Tag: Bencana Banjir Aceh

Jembatan bailey Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen hanya boleh dilintasi oleh kendaraan angkutan barang dengan beban maksimal 30 ton dan tinggi maksimal 4 meter. Pembatasan dilakukan untuk menjaga umur pemakaian karena jembatan bailey Krueng Tingkeum tersebut telah mengalami tiga kali kerusakan sejak dioperasikan perdana pada tanggal 27 Desember 2025. Kerusakan lantai jembatan terjadi akibat beban kendaraan yang melintas melebihi tonase yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Rapat Koordinasi Pembatasan Tonase Jembatan Krueng Tingkeum Kuta Blang Bireuen yang diikuti oleh sejumlah stakeholder yang tergabung dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Aceh pada Senin, 19 Januari 2026. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut menyebutkan bahwa keberadaan jembatan darurat di jalan nasional ini sangat krusial untuk memastikan kelancaran konektivitas serta distribusi barang di sepanjang wilayah utara dan timur Aceh. “Jalan ini menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan perekonomian untuk daerah Aceh, maka operasional jembatan ini perlu kita jaga bersama agar dapat berfungsi sampai jembatan permanen selesai dibangun,” kata Teuku Faisal pada Rakor yang digelar di Aula Multimoda Dishub Aceh. Oleh karena itu, sejak tanggal 18 Januari 2026 Pemerintah melakukan pembatasan terhadap kendaraan barang yang melintas di jembatan bailey Kuta Blang Bireuen untuk mencegah kerusakan jembatan terulang kembali. “Di samping mencegah kerusakan jembatan, kita juga memperhatikan faktor keselamatan bagi pengguna jalan lainnya agar bisa melintas dengan aman,” sebut Teuku Faisal. Berdasarkan informasi dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh, pembangunan jembatan baru yang permanen akan dilakukan bersisian dengan jembatan eksisting. Pembangunannya diperkirakan memakan waktu 6-8 bulan dan akan dilakukan peletakan batu pertama dalam waktu beberapa hari kedepan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Selanjutnya, jika jembatan baru telah selesai dibangun, maka jembatan eksisting akan diperbaiki sehingga dapat berfungsi kembali secara normal. Kadishub Aceh juga meminta kepada Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan timbangan kendaraan portable di kedua sisi jembatan untuk memastikan truk yang menaiki jembatan tidak melebihi tonase yang diizinkan. Pada pertemuan itu sejumlah pihak menyarankan supaya truk yang berangkat dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dilakukan penimbangan di UPPKB Seumadam Aceh Tamiang yang dikelola oleh BPTD Kelas II Aceh. Bila melebihi tonase, kendaraan diarahkan untuk putar balik kembali ke daerah asal atau melangsir muatannya. Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Aceh Tofan Muis menyebutkan bahwa pihaknya akan mulai melakukan filterisasi terhadap beban muatan kendaraan barang dari wilayah Sumut di UPPKB Seumadam (jembatan timbang). Pihaknya juga akan mengeluarkan Surat Keterangan bagi kendaraan barang di bawah 30 ton sebagai filter pertama. BPTD Kelas II Aceh juga sedang mengupayakan adanya timbangan portable di kedua sisi jembatan sebagai filter akhir sebelum truk melintasi jembatan. “Kita sedang koordinasi dengan Kemenhub untuk mendapatkan peralatan timbangan yang siap digunakan. Untuk memastikan beban kendaraan tidak melewati 30 Ton, maka kendaraan dengan 3 sumbu tidak diperkenankan lewat jembatan darurat,” sebut Tofan Muis. Kadishub Aceh mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi terkait pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Krueng Tingkeum. “Sosialisasi kebijakan ini penting agar para pengusaha termasuk pengemudi truk mengetahui sehingga muatan mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dan tentunya untuk menghindari konflik di lapangan antara para awak truk dengan personil yang bertugas. Ini semua kita lakukan untuk kepentingan yang lebih luas,” tutur Teuku Faisal. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Organda Aceh Ermansyah menyebutkan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah bersama stakeholder Forum LLAJ Aceh. Pihak Organda Aceh juga akan ikut mensosialisasikan ketentuan mengenai pembatasan kendaraan barang di jembatan bailey Kuta Blang ke seluruh anggota Organda Aceh. Baca Berita Lainnya: Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Kadishub Aceh : Kini Ada 3 Kapal Angkut LPG, Semoga Bisa Atasi Kelangkaan Gas

