Dishub

Setelah Perancis, Spanyol Ikut Melarang Penerbangan Domestik Jarak Pendek Guna Kurangi Emisi Karbon

Belum diketahui berapa banyak penerbangan yang akan terkena dampak pembatasan ini Spanyol melarang beberapa penerbangan domestik jarak pendek sebagai bagian dari rencananya untuk mengurangi emisi karbon. Penerbangan dengan alternatif kereta api yang memakan waktu kurang dari dua setengah jam tidak akan diizinkan lagi, “kecuali dalam kasus yang terhubung dengan bandara hub yang terhubung dengan rute internasional”. Pembatasan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang dibuat di Kongres oleh pemerintah koalisi Spanyol. Negara ini telah mempertimbangkan larangan tersebut sejak tahun 2021 sebagai bagian dari rencana aksi iklim tahun 2050. Hal ini terjadi setelah pemerintah Prancis secara resmi melarang penerbangan domestik untuk perjalanan yang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari dua setengah jam dengan kereta api pada Mei 2023. Teks yang disepakati oleh kedua partai politik – PSOE dan Sumar – juga berupaya menganalisis dampak potensial dari pembatasan penggunaan jet pribadi dan arahan Uni Eropa mengenai pajak produk energi, termasuk minyak tanah yang digunakan sebagai bahan bakar penerbangan. Apa dampak larangan penerbangan jarak pendek? Awalnya, rancangan proposal pemimpin Sumar Yolanda Díaz mencakup penghapusan penerbangan jarak pendek dengan alternatif kereta api yang memakan waktu kurang dari empat jam, namun kini dikurangi menjadi dua setengah jam. Draf proposal awal akan menghemat hingga 300.000 ton CO2 dan 50.000 penerbangan per tahun, menurut sebuah penelitian yang dirilis tahun lalu oleh Ecologistas en Acción. Koalisi kelompok lingkungan hidup mengatakan bahwa 11 rute udara dapat digantikan oleh perjalanan kereta api dalam waktu kurang dari empat jam, sehingga mengurangi emisi CO2 Spanyol hingga hampir 10 persen. Laporan tersebut terutama mengamati penerbangan ke dan dari Madrid – banyak di antaranya kemungkinan besar tidak termasuk dalam larangan saat ini karena ini adalah bandara internasional.  Seperti halnya kebijakan yang diterapkan di Perancis , jumlah penerbangan yang terkena dampak kebijakan ini bisa jadi sangat sedikit. Larangan penerbangan jarak pendek dikritik ‘tidak efektif’ Partai oposisi PP dan Vox menentang larangan tersebut dan Vox mengatakan hal itu akan membuat Spanyol “kurang kompetitif”. Anggota PP Guillermo Mariscal menjelaskan bahwa menurutnya inisiatif ini “tidak efektif” karena hanya akan menghasilkan pengurangan emisi sebesar 0,06 persen menurut data dari College of Aircraft Engineers (COIAE). Tahun lalu COIAE menyampaikan pernyataan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pengurangan penerbangan di bawah tiga jam, dan mengklaim bahwa hal tersebut hampir tidak berdampak sama sekali terhadap emisi karbon. Dikatakan bahwa “dalam menghadapi berkurangnya manfaat tersebut, kerugian yang akan ditimbulkan pada industri transportasi udara di Spanyol akan sangat besar”. Belum jelas kapan kebijakan ini akan diberlakukan atau rute mana yang akan terkena dampaknya. Larangan tersebut perlu melalui beberapa tahap amandemen sebelum dapat disetujui oleh Senat dan akhirnya menjadi undang-undang.(MR) Sumber: euronews.green

Menuju 192 Hari PON XXI, Dinas Perhubungan Aceh Gelar Rakor dengan Stakeholder Bandara SIM

