Tag: dishub aceh

BANDA ACEH – Mengenakan rompi bertuliskan Road Safety Ranger Z, 22 peserta pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan se-Aceh diajak lebih dekat mengenal transportasi di ibukota provinsi Aceh. Salah satunya mereka berkunjung ke DEPO (Pusat Kendali) Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Selasa, 8 Agustus 2023. Di hadapan generasi muda ini, Kepala UPTD Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja, Muhammad Hanung Kuncoro menyebutkan sejak kehadirannya di tahun 2016, bus Trans Koetaradja terus bertranformasi signifikan baik dari segi pelayanan dan kenyamanan pengguna jasa bus. “Saat ini masih ada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya ataupun berjualan di depan halte Trans Koetaradja. Padahal, sebelum memasuki halte telah kami tempatkan rambu-rambu lalu lintas. Kondisi seperti inilah yang sangat perlu kita edukasikan kepada adek-adek demi terciptanya kenyamanan bersama,” sebut Hanung. Seperti diketahui, baik di halte dan di dalam bus Trans Koetaradja telah ada petunjuk keselamatan berlalu lintas. Adanya pegangan bagi penumpang berdiri, kursi khusus bagi lansia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui diberi fasilitas prioritas serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Lanjut Hanung, dari tahun 2016 hingga sekarang, bus Trans Koetaradja masih gratis yang melayani dari pagi hingga sore hari untuk warga ibukota dan sekitarnya. Layanan terbaru seperti Trans Meudiwana, Trans Campus semakin diminati, bahkan bus ini sudah terkoneksi antar moda dari Bandara SIM bisa langsung menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Usai mendapatkan informasi dari Depo Trans Koetaradja, pelajar pelopor diajak berkunjung ke Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna melihat aktivitas pelabuhan baik dari fasilitas maupun jasa kepelabuhanan. Selama di sini, Penanggung Jawab Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Muhammad Ismail Ramdhani mengatakan baik kapal Ro-Ro maupun kapal cepat setiap akan berangkat diutamakan keselamatan selama berlayar. “Untuk adek-adek ketahui, setiap kapal yang akan berangkat dikeluarkan Surat Perintah Berlayar (SPB) terlebih dulu oleh Syahbandar Pelabuhan, barulah kemudian kapal dapat berlayar. Keselamatan dalam pelayaran adalah hal yang utama,” sebut Ismail. Dilanjutkannya, Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue sejak dikelola Dishub Aceh juga terus berbenah dari sisi darat. Perbaikan berbagai prasana dan sarana terus dilakukan demi meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan. Selama berada di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue maupun Depo Trans Kutaraja, peserta pelajar pelopor juga sangat antusias berdiskusi langsung dengan petugas Dishub Aceh. Pada, Rabu, 9 Agustus 2023, dijadwalkan masing-masing pelajar pelopor mempresentasikan prototipe keselamatan lalu lintas angkutan jalan di hadapan tim penguji.(MR)

BANDA ACEH – Sebanyak 22 Pelajar SMA/SMK se-Aceh ikuti pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas angkutan jalan, 7-10 Agustus 2023 di Banda Aceh. Acara yang mengambil tema Safety Transport for Indonesia’s Future ini dibuka langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, Selasa, 8 Agustus 2023. Ketua Panitia, Daniel Sarumaha mengatakan pemilihan pelajar pelopor tahun ini dimaksudkan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas mendudukan pelajar sejajar dengan insan pembangunan lainnya melalui pemberian motivasi dan penghargaan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan dan membangun kesadaran generasi muda untuk berperilaku tertib berlalu lintas. “Serta kita harapkan, pelajar ini dapat menyebarluaskan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ke kalangan generasi muda lainnya,” sebut Daniel. Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam amanatnya saat membuka kegiatan mengatakan data dari Korlantas Polri menyebutkan bahwa sepeda motor sebagai kendaraan penyumbang kecelakaan terbesar se-Indonesia. “Ini menjadi catatan bagi kita semua. Kita berharap lembaga pendidikan dapat menyampaikan informasi keselamatan berlalu lintas di sekolah-sekolah melalui kelas khusus atau sesi penyampaian keselamatan berlalu lintas di usia dini. Ini penting terkait masa depan bangsa ke depan,” kata Faisal. Faisal juga mengharapkan peserta pelajar pelopor ini dapat menjadi simpul positif bagi teman-teman, keluarga, dan lingkungan agar dapat menyampaikan informasi keselamatan berlalu lintas. Tentu belajar tidak hanya dalam forum ini, peserta dapat pula mendapatkan informasi dari platform media sosial. Sehingga memberi wawasan berlebih bagi peserta pelajar pelopor ke depannya. “Tahun lalu kita masuk 10 besar se-Indonesia. Untuk pembina pelajar pelopor kita meraih lima besar. Ini menjadi capaian yang cukup baik. Tahun ini, harapannya dapat semakin meningkat,”ujarnya. Kegiatan pemilihan pelajar pelopor ini adalah bentuk komitmen bersama dalam mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas. Untuk itu, Dishub Aceh mengapresiasi kehadiran Ditlantas Polda Aceh, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh, BPTD Wilayah II Aceh, dan Dishub Kab/Kota se-Aceh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Adapun materi yang diajarkan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari materi pengetahuan keselamatan LLAJ, public speaking, defensive driving, safety riding, dan eco driving, manajemen kampanye keselamatan, motivasi dan pengembangan diri, antisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, pertolongan pertama pada kecelakaan dan dinamika kelompok. Pematerinya dari Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aaceh, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Banda Aceh, dan BPSDM Aceh. Peserta yang memperoleh predikat terbaik di tingkat provinsi Aceh akan diikutsertakan pada tingkat nasional sebagai Duta Aceh pada September 2023 di Jakarta.(MR)

Layanan transportasi darat merupakan hal yang sangat penting. Perpindahan orang dan barang menjadi salah satu faktor penggerak roda ekonomi suatu daerah. Tak terkecuali di Simeulue, sebuah kepulauan di tepian samudera hindia dengan luas 1.838 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 89.327 orang (Sumber: BPS). Kota Sinabang, sebagai ibukota Kabupaten Simeulue, secara otomatis menjadi pusat kegiatan kabupaten baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan ekonomi. Bahkan kegiatan transportasi seperti penyeberangan dari Calang, Kuala Bubon, Labuhan Haji dan Singkil pun bersandar di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang. Kecamatan Alafan dan Kecamatan Simeulue Barat merupakan kawasan pedalaman di Kabupaten Simeulue. Jarak tempuh kedua kecamatan itu cukup jauh dari Kota Sinabang, yaitu sekitar 94 km (3,5 jam perjalanan) untuk ke Sibigo dan sekitar 145 km (5 jam perjalanan) untuk ke Alafan. Hal ini yang membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue mengusulkan subsidi dua rute transportasi darat tersebut kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat membuka rute perintis Sinabang – Sibigo dan kemudian disusul rute perintis Sinabang – Alafan pada tahun 2023. Kedua rute perintis ini disubsidi oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Menurut Marli, salah satu pengemudi bus DAMRI, sebelumnya PT. DAMRI telah melayani rute perintis Sinabang – Banda Aceh, namun rute itu dihentikan pada akhir tahun 2021 dan digantikan dengan rute Sinabang – Sibigo dan Sinabang– Alafan. Dua unit bus DAMRI berkapasitas 24 orang dioperasikan setiap harinya untuk melayani kedua rute perintis ini. Bus DAMRI akan berangkat dari terminal Sinabang dengan tujuan desa Sibigo Kec. Simeulue Barat dan desa Lewak Kec. Alafan. “Untuk rute Sinabang – Sibigo kita akan berhenti di dekat dermaga desa Sibigo yang melayani rakit penyeberangan dari desa Sibigo ke desa Miteum. Sedangkan untuk rute Sinabang – Alafan, pemberhentiannya itu di desa Lewak. Biasanya kita berangkat dari terminal Sinabang itu pukul 09.00 WIB. Sesampainya ditempat tujuan kami akan beristirahat sekitar satu jam untuk ishoma sambil menunggu penumpang naik. Kemudian akan kita kembali menuju terminal Sinabang di hari yang sama” tambah Marli. Dia juga menambahkan jarak yang harus ditempuh selama perjalanan menjadi salah satu pertimbangan mengapa bus damri ini hanya melayani satu trip pulang-pergi per harinya. Marli menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat untuk menggunakan bus DAMRI ini cukup tinggi. Kejelasan jadwal keberangkatan serta ketepatan waktu menjadi salah satu faktornya. Tercatat bus DAMRI ini seringkali dipadati penumpang, bahkan pada hari-hari tertentu ada penumpang yang tidak dapat berangkat karena kehabisa tiket bus. Dia juga menambahkan sebagian besar penumpang bus ini didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja dan pedagang. Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang penumpang bus DAMRI rute Sinabang – Sibigo bahwa ongkos angkutan umum seperti L-300, berkisar Rp. 70.000 per orang untuk rute Sinabang – Sibigo sekali jalan, dan berkisar antara Rp. 90.000 – Rp. 100.000 per orang untuk rute Sinabang – Alafan. Jika menggunakan bus DAMRI masyarakat hanya perlu membayar Rp. 20.000 per orang sekali jalan untuk rute Sinabang – Sibigo dan Rp. 30.000 per orang untuk rute Sinabang – Alafan. Hal ini tentu sangat meringankan masyarakat terutama dalam penghematan ongkos transportasi yang harus dikeluarkan per orangnya untuk berpergian kedua daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak yang mengharapkan agar kedua rute perintis ini tetap dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh lakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Sampah Universitas Syiah Kuala tentang Edukasi Pengelolaan Sampah di Prasarana Perhubungan di Ruang Multimoda Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 7 Agustus 2023. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangi oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal bersama Ketua Bank Sampah Universitas Syiah Kuala, Ir. Rama Herawati, MP. Dalam sambutannya, Teuku Faisal mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus Pemerintah Aceh, seperti yang tertuang dalam Intruksi Gubernur Aceh Nomor 04/INSTR/2023 tentang Pengelolaan Sampah Kegiatan Perkantoran, Pemilihan Sampah, Pengurangan Penggunaan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Styrofoam. Penandatanganan kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah pada prasana perhubungan di bawah kewenangan Dishub Aceh. Pengelolaan sampah ini juga merupakan bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang dipantau oleh Dishub Aceh. “Kami menyadari bahwa ada keterbatasan pengetahuan dalam hal pengelolaan sampah. Oleh karenanya, Dishub Aceh menggandeng Bank Sampah USK untuk memberikan edukasi dan pengetahuan yang dibutuhkan terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar, yang nantinya akan diterapkan di gedung induk dan seluruh prasarana perhubungan di bawah kewenangan Dishub Aceh.” sambung Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Kemitraan USK, Dr. dr. Iflan Nouval turut mengamini apa yang disampaikan oleh Kadishub Aceh. Iflan menambahkan, ada 4 pilar yang dipedomani Bank Sampah USK di antaranya adalah edukasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi. “Kami sangat antusias dengan kerja sama yang diinisiasi oleh Dishub Aceh. Karena pada dasarnya apa yang dibutuhkan Dishub Aceh melalui kerja sama ini sudah sejalan dengan apa yang selama ini kita kerjakan di Bank Sampah USK,” ujarnya.(AM)

Pertanyaan bahkan kontroversi isu subsidi ini tak pernah lekang dari topik hangat yang dibicarakan. Tak hanya mengurangi beban, subsidi dianggap sebagai harapan bagi kantong-kantong pengeluaran. Bagaimana tidak, subsidi sungguh mengiurkan, seperti menemukan diskon barang yang sedang kita incar. Subsidi ini juga memberikan dispensasi yang sangat membantu. Memang, subsidi dapat memiliki dampak positif maupun negatif tergantung dari cara dan tujuan pemberiannya. Adapun dampak yang mungkin terjadi akibat subsidi, yaitu mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Subsidi dapat mendorong pertumbuhan dan investasi dalam sektor tertentu, seperti industri manufaktur atau pertanian, sehingga membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat membiayai subsidi melalui beberapa cara, seperti menggunakan dana APBN, memanfaatkan keuntungan dari sektor tertentu seperti minyak dan gas, atau meminjam dari pasar keuangan. Namun, pemerintah perlu memperhatikan kesanggupan fiskal atau kemampuan keuangan negara untuk membiayai subsidi tersebut. Kesanggupan fiskal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hutang negara, dan pengeluaran pemerintah lainnya. Jika pemerintah terlalu banyak mengeluarkan subsidi tanpa pertimbangan yang matang, maka hal tersebut dapat memperburuk defisit anggaran dan bahkan membahayakan kestabilan fiskal negara. Subsidi berpengaruh pada mengurangi biaya produksi dan konsumsi. Subsidi yang diberikan kepada produsen atau konsumen dapat membantu mengurangi biaya produksi dan konsumsi sehingga memungkinkan masyarakat untuk membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau. Di