​Aksi kemanusiaan relawan Dishub Aceh pada hari kedua masih difokuskan pada pembersihan sarana pendidikan SMP Negeri 1 Karang Baru Aceh Tamiang, Minggu, 4 Januari 2026. Kegiatan pembersihan difokuskan pada ruang-ruang kelas yang masih berlumpur dan dilanjutkan dengan penyiraman air bersih pada ruang yang sudah bersih dari lumpur. Selain itu, relawan juga membersihkan parit dari lumpur dan sampah yang menumpuk agar aliran air menjadi lancar, sehingga air tidak lagi tersumbat apabila hujan turun di kemudian hari. “Fokus kita pada hari kedua ini adalah pembersihan ruangan kelas yang masih berlumpur serta area di luar gedung seperti taman dan selokan supaya air tidak lagi tergenang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memantau jalannya pembersihan. Teuku Faisal berharap para pelajar dapat kembali bersekolah dengan nyaman dan menikmati fasilitas sekolah yang bersih meskipun kondisinya belum normal seperti biasa. Kadishub Aceh itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada stakeholder terkait, seperti Dinas Perkim Aceh, BPBD Aceh Tamiang, dan Damkar Aceh Tamiang, atas dukungan peralatan serta air bersih selama aksi kemanusiaan ini berlangsung. Dukungan air bersih berfungsi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum dan pembersihan tahap akhir pada ruang-ruang kelas. “Apresiasi setinggi-tingginya untuk semangat juang seluruh relawan Dishub Aceh yang sudah bahu-membahu secara sukarela datang dan membersihkan sarana pendidikan di Aceh Tamiang,” ungkapnya. Selain aksi kemanusiaan di SMP Negeri 1 Karang Baru, Dishub Aceh juga menyerahkan bantuan berupa 80 paket perlengkapan sekolah bagi pelajar TK Negeri Pembina Kota Kuala Simpang. Bantuan yang diserahkan oleh Sekdishub Aceh tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Dishub Aceh dengan PT Sakti Inti Makmur (Express Bahari) melalui penyaluran dana CSR (Corporate Social Responsibility). “Semoga bantuan ini dapat memotivasi anak-anak kita untuk lebih semangat bersekolah dan menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik,” pesan Teuku Faisal kepada para pelajar melalui Sekdishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dinas Perhubungan Aceh mengirimkan 136 relawan tahap kedua yang akan ditugaskan untuk membersihkan fasilitas pendidikan TK Aksara di Kecamatan Karang Baru Aceh Tamiang yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh. “Sekolah tersebut harus segera kita bersihkan karena proses belajar mengajar akan dimulai pada tanggal 5 Januari 2026,” kata Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam apel pelepasan relawan di halaman Kantor Dishub Aceh, Jumat, 2 Januari 2026. Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih kepada ASN Dishub Aceh yang secara suka rela menjadi relawan untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak bencana. “Tolong jaga kekompakan, saling memperhatikan selama berada di sana. Kalau ada yang merasa kurang sehat, mohon disampaikan kepada koordinator masing-masing tim,” sebutnya. Kadishub Aceh juga mengingatkan kepada seluruh relawan untuk menjaga perilaku dan sikap selama berada di sana. “Kita akan bertemu dengan masyarakat yang baru saja mengalami musibah, jadi jaga sikap dan perilaku. Kita memohon kepada Allah SWT agar terus berada dalam lindungan-Nya sampai aksi kemanusiaan ini selesai,” tutur Teuku Faisal Para relawan diberangkatkan menggunakan 3 unit bus, dan 1 unit Hiace untuk relawan perempuan. Sedangkan peralatan kerja diangkut menggunakan 4 unit mobil milik Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Pemerintah Aceh terus berupaya agar akses jalan di wilayah terdampak bencana bisa segera tersambung supaya denyut nadi perekonomian serta aktivitas masyarakat dapat berjalan normal kembali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat meninjau kondisi jembatan putus di Desa Berawang Gajah Kecamatan Ketol, Aceh Tengah pada Rabu, 31 Desember 2025. Jembatan yang menghubungkan Desa Berawang Gajah dan Desa Burlah tersebut putus akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Saat ini, penyeberangan orang dan barang termasuk bantuan logistik harus menggunakan tali seling baja yang dioperasikan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Penyeberangan menggunakan tali seling baja ini berisiko tinggi dan mengancam keselamatan warga yang melintas. Oleh karena itu, dalam Rakor bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI tempo hari lalu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta agar pembangunan jembatan dapat diselesaikan secepatnya. “Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan dan berisiko khususnya bagi lansia dan anak-anak. Terlebih dengan kendala putusnya jembatan seperti ini harga sembako jadi mahal yang membuat biaya hidup masyarakat korban bencana semakin meningkat,” ujar Teuku Faisal. Lebih lanjut Faisal mengungkapkan bahwa pihaknya akan bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan stakholder terkait agar penyeberangan masyarakat di wilayah ini dapat segera dipulihkan. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi masyarakat Desa Burlah yang diterima langsung oleh Kepala Dusun (Kadus) Bukhari. Bukhari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Aceh atas bantuan yang telah diberikan. Bantuan tersebut sangat meringankan beban mereka untuk berbelanja sembako. Ia juga berharap akses jembatan putus bisa segera diperbaiki agar masyarakat bisa beraktivitas dengan normal. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Bener Meriah guna memantau kondisi infrastruktur transportasi dan akses jalan yang terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini, Rabu, 31 Desember 2025. Teuku Faisal didampingi Kepala Dinas Perhubungan Bener Meriah Abdul Kadir meninjau kondisi jalan yang terkena longsor salah satunya di jalan pacuan kuda. Keduanya mendiskusikan titik pemasangan rambu lalu lintas di beberapa jalur alternatif maupun jalur baru yang telah berfungsi untuk dilalui oleh masyarakat. Pemasangan fasilitas keselamatan jalan pada jalur alternatif maupun baru ditujukan supaya pengguna jalan bisa berkendara dengan aman dan selamat. Kadiahub Aceh berharap pada titik-titik rawan agar dilengkapi dengan rambu maupun penunjuk arah yang memadai sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sehingga potensi kecelakaan dapat dihindari. Setelah melakukan peninjauan, Kadishub Aceh menyerahkan 7 unit water barrier untuk ditempatkan pada titik rawan yang terdampak longsor. Serta menyerahkan 15 unit mantel hujan dan 6 unit stick lamp untuk digunakan oleh petugas yang berjaga. Pada hari yang sama, Teuku Faisal meneruskan kunjungannya ke Bandara Rembele untuk melihat aktivitas distribusi logistik dan penerbangan umum di bandara tersebut. “Bandara Rembele berperan penting sebagai pusat distribusi logistik dan evakuasi masyarakat di wilayah tengah karena jalur darat terputus akibat bencana,” kata Teuku Faisal. Sementara itu, Kepala UPBU Rembele Sofyan Rasad menyampaikan bahwa selama masa tanggap darurat penerbangan di Bandara Rembele mencapai 64 penerbangan dalam sehari, mulai dari pesawat berbadan kecil hingga besar seperti Boeing 737-300. Softan menambahkan, penerbangan reguler yang dilayani oleh Maskapai Wings Air dan Susi Air juga menunjukkan tingkat keterisian yang cukup tinggi yaitu mencapai 85 persen. “Susi Air juga beberapa kali melakukan extra flight karena demandnya sedang tinggi,” