 2023. Simpel-link merupakan sistem informasi yang mempermudah pemantauan lingkungan pada Terminal Tipe B maupun Pelabuhan Penyeberangan di Aceh, sehingga seluruh fasilitas perhubungan memiliki konsep yang ramah lingkungan. “Dinas Perhubungan Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas pada prasarana perhubungan untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar dan kebutuhan perkembangan zaman,” sebut Teuku Faisal. Hal ini perlu dilakukan mengingat peran prasarana perhubungan di masa sekarang ini tidak hanya sekedar sebagai transfer point. “Tapi telah berkembang menjadi pusat kegiatan perekonomian, perdagangan, maupun jasa,” ungkapnya. Teuku Faisal berharap seluruh stakeholders, baik regulator, operator, maupun pengguna jasa bisa mendukung dan berpartisipasi dalam mewujudkan prasarana perhubungan Aceh yang ramah lingkungan. Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda (PSM) sekaligus sebagai ketua panitia Simpel-link, Diana Devi menyebutkan, lahirnya inovasi ini dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saat ini 8 dari 9 Terminal Tipe B dan 5 dari 6 Pelabuhan Penyeberangan yang dikelola oleh Dishub Aceh telah memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Dishub Aceh berkewajiban untuk mengelola serta melakukan pemantauan lingkungan pada prasarana perhubungan tersebut. “Dishub Aceh sebagai pengelola Terminal Tipe B dan Pelabuhan Penyeberangan di Aceh berkewajiban melakukan pengelolaan serta pemantauan lingkungan pada prasarana perhubungan yang telah mendapatkan izin/persetujuan lingkungan hidup,” ujarnya. Di samping itu, Diana Devi menambahkan bahwa kini telah disediakan layanan pengaduan khusus terkait kondisi lingkungan pada prasarana perhubungan yang dikelola oleh Dishub Aceh. “Layanan pengaduan ini dimaksudkan untuk memenuhi hak setiap orang dalam memperoleh informasi serta berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup pada prasarana perhubungan Aceh,” tuturnya.(AM)

MEULABOH – Pemerintah Aceh mengapresiasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh yang telah mampu menekan laju inflasi di Bumi Serambi Mekah sebesar 2,02 persen pada Juli 2023, atau terendah ketiga se-Sumatera. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Mawardi, saat membacakan sambutan Sekda Aceh, pada Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023, di Gampong Paya Lumpat Kecamatan Samatiga, Selasa (22/8/2023). “Terima kasih kepada Bapak/Ibu semua yang telah bekerja keras dalam menjaga dan mengendalikan inflasi pangan di Aceh. Terkhusus untuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan sinergi bersama yang telah dilakukan. Melalui pengendalian inflasi pangan yang baik, kita semua berharap kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat,” ujar Mawardi. Di sisi lain, dalam sambutannya, Mawardi menjelaskan, keberhasilan pengendalian inflasi ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Salah satu kunci sukses upaya menekan inflasi di Aceh adalah keberhasilan TPID menjalankan Strategi 4K yaitu menjamin Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Salah satu SKPA yang terlibat yaitu Dinas Perhubungan Aceh. Sehingga dalam hal ini guna mendukungan kelancaran Distribusi, Dinas Perhubungan bertugas menjaga kelancaran distribusi dengan memanfaatkan tol laut sebagai sarana distribusi yang efektif. Sementara itu, Dinas Pangan aktif memberikan subsidi ongkos angkut untuk meredam biaya distribusi yang tinggi di Aceh. Selain itu, Juga dilakukan kerja sama antar daerah (KAD) intra dan antar provinsi untuk memenuhi kebutuhan pasokan komoditas strategis di kota-kota IHK di Aceh, diantaranya untuk komoditas cabai merah dan bawang merah yang saat ini telah mencapai transaksi sebesar 5,68 ton untuk cabai merah dan 3,12 ton untuk bawang merah.

BANDA ACEH – Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyapa pawai budaya dan karnaval mobil hias dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 19 Agustus 2023. Baik pawai budaya maupun karnaval mobis hias dimulai dari Blang Padang dan berakhir di lokasi yang sama. Diawali pawai budaya anak-anak dan remaja se-Banda Aceh dan sekitarnya dan diiringi karnaval mobis hias yang menggelinding kota Banda Aceh. Masyarakat Kutaraja yang menyaksikan pawai ini tampak antusias dan menyambut gembira momen tahunan ini. Melalui kegiatan ini dapat mempererat persaudaraan dan cinta Indonesia di hati masyarakat Aceh. Peserta pawai memamerkan kreativitas dengan mobil hias yang mencerminkan budaya dan warisan Indonesia. Acara ini melibatkan tarian, musik, kostum tradisional, dan atraksi budaya. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ikut dalam karnaval mobil hias tahun ini memamerkan hiasan Kereta Api Cut Meutia. Kereta api yang diambil namanya dari Pahlawan Nasional asal Aceh yaitu Cut Meutia ini sehari-hari melayani masyarakat dari Krueng Geukeuh (Aceh Utara) hingga ke Kuta Blang (Bireuen). Hadirnya mobil hias Kereta Api Cut Meutia ini harapannya dapat mengenalkan kereta moda darat ini kepada masyarakat Aceh. Juga sebagai bentuk mengenang jasa para pahlawan dari Aceh.(MR)