Tag: DINAS PERHUBUNGAN ACEH

Tidak hanya di wilayah Indonesia Timur, kini program tol laut juga hadir untuk melayani masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan satu unit kapal pendukung tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 2 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI kepada PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat (Sabtu, 9/03/2019). KM. Kendhaga Nusantara 2 mulai beroperasi pada hari Senin (11/3) untuk melayani penyelenggaraan tol laut pada trayek T.2 dengan menyinggahi Pelabuhan Teluk Bayur – Sinabang – Gunung Sitoli – Mentawai (Sikakap) – Teluk Bayur. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Budi Mantoro mengatakan bahwa KM. Kendhaga Nusantara 2 akan menjadi sarana bagi masyarakat wilayah Sumatera Barat, Pulau Nias, dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan juga pertambangan. KM. Kendhaga Nusantara 2 mampu menampung sebanyak 200 kontainer lebih dengan fasilitas bongkar muat lengkap. KM Kendhaga Nusantara 2 juga dirancang khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok di daerah terpencil dan terluar di garis perbatasan yang dermaga pelabuhan minim fasilitas. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut tujuan utamanya adalah mensuplai dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Kemudian tujuan keduanya yaitu menurunkan disparitas harga yang masih mahal di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Seksi Muatan Kapal dan Kapal Nelayan Sub Direktorat Kepelabuhanan Kawasan Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili yang juga hadir dalam acara penyerahan kapal KM. Kendhaga Nusantara 2 menyebutkan tarif angkutan barang di laut sangat murah. Jika dengan angkutan lainnya menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 juta, dengan tol laut mungkin hanya sebesar Rp. 4 juta atau Rp. 3 juta. Tarif muatan berangkat dan muatan balik juga sudah tercantum dengan sangat jelas di dalam PM. Perhubungan Nomor 89 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan upaya peningkatan program-program konektivitas antarmoda sehingga tol laut tidak hanya dapat menjangkau dari port to port tetapi juga dapat menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end) dengan melibatkan moda lain seperti moda darat, penyeberangan maupun udara. (AM)

Penyelenggaraan angkutan lebaran terhitung sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan 13 Juni 2019 cenderung lancar dan lebih baik, hal ini dapat dilihat dari koordinasi yang lebih baik dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kodam Iskandar Muda, Operator pelayanan transportasi dan Stakeholder pendukung kegiatan pelayanan mudik lainnya. Dukungan kesiapan Armada Darat, Laut dan ASDP, serta Angkutan Udara baik Komersil maupun perintis yang beroperasi secara optimal juga mempunyai andil yang besar terhadap keberhasilan angkutan lebaran kali ini. Keberhasilan pelayanan ini juga didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang mencapai nilai kemantapan 93,91%. Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dari hasil Rampcheck kendaraan khususnya angkutan umum pada moda transportasi darat menunjukkan 80% kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi (Ramp Check 21 sd 25 Mei 2019) sedangkan angkutan udara dan laut/penyeberangan secara umum dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan administrasi, bahkan pada tahun ini Dinas Perhubungan Aceh beserta jajaran yang terkait kemaritiman mengadakan rampcheck untuk angkutan laut di atas 8 GT pada tanggal 27 Mei 2019 dengan menghimbau kapal-kapal yang beropearasi dapat memenuhi standar keselamatan pelayaran. Arus puncak mudik menunjukkan 5700 penumpang/hari yang masuk ke Banda Aceh dari semua moda transportasi dan 6028 penumpang/hari yang keluar dari Banda Aceh. Dengan jumlah keberangkatan penumpang rata-rata selama masa lebaran adalah 2500 sampai dengan 3000 penumpang perhari. Puncak mudik terjadi pada H-3 (2 Juni 2019) untuk moda darat, sedangkan udara dan laut pada H-6 (30 mei 2019).  Untuk arus balik terjadi pada H+3 (9 Juni 2019) untuk moda transportasi darat, udara dan laut, sedangkan angkutan penyeberangan pada H+2 (8 mei 2019). Tahun 2018 terdapat 63 kasus kecelakaan dengan dampak korban meninggal dunia sebanyak 31 orang, namun pada tahun 2019 turun menjadi 53 kasus kecelakaan dengan korban jiwa sebanyak 25 orang (Data : Dirlantas Polda Aceh). Puncak Arus Balik mengakibatkan 9456 penumpang/hari atau meningkat 20% penumpang baik arus mudik maupun arus balik jika dibandingkan data tahun 2018. Peningkatan Arus mudik/balik sangat terlihat pada pengangkutan penyeberangan dan laut yaitu sekitar 30% yang disebabkan  karena adanya angkutan perintis Tol Laut yang melayani wilayah pantai barat selatan dan tambahan frekuensi keberangkatan kapal ferry pada lintasan Balohan Sabang. Keberhasilan penanganan angkutan lebaran kali ini juga terlihat dengan menurunnya angka kecelakaan sebesar 16 persen dari tahun sebelumnya. Kerugian materi akibat laka lantas pada tahun 2019 ini diperkirakan sebesar Rp. 131.720.000 atau menurun 73 % dari tahun sebelumnya (Data : Dirlantas Polda Aceh). Pelaksanaan Angkutan lebaran kali ini cenderung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya jika dilihat dari kesiapan koordinasi, infrastruktur jalan, kesiapan moda dampak kecelakaan serta pemberian informasi kepada masyarakat sehingga menciptakan mudik lancar untuk kita semua.

Pada H-6 lebaran, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal,  Wakil Ketua DPRA, Dalimi, Kepala Terminal Type A Batoh serta SKPA lainnya meninjau Posko Angkutan Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019 M, Banda Aceh, Kamis (30/5/2019). Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi kesiapsiagaan para aparatur dari Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Aceh, Kepolisian dan stakeholder lainnya yang telah dan sedang bertugas di seluruh posko pelayanan mudik di Aceh. Meski demikian, Nova terlihat kecewa dengan kondisi sejumlah bangunan dibiarkan rusak dan terbengkalai. Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada awak media saat memberikan keterangan pers, di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 1440 H di komplek Terminal Bus Batoh, Banda Aceh. “Secara sistem, aparatur terkait tentu sudah memiliki prosedur baku yang selalu disempurnakan setelah bercermin dari pengalaman penanganan mudik di tahun sebelumnya. Ini tentu harus diapresiasi. Namun sebagai Pemerintah, saya tentu tidak boleh hanya melihat softwarenya saja, hardwarenya juga harus diperhatikan. Beberapa catatan sudah saya sampaikan saat meninjau ke Ulhee Lheue juga di Terminal Batoh ini,” ujar Nova. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh pengelola, upaya peningkatan pelayanan bukan hanya memperbaiki software tetapi hardware juga harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, saya mengajak awak media untuk bekerjasama dan melakukan pengawasan pada upaya perbaikan yang akan kami lakukan ke depan, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbau Nova. Di dua tempat kunjungan itu, Plt. Gubernur memastikan kesiapan angkutan agar berjalan maksimal. Diantaranya, memastikan fasilitas pendukung, pengemudi hingga angkutan lebaran baik darat maupun laut sudah memenuhi standar. Selain itu, Nova Iriansyah, juga mengharapkan semua pihak dapat bekerja maksimal guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Plt. Gubernur dan rombongan bersama motornya, kemudian melanjutkan perjalanan darat untuk memastikan angkutan lebaran mudik berjalan lancar. (AM)

Mahasiswa Unsyiah Banda Aceh kembali melahirkan inovasi terbaru dalam penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2019. Kali ini inovasi diciptakan oleh tim yang beranggotakan 4 (empat) orang yaitu; Ikhlasul Amal, Ihza Azizul Hakim, Namira Risza Pasya, dan Rona Salsabila Hatta. Inovasi yang diciptakan yaitu sebuah game lalu lintas (Galantas) yang dijadikan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Galantas mengadopsi sistem permainan game ular tangga dan monopoli. Namun, kasus-kasus pada permainan diangkat dari kejadian sehari-hari di jalan raya, seperti rambu dilarang masuk, rambu dilarang berhenti, rambu belok kiri dan seterusnya. Dengan penerapan sistem permainan seperti ini, diharapkan pemain dapat dengan mudah memahami aturan, marka, dan rambu lalu lintas. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4 (empat) orang sekaligus. Terdapat beberapa keunikan pada permainan ini seperti; pemain yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman memasuki penjara. Kemudian juga dilengkapi dengan kartu razia dan kartu keselamatan, dimana pada masing-masing kartu berisi pertanyaan seputar lalu lintas. Secara tidak langsung, pertanyaan yang didapat oleh pemain akan membuat mereka lebih mengenal dan memahami aturan lalu lintas. Salah satu anggota Tim, Namira menyatakan bahwa game ini terinspirasi dari banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi khususnya pada anak-anak. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, tercatat 157 ribu anak di bawah umur menjadi korban kecelakaan dan 25 ribu menjadi pelaku kecelakaan. Dari jumlah tersebut, 58 persen korban dan pelaku belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namira berharap Galantas dapat membantu masyarakat khususnya anak-anak dalam memahami aturan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan. “Seperti yang kita ketahui, sangat banyak anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa mengetahui aturan lalu lintas secara benar,” ujar Namira. Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh Nizarli, S.SiT, MT menyampaikan apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa. “Nantinya game yang dibuat bisa membantu Pemerintah dalam membudayakan kepatuhan berlalu lintas terutama pada generasi milenial,” imbuh Nizarli. Galantas sudah disosialisasikan di SMPN 1 Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Setelah mengikuti sosialisasi dan bermain, terlihat bahwa pengetahuan anak-anak tentang lalu lintas meningkat. Anak-anak telah mengenal rambu-rambu lalu lintas seperti rambu berhenti, rambu jalan lurus, dan seterusnya. Permainan ini juga menjadi bukti nyata bahwa game juga bisa mengedukasi.

Gayo Lues merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Aceh Tenggara, kondisinya yang dikelilingi oleh hutan terluas di Asia Tenggara, menjadikan Gayo Lues salah satu kabupaten terisolir di Provinsi Aceh. Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi  bagi masyarakat Gayo Lues, kondisi transportasi darat yang cukup riskan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, Pembangunan Transportasi Udara dianggap mampu memberikan pelayanan transportasi yang cocok untuk kondisi Geografis Kabupaten Gayo Lues. Bandara yang mulai dibangun pasca musibah gempa dan tsunami Aceh oleh BRR pada tahun 2005, dilanjutkan pembangunanya oleh Pemerintah Aceh dan Bandar Udara Blang Kejeren mulai dioperasikan pada Tahun 2014. Untuk meningkatkan pelayanan Bandar Udara, Dinas Perhubungan Aceh terus melakukan pembangunan untuk menunjang fasilitas sisi darat, seperti Gedung Terminal, Apron Bandara dan fasilitas lainnya dan selesai pada Tahun 2018. Dengan rampungnya Pembangunan Bandar Udara Blang Kejeren, pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2018 dilaksanakan peresmian Terminal Penumpang Bandara dan akan beroperasi dengan nama yang baru yaitu, Bandar Udara Patiambang dan akan mulai beroperasi pada Januari 2019. Peresmian Bandar Udara Patiambang dilaksanakan pada hari Jumat, 31 desember 2018 oleh Plt Gubernur Aceh, Ir H Nova iriansyah, MT  di Dusun BlangTenggulun Kampung Penggalangan Kecematan Blangkejeren, Gayo Lues. Peresmian Bandara ini turut dihadiri olehAsisten II Aceh Taqwallah, Wakil Bupati Gayo Lues H Said Saini , Kadishub Aceh Junaidi,ST,MT, Kadishub Gayo Lues Noval,SP dan pejabat di lingkungan Kabupaten Gayo Lues. Dalam sambutannya, Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan setelah diresmikannya Banda Udara Patiambang diharapkan untuk dapat segera di operasionalkan kembali untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berharap kedepannya Bandara Patiambang dapat beroperasional sendiri karena selama ini masih beroperasional di bawah Bandar Udara Rembele. Kedepannya dengan beroperasinya Bandar Udara Patiambang, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh pada zona Selatan-Tenggara serta dapat meningkatkann pariwisata lokal, dan menjadi pintu akses untuk kepentingan tanggap bencana.(S9)