Tag: dishub aceh

Setelah meninjau terminal Batoh (11/06) malam, Wakil Gubernur Aceh Ir. H. Nova Iriansyah, MT melanjutkan kunjungannya ke Pelabuhan Ulee Lheue pada Selasa pagi (12/06), rombongan yang didampingi Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT, unsur PT. Jasa Raharja dan KSOP Malahayati memulai lawatannya dari meninjau posko pengobatan gratis yang disiapkan PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan Polri di lobi pelabuhan. Selanjutnya rombongan meninjau kapal cepat Express Cantika 89 dan berdiskusi langsung dengan para penumpang yang akan menyeberang ke Sabang mengenai kenyamanan dan keamanan serta pelayanan kapal. Setelah meninjau kapal cepat, rombongan bergerak menuju kapal penyeberangan KMP Tanjung Burang, berdiskusi dengan masyarakat di atas kapal. Pada kesempatan ini juga, Kadishub Aceh memberikan penjelasan kepada Wagub Aceh tentang kesiapan angkutan penyeberangan. “Ada 7 lintasan penyeberangan di Aceh yang siap untuk mendukung kelancaran angkutan lebaran tahun 2018” kata Junaidi. Wagub merespon baik dan menyatakan bahwa koordinasi antar stakeholder angkutan penyeberangan sudah berjalan dengan baik, namun perlu dingat bahwa penumpang yang hendak ke Sabang, bukan hanya para pemudik, namun juga didominasi oleh wisatawan dalam maupun luar daerah, maka perlu diantisipasi lonjakan pasca lebaran. (QQ)

Pada H-6 arus mudik lebaran 2018, Kepala Dinas Perhubungan Junaidi, ST, MT meninjau langsung pelaksanaan Posko Angkutan Lebaran 2018, Sabtu (09/06) di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh. Peninjauan ini dilakukan untuk mengecek kesiagaan personil dan perlengkapan pendukungnya guna memastikan optimalnya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1439 H Tahun 2018. Dalam kesempatan tersebut Kadishub Aceh berkesempatan menempelkan stiker pada kaca depan angkutan umum yang telah dinyatakan lulus dan laik jalan. “Bagi angkutan umum yang telah lulus pemeriksaan administrasi dan teknis laik jalan, akan ditempel stiker resmi Angkutan Lebaran Aceh Tahun 2018” ujar Junaidi, ST, MT disela-sela kegiatan pemeriksaan oleh Tim Penguji Kendaraan Bermotor. Setelah kunjungan di posko terpadu angkutan lebaran Terminal Batoh, rombongan yang terdiri  dari unsur Dishub Aceh,  BPTD Aceh, Polda Aceh, PT. Jasa Raharja Banda Aceh dan  BNN Aceh melanjutkan kunjungannya ke Terminal Saree Aceh Besar untuk melakukan serangkaian rampcheck dan tes urine terhadap supir angkutan umum di terminal tersebut. Setibanya di Saree rombongan langsung bergabung dengan Polres Aceh Besar, Dishub Aceh Besar dan Damkar Aceh Besar serta melakukan apel bersama yang dipimpin oleh Kapolres Aceh Besar AKBP Heru Suprihasto, SH. Dalam apel terpadu tersebut Kapolres menyampaikan bahwa pemeriksaaan yang dilakukan bersifat preventif untuk mencegah human error yang disebabkan oleh Pengemudi AKAP dan AKDP. “Bagi supir yang terbukti positif menggunakan obat terlarang, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku, dan perusahaan angkutan harus menunjuk supir pengganti” kata AKPB Heru S. Pemeriksaan urine dilakukan terhadap pengemudi bus AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) baik pengemudi utama maupun cadangan. Jika terdapat supir yang ditemukan positif mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif, maka akan dilakukan assessment. Terminal Saree dipilih sebagai tempat untuk kegiatan ini, karena selain memiliki areal yang relatif luas dan cocok untuk menjadi tempat peristirahatan sementara bagi para pemudik yang kelelahan. (DW)

Dinas Perhubungan Aceh, senin (04/05) menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2018. Rapat ini dihadiri oleh Dishub Kabupaten/Kota, BPTD-I, BPJN-I, PT. ASDP, PT. Angkasa Pura-II, SAR, Kodim, PT. Jasa Raharja, PMI, Ditlantas Polda. Rapat ini dilaksanakan guna mengantisipasi dampak dari meningkatnya Transportasi akibat Mudik dan Balik Lebaran. Tujuan dari Rapat Angkutan Lebaran ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan transportasi  publik dalam rangka  mewujudkan keselamatan,  ketertiban dan kelancaran lalu lintas  mudik dan balik lebaran tahun 2018 M (1439 H ) secara nasional dan khususnya di Provinsi Aceh serta memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan keselamatan/kenyamanan dan informasi kondisi lalu lintas Angkutan darat, laut dan udara serta hal lainnya kepada masyarakat pengguna angkutan pada masa lebaran 2018 (1439 H). Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT meminta kepada seluruh jajaran terkait seperti Kepolisian untuk menjadi koordinator pengaturan di lapangan pada masa angkutan Lebaran tahun ini. Tak terkecuali juga dari Badan Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I provinsi Aceh guna memberikan informasi tentang jaringan jalan alternatif untuk menghindari kemacetan atau jalan rusak/longsor. Dalam pemaparan teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang LLAJ selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan, Nizarli, S.SiT, MT menyampaikan ada beberapa titik posko angkutan lebaran yang tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Aceh yaitu : Terminal Type A Batoh, Terminal Lueng Bata, Pelabuhan Ulee Lheue, Terminal Type B dan Seluruh Kantor Dishub Kabupaten / Kota (Koordinasi). Dari rapat evaluasi diketahui bahwa terdapat 7 titik longsor utama yaitu : Simpang KKA 2 lokasi, Bireun takengan 1 lokasi, Gayo Lues dan Nagan Raya 1 lokasi dan 2 lokasi lagi di Gempang- Tutut. Dan untuk itu pihak BPJN 1 akan memprioritaskan penempatan alat berat pada lokasi tersebut. Bahwa dipastikan juga untuk seluruh armada ASDP (Kapal Ferry) akan siap melayani dengan maksimal pada H-10 s.d H+7, baik di lintasan Singkil – Sinabang, Melaboh – Labuhan Haji – Singkil maupun Ulee Lheue – Balohan Sabang. Untuk mengantisipasi  kemungkinan kecelakaan, Kementerian Perhubungan telah melakukan rampchek untuk armada ASDP minggu lalu. Dishub dan Balai Pengelola Transportasi Darat juga telah melakukan rampchek sejak H-20 dan akan di lakukan secara terus menerus pada H-7 s.d H-1. Dengan harapan kendaraan yang melayani benar-benar layak secara teknis dan administrasi. Dalam pemeriksaan ini juga akan dilaksanakan uji test narkoba secara acak dalam periode tersebut pada pengemudi. Prediksi arus mudik puncak terjadi Pada H-3 yaitu Tanggal 12 Juni dan arus balik  terjadi Pada H+4 yaitu Tanggal 20 Juni 2018. Telah disiapkan armada transportasi untuk AKAP ada 19 perusahaan terdiri dari 602 armada dan 17.781 Seat. Armada tranportasi untuk AKDP ada 84 perusahaan, terdiri dari 3.231 armada dan 56.040 Seat. Untuk armada cadangan AKAP disediakan 30 armada dan 900 Seat, DAMRI menyediakan 10 armada dan 250 Seat serta Dishub Aceh menyediakan 3 armada dan 100 Seat. Dengan adanya posko pada tiap-tiap terminal dan pelabuhan penyeberangan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan angkutan yang tertib, teratur, aman dan nyaman. (DW)

Setelah tidak beroperasi beberapa waktu, KMP Teluk Sinabang yang kini telah selesai melaksanakan docking tahun 2018 siap beroperasi kembali. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Singkil bahwa pelaksanaan docking kapal tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. KMP Teluk Sinabang direncanakan bertolak dari lokasi docking di Belawan (2/6) dengan tujuan Sinabang pukul 09.30 WIB dan perkiraan tiba di Sinabang pada tanggal 03 Juni 2018 pukul 14.00 WIB dan selanjutnya kapal akan memasuki lintasan dan melayani penumpang kembali pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi ST,MT mengatakan dengan kembali beroperasionalnya KMP Teluk Sinabang ini, diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan penumpang dan menperlancar distribusi bahan pokok terutama saat arus mudik lebaran nantinya (DW)

Kapal Motor (KM) Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh menggantikan kapal lama KM. Sumber Cahaya XI. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Bapak Junaidi, ST. MT meresmikan pelepasan perdana kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 110 dengan ukuran 1200 GT di Dermaga Pelabuhan Calang, Aceh Jaya, Senin, (28/05). Kapal baru dengan jenis coaster ini tiba pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 dari galangan pembangunan kapal di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Hadir dalam acara peresmian kapal tersebut, Wakil Bupati Aceh Jaya, unsur Forkopimda, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Calang serta kepala unit penyelenggara pelabuhan Pelabuhan-pelabuhan singgah se-Aceh. Gubernur Aceh dalam sambutan yang disampaikan oleh Kadishub Aceh menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian Perhubungan yang telah mendukung program angkutan laut perintis di Aceh sehingga penguatan ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan yang belum berkembang di Aceh berjalan lebih optimal. Selanjutnya, seiring dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan angkutan laut menjadi dorongan bagi Pemerintah Aceh untuk mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar jalur transportasi laut trayek R-2 bisa menggunakan kapal yang lebih memadai. Usulan tersebut segera direspon oleh Kementerian Perhubungan dengan mendatangkan kapal KM Sabuk Nusantara 110 yang pangkalan operasaionalnya berada di Pelabuhan Calang. KM. Sabuk Nusantara 110 memiliki kapasitas angkut penumpang 400 orang dan barang sebanyak 50 ton serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti kamar penumpang, cafe, musholla, tempat wudhu, toilet dan crane untuk mengangkut barang/kargo. Kehadiran kapal baru ini untuk menggantikan kapal kargo/barang KM. Sumber Cahaya XI yang saat ini kondisinya sudah kurang layak untuk dioperasikan pada lintasan tersebut. Keberadaan kapal perintis yang operasionalnya disubsidi melalui anggaran APBN ini merupakan salah satu upaya untuk membuka aksesibilitas transportasi laut dari daratan ke wilayah kepulauan, dan dari wilayah yang lebih maju ke wilayah yang belum berkembang guna merangsang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Program angkutan laut perintis di Aceh Tahun 2018 memiliki dua trayek yaitu trayek R-1 yang berpangkalan di Meulaboh dan R-2 yang berpangkalan di Calang. Trayek R-2 ini melayani rute Pelabuhan Calang – Sabang – Malahayati – Sabang – Lhokseumawe – Sabang – Calang – Sinabang – Tapak Tuan – Sinabang – Calang. Kehadiran program angkutan laut perintis di Aceh diharapkan dapat mewujudkan transportasi yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. (DW)

Pasca pelantikan pejabat Esselon II di Lingkungan Pemerintah Aceh pada hari Jum’at (04/05), Dinas Perhubungan Aceh melaksanakan kegiatan serah terima Jabatan dari Kepala Dinas yang lama ke Kepala Dinas yang baru yang digelar pada saat Apel Senin (07/05) di halaman kantor Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara, dari pejabat lama Drs. Zulkarnain, M.Si ke pejabat yang baru Junaidi, ST, MT serta pemberian cinderamata.   Drs. Zulkarnain, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta permohonan maaf kepada seluruh karyawan/karyawati Dishub Aceh selama bekerja lebih kurang 1 tahun sewaktu beliau menjabat selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT mengatakan dalam sambutannya “perlu dukungan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan Dinas Perhubungan Aceh yang lebih baik lagi”.  (DW)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang selalu mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan ekspor dan investasi, untuk itu pengelola di Indonesia harus terus berelaborasi dengan stakeholder untuk meningkatkan kinerja pelabuhan yang ada. Demikian disampaikan Menhub saat menghadiri acara Forum Logistic dengan tema Dwelling Time : “Meningkatkan atau Menurunkan Biaya Logistik?”. “Presiden selalu mengatakan pertumbuhan perekenomian dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan investasi, bicara tentang suatu produktivitas atau murahnya suatu pelabuhan maka itulah menjadi suatu hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekspor. Dari apa yang kita diskusikan tadi memang ada yang harus kita elaborasi lagi yakni masih banyak barang yang overstay lebih dari tiga hari dan juga cari apa lagi yang membuat biaya lebih mahal,” ujar Mentri Perhubungan Budi. Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan mengenai barang yang overstay, Kementerian Perhubungan akan mencari solusi dengan hal tersebut agar dapat terus meningkatkan kinerja pelabuhan. Terkait dengan pembiayaan yang masih mahal Menhub telah menginstruksikan kepada PT. Pelindo untuk memberikan harga khusus kepada kapal-kapal besar yang diberlakukan secara progresif dan akan melakukan invetarisasi jika ditemukan pembiayaan yang masih mahal. “Kita akan cari lagi sebenarnya apalagi yang membuat biaya itu tetap mahal, berkaitan dengan keharusan pelabuhan untuk memberikan harga khusus saya sudah memberikan instruksi kepada PT. Pelindo untuk memberikan harga khusus. Harga khusus tersebut sudah diberikan kepada kapal-kapal ukuran besar yang tarifnya diberlakukan secara progresif selanjutnya Kementerian Perhubungan akan lakukan inventarisasi lagi jika ternyata masih mahal,” ujar Mentri Perhubungan Budi. Menhub Budi Karya menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan sudah berjalan dengan baik namun memang masih terdapat permasalahan yang ada dan harus segera dicari jalan keluarnya. “Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sudah berjalan dengan baik, oleh karenanya kedepan ini kita akan realisasi tentang permasalahan yang ada. Katakanlah ada yang bilang kurang transparan, barang yang overstay dan mengenai harga yang mahal kita akan lihat. Jadi kalau minimal tiga hal tersebuti bisa kita selesaikan pasti hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dari stakeholder terkait akan berkurang,” pungkas Mentri Perhubungan Budi.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/elaborasi-pelabuhan-untuk-tingkatkan-ekspor-dan-investasi

PM.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek tetap berlaku dan menjadi payung hukum bagi semua pihak. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Press Conference terkait Angkutan Sewa Khusus dan Ojek Online di Ruang Press Conference Kementerian Perhubungan. “PM.108 itu tetap berlaku menjadi satu-satunya payung hukum untuk memberikan legitimasi bagi pengemudi Angkutan Sewa Khusus (ASK) dalam melaksanakan operasional. Berarti tidak ada pencabutan, pembekuan, pembatalan atau penundaan,” tegas Menteri Perhubungan. Lebih lanjut akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder guna membahas usulan maupun masukan untuk PM.108 Tahun 2017. Menurut Menteri Perhubungan terdapat dua masukan yang akan dibahas, pertama adalah perubahan aplikator menjadi perusahaan transportasi, kedua memberikan kesempatan pengemudi berhubungan langsung dengan perusahaan transportasi tersebut. “Dalam implementasinya kita akan mengakomodir beberapa hal yang menjadi masukan. Selama ini aplikator menerima langsung pengemudi yang seharusnya melalui badan hukum sehingga aplikator sebagai perusahaan transportasi nantinya bisa berhubungan langsung dengan pengemudi atau sebaliknya. Oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan buat satu Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholder serta pengamat transportasi untuk membahas berbagai kemungkinan dan masukan,” terang Menteri Perhubungan Sedangkan untuk badan hukum atau koperasi yang sudah menaungi sejumlah pengemudi online akan tetap diberikan ruang agar tetap berlangsung. Pemerintah Sebagai Mediator Dalam kesempatan tersebut, menhub juga menegaskan bahwa Pemerintah sebagai mediator antara aplikator dengan pengemudi online. “Sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenhub dan Kemenkominfo hanya memediasi agar saudara-saudara kita dari pengemudi angkutan sewa khusus dapat melakukan diskusi dengan aplikator tentang penetapan hal-hal yang diinginkan,” jelas Menteri Perhubungan. “Kita utamakan adalah bagaimana para ojek online itu mendapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itupun pemerintah tidak akan masuk ke perundingan, kita hanya memfasilitasi saja. Hal yang akan kita atur terkait aturan umum yaitu pemakaian helm dsb,” tambah Menteri Perhubungan. Selanjutnya hal lain yang masih dipertahankan yaitu terkait keselamatan. “Berkaitan untuk usulan-usulan untuk meniadakan syarat-syarat keselamatan itu kita tolak karena kita tetap konsisten ingin menjadikan keselamatan dan diwakili dengan pelaksanaan uji berkala (KIR), SIM A Umum, stiker dan beberapa hal itu tetap dilaksanakan dengan baik,” lanjut Menteri Perhubungan. Terkait tarif, Bapak Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut dalam penentuan tarif untuk ojek online. “Berkaitan dengan tarif tentunya kita sudah menetapkan dengan tarif batas bawah, jadi dengan tetap berlakunya PM.108 maka tarif itu berlaku untuk taksi. Sedangkan tarif untuk ojek, kita tidak ikut dalam menetapkan tarif itu. Kita berikan kesempatan tarif antara pengemudi ojek tersebut dengan aplikator. Kita sudah memberikan mediasi, hari ini kita tunggu bagaimana ojek memberikan suatu keputusan,” tukas Menteri Perhubungan.(S9) http://www.dephub.go.id/post/read/pm.-108-tahun-2017-tetap-berlaku-dan-menjadi-payung-hukum-bagi-semua-pihak

Sejak pengoperasian Fly Over Simpang Surabaya, banyak pengemudi kendaraan bermotor mengeluhkan terhadap arus lalu lintas yang menyulitkan pengendara untuk melakukan manuver ke arah tujuan perjalanannya dan kemacetan pada beberapa titik, untuk itu pada Senin pagi (12/03) melaksanakan rapat Forum LLAJ terkait  MRLL simpang Surabaya dan Under Pass Beurawe di ruang Kantor Dinas Perhubungan Aceh. Rapat yang di laksanakan dalam rangka penanganan dampak pengoperasian Fly Over Simpang Surabaya dan Under Pass Beurawe dihadiri oleh perwakilan anggota Forum LLAJ antara lain, Dinas Perhubungan Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh, Balai Pelaksanan Jalan Nasional (BPJN) I Aceh dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Pembahasan yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Drs. Zulkarnain, M.Si melalui Bidang LLAJ mengenai kondisi eksisting dan persoalan Simpang surabaya. Berdasarkan keluhan masyarkat, semenjak fly over telah beroperasi terdapat kemacetan pada jam sibuk pagi, siang dan sore menunjukan pola lalu lintas yang berubah semenjak ditutupnya arus lalu lintas dari arah Leung Bata menuju Peuniti dan sebaliknya sehingga terjadi penumpukan  volume kendaraan pada u-turn atau biasa disebut bukaan median jalan di depan Kantor PA Batoh. M. Zubir dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyarankan ”perlu adanya pembukaan U-Turn didepan Toko Informa untuk memfasilitasi kendaraan dari arah Beurawe menuju Peuniti”. Selain itu baik dari pihak Ditlantas Polda Aceh dan BPJN Aceh setuju untuk Pembangunan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) atau biasa disebut Traffic Light untuk mengatur arus kendaraan di persimpangan agar tidak terjadi crossing yang menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan kesimpulan rapat Forum LLAJ, terdapat penanganan rekayasa lalu lintas untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk penanganan Jangka Pendek : Dinas Perhubungan Aceh beserta Forum LLAJ akan melaksanakan survei lebih lanjut asal tujuan di persimpangan untuk data perkiraan panjang antrian di persimpangan. Memberikan fasilitas parkir On Street di depan pertokoan Simpang Surabaya, berupa Traffic Cone dan pemasangan rambu. Penanganan Jangka Panjang : Pembuatan APILL dilaksanakan dengan melakukan survey lebih lanjut maupun menggunakan Teknologi ITS untuk penentuan jumlah fase dan lama lampu yang akan di anggarkan melalui APBN-P 2018 oleh BPTD Aceh. Pembukaan U-Turn di depan toko Dendeng Aceh arah Peuniti memerlukan format khusus sehubungan dengan peraturan masa pemeliharaan pekerjaan fly over yang akan dilaksanakan oleh BPJN-I Aceh Penambahan rambu-rambu dan RPPJ di Under Pass Beurawe oleh BPJN-I Aceh. Penyempurnaan Fasilitas Parkir On Street pada Simpang Surabaya. Untuk rekayasa lalu lintas pada Simpang Surabaya yang memerlukan pembahasa lebih lanjut terkait kewenangan dan beban pelaksanaan akan dirapatkan lebih lanjut, semoga dengan adanya penanganan yang akan ditempuh dapat memudahkan akses berkendara dengan nyaman. (S9)

Tujuan pesawat utama yang melalui keberangkatan dari bandara Sultan Iskandar Muda memiliki tujuan tertinggi ke Bandara Soekarno Hatta sekitar 3.078 pesawat per tahun. Sedangkan untuk tujuan penumpang utama memiliki tujuan tertinggi ke Kuala Namu Medan rata-rata sebesar 463.142 penumpang per tahun. Warna merah merupakan data Haji dan Umrah Reguler serta transit Haji dan transit Umrah. (DW)