samping itu juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan publik. Subsidi dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. Tak hanya itu, subsidi ini juga menimbulkan distorsi pasar. Subsidi yang diberikan secara berlebihan dapat menyebabkan distorsi pasar, mengganggu keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga dapat menyebabkan inflasi atau kekurangan pasokan. Ketergantungan pada subsidi yang diberikan dalam jangka panjang dapat menciptakan ketergantungan dan mengurangi insentif untuk melakukan inovasi dan meningkatkan efisiensi. Di sisi lain, subsidi dapat mempengaruhi kesetaraan antara kelompok masyarakat, jika tidak diberikan secara merata, maka dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Jika subsidi tidak diberikan, maka harga barang atau jasa yang sebelumnya diberi subsidi akan meningkat. Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek seperti meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut, serta dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing industri yang terkait. Sebagai contoh, jika subsidi bahan bakar minyak dihapuskan, maka harga BBM akan naik. Hal ini dapat berdampak pada kenaikan harga barang-barang yang bergantung pada transportasi, seperti harga tiket transportasi publik dan biaya pengiriman barang. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi sektor industri tertentu, seperti sektor transportasi dan logistik. Namun, dampak akhir dari penghapusan subsidi akan tergantung pada jenis subsidi dan kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak. Terdapat juga pendapat bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran dan tidak efektif justru lebih baik dihapuskan dan dialihkan ke program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Namun, subsidi juga dapat memiliki beberapa kelemahan. Beberapa jenis subsidi dapat memicu inflasi atau memberikan keuntungan bagi kelompok yang tidak memerlukan bantuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang cermat dalam memberikan subsidi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dampak dari subsidi sebelum memberikannya dan memastikan bahwa tujuannya dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang bijaksana dan efektif dalam memberikan subsidi dengan mempertimbangkan kesanggupan fiskal serta dampak jangka panjang bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Semangat untuk mandiri dan berdiri sendiri serta kebebasan menentukan arah kebijakan daerah tidak boleh dianggap sebelah mata. Upaya untuk mandiri dengan mengurus kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kemajuan daerah timbul dari ide – ide yang putra daerah yang tampil serta berhasil diperantauan ingin memberika kontribusi untuk memajukan daerahnya merupakan hal yang sangat lumrah mengingat jika bukan putra daerah siapa lagi yang akan peduli. Dataran tinggi Bener Meriah dengan  tinggi rata – rata diatas permukaan laut 100-2.500 mdpl telah mengkaji kebutuhan dan sedang akan mengembangkan daerahnya menjadi satu dari beberapa pilihan pembangunan dry port di Aceh di tahun yang akan datang. Pemilihan kabupaten dengan gelar negeri diatas ekspor impor dengan  komuditi utama kopi yang kini peminat pembelinya terus meningkat tiap tahunnya. Pembangunan dry port istilah lain dari Pelabuhan darat ini meliputi empat komponen besar untuk menyukseskan berhasilnya pengimplementasikan suatu dry port untuk bertumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan. Komponen pengguna dry port, penyedia jasa layanan dry port, pemerintah dan komunitas. Pengguna dari layanan dry port seperti eksportir, importir dan trucking. Pengguna layanan dry port penting untuk dipertimbangkan dalam suatu kawasan mengingat mereka sangat bergantung pada layanan dry port sendiri. Hal yang paling mendasar menjadi point bagi pennguna dry port yakni berupa layanan baik kulitas pelayanan, keamanan dan kepemerintahan hal ini bea cukai, imigrasi dan karantina sebagai penyedia jasa layanan pada kawasan dry port. Selain layanan, kemudahan akses fasilitas infrastruktur dry port mempengaruhi ketertarikan pengguna dry port.  Kemudahan akses dan layanan fasilitas dry port harus bernilai ekonomis dan efesien dari sisi pengguna karena dengan demikian tidak timbul biaya tambahan untuk operasinal penggunaan dry port. Salah satu komponen penting yang harus dan masuk dalam pertimbangan dari pembangunan dry port  terpenuhinya unsur konektivitas antar moda transportasi. Penentuan kriterian konektivitas antar moda yang digunakan harus efektif dan efesien guna menghindari tambahan biaya yang harus dikeluakan oleh pengguna layanan. Dry port identik dengan fasilitas kepelabuhan guna memudahkan serta keefektifan waktu dan biaya yang ditimbulkan akibat keterbatasan infrastruktur kepelabuhan untuk melakukan proses bisnis. Secara wilayah tatanan kepelabuhan Aceh layak ekspor impor wilayah timur memiliki lokasi Pelabuhan Kota Langsa dan Pelabuhan Krueng Geukuh,  Aceh Utara. Secara geografis Pelabuhan Langsa secara tidak langsung berdampingan  dengan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Pelabuhan Kota Langsa juga berdampingan dengan kawasan hutan lindung memiliki dinamika tersendiri untuk melakukan pengembangan pelabuhan secara teknis, namun juga wilayah yang mengapit Aceh Timur dan Aceh Tamiang sebagai produksi tanaman sawit komoditi yang paling potensial dikirim keluar Aceh. Pelabuhan Krueng Geukuh bagai simpang tiga di suatu komplek perumahan yang menjadi pusat perbelanjaan tukang ikan dan sayur keliling. Mengapa Krueng Geukuh menjadi simpang tiga pada wilayah timur ini karena dalam posisinya pelabuhan ini mudah diakses mulai dari Sigli hingga Bireuen sebagai penghasil kakao, pinang dan kelapa, Aceh Tengah dan Bener Meriah sebagai penghasil kopi, buah dan sayur sayuran dan sebahagian wilayah Aceh Timur sawit dan hasil tambak lainnya. Krueng Geukuh sebagai jalur lalu lintasan nasional yang mengapit tiga wilayah timur ini memiliki moda yang khusus pada saat ini yakni kerta api. Yang mana pada alur distribusi setelah pensegelan kontainer moda yang paling efesien adalah moda kereta api yang terkoneksi dengan Pelabuhan laut Krueng Geukuh. Kemudahan yang didapat dari konektivitas antar moda untuk mengurangi double handling yakni perpindahan barang sebelum ke atas kereta api harus dahulu menggunakan truk sehingga perpindahan antar moda menambah biaya yang harunya tidak terjadi jika telah terkoneksi. Wilayah pusat Kota Banda Aceh pelabuhan laut yang melayani ekspor impor ada pada Pelabuhan  Laut Malahayati yang sebahagian penggunanya toke ikan yang berada di Kota Banda Aceh dan sebahagian Aceh Besar dengan komoditinya  cengkeh dan sebahagian kelapa dan kelapa sawit. Wilayah pantai barat – selatan operasinal ekspor impor dilakukan dipelabuhan Calang, Aceh Jaya dan Meulaboh, Aceh Barat dengan hasil komoditi terbesar kelapa sawit dan buah pala. Di ujung Aceh Singkil ada pelabuhan yang juga sering digunakan untuk pengiriman CPO hasil sawit wilayah Aceh Singkil dan sekitarnya. Hadirnya pelabuhan setiap daerah terkadang menjadi problematika sendiri untuk pengiriman barang komuditi hasil alam terutama komoditi yang hasil panenanya secara musiman seperti kopi namun tidak berlaku bagi kelapa sawit dan kakao yang menghasilkan sepanjang masa. Upaya ‘asal ada dulu’ kini tidak relevan lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dengan sumber dana yang terus menipis yakni dana otonomi khusus daerah harus berpikir lebih kebutuhan jangka panjang untuk keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.(*) Oleh Teuku Fajar Hakim, ASN Dinas Perhubungan Aceh Versi cetak digital dapat diakses dilaman:https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

BANDA ACEH – Keberadaan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia sangat penting bagi Aceh. Sebagai daerah paling ujung barat di pulau Sumatera, tentu penting bagi daerah ini bermitra dengan asosiasi seperti ini agar upaya kita untuk mendorong aktivitas ekspor dapat berjalan dengan optimal. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal hadir mewakili Pj.Gubernur Aceh, Acmad Marzuki saat membuka Musyawarah Wilayah I dan sekaligus Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh Periode 2023-2028, di Aula Dinas Syariat Islam, Sabtu, 5 Agustus 2023. “Dengan telah terbentuknya ALFI di Aceh, harapan kami organisasi ini dapat mendorong dan melayani jasa forwarding jasa logistik dari dan menuju ke Aceh. Faisal melanjutkan, salah satu indikator penting pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tumbuhnya kegiatan ekspor dan impor di wilayah tersebut. Tentu saja, besar dan kecilnya kegiatan ekspor suatu daerah akan berkontribusi positif dan mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Kegiatan ekspor ini, selain kita berbicara tentang bahan baku dan materil yang akan diekspor, maka rantai dan pasok logistik akan menentukan dan memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Keberadaan DPW ALFI diharapkan bisa mendorong sejumlah kegiatan ekspor barang dari daerah ini ke berbagai negara lainnya. Aceh ini memiliki potensi yang luar biasa, seperti CPO, hasil hutan, ikan, kopi dan berbagai produk dan komoditas pertanian lainnya yang dapat diekspor ke berbagai negara. Ikan tuna Aceh yang sangat terkenal saat ini telah di ekspor ke Jepang, Korea dan Amerika. Begitu juga dengan kopi, komoditi ini sudah diekspor ke berbagai belahan dunia, baik di Asia, Eropa bahkan hingga ke Amerika. Pemerintah Aceh mengharapkan ada banyak lagi komoditi unggulan yang bisa di ekspor dari Aceh. Karena juga, berkaca dari sejarah, dahulunya para pedagang Aceh ini menguasai perdagangan di jalur Selat Malaka dan juga kegiatan ekspor ke luar negeri. Artinya, Aceh memiliki rekam jejak dan sejarah besar, bahwa para kakek dan buyutnya dahulunya bukan hanya nelayan, tetapi juga adal ah seorang pedagang internasional dan eksportir. “Saat ini, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh selaku leading sektor guna mendorong kegiatan ekspor komoditi dari daerah ini, dalam beberapa waktu terakhir terus bekerja dengan keras dan tanpa lelah guna memastikan seluruh kegiatan ekspor dari Aceh tidak ada kendala yang berarti,” sebut Faisal. Dishub Aceh harus memastikan sistem ke pelabuhan dan daya dukungnya berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Disperindag, kita harapkan dapat memastikan berbagai administrasi dan izin kegiatan ekspor tidak ada kendala di lapangan. “Yang pasti, sebagai pimpinan kepala daerah di Aceh, kami sangat concern untuk mendorong kegiatan ekspor di daerah ini. Alhamdulillah, keberadaan DPW ALFI yang sudah terbentuk di Aceh saat ini, nantinya kita harapkan dapat mendukung upaya kita bersama dalam meningkatkan kegiatan dan volume ekspor dari daerah ini,” pungkas Faisal di hadapan hadirin. Pemerintah Aceh mengucapkan selamat atas suksesnya Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Aceh yang pertama kalinya. Selanjutnya tentu saja, ucapan dan selamat kepada para pengurus DPW ALFI Aceh yang sudah terbentuk.(*)

JANTHO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Rahmat Hanafi, melepas penerbangan umrah perdana (inaugural flight) Garuda Indonesia dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 3 Agustus 2023. Pelepasan keberangkatan 308 jemaah umrah Aceh tersebut ditandai dengan pemotongan pita yang turut disaksikan oleh sejumlah tamu undangan dari instansi terkait. Pada kesempatan doorstop bersama awak media, General Manager (GM) PT. Garuda Indonesia Cabang Aceh, Nano Setiawan menyebutkan bahwa Banda Aceh menjadi salah satu dari 5 kota besar di Indonesia yang dilayani penerbangan umrah langsung ke tanah suci oleh Garuda Indonesia. “Aceh dipilih karena waktu penerbangannya paling singkat ke Arab Saudi, sekitar 7 jam setengah, lalu potensi market di sini cukup besar, dan kita ingin ekonomi masyarakat di sini bisa hidup karena penerbangannya langsung dari Banda Aceh,” ucap Nano saat ditanyai awak media. Penerbangan umrah menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER ini, kata Nano, akan berlangsung 1 kali dalam 2 minggu dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah. “Kita berangkat dari Banda Aceh ke Jeddah, keluar melalui Madinah. Nanti per 10 hari kita berangkat lagi dari Banda Aceh ke Madinah, keluar dari Jeddah, ujarnya. Nano berharap dukungan dari seluruh pihak agar penerbangan umrah dengan pesawat Garuda Indonesia dari Banda Aceh bisa terus berlanjut. Selain itu, ia juga berharap dengan adanya penerbangan langsung bisa memberi dampak yang lebih besar bagi Aceh, termasuk meningkatnya aktivitas ekspor impor dengan transportasi udara. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi manajemen Garuda Indonesia yang telah membuka penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh. “Penerbangan langsung dari Banda Aceh memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh karena cukup menghemat waktu dan biaya ke tanah suci,” ungkap Teuku Faisal. Kadishub Aceh berharap frekuensi penerbangan umrah dari Bandara SIM ke depannya bisa bertambah karena animo masyarakat Aceh yang hendak berumrah ke tanah suci cukup tinggi.(AM)

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub