Tag: dishub aceh

  Dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Aceh, Assisten II Setda Aceh, dr. Taqwallah beserta  Tim Setda Aceh, hari Rabu, (17/01) meninjau Terminal Bus Type B Sigli. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan transportasi masyarakat agar tetap maksimal dan memastikan aspek kebersihan harus tetap terjaga untuk kenyamanan pengguna, (berita terkait Kunjungan Assisten II Setda Aceh) Dari hasil akhir peninjauan untuk pelayanan kebersihan toilet Terminal Bus Type B Sigli, khususnya fasilitas umum seperti kamar mandi yang sudah tersedia, tetapi dalam kondisi yang rusak parah dan tidak layak untuk digunakan. Dengan kondisi kamar mandi/toilet yang memprihatinkan ini, telah diusulkan anggaran perbaikan khusus kamar mandi/toilet pada tahun 2018 melalui Dishub Aceh, dan perlu revitalisasi atau rehabilitasi gedung utama pada terminal. Dengan demikian maka usulan anggaran perbaikan ini diharapkan dapat mengatasi kerusakan yang ada. Selanjutnya pada keesokan harinya (18/01) beliau juga meninjau Terminal Bus Type A Batoh Banda Aceh. Sebelumnya terminal terpadu type A ini merupakan pengganti terminal Setui lama kota Banda Aceh yang dibangun pada tahun 2006, dan selesai pada tahun 2008 dengan sumber dana BRR Aceh-Nias melalui Satker BRR Transportasi Darat. Terminal ini dibangun diatas lahan 4,5 Ha (tidak termasuk Pool Kutaraja dan gedung uji). Terminal Bus Type A ini mulai beroperasi pada tahun 2009 sampai dengan sekarang. Dari hasil akhir peninjauan untuk pelayanan kebersihan toilet Terminal Bus Type A Batoh khususnya untuk fasilitas umum, dari beberapa kamar mandi yang ada sudah cukup memadai, tetapi masih perlu ditingkatkan kembali agar lebih baik lagi. Selama beroperasional di tahun 2009 sampai dengan sekarang, terminal Batoh ini belum adanya perbaikan, sehingga diperlukan revitalisasi gedung terminal secara menyeluruh. Perlu adanya perhatian yang maksimal dan dilaksanakan dengan fungsi serta dapat segera dituntaskannya masalah aset. Dengan demikian komitmen Perhubungan Hebat melalui pekan bersih-bersih akan tercapai dengan baik. (DW)

Kecelakaan yang terjadi pada Bus penumpang akhir-akhir ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para penumpang Bus. Dikarenakan banyak sekali terjadi kecelakan Bus yang diakibatkan karena human error atau bahkan bisa jadi Bus yang tak layak jalan tapi dipaksa untuk jalan, yang tak memenuhi standar. Maka Dinas Perhubungan Aceh mengambil langkah antisipasi melalui Rapat forum LLAJ Provinsi Aceh tentang fenomena kecelakaan Bus untuk mencegah bertambahnya kejadian kecelakaan Bus. Bersama KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 105/1999. Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara, kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Akhir-akhir ini, Bus Simpati Star cukup mendapatkan sorotan dengan sering terlibat kecelakaan lalu lintas, maka Dishub Aceh mengundang Direksi PT. Bintang Sempati Star  bersama Komisi IV DPR Aceh, Dirlantas Polda Aceh, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Banda Aceh, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah Aceh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Koordinator Terminal Type A Batoh B. Aceh, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota B. Aceh, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan dan Ketua DPD Organda Aceh pada Aula Dishub Aceh, Rabu (17/10) untuk mengevaluasi pengoperasian bus yang ada di wilayah Aceh. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar rekomendasi ke Kementerian Perhubungan untuk memperketat perizinan AKAP.  Dari hasil rapat evaluasi, disepakati bahwa : Sarana jalan dibawah standar untuk jalan Arteri Primer Kelas II diharuskan mempunyai 2 lajur 2 arah terpisah Median yang sesuai dengan ketentuan geometrik dan harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu lalu lintas, marka jalan, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, dan lain-lain. Tapi bila jalan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga resiko kecelakaan tabrakan setiap saat bisa saja terjadi, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Agar Balai Kemenhub, Dishub Provinsi bersama dengan Dishub Kabupaten/Kota menerapkan EARLY WARNING SYSTEM pada Fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor, sehingga Pemerintah mengetahui jika ada kendaraan yang sudah terlambat dan tidak uji kir. Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB). Fakta pada kecelakaan yang terjadi, mobil pick up sudah 2 tahun tidak dilakukan pengujian (KIR) dan Bus Sempati Star sudah 1 bulan terlambat melakukan pengujian (KIR). Penerapan SMK (sistem Manajemen Keselamatan) untuk seluruh perusahaan angkutan umum, contoh SMK angkutan di Pertamina. Balai Kenenhub, Dishub Provinsi dan Dishub Kabupaten/Kota harus rutin melaksanakan Inspeksi/Audit terhadap kelayakan kendaraan dan Supir di Pool Perusahaan tidak cukup hanya Ramp Check secara sampling. Penerapan Sertifikasi untuk Supir Angkutan Umum bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi LLAJ dibawah Kemenhub. Sertifikasi supir bertujuan untuk memastikan kehandalan dan standarisasi supir. Perlu adanya perlakuan khusus terhadap supir, terutama untuk supir angkutan umum yang setiap hari bertaruh nyawa penumpang saat berlalu lintas. Supir angkutan umum harus berstandar nasional. Gunanya, biar keseragaman kemampuan sopir angkutan umum dan tidak ada lagi kelakuan seperti ngetem asal, menaikan dan menurunkan penumpang sembarangan, supir tembak tidak bertanggung jawab, di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan saat mengemudi, rem blong karena pengemudi tidak sadar kerusakan pada kendaraaannya. Penggunaan mobil Bak terbuka untuk Angkutan Umum harus sesuai dengan undang-undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ, kendaraan Bak terbuka dilarang menaikkan penumpang, tapi pada lain kasus daerah terpencil dapat dispensasi jika ada peraturan kebijakan dari Kepala Daerah dengan persyaratan terntentu misal harus ada rumah-rumah, dan lain-lain. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan efek deterrent (pencegahan), dan sekaligus dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan. (DW)

Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di sengaja melibatkan kendaraan atau tanpa pemakai jalan yang dapat mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Fakta :  Setiap tahun 1, 3 juta orang meninggal dunia di  akibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan dan lebih 3000 orang meninggal dunia setiap harinya akibatkecelakaan lalu lintas. Korban laka lantas sebagai penyebab kematian ke 3 di dunia setelah jantung dan HIV/ AIDS. data dan fakta di atas: membuat dunia internasioan/ PBB tanggal 10 maret 2010 akhirnya membentuk aksi dengan tema : “decade of action for road safety 2011 – 2020” atau dekade aksi keselamatan jalan 2011- 2020. Selaku anggota PBB Indonesia segera menindaklanjuti dengan mencanangkan/ kampanye keselamatan  jalan indonesia 2011- 2020 dengan tujuan : menekan angka kecelakaan sebesar 50%. Agar tujuan bisa tercapai dalam menggelorakan pelopor keselamatan berlalu lintas, peran serta masyarakat sangat di butuhkan sekali.   Akibat Laka Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ada 4 faktor : Faktor pengemudi / faktor manusia Faktor kendaraan Faktor  jalan (admin)

Dalam rangka kunjungan kerja Gubernur Aceh, Assisten II Setda Aceh, dr. Taqwallah beserta  Tim setda Aceh meninjau sejumlah Kegiatan Strategis Nasional termasuk Terminal Type A Lhokseumawe dan Stasiun Kereta Api Bungkaih yang terletak di Kecamatan Dewantara, Selasa 16/01/2018. Kunjungan dimulai dengan melakukan peninjauan lokasi Terminal Type A Lhokseumawe untuk memastikan pelayanan transportasi masyarakat tetap maximal dan memastikan aspek kebersihan harus tetap terjaga untuk kenyamanan pengguna. Terminal Type A Lhokseumawe telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui P3D yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah Aceh. Kepala Satuan Pelayanan Terminal Lhokseumawe Ibu Siti Nurhasyimah, S.Sos mengatakan “Terminal ini akan direlokasi, namun sampai saat ini masih  menunggu proses pembebasan lahan seluas 2,5 Ha untuk lokasi pembangunan terminal baru”. Dari hasil akhir peninjauan untuk pelayanan kebersihan toilet Terminal Bus Type A Lhokseumawe khususnya fasilitas publik, dari kamar mandi yang tersedia sudah cukup baik, namun masih harus ditingkatkan lagi dalam pelayanan kebersihan dengan memaksimalkan fasilitas yang telah tersedia. Selanjutnya, dr. Taqwallah beserta Muspida dan Muspika Aceh Utara, serta turut hadir mendampingi dari Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagut wil. I (Aceh), Akhmad Afif Setiawan mengunjungi Stasiun Kereta Api Bungkaih yang terletak di Kecamatan Dewantara. Stasiun Kereta Api ini telah selesai dikerjakan dengan panjang rel hingga saat ini adalah 11 Km dari Kr. Geukueh sampai dengan Kr. Mane, dengan total anggaran sebesar 368 M bersumber dana APBN. Sedangkan untuk tahun 2018 ini mendapat dana dari Pemerintah Pusat sebesar 110 M untuk menyelesaikan operasional jalur dari Kr. Mane sampai dengan Kuta Blang. Menurut Akhmad Afif Setiawan selaku PPK Wilayah Aceh dalam pemaparannya mengatakan “Yang menjadi kendala dalam kelanjutan pembangunan Kereta Api ini adalah proses pembebasan lahan”. Beliau berharap agar di tahun 2018 ini bisa diatasi permasalahan dalam pembebasan lahan, agar bisa menyelesaikan operasional jalur dari Kr. Mane sampai dengan Kuta Blang. Disela kunjungannya dr. Taqwallah juga mengharapkan pelayanan terus ditingkatkan, karena saat ini Kementerian Perhubungan berupaya melakukan pengembangan transportasi terkhusus Kereta Api, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk investasi transportasi  Kereta Api. Kereta Api diharapkan sebagai angkutan massal yang dapat memberikan pelayanan antar kota di masa yang akan datang  karena Kereta Api adalah moda angkutan darat yang murah meriah dan massal. Kegiatan peningkatan pelayanan fasilitas perhubungan melalui Pekan Bersih Perhubungan Hebat yang dicanangkan sejak tanggal 10 Januari s/d 17 Januari 2018 (baca berita terkait Kadishub Aceh bersih-bersih), ditempat terpisah Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Drs. Zulkarnain, M.Si mengatakan “dengan berakhirnya  kegiatan ini, bukan berarti aksi bersih-bersih berhenti , tapi harus terus berlanjut sampai di masa yang akan datang, karena kebersihan fasilitas publik bukan hanya utk diperlihatkan kepada para pejabat, tapi yang paling utama adalah kepada seluruh lapisan masyarakat yg menggunakan jasa perhubungan”. (DW)

Berbicara mengenai toilet umum sepertinya tidak asing lagi. Ada yang mengganggap toilet umum hanyalah yang ada di terminal dan fasilitas umum yang biasanya dipatok dengan diharuskan membayar. Tetapi fasilitas umum tersebut juga harus dapat membuat para pengguna menjadi senyaman mungkin, terutama dalam hal kebersihan serta adanya tempat ibadah. Pengelolaan toilet sebagai fasilitas umum seharusnya dilakukan dengan profesional sesuai dengan standar yang berlaku. Dokumen standar Toilet Umum Indonesia (2004) telah menjabarkan tugas dan tanggung jawab pengelolaan toilet umum. Diantaranya menjaga kebersihan dan kelengkapan toilet seperti sabun, air, wastafel, kebersihan dan tidak berbau. Ditengah kondisi toilet umum yang relatif buruk, Pemerintah Aceh berupaya memenuhi kebutuhan toilet umum. Rabu, 10 Januari 2018 yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si mengadakan “Pekan Bersih Perhubungan Hebat” dengan meninjau langsung ke terminal termasuk Terminal Type A Batoh dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Dalam tinjauan tersebut, Kepala Dinas langsung mengecek kondisi toilet, mushalla dan tempat wudhu. Dalam kegiatan tersebut, Kadishub beserta Tim juga langsung turun tangan bersama jajaran petugas UPT untuk membersihkan fasilitas publik tersebut. Kegiatan Pekan Bersih ini bukan hanya dilaksanakan di Banda Aceh, tapi juga serentak dilakukan oleh UPT/UPTD Terminal, Pelabuhan dan Bandara di Kabupaten/kota lainnya. Kegiatan ini diselenggarakan hingga 7 (tujuh) hari mendatang. Tim Dishub Aceh, selain bersih-bersih, juga melakukan penilaian kebersihan serta menyerahkan Kartu Kendali Kebersihan sebagai alat Kontrol Kebersihan. Hasil penilaian kebersihan tanggal 10 Januari 2018, adalah sebagai berikut : Untuk terminal type A Batoh (UPT Kementerian Perhubungan), dari 4 area kamar mandi yang tersedia, 2 area mendapat predikat HIJAU (sudah action bersih-bersih), 1 area predikat KUNING (Sedang proses bersih) dan 1 area predikat MERAH (Belum dibersihkan/Kotor); Untuk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, dari 6 Kamar mandi,2 mendapat predikat HIJAU (Sudah action bersih-bersih) dan 4 sisanya predikat MERAH (Belum dibersihkan). Kriteria penilaian toilet bersih diantaranya ada pemisahan kloset/WC untuk pria dan wanita, wastafel/tempat cuci tangan, sabun, cermin, tisu, pengharum ruangan, tempat air dan gayung, tempat sampah, gantungan barang, penerangan, air mengalir sempurna, ventilasi baik secara keseluruhan, saluran pembuangan serta adanya petugas kebersihan dan lain-lain. “Kotornya Toilet di terminal, bukan karena tidak ada air, tapi karena hari ini kita belum berbuat apa-apa” ungkap Drs. Zulkarnain,M.Si kepada disela-sela kegiatan bersih-bersih di terminal type A Batoh Banda Aceh. Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga keseluruh Provinsi Aceh dan seharusnya memang sudah menjadi tanggung jawab seluruh Insan Perhubungan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Dimulai dari fasilitas umum seperti toilet ini, menjadi cerminan pelayanan kepada masyarakat, dimana seharusnya ada petugas pada setiap toilet yang akan menjaga kebersihan dan kenyamanan toilet secara teratur. Hal ini memang akan jauh lebih efektif untuk mewujudkan kenyamanan toilet sebagai sarana publik. Kesadaran warga sebagai pengguna untuk sama-sama dalam memelihara  kebersihan juga sangat dinanti. (DW)

Pekan Bersih Perhubungan Hebat diadakan Pada tanggal 10 s.d 17 Januari 2018, yang bertepatan dengan hari Lingkungan Hidup Nasional (10 Januari). Acara tersebut akan diikuti oleh seluruh UPT ( Bandara, Pelabuhan dan Terminal) untuk membersihkan fasilitas publik seperti kamar mandi, mushalla, toilet. Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga masa yang akan datang dan seharusnya memang sudah menjadi tanggung jawab seluruh Insan Perhubungan untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat  

Dinas Perhubungan Aceh menggelar aksi Sosialisasi keselamatan dan RHK (Ruang Henti Khusus roda 2) (01/11/2017). Kegiatan ini juga untuk menjawab rasa penasaran pengguna jalan terhadap karpet/zona merah yang telah dicat di beberapa persimpangan di kota Banda Aceh. Program Ruang Henti Khusus ini diperuntukan kendaraan roda dua saat berhenti di lampu pengatur lalu lintas (trafic light). Kendaraan roda dua harus berada di dalam zona merah, sementara untuk kendaraan roda empat/lebih harus berhenti tepat dibelakang zona merah. Jika ada kendaraan roda dua yang berhenti di luar jalur khusus (zona merah), maka petugas akan langsung mengarahkan pengendara untuk masuk ke zona tersebut. Sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu kegiatan event dalam rangka Pekan Keselamatan Jalan & Aceh Motor Day yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 November 2017 di Stadion Lhong Raya. Aksi ini dilakukan dengan cara membagikan souvenir yang berupa pin, gantungan kunci, bunga, dan helm. Kegiatan ini juga menjadi simbol lahirnya gerakan peduli keselamatan jalan dengan target tahun 2020 dapat menurunkan korban laka lantas sebesar 50%. Mengusung tema #SayangiNyawa #KurangiKecepatan #PekanKeselamatanAceh, dimaksudkan agar seluruh pengguna jalan berkomitmen untuk menurunkan kecepatan guna menghindari tingginya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Kegiatan sosialisasi dilakukan di 2 titik simpang, yaitu Sp. Lima dan Sp. Jambotape, selama kegiatan berlangsung dilibatkan beberapa instansi-instansi terkait yaitu PT. Jasa Raharja, KNPI, serta Pelajar Pelopor 2017 Dinas Perhubungan Aceh Kegiatan ini sangat penting mengingat keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita semua, sehingga peran serta seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program pemerintah Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 – 2020. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan bukan hanya peran petugas, namun peran masyarakat untuk saling mengingatkan/mengarahkan pengendara lain yang belum mengetahui fungsi Ruang Henti Kendaraan (RHK) sangat penting untuk keselamatan dalam berlalu lintas. (DW)