Dishub

Kapal Perintis KM L Malahayati Bantu Distribusi Logistik Bencana

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang mengerahkan kapal KM L Malahayati untuk membantu keberangkatan 185 masyarakat yang ingin pulang ke daerah mereka yang terdampak musibah banjir dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, Minggu dini hari, 7 Desember 2025. Di samping memfasilitasi keberangkatan masyarakat, KM L Malahayati juga mengangkut 50 ton bantuan yang berasal dari sejumlah lembaga menuju Krueng Geukeuh dan Kuala Langsa. Kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Calang ini melayani pelayaran rute perintis di wilayah barat selatan Aceh, dan akan hilir mudik membantu keberangkatan masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat di Aceh. Hal ini sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 500.11/18623 tertanggal 1 Desember 2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang meminta agar kapal tersebut membantu distribusi logistik untuk masyarakat terdampak akibat banyaknya jalan nasional dan provinsi yang terputus, termasuk akses Banda Aceh – Medan. Bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dengan kapal ini bisa menghubungi narahubung berikut; 0822-8521-3668. Jadwal keberangkatan kapal bisa diakses di media sosial Kantor UPP Calang maupun Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Pemerintah Aceh Fasilitasi Kapal Aceh Hebat 2 untuk Pengiriman Truk Tangki LPG ke Lhokseumawe

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh memfasilitasi keberangkatan 8 unit kendaraan SKID Tank LPG menggunakan kapal KMP Aceh Hebat 2 ke Krueng Geukueh pada Jumat malam, 5 Desember 2025. Pengiriman truk tangki LPG dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Aceh dalam menghadapi kelangkaan gas di Banda Aceh dan Aceh Besar selama ini. “Malam ini kita berangkatkan 8 unit truk SKID Tank yang akan mengisi LPG di Lhokseumawe menggunakan kapal Aceh Hebat 2. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam memperlancar distribusi gas karena jalur darat belum bisa dilalui,” kata Teuku Faisal saat memantau langsung proses muat kendaraan LPG di Pelabuhan Ulee Lheue. Nantinya, tambah Teuku Faisal, kapal Aceh Hebat 2 akan kembali memuat truk tangki LPG itu di Krueng Geukueh untuk dibawa kembali ke Banda Aceh setelah proses pengisian gas selesai. Selain mengangkut truk tangki LPG, Teuku Faisal menyebutkan bahwa kapal Aceh Hebat 2 juga mengangkut 2 unit truk tangki air dan 1 unit mobil double cabin milik Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Wilayah Kerja Aceh. “Selama akses jalur darat masih terkendala, moda transportasi laut dan penyeberangan akan memainkan peran vital dalam masa tanggap darurat bencana ini, baik untuk pengiriman bantuan, evakuasi korban, termasuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM di Aceh,” ungkap Teuku Faisal. Selain menggunakan kapal Aceh Hebat 2, pengiriman truk tangki LPG ke Banda Aceh juga dibantu dengan kapal KMP Wira Loewisa yang tiba di Pelabuhan Ulee Lheue malam ini. “Kapal Wira Loewisa mengangkut 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tanki BBM,” sebutnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga ikut melepas keberangkatan KN Antares yang mengangkut 80 ton bantuan untuk korban bencana alam ke Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Lhokseumawe pada Sabtu (6/12) sore. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Dishub Aceh dan BNPB Fasilitasi Evakuasi Ratusan Warga Terdampak Banjir Langsa-Aceh Utara via Laut

“Saya sudah 7 hari terjebak banjir di Kota Langsa dan tidak bisa pulang ke Banda Aceh. Uang pun sudah tidak ada lagi. Sejak dua hari lalu, sisa uang hanya ada Rp10.000 di kantong. Uang di ATM tidak bisa diambil.” Begitulah ungkapan Suburhanudin, salah satu ASN Pemerintah Provinsi Aceh, yang terjebak banjir bersama istrinya di Kota Langsa berhari-hari jauh dari keluarganya sejak Rabu, 26 November lalu. Terputusnya jaringan telekomunikasi dan listrik di Kota Langsa dan sekitarnya membuat kondisi semakin suram. Rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak di rumah, begitu pula anak-anak yang tentu sangat khawatir dengan kondisi orang tuanya, Suburhanudin terus berusaha mencari cara agar dapat berkomunikasi menanyakan kabar anak-anak sekaligus menyampaikan kondisinya kepada mereka. “Alhamdulillah kita bisa beli voucher wifi, Rp5.000 untuk 30 menit, untuk bisa menghubungi anak-anak menyampaikan kabar,” kisahnya. Suburhanudin menceritakan, kondisi dirinya secara psikis semakin diperparah dengan kondisi banjir dan pengungsi yang kian bertambah. “Kami sudah mencoba menerobos banjir hingga ke Aceh Timur, di sana juga terhambat. Lalu kami putuskan balik ke Langsa,” ucapnya. Dirinya pun harus berpindah-pindah dari mobil angkutan ke tempat pengungsian hingga menginap di salah satu hotel di Kota Langsa. Kemudian berpindah lagi ke rumah salah satu sejawat yang tidak terdampak banjir di Kota Langsa. Ketika mendengar Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke Banda Aceh melalui jalur laut, ia sungguh bahagia. Alam pikiran dan hatinya langsung dipenuhi hasrat untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Pemulangan masyarakat yang terjebak banjir dan tidak bisa pulang ke kampung halaman menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F merupakan hasil kerjasama Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia dan PT Sakti Inti Makmur (SIM) selaku operator kapal cepat Express Bahari di Banda Aceh. Proses evakuasi masyarakat dari Langsa dan Aceh Utara berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 372 masyarakat diangkut dengan kapal Express Bahari 2F dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada pukul 21.15 WIB dengan aman dan selamat. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

LUNAS KAPAL? KAPALNYA DIBAYAR LUNAS?

Salam rakan moda! Kali ini kita akan berusaha untuk mengarungi lautan nan luas. Berpetualang bersama pelaut-pelaut, melihat bumi tanpa sekat dan garis lurus di ujung pandangan yang membatasi warna biru laut dan langit, dan tentunya memberi warna gradasi tersendiri. Eittss… namun sebelum jauh kita berpesiar keliling dunia, pernahkah rakan moda bertanya mengapa kapal dapat berlayar di lautan dan tidak tenggelam? Bagian kapal mana yang mampu menopang kapasitas kapal dan muatan yang besar sehingga tetap berdiri gagah di atas permukaan air? Pertanyaan rakan moda yang terngiang-ngiang dalam ingatan selama ini akan kita coba uraikan bersama di sini. Namun, adakah di antara rakan moda yang tahu tentang lunas kapal? Tapi bukan kapal yang dibeli dan dibayar lunas? Tenang… ini bukan tentang sistem pembayaran. Baiklah, rakan moda sekarang kita akan membahas apa sih “Lunas Kapal”? Kok ada ya istilah lunas di Kapal? Lunas merupakan bagian terbawah kapal yang terendam di dalam permukaan air. Lunas ini berfungsi melindungi dasar kapal apabila terjadi pergeseran atau gesekan dengan dasar perairan atau bila kandas serta juga sebagai penyeimbang kapal terhadap olengan yang mungkin terjadi saat berlayar. Lunas terdiri dari berbagai jenis yaitu lunas dasar, lunas tegak dan lunas lambung. Lunas dasar merupakan lajur kapal pada dasar yang tebalnya ± 35 % dari pada kulit kapal lainnya. Sedangkan lunas tegak ialah lunas yang tegak sepanjang kapal , tebalnya 5/8 lebih besar daripada lunas dasar pada 4/10 bagian lunas tegak di tengah–tengah kapal. Kapal besar pada umumya memiliki lunas lambung biasanya terdapat 1/4 – 1/3 dari panjang kapal pada bagian tengah. Nah, rakan moda yang sedang atau pernah naik kapal ke Sabang, Simeulue atau Pulau Banyak sudah tahu kan yang mana dinamakan lunas. Hati-hati jangan sampai lupa sama keselamatan rakan moda saat berlayar dan nyebur ke lautan karena khusyuk liatin lunas, atau nyebur gara-gara mikirin hutang yang belum lunas. (MS) Simak video tentang KM Sabuk Nusantara dalam video ini :

Nova Iriansyah: Tidak Ada Lompatan Tanpa Langkah-langkah Kecil

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengalungi selempang bermotif kerawang Gayo kepada Nakhoda kapal KM. Express Bahari 5F serta seremoni lepas tali sebagai simbol peresmian armada baru kapal cepat pelayaran Ulee Lheue – Balohan. Acara ini diselenggarakan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh (23/12). Dalam acara ini Plt. Gubernur Aceh juga melakukan ramah tamah dengan awak dan penumpang kapal sekaligus menyaksikan pelayaran perdana ke Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. “Pemerintah terus mendorong keterlibatan private sector dalam peningkatan pelayanan transportasi, peremajaan armada penyeberangan ini diharapkan agar kita bersama-sama mendukung pariwisata Aceh, tingkat pelayanan juga menjadi perhatian kita bersama,” ujar Nova. Peremajaan armada ini dilakukan dengan konfigurasi konstruksi lambung kapal berbahan aluminium sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa penyeberangan dengan harapan minat wisatawan semakin meningkat dan nyaman berlayar ke pulau dengan seribu pesona ini, Pulau Weh, Sabang. Setelah melepas pelayaran perdana KM. Express Bahari 5F di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah resmikan Pusat Kendali Trans Koetaradja di Terminal Tipe A Batoh, Banda Aceh. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ketua Komisi IV DPR Aceh, Dirlantas Polda Aceh, dan sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Aceh harus mampu berkolaborasi, baik dengan sektor swasta maupun antar pemerintah dengan kerjasama yang mutualistik. “Sesuai perintah Presiden, semua stakeholder harus kolaboratif. Hari ini perintah itu sedang kita aktualisasikan secara konkrit dalam langkah-langkah kecil pada peresmian pelayaran perdana kapal cepat dan pusat kendali Trans Koetaradja,” ujar Nova. Nova menambahkan, hari ini kita meresmikan tempat yang luar biasa. Sebuah inovasi dalam sektor angkutan perkotaan khususnya pelayanan angkutan Trans Koetaradja dengan sistem kendali teknologi terkini. “Yang lebih membanggakan hari ini juga ada kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala dalam hal mengangkat sophistikasi pengelolaan layanan angkutan Trans Koetaradja,” ungkap Nova. Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman dalam sambutannya mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mendukung program smart city yang sudah dicanangkan. Diharapkan pengembangan fasilitas ini mampu mendukung peningkatan jumlah wisatawan ke ibukota provinsi Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi dalam laporannya menyebutkan, pada tahun 2019 Dinas Perhubungan melakukan beberapa kegiatan pembangunan yang difokuskan pada 2 tujuan utama, yaitu peningkatan pengawasan operasional berbasis informasi teknologi dan peningkatan kapasitas pelayanan. Untuk peningkatan pengawasan operasional, Dishub Aceh membangun pusat kendali Trans Koetaradja yang berbasis digital. Pusat kendali ini dilengkapi video wall yang terhubung dengan NVR (Network Video Recorder), People Counting Camera, Digital Signage, dan CCTV yang terpasang pada setiap bus dan halte. Dishub Aceh juga melakukan peluncuran aplikasi ETA (Estimate Time Arrival) Trans Koetaradja berbasis android. Melalui aplikasi ini, pengguna Trans Koetaradja dapat mengetahui waktu kedatangan bus dan jarak halte terdekat. “Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat pengguna Trans Koetaradja, dan sudah dapat diunduh di Google Play melalui handphone. Aplikasi masih membutuhkan penyempurnaan, masukan dari semua pihak terutama pengguna Trans Koetaradja sangat diharapkan,” ujar Junaidi. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pelayanan Trans Koetaradja Junaidi mengatakan, Dishub Aceh melakukan pengadaan 12 unit armada baru berukuran sedang yang akan dioperasikan pada koridor 3 (Pusat Kota – Mata Ie) dan koridor 5 (Pusat Kota – Ulee Kareng – Blang Bintang). Penambahan armada ini untuk memperkecil headway (jarak antar bus) agar pelanggan Trans Koetaradja tidak harus menunggu terlalu lama. Seluruh kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan akan segera dioperasikan dalam rangka memberikan pelayanan angkutan massal yang prima kepada seluruh masyarakat. “Pengadaan yang bersumber dari APBA Tahun 2019 ini bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ungkap Junaidi dengan semangat. Kehadiran Pusat Kendali Trans Koetaradja sebagai era baru dalam pelayanan angkutan massal perkotaan. Untuk penyempurnaannya terus dilakukan kerjasama antara Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan dengan Universitas Syiah Kuala di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Informasi dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dinas Perhubungan Aceh bersama Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala telah selesai melakukan riset bersama tentang sistem prototipe pembayaran e-ticketing pada Bus Trans Koetaradja. Prototipe ini akan dilakukan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual sebelum diproduksi dan dipasang dalam semua bus Trans Koetaradja. “Pelayanan publik terus kita tingkatkan di seluruh Aceh, setiap hari terus ada perbaikan-perbaikan. Pembenahan yang kita lakukan saat ini adalah langkah-langkah kecil karena tidak ada lompatan tanpa langkah-langkah kecil,” tutup Nova. (AM)

SINABANG KINI MENJADI SALAH SATU JALUR TOL LAUT

Tidak hanya di wilayah Indonesia Timur, kini program tol laut juga hadir untuk melayani masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan satu unit kapal pendukung tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 2 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI kepada PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat (Sabtu, 9/03/2019). KM. Kendhaga Nusantara 2 mulai beroperasi pada hari Senin (11/3) untuk melayani penyelenggaraan tol laut pada trayek T.2 dengan menyinggahi Pelabuhan Teluk Bayur – Sinabang – Gunung Sitoli – Mentawai (Sikakap) – Teluk Bayur. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Budi Mantoro mengatakan bahwa KM. Kendhaga Nusantara 2 akan menjadi sarana bagi masyarakat wilayah Sumatera Barat, Pulau Nias, dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan juga pertambangan. KM. Kendhaga Nusantara 2 mampu menampung sebanyak 200 kontainer lebih dengan fasilitas bongkar muat lengkap. KM Kendhaga Nusantara 2 juga dirancang khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok di daerah terpencil dan terluar di garis perbatasan yang dermaga pelabuhan minim fasilitas. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut tujuan utamanya adalah mensuplai dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Kemudian tujuan keduanya yaitu menurunkan disparitas harga yang masih mahal di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Seksi Muatan Kapal dan Kapal Nelayan Sub Direktorat Kepelabuhanan Kawasan Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili yang juga hadir dalam acara penyerahan kapal KM. Kendhaga Nusantara 2 menyebutkan tarif angkutan barang di laut sangat murah. Jika dengan angkutan lainnya menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 juta, dengan tol laut mungkin hanya sebesar Rp. 4 juta atau Rp. 3 juta. Tarif muatan berangkat dan muatan balik juga sudah tercantum dengan sangat jelas di dalam PM. Perhubungan Nomor 89 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan upaya peningkatan program-program konektivitas antarmoda sehingga tol laut tidak hanya dapat menjangkau dari port to port tetapi juga dapat menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end) dengan melibatkan moda lain seperti moda darat, penyeberangan maupun udara. (AM)

INTEGRASIKAN PENGELOLAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN BALOHAN SABANG

Dinas Perhubungan Aceh pada hari Selasa (26/3) menginisiasi terlaksananya rapat koordinasi terkait pengelolaan dan operasional Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang bersama Pemerintah Kota Sabang dan BPKS di Kantor Dishub Aceh. Turut hadir dalam rapat tersebut Deputi Komersial BPKS (Agus Salim), Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang (Kamaruddin), Kepala Bidang P2SP Bappeda Aceh (Dedy Fahrian), Kepala Bidang P2EIPD Bappeda Kota Sabang (Imanda), Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang (Iskandar), dan beberapa instansi terkait. Kadishub Aceh Junaidi, ST.MT pada kesempatan pertama menyampaikan bahwa Pelabuhan Penyeberangan Balohan sebagai pintu gerbang Kota Sabang memiliki peran vital yang harus diperhatikan secara sinergis oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS dalam rangka mendukung berkembangnya industri, pariwisata dan jasa. Dalam rapat tersebut mengemuka beberapa isu seperti kepemilikan aset, regulasi yang masih belum harmonis dan kelembagaan yang menjadi prioritas untuk dicarikan penyelesaian terbaik.   Pemerintah Kota Sabang yang diwakili Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Setda Kota Sabang, Kamaruddin menyampaikan apresiasi atas terlaksananya rapat koordinasi ini dan berharap Pemerintah Kota Sabang dapat diberi peran dalam pengelolaan Pelabuhan Balohan kedepan. Sementara itu Deputi Komersial BPKS, Agus Salim menyampaikan bahwa untuk revitalisasi Pelabuhan Balohan ini, BPKS menginvestasikan sebesar 250 Milyar Rupiah sampai dengan tahun 2020 dan siap mendukung pengelolaan Pelabuhan Balohan secara profesional.   Peserta rapat sepakat untuk mendukung rencana pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan secara terintegrasi dengan status kepemilikan aset di bawah Pemerintah Aceh/BPKS dan pengelolaan dapat dilaksanakan melalui kerjasama pengelolaan antara Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang, dan BPKS. Pada akhir pertemuan disepakati untuk menindaklanjuti persiapan pengelolaan Pelabuhan Balohan dengan menyiapkan MoU antara BPKS, Kemenhub, Pemerintah Aceh & Pemerintah Kota Sabang serta melakukan rapat lanjutan secara terjadwal untuk membahas isu-isu penting terkait persiapan pengelolaan. (AM)

JUMLAH PENUMPANG KAPAL CEPAT DI LINTAS ULEE LHEUE – BALOHAN (PP) TAHUN 2017

Berdasarkan data dari PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur Tahun 2017, jumlah penumpang kapal cepat di lintas Ulee Lheu – Balohan paling banyak pada bulan Desember 2017. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengunjungi pulau Sabang pada Acara Sail Sabang yang diadakan pada tanggal 28 November s.d 5 Desember 2017. Terdapat 4 (empat) armada kapal yang melayani lintasan tersebut yaitu KM. Express Bahari 2F, KM. Express Bahari 2F, KM. Express Bahari 8B, KM. Express Cantika 89 serta Kapal KM. Express Bahari 2C yang digunakan untuk melayani penumpang pada saat acara Sail Sabang berlangsung.(SS)