Dishub

Tinjau Layanan Haji di Gedung VIP Bandara SIM, Kadishub Aceh Pastikan Angkutan Haji 2026 Berjalan Lancar

Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) merupakan fasilitas terbaik yang telah disiapkan oleh Pemerintah Aceh untuk melayani perjalanan para tamu Allah ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau aktivitas pelayanan terhadap jemaah calon haji Aceh di Gedung VIP Bandara SIM, Aceh Besar, pada Sabtu malam, 16 Mei 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Kadishub Aceh ingin memastikan seluruh proses pelayanan di Gedung VIP berjalan dengan optimal dan tanpa hambatan demi menyukseskan penyelenggaraan angkutan haji tahun 2026. Teuku Faisal mengatakan bahwa Pemerintah Aceh secara khusus menyediakan dan memfasilitasi penggunaan Gedung VIP Bandara SIM untuk memudahkan proses embarkasi para jemaah calon haji sebelum memasuki pesawat. Sebagaimana diketahui, fasilitas tersebut merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang selama ini difungsikan untuk menyambut kedatangan pejabat negara maupun tamu-tamu besar. Pada tahun-tahun sebelumnya, tambah Teuku Faisal, jemaah calon haji harus menaiki anak tangga sebelum memasuki pesawat. Bagi sebagian jemaah tahapan ini sangat menyulitkan, terutama jemaah lansia dan yang membutuhkan bantuan kursi roda. “Alhamdulillah, dengan adanya fasilitas Gedung VIP seperti eskalator dan lift, jemaah dapat memasuki pesawat dengan mudah dan nyaman karena langsung terkoneksi dengan garbarata,” ungkapnya. Kebijakan baru ini, lanjut Teuku Faisal, terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap efisiensi waktu dan kenyamanan jemaah. Berdasarkan pantauan di lapangan, pemanfaatan Gedung VIP ini berhasil memangkas waktu tunggu serta sangat efektif dalam memudahkan pergerakan jemaah. Koordinasi dengan komunitas bandara serta panitia penyelenggaraan haji embarkasi Aceh sejauh ini berjalan cukup baik. “Komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder alhamdulillah berjalan baik guna memastikan semua lini pelayanan bekerja dengan standar terbaik. Sinergi dan koordinasi yang kuat merupakan kunci utama untuk kesuksesan pelayanan bagi para jemaah kita selama proses keberangkatan,” ujar Kadishub Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Gedung VIP Bandara SIM bukan hanya sekadar untuk melayani penyelenggaraan haji. Ke depan, fasilitas ini juga diproyeksikan bisa melayani perjalanan umrah masyarakat Aceh maupun provinsi lainnya di Indonesia. “Kita berharap Bandara SIM ini bisa menjadi pusat penerbangan umrah. Jadi tidak hanya dari Aceh, juga dari provinsi lain, bahkan dari negara lain sebelum ke Mekkah ke Serambi Mekkah dulu,” ungkapnya di sela-sela memantau aktivitas pelayanan embarkasi jemaah calon haji Aceh. Pada kesempatan yang sama, Salmawati atau kerab disapa Bunda Salma, selaku anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menyampaikan apresiasinya terhadap pelayanan yang ramah dan nyaman bagi jemaah calon haji di Gedung VIP Bandara SIM. “Alhamdulillah selama 3 kali kunjungan saya ke sini pelayanan bagi jemaah sangat ramah dan memadai. Kita berharap pelayanan seperti ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” sebutnya. Bunda Salma juga menyoroti terkait pemanfaatan Gedung VIP untuk melayani penerbangan umrah masyarakat Aceh ke Tanah Suci. Ke depan, pihaknya bersama Pemerintah Aceh akan mengupayakan fasilitas milik Aceh ini dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan perjalanan masyarakat Aceh, baik untuk perjalanan umrah maupun haji. Apresiasi terhadap kebijakan pemanfaatan Gedung VIP bagi jemaah calon haji Aceh juga disampaikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Aceh, Arijal. Dirinya menyebutkan bahwa tahun ini perpindahan jemaah dari bus ke dalam kabin pesawat menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pelayanan jemaah luar biasa. Biasanya mereka naik tangga, dan kita khawatir dengan keselamatan jemaah. Makanya, dengan adanya fasilitas Gedung VIP yang langsung tersambung dengan garbarata tentu sangat membantu para jemaah,” tuturnya. Sebanyak 393 jemaah yang tergabung dalam kloter 11 berasal dari Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Pidie. Pesawat Garuda Indonesia dengan kode terbang GIA-2111 lepas landas dari Bandara SIM pada pukul 22.20 WIB menuju Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah Saudi Arabia. Baca Berita Lainnya: Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh Satu Dekade Trans Koetaradja, Pemerintah Aceh Tegaskan Komitmen Pertahankan Layanan Gratis Kadishub Aceh Usul Kaji Ulang Masterplan Kereta Api Aceh Pasca Bencana Hidrometerologi

Gubernur Mualem Minta Dukungan Presiden Izinkan Maskapai Arab Saudi Angkut Jamaah Langsung dari Aceh

Banda Aceh – Pemerintah Aceh meminta dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar maskapai Arab Saudi memperoleh izin khusus untuk singgah sekaligus mengangkut penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda (BTJ) Aceh Besar. Skema tersebut dikenal sebagai technical stop with traffic rights, yang memungkinkan maskapai asing singgah sekaligus membawa jamaah umrah asal Aceh menuju Arab Saudi. Permintaan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh melalui surat resmi kepada Presiden RI tertanggal 29 April 2026 terkait dukungan kebijakan akselerasi penerbangan umrah dari Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, mengatakan kebijakan itu sangat penting untuk membuka peluang penerbangan umrah langsung yang lebih murah dan efisien bagi masyarakat Aceh. “Bapak Gubernur meminta dukungan agar maskapai Arab Saudi dapat memperoleh izin technical stop with traffic rights di Bandara BTJ,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Kamis 14 Mei 2026. Menurut Faisal, melalui diskusi intensif dengan GM Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda, skema tersebut dibutuhkan karena selama ini jamaah umrah Aceh masih menghadapi tingginya biaya perjalanan akibat keterbatasan penerbangan langsung dari Aceh. “Selama ini jamaah banyak menggunakan rute transit melalui Kuala Lumpur. Selain membuat perjalanan lebih panjang, kondisi ini juga menyebabkan biaya tiket lebih mahal.” T. Faisal menjelaskan, izin technical stop with traffic rights memungkinkan maskapai Arab Saudi singgah di BTJ sekaligus mengangkut penumpang dari Aceh menuju Arab Saudi. Faisal menyebutkan, langkah itu menjadi solusi penting di tengah keterbatasan armada badan lebar maskapai nasional yang belum mampu memenuhi kebutuhan penerbangan reguler langsung dengan harga kompetitif. Pemerintah Aceh menilai kebijakan tersebut tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan biaya umrah yang lebih terjangkau, tetapi juga dapat mengurangi kebocoran devisa negara akibat dominasi transit luar negeri. “Potensi jamaah umrah Aceh mencapai sekitar 32 ribu orang per tahun. Kalau penerbangan langsung bisa dibuka dari BTJ, manfaat ekonominya juga besar bagi Aceh dan Indonesia,” ujar T. Faisal. “Harapan Bapak Gubernur dan seluruh masyarakat Aceh, tentu penerbangan langsung umrah dari BTJ benar-benar bisa terwujud sehingga masyarakat Aceh mendapatkan akses perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau,” ujar Faisal lagi. Selain dukungan izin penerbangan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pemerintah pusat agar harga avtur di Bandara Sultan Iskandar Muda dapat lebih kompetitif. T. Faisal menjelaskan, harga avtur menjadi salah satu komponen utama dalam operasional penerbangan yang sangat mempengaruhi perhitungan maskapai untuk membuka rute baru. “Bapak Gubernur juga meminta dukungan kepada Bapak Presiden agar harga avtur di BTJ bisa lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan minat maskapai membuka penerbangan langsung dari Aceh,” kata Faisal. Menurutnya, apabila biaya operasional maskapai dapat ditekan, maka peluang hadirnya penerbangan langsung umrah dari BTJ akan semakin besar dan berdampak langsung bagi masyarakat. []