Dishub

Pemerintah Aceh dan PT ASDP Teken Kerja Sama Pengelolaan KMP Aceh Hebat 1

Dorong E-Ticketing dan Benahi Layanan Penyeberangan di Lintas Barat Selatan Jakarta – Pemerintah Aceh menandatangani keberlanjutan kerja sama pengelolaan kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST, MT bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP, Rio Theodore Natalianto Lasse di Jakarta, Selasa (7/04). Kerja sama ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Aceh untuk mendorong peningkatan kualitas layanan penyeberangan, termasuk penerapan sistem tiket elektronik (e-ticketing) secara menyeluruh, khususnya pada lintas barat selatan Aceh. Langkah ini dinilai penting guna menciptakan pelayanan yang lebih modern, tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjawab berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu. “Kami mendorong penerapan e-ticketing secara menyeluruh, terutama di lintas barat selatan. Ini penting agar pelayanan lebih tertib, transparan, dan mampu mengurangi antrean penumpang di pelabuhan,” ujar Asisten II Sekda Aceh, T. Robby Irza. Ia menjelaskan, dorongan tersebut juga menjadi respons atas berbagai dinamika yang terjadi pada masa angkutan lebaran lalu, di mana terjadi antrean panjang dan penumpukan penumpang akibat sistem penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada lintasan menuju Simeulue yang mengalami lonjakan penumpang cukup signifikan. Dengan penerapan e-ticketing, diharapkan proses pelayanan penumpang menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di pelabuhan, serta memberikan kepastian jadwal keberangkatan bagi masyarakat. Gubernur Aceh yang diwakili Robby Irza menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar kontrak administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan dan kawasan terluar yang menjadi prioritas pembangunan Aceh. Menurutnya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, konektivitas menjadi salah satu fokus utama karena memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Konektivitas bukan hanya soal transportasi, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, pelayanan publik, dan keadilan pembangunan bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujar Robby. Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Aceh telah memiliki sejumlah armada penyeberangan yang dioperasikan untuk mendukung mobilitas masyarakat, di antaranya KMP Aceh Hebat 1 pada lintasan Calang-Sinabang serta KMP Aceh Hebat 2 pada lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang dan KMP Aceh Hebat 3 yang melayani rute Singkil-Pulau Banyak. Lebih lanjut, Robby menekankan bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk kapal penyeberangan, harus dilakukan secara profesional dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan publik yang optimal, tetapi juga mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Kami ingin agar aset yang dimiliki Pemerintah Aceh dapat dikelola secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Robby. Selain itu, Pemerintah Aceh juga mendorong optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal, baik di sektor darat maupun di atas kapal. “Kerja sama ini harus memberi dampak luas, tidak hanya pada layanan transportasi, tetapi juga pada pembukaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal. Faisal menegaskan, kehadiran KMP Aceh Hebat 1 tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi di wilayah kepulauan. “Transportasi penyeberangan ini merupakan urat nadi bagi masyarakat kepulauan. Dengan layanan yang baik dan terjadwal, aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan sektor pariwisata bisa tumbuh,” kata Kadishub. Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian pola operasional kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada periode lonjakan penumpang seperti akhir pekan dan musim libur. “Simeulue ini salah satu destinasi wisata unggulan. Saat akhir pekan biasanya terjadi peningkatan jumlah penumpang. Kami minta pola operasi kapal bisa menyesuaikan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Faisal. Faisal berharap operasional KMP Aceh Hebat 1 ke depan semakin optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan barat selatan Aceh, khususnya Simeulue dan wilayah sekitarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Transformasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rio Theodore Natalianto Lasse, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi laut bagi masyarakat. “Pelayanan transportasi merupakan kebutuhan masyarakat dalam menghubungkan berbagai wilayah. ASDP hadir dan akan terus berupaya meningkatkan layanan yang ada,” ujar Rio. Rio menegaskan, pihaknya akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami akan terus menjaga kepercayaan ini, memberikan layanan terbaik, serta merawat kapal dengan baik. Dalam kurun waktu perjanjian ini, kami berharap dapat memenuhi bahkan melebihi ekspektasi dari Pemerintah Aceh dan masyarakat,” katanya. Rio juga mengharapkan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan agar layanan penyeberangan ke depan dapat terus berkembang dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Ia turut berpesan kepada seluruh kru kapal agar menjaga aset milik Pemerintah Aceh tersebut dengan baik serta menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. “Kami minta seluruh kru kapal menjaga dengan baik aset Pemerintah Aceh ini agar selalu dalam kondisi prima, serta memberikan pelayanan yang baik dan memastikan perawatan kapal sesuai standar,” ujar Rio. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano; Direktur SDM & Layanan Korporasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ardhie Ekapaty; Direktur Teknik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Nana Sutisna; General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil, Rachmadian Adha; Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, M. Hidayatullah; Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh T. Rizki Fadhil; serta Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Muhammad Alqadri. []

Kunker Ke Singkil, Kadishub Aceh Dorong Peningkatan Pelayanan pada Sejumlah Fasilitas Transportasi

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Laut dan Bandara Singkil di sela-sela mendampingi kunjungan kerja (kunker) Gubernur Aceh ke Kabupaten Aceh Singkil, Sabtu, 27 April 2024. Dalam kesempatan tersebut, Teuku Faisal meninjau langsung aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Penyeberangan Singkil. Disamping itu, ia juga mendengar masukan dan harapan dari para sopir truk yang menghendaki adanya penambahan trip kapal, baik di lintasan Singkil – Gunung Sitoli maupun Singkil – Sinabang agar waktu menunggu truk di pelabuhan dapat dipersingkat. Para awak angkutan barang juga berharap adanya peningkatan pelayanan yang lebih baik, mulai dari operator kapal, ketepatan waktu keberangkatan, kemudahan mendapatkan tiket, hingga upaya untuk menghilangkan praktik calo di pelabuhan setempat. Teuku Faisal merespon positif masukan tersebut sebagai upaya pengembangan kawasan Singkil dengan memastikan kelancaran distribusi logistik yang berfokus pada sektor transportasi, khususnya perbaikan pelayanan angkutan penyeberangan ke arah yang lebih baik. Di tempat yang berbeda, Kepala KSOP Singkil Chairul melaporkan kondisi terkini dermaga yang ada di Pelabuhan Laut Singkil kepada Kadishub Aceh. “Terjadi pendangkalan akibat sedimentasi pada fasilitas dermaga sehingga sudah 1 tahun kapal tidak bisa sandar di dermaga laut,” tutur Chairul. Kondisi dermaga yang tidak bisa melayani kapal bersandar tersebut harus segera ditangani. Sebagai upaya tindak lanjut, perlu dukungan Kemenhub untuk segera melakukan pengerukan, apabila dibiarkan justru akan mengakibatkan kapal sulit bersandar dan olah gerak. Pengerukan area dermaga nantinya akan mengurangi sedimentasi yang terjadi, sehingga kapal dapat kembali bersandar di pelabuhan. Selain itu, untuk mengurangi tingkat sedimentasi juga diperlukan pembangunan breakwater agar pengaruh sedimentasi dari muara sungai yang bersisian dengan pelabuhan dapat terkendali. Setelah mengunjungi pelabuhan, Kadishub Aceh juga melaksanakan monitoring ke Bandara Syekh Hamzah Fansuri Singkil. Dalam kunjungan tersebut, Kasatpel Bandara Azril, menyampaikan bahwa animo masyarakat menggunakan penerbangan perintis cukup tinggi. Hal itu terbukti dengan melonjaknya tingkat keterisian penumpang yang mencapai 100 persen pada beberapa penerbangan terakhir. Kedepan, pihaknya mengharapkan adanya perluasan rute penerbangan dari Singkil ke kota-kota lainnya di Aceh sehingga konektivitas udara menjadi semakin baik untuk mendongkrak aktivitas perekonomian di wilayah Singkil dan sekitarnya. Terhadap masukan tersebut, Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengupayakan untuk meneruskan usulan tersebut kepada Kemenhub.(AB)

Pengelola Bandara SIM Gelar Simulasi Penanganan Kecelakaan Pesawat

JANTHO – Pesawat Bintang Air Type B737-800 dengan momor penerbangan BA-123 yang mengangkut 148 penumpang dengan rute CGK-BTJ tergelincir di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 26 Oktober 2023. Kecelakaan tersebut mengakibatkan mesin serta sayap pesawat patah, lalu terbakar. Petugas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman dan mengevakuasi penumpang pesawat udara dan dibantu instansi terkait yang tergabung dalam Komite Penanggulangan Keadaan Darurat Bandara SIM. Peristiwa tersebut merupakan simulasi keadaan darurat yang melibatkan pesawat udara dengan type Emergency “Aircraft Crash on Airport”. Executive General Manager KC Bandara SIM, Darmadi mengatakan kegiatan Latihan Penanggulangan Keadaan Darurat Skala Penuh ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali oleh penyelenggara bandar udara sebagai implementasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maupun regulasi Internasional dari ICAO. “Pelatihan ini dimaksudkan untuk menguji sistem dan prosedur, menguji kemampuan dan kehandalan sumber daya manusia dan peralatan serta melatih kemampuan fungsi komando, komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait,” ujar Darmadi. Darmadi mengharapkan latihan ini bisa meningkatkan performa personil bandara dan instansi terkait serta fungsi komando, koordinasi dan komunikasi dalam menghadapi keadaan darurat, untuk dapat memberikan pertolongan yang cepat dan meminimalisir jatuh korban dan dampak lain yang ditimbulkan baik materiil maupun non-materiil. “Tidak lupa kami haturkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan penuh dari seluruh anggota komite keselamatan maupun keamanan pada kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat tahun ini, sehingga berjalan dengan aman, selamat, lancar dan terkendali,” tutup Darmadi.(AB)