Tag: Kementerian Perhubungan

​Aksi kemanusiaan relawan Dishub Aceh pada hari kedua masih difokuskan pada pembersihan sarana pendidikan SMP Negeri 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Minggu, 4 Januari 2026. Kegiatan pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas yang masih berlumpur dan dilanjutkan dengan penyiraman air bersih pada ruang yang sudah bersih dari lumpur. Selain itu, relawan juga membersihkan parit dari lumpur dan sampah yang menumpuk agar aliran air menjadi lancar, sehingga air tidak lagi tersumbat apabila hujan turun di kemudian hari. “Fokus kita pada hari kedua ini adalah pembersihan ruangan kelas yang masih berlumpur serta area di luar gedung seperti taman dan selokan supaya air tidak lagi tergenang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memantau jalannya pembersihan. Teuku Faisal berharap para pelajar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan menikmati fasilitas sekolah yang bersih meskipun kondisinya belum normal seperti biasa. Kadishub Aceh itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perkim Aceh, BPBD Aceh Tamiang, dan Damkar Aceh Tamiang, atas dukungan peralatan serta air bersih selama aksi kemanusiaan ini berlangsung. Dukungan air bersih berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum dan pembersihan tahap akhir pada ruang-ruang kelas. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semangat juang seluruh relawan Dishub Aceh yang sudah bahu-membahu secara sukarela datang dan membersihkan sarana pendidikan di Aceh Tamiang,” ungkapnya. Selain aksi kemanusiaan di SMP Negeri 1 Karang Baru, Dishub Aceh juga menyerahkan bantuan berupa 80 paket perlengkapan sekolah bagi pelajar TK Negeri Pembina Kota Kuala Simpang. Bantuan yang diserahkan oleh Sekdishub Aceh tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dishub Aceh dengan PT Sakti Inti Makmur (Express Bahari) melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Semoga bantuan ini dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih semangat bersekolah dan menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” pesan Teuku Faisal kepada para pelajar melalui Sekdishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Pemerintah Aceh terus berupaya agar akses jalan di wilayah terdampak bencana bisa segera tersambung supaya denyut nadi perekonomian serta aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau kondisi jembatan putus di Desa Berawang Gajah Kecamatan Ketol, Aceh Tengah pada Rabu, 31 Desember 2025. Jembatan yang menghubungkan Desa Berawang Gajah dan Desa Burlah tersebut putus akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Saat ini, penyeberangan orang dan barang termasuk bantuan logistik harus menggunakan tali seling baja yang dioperasikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Penyeberangan menggunakan tali seling baja ini berisiko tinggi dan mengancam keselamatan warga yang melintas. Oleh karena itu, dalam Rakor bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI tempo hari lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta agar pembangunan jembatan dapat diselesaikan secepatnya. “Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan dan berisiko khususnya bagi lansia dan anak-anak. Terlebih dengan kendala putusnya jembatan seperti ini harga sembako jadi mahal yang membuat biaya hidup masyarakat korban bencana semakin meningkat,” ujar Teuku Faisal. Lebih lanjut Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan stakholder terkait agar penyeberangan masyarakat di wilayah ini dapat segera dipulihkan. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat Desa Burlah yang diterima langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Bukhari. Bukhari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan tersebut sangat meringankan beban mereka untuk berbelanja sembako. Ia juga berharap akses jembatan putus bisa segera diperbaiki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dinas Perhubungan Aceh telah mengoptimalkan seluruh armada transportasi baik laut, udara, dan darat, untuk mendukung percepatan penanganan masa tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025. Hingga saat ini, upaya difokuskan pada distribusi logistik vital, evakuasi, dan pembukaan akses ke wilayah terisolasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST., MT., menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi kendala akses darat. “Sejak awal bencana, Dishub telah mengerahkan seluruh sumber daya. Karena akses darat terputus, kita juga terus memaksimalkan jalur laut dan udara, khususnya untuk mengangkut kebutuhan vital dan membuka konektivitas seperti ke dataran tinggi Gayo,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Jumat 12/12. T. Faisal merinci, operasi transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi. Total 32 trip pelayaran telah dilakukan sejak masa tanggap darurat diumumkan gubernur, dengan menggunakan 12 kapal, mengangkut 817 penumpang dan lebih dari 180 ton bantuan. Dishub Aceh, kata T Faisal, juga memfasilitasi keberangkatan skid tank LPG dengan total muatan 1.455 ton yang diangkut menggunakan KMP Aceh Hebat 2 dari Krueng Geukuh ke Pelabuhan Ulee Lheue. “Kami menggunakan KMP Aceh Hebat 2 untuk mengangkut 8 unit truk Skid Tank LPG ke Krueng Geukueh dan KMP Wira Loewisa yang membawa 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tangki BBM. Ini upaya antisipatif kami memastikan suplai gas dan BBM tetap lancar,” ujar Faisal. Selain itu, KN Antares juga diberangkatkan membawa 80 ton bantuan logistik dan tenda darurat menuju Krueng Geukueh, sementara KMP Ekspres Bahari mengevakuasi 177 warga dari Langsa dan Aceh Utara, di samping juga membawa bantuan logistik. Dishub juga telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengalihkan rute kapal perintis guna memperlancar arus logistik. Hasilnya beberapa kapal perintis kemudian beroperasi ke Ulee Lheue, Krueng Geukuh, Kuala Langsa hingga ke Belawan. Untuk wilayah Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang akses daratnya terganggu, Dishub Aceh berhasil mengoordinasikan pengoperasian pesawat Pegasus milik PT PGE. “Total sudah dilakukan 10 penerbangan menggunakan Pegasus ke Bandara Rembele dan Blangkejeren Gayo Lues. Penerbangan ini sangat vital untuk mengangkut relawan, perangkat komunikasi darurat Starlink BNPB, serta memfasilitasi pemulangan masyarakat,” kata T. Faisal. Gubernur Aceh juga menyurati Kementerian Perhubungan, meminta dukungan Menteri untuk mendorong maskapai agar membuka atau menambah kapasitas penerbangan reguler pada rute Bandara Soekarno-Hatta – Sultan Iskandar Muda, Kuala Namu – Banda Aceh, dan Kuala Namu – Rembele. Gubernur juga meminta agar operator penerbangan tidak menaikkan tarif, bahkan memberikan kebijakan tarif khusus kemanusiaan selama masa pemulihan bencana. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub, melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada 7 Desember 2025, kemudian menghimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk melakukan penambahan kapasitas, baik berupa penambahan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai respon nyata, maskapai Wings Air mengumumkan pembukaan rute penerbangan regular Kualanamu – Rembele, yang akan mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 setiap harinya. Penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72, yang memiliki 72 kursi kelas ekonomi dan dianggap ideal untuk mencapai bandara di kawasan perbukitan seperti Rembele. Sementara maskapai Pelita Air akan memberikan fasilitas gratis pengiriman bantuan kemanusiaan logistik, sejalan dengan imbauan Dishub untuk menertibkan dan memberikan diskon pada tarif penerbangan kemanusiaan. Sementara itu, lanjut Faisal, berdasarkan informasi dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), pergerakan pesawat udara meningkat signifikan. Pada kondisi normal rata-rata 24 pergerakan per hari, kini mencapai 54 pergerakan per hari. Untuk angkutan kargo, yang biasanya hanya 3-4 ton per hari, kini meningkat drastis menjadi rata-rata 100 ton per hari selama masa tanggap darurat. Lonjakan ini terjadi akibat banyaknya logistik bantuan yang masuk ke Aceh.

Jakarta – Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci serta membuka Seminar dan Workshop bertema Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien, Selasa (1/8). “Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” ujar Menhub. Menhub menyebut, perlu upaya sungguh-sungguh dari segenap stakeholder terkait untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang di tanah air. Baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur (jalan, jembatan, terminal barang, dan pengaturan moda share), serta transporter (kepatuhan terhadap regulasi). “Permasalahan angkutan barang seperti Over Dimension Overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, diikuti angkutan laut (12,16%), serta angkutan perkeretaapian (0,26%). Sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan. Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah diantaranya yakni: tingginya angka kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan infrastruktur jalan, serta polusi udara. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang, diantaranya yaitu: mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut. Kemudian, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2), peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol. Selanjutnya, upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan angkutan barang ODOL, diantaranya yaitu: pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan. Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan. Dalam seminar ini hadir sejumlah pembicara dari berbagai pihak yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka kegiatan International Battery Summit 2023 yang diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) berkolaborasi dengan Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Selasa (1/8). Menhub menyampaikan, sektor transportasi menjadi fokus dari program transisi penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, untuk mengendalikan permasalahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan kendaraan listrik ini turut berperan dalam dekarbonisasi transportasi jalan yang menyumbang lebih dari 15% emisi energi global. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar karbon, dan meningkatkan kualitas udara,” ujar Menhub. Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem transportasi berkelanjutan, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, seperti misalnya tentang aturan konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya, menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik, melibatkan pihak swasta, dan lain sebagainya. Menhub menegaskan, Indonesia berpotensi untuk memproduksi kendaraan listrik secara nasional, juga bersaing di industri kendaraan listrik global. Oleh karenanya, ia mendorong sinergi dan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, pelaku industri otomotif, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. “Untuk itu, bagaimana kita mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi komponen penting seperti baterai, menjadi hal yang krusial,” lanjut Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan semacam ini oleh berbagai pihak. “Dengan peran aktif semua pihak, akan semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya. Pada kegiatan IBS 2023 yang diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2023, sejumlah Menteri hadir sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (*) Sumber: Kemenhub