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memimpin Rapat Koordinasi Transportasi PON XXI Aceh bersama sejumlah stakeholder Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) yang berlangsung di Aula Multimoda, Rabu, 28 Februari 2024. “Rapat ini penting, mengingat venue cabang olahraga (cabor) PON XXI paling banyak ada di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang”, ungkap Teuku Faisal dalam pertemuan yang dihadiri oleh Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Sultan Iskandar Muda serta perwakilan maskapai penerbangan yang beroperasi di Aceh. Kesiapan sektor transportasi menurut Teuku Faisal perlu terus dimatangkan agar setiap kontingen yang tiba di Aceh bisa terlayani dengan baik. Teuku Faisal juga mengajak segenap stakeholder agar dapat terus berkoordinasi dan berkontribusi untuk menyukseskan PON XXI 2024 di Aceh. “Kita adalah satu tim Pelaksana PON XXI, jadi harus update mengenai kesiapan event besar ini, mulai dari ketibaan, servis, hingga pelayanan kepulangan atlit menjadi tanggungjawab kita bersama,” sebutnya. Pada kesempatan yang sama, EGM PT Angkasa Pura II Bandara SIM, Darmadi menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pelayanan terhadap kontingen PON yang akan bertanding di Aceh. “Untuk kenyamanan atlit memang sangat penting, dan kami dari bandara sangat siap untuk mendukung itu,” ungkapnya. Darmadi menambahkan, pelayanan yang disediakan harus benar-benar terbaik agar atlit yang datang tidak stres saat berada di bandara, yang mana akan berpengaruh terhadap mental mereka saat bertanding. “Alternatifnya, altit jangan sampai stres, jadi altit langsung kita bawa ke penginapan. Untuk mengatasi kemacetan, kita atur sirkulasi pintu masuk menjadi pintu keluar guna kelancaran para atlit,” sebut Darmadi. Sementara itu, Sekretaris Dishub Aceh Teuku Rizki mengingatkan tentang keamanan barang pribadi maupun perlengkapan alat olahraga harus sesuai SOP yang berlaku. “Terkait perlengkapan atlit menjadi tanggungjawab atlit (kontingen), 80 persen altit dan 20 persen barang”, sebut Teuku Rizki.(AB/FJ)

Ditjen Hubdat Gelar FGD Transformasi Digital Dalam Pengawasan Kendaraan ODOL

Dalam rangka meningkatkan aspek pengawasan dan penegakkan hukum kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang ada di jalan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menerapkan digitalisasi agar mendapat bukti elektronik pelanggaran. Hal itu disampaikan Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani pada kegiatan Focus Group Discussion “Transformasi Digital Pengawasan Over Dimension Over Loading” pada 22 Februari 2024 di Hotel Aston Tropicana Bandung. “Berdasarkan data penegakan hukum di UPPKB seluruh Indonesia pada tahun 2023, rata-rata kendaraan yang masuk dan diperiksa hanya berkisar di angka 5%. Dari kendaraan yang masuk tersebut sebanyak 27,95% melakukan pelanggaran,” ujar Yani. Dari data pelanggaran tersebut, sebanyak 69% melanggar kelebihan muatan dan sisanya sebanyak 31% melanggar ketentuan dokumen. Mayoritas kendaraan yang melanggar daya angkut, kelebihan muatannya di atas 5% sampai 20%. “Memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untuk mendapat bukti elektronik sebagai dasar “Memperhatikan kurang optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di UPPKB dan tingginya friksi sosial yang terjadi di lapangan sudah selayaknya pengawasan dilaksanakan secara digital untukmendapat bukti elektronik sebagai dasar penegakan hukum,” ungkap Yani. Adapun saat ini lokasi pengawasan kendaraan barang maupun orang telah dilakukan di UPPKB, Terminal dan juga ruas jalan. Untuk kendaraan barang akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan pemeriksaan perizinan dan apabila adanya pelanggaran akan dilakukan penindakan. Pengawasan kendaraan angkutan orang dilakukan di Terminal dengan melalui rampcheck dan perizinan serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran. Namun, pihaknya menganggap kini pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan sudah kurang efektif mengingat banyaknya kejadian yang membahayakan petugas seperti ancaman dan friksi sosial. Selain itu, ada permasalahan lain seperti potensi terjadinya kolusi, jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang kurang, dan pertumbuhan kendaraan angkutan barang yang terus meningkat. “Maka, sudah saatnya kita bertransformasi menuju sistem digital. Kami telah melakukan tahapan pembangunan sistem penegakan hukum secara elektronik dan diharapkan dapat terimplementasi pada akhir tahun ini,” tutur Yani. Lebih lanjut Ia mengatakan pihaknya telah mendukung perangkat dan sistem digital ini melalui Jembatan Timbang Online (JTO) dan Weigh In Motion (WIM) yang ada di beberapa UPPKB. Kemudian, melalui Ateria Traffic Management System (ATMs) dan juga aplikasi MitraDarat untuk data e-BLU, e-SRUT, e-manifest, e-Tilang, serta SPIONAM. Pada kesempatan yang sama, Staf Utama Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Darat dan Konektivitas, Budi Setiyadi memaparkan perlunya upaya penanganan yang serius baik dari sisi regulasi, pemilik barang, operator, sampai dengan kolaborasi seluruh pihak. “Terdapat beberapa rekomendasi aksi mitigasi pelanggaran kendaraan ODOL, seperti perlunya optimalisasi dan transformasi UPPKB. Artinya bukan hanya dari bangunannya, tapi menggunakan teknologi informasi yang memudahkan petugas sehingga tidak terjadi lagi keributan antara petugas dengan pengemudi,” katanya. Selain itu, sangat dibutuhkan penguatan regulasi yang terdiri dari penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang juga melibatkan seluruh pihak terkait (pengemudi, pemilik barang dan pemilik kendaraan). Kemudian, pengawasan dari hulu dan control room yang terus menerus serta pemanfaatan IOT di kendaraan yang terkoneksi dengan pengawasan pemerintah. Sejalan dengan itu, Pengamat Transportasi di Australia, Hengki Widjaja membagikan succes story penanganan ODOL di Australia yang mengedepankan Sejalan dengan itu, Pengamat Transportasi di Australia, Hengki Widjaja membagikan succes story penanganan ODOL di Australia yang mengedepankan penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum.penguatan regulasi, strategi operasional yang holistik dan juga menggunakan digital teknologi dalam pengawasan dan penegakan hukum. “Dari apa yang sudah diterapkan, kini di Australia dapat menghemat perbaikan infrastruktur jalan sebesar 65 juta Australian Dollar, 94 juta liter bahan bakar, 250 ribu ton emisi gas karbon dioksida,” jelasnya. Di sisi lain, Pengamat Transportasi sekaligus pemilik operator, Dr. Kyatmaja Lookman menanggapi pentingnya penggunaan teknologi digital, namun perlu juga dilakukan perbaikan pengelolaan data kendaraan secara komprehensif. “Penggunaan teknologi memang sudah tidak bisa dikesampingkan dewasa ini, hanya saja perlu ditindaklanjuti juga dengan law enforcement yang kuat. Dan sebaiknya semua pemangku kepentingan bersama-sama berkolaborasi agar tidak jalan sendiri-sendiri demi terwujudnya keselamatan di jalan,” pungkasnya. Pada kegiatan diskusi ini turut hadir pula Kasi Inspeksi Ditkamsel Korlantas Polri, AKBP Setya Budi, Pengamat Transportasi, Lilik Wahid Budi Susilo, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia atau yang mewakili, Perwakilan Kementerian Perindustrian, Perwakilan Kementerian PUPR, Perwakilan Komite Nasional Keselamatan Jalan, serta Perwakilan Direktorat Sarana Transportasi Jalan.(*) Sumber: Kemenhub

Buka Raker Ditjen Perhubungan Laut, Menhub Terus Dorong Peningkatan Digitalisasi Layanan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mendorong peningkatan layanan digitalisasi di sektor trasportasi laut. Hal ini disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 di Jakarta, Senin (26/2). Menhub mengatakan, pada sektor transportasi laut dan logistik dibutuhkan peningkatan dan pembenahan tata kelola terutama dalam simplifikasi tatanan birokrasi, aturan tata kelola, serta efisiensi proses bisnis logistik melalui digitalisasi layanan. Sebab, penerapan digitalisasi dapat memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk menjalankan usahanya. “Sistem kita buat lebih sederhana, menjadi satu, jangan semua direktorat membuat sistem sehingga membuat digitalisasi banyak dan membingungkan. Lakukan dengan konsisten dari pusat, bahkan kita buat layar di Kemenhub, di mana orang bisa melihat cara pengurusan tol laut dan perizinan dengan baik,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, pembangunan sektor transportasi laut memiliki tantangan yang besar. Tantangan tersebut antara lain pembenahan tata kelola sektor logistik, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta peningkatan kualitas SDM. Kemudian terkait optimalisasi PNPB, Menhub mengatakan, tantangan yang dihadapi tidak terbatas pada bagaimana PNBP terus dijaga dan ditingkatkan jumlahnya, tapi juga kualitas jenis tarif dan layanan kepada masyarakat. Adapun realisasi PNBP Ditjen Perhubungan Laut pada 2023 mencapai 112,83% atau Rp4,9T dari target APBN sebesar Rp4,4T. “Saya minta kepada seluruh satuan kerja agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan PNBP, serta potensi yang belum terpungut sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara,” kata Menhub. Terkait kualitas SDM, Menhub mengatakan, Ditjen Perhubungan Laut menjalankan program-program strategis dan memiliki jumlah pegawai sebanyak 13.281, sehingga diperlukan pemerataan peningkatan kompetensi bagi SDM di kantor pusat maupun UPT. Saat ini, penyebaran SDM dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan belum merata, khususnya pada UPT-UPT di wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, perlu pemprioritasan program pengembangan SDM melalui program diklat teknis dan manajerial secara daring dan luring. Raker Perhubungan Laut memiliki tema “Dengan Kolaborasi dan Sinergitas, Ditjen Perhubungan Laut Optimis Wujudkan Transportasi Laut yang Andal mendukung Indonesia Maju”. Raker diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman, penanganan permasalahan dan dinamika bisnis pelayaran, serta menjadi evaluasi kinerja dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan di bidang transportasi laut. Turut hadir pada kegiatan tersebut Jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan dan Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.(*) Sumber: Kemenhub

Kemenhub Buka Peluang Airbus Kembangkan Industri Penerbangan di Indonesia

Kementerian Perhubungan membuka peluang kolaborasi antara produsen pesawat internasional Airbus dengan perusahaan penerbangan nasional guna pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat bertemu dengan President Airbus Commercial APAC Anand Stanley pada acara Singapore Airshow 2024, Selasa (20/2). “Pemerintah telah menjalin kemitraan dan kolaborasi yang erat dengan Airbus. Oleh karena itu, dengan senang hati saya menegaskan bahwa kita terbuka dengan penjajakan kolaborasi dari Airbus dengan berbagai perusahaan penerbangan nasional di Indonesia,” ujar Menhub. Menhub menambahkan, nantinya kolaborasi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam pembuatan suku cadang pesawat dan berbagai perlengkapan pendukung penerbangan lainnya. Menhub berharap kerjasama antara Airbus dengan perusahaan-perusahaan nasional bisa semakin diperluas. Kerjasama antara Indonesia dengan Airbus sendiri sudah dimulai sejak 1976. Yang terbaru, Airbus bekerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) untuk memproduksi komponen aerostruktur helikopter. Selain itu, Airbus juga berencana untuk menambah jumlah pesawat Airbus yang beroperasi di maskapai Indonesia, baik itu pesawat kecil (narrow body), maupun pesawat besar (wide body). Hal ini dilakukan melihat tingginya permintaan penerbangan di Indonesia. Apalagi, pemerintah saat ini telah membuka berbagai bandara besar baru dengan landasan pacu (runway) 3.000 m, seperti Bandara Kertajati dan Bandara Dhoho Kediri. “Pemerintah akan mendukung peningkatan jumlah pesawat melalui maskapai yang telah ada saat ini ataupun melalui maskapai-maskapai baru melalui kerjasama Indonesia dengan maskapai asing. Kami terbuka dengan kehadiran Airbus di maskapai Indonesia,” kata Menhub. Menhub juga berharap, kerjasama dapat dilakukan di bidang sumber daya manusia (SDM), yakni peningkatan kapasitas SDM penerbangan di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan praktisi industri aviasi. “Indonesia telah memperoleh banyak manfaat dari kerja sama teknis yang berfokus pada pelatihan, seperti Program Keselamatan Negara (SSP), Sistem Manajemen Mutu (QMS), dan Proyek Navigasi Berbasis Kinerja (PBN). Saya berharap kerjasama Indonesia dan Airbus semakin kuat demi perkembangan industri penerbangan sipil yang lebih maju dan kuat,” ujar Menhub. Turut hadir dalam pertemuan, Duta Besar Indonesia di Singapura Suryo Pratomo, dan Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah.(*) Sumber: Kemenhub

China dan Bagaimana Mereka Mengatasi Polusi Transportasi

Rakan Moda, China menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup pesat, sekaligus menjadi penyumbang emisi transportasi terbesar di dunia. Kota-kota di China selalu mendominasi peringkat global sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Namun, pada 2021, negara tirai bambu ini berhasil membalikkan keadaan. Kemajuan tersebut diklaim mampu dicapai karena pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama untuk berusaha keras melawan polusi. Ada beberapa faktor yang bisa kita tiru dari China tentang bagaimana mereka mampu mengurangi polusi secara signifikan. Beberapa hal tersebut ialah : Polusi udara harus dilakukan tindakan mitigasi dari sekarang, karena perburukan pada satu hal akan berpengaruh pada perburukan hal lain, termasuk juga polusi berkontribusi pada perubahan iklim. Nah, rakan moda mari sama-sama mengurangi polusi, kepedulian ini harus jadi upaya dan momentum untuk memperbaiki kualitas udara dan lingkungan secara keseluruhan di sekitar kita.(AP)

Jalan Sehat ‘3000 Langkah Bersama Dishub Aceh’

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melepas peserta jalan sehat yang diikuti oleh seluruh ASN Dinas Perhubungan Aceh, pada Jumat pagi, 23 Februari 2024. Kegiatan bertajuk “3.000 Langkah Bersama Dishub Aceh” tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/218 tanggal 8 Januari 2024 mengenai pelaksanaan disiplin ASN. Di mana dalam surat edaran tersebut, Gubernur menginstruksikan kepada seluruh ASN Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari Jumat pagi. Kegiatan jalan sehat ini juga bertujuan untuk mendukung program GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. GERMAS merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh menekankan tentang pentingnya menjaga kesehatan bagi seluruh ASN Dishub Aceh. Menurutnya, kinerja yang baik perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang baik pula. Apalagi bulan suci Ramadhan sudah dekat, kebugaran tubuh harus dijaga supaya bisa beribadah dengan lancar. Di samping kegiatan jalan sehat, Dishub Aceh juga menyelenggarakan pengecekan kesehatan gratis yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Aceh. Selain itu, juga ada kegiatan aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang bekerja sama dengan Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh (DRKA).(AB)

Kadishub Aceh Pimpin Rapat Koordinasi Andalalin

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memimpin Rapat Kooordinasi Andalalin bersama sejumlah stakeholder perhubungan di ruang kerjanya pada Kamis, 22 Februari 2024. Rapat tersebut membahas mengenai peningkatan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terkait Analisis Lalu Lintas (Andalalin) di sejumlah ruas jalan di Aceh, baik pada jalan berstatus nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kadishub Aceh menyampaikan bahwa sejumlah lokasi usaha yang ada di Aceh, seperti warung kopi di Kota Banda Aceh misalnya, belum memilki tempat parkir yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan kendaraan milik pengujung warung kopi terpaksa diparkirkan sembarang di tepi jalan. “Kondisi tersebut tentu akan mengganggu aktivitas di jalan raya dan menyebabkan kemacetan,” ungkapnya. Hal serupa juga terjadi pada beberapa SPBU di Banda Aceh. Akibat lahan SPBU yang terbatas membuat antrian kendaraan cukup panjang sehingga mengganggu aktivitas lalu lintas di jalan raya. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga menyampaikan bahwa perizinan Andalalin meliputi pembangunan bangunan baru, pengembangan suatu bangunan (diatas 30 %), dan bangunan yang telah beroperasi. Selain itu, Andalalin juga diperlukan sebagai salah satu syarat untuk mengurusi akreditasi suatu lembaga selaku pemilik atau pengelola bangunan. “Mengenai bangunan eksisting atau bangunan yang sudah lama tidak beroperasi, tidak diatur untuk pengurusan Andalalin tetapi kita dapat membantu untuk pengurusan andalalin bila diminta,” tambahnya.(YA/AF/AB)

Pentingnya Mengaktifkan Mode Aiplane

Mengaktifkan airplane mode atau mode pesawat, pada perangkat seluler atau laptop adalah langkah yang penting dalam beberapa situasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mengaktifkan mode pesawat dapat menjadi pilihan yang bijaksana: Dengan demikian, mengaktifkan mode pesawat dapat bermanfaat dalam berbagai situasi, baik untuk keamanan, penghematan daya baterai, konsentrasi, atau mengurangi gangguan. Namun, pastikan untuk mengaktifkan kembali koneksi perangkat saat diperlukan untuk tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.(MR) Diolah dari berbagai sumber

Tips Agar Barangmu Tetap Aman Saat Naik Angkutan Umum

Di era mobilitas modern, naik angkutan umum telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Meskipun nyaman dan efisien, pengalaman ini sering kali dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan barang bawaan kita. Mulai dari tas laptop hingga dompet, menjaga agar barang-barang berharga tetap aman saat naik angkutan umum adalah suatu keharusan. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda menjaga keamanan barang bawaan Anda selama perjalanan dengan angkutan umum: Dengan menerapkan tips-tips di atas, Anda dapat meningkatkan keamanan barang bawaan Anda saat naik angkutan umum. Ingatlah bahwa kehati-hatian dan kewaspadaan adalah kunci untuk menjaga barang-barang berharga Anda tetap aman di perjalanan.(MR) Diolah dari berbagai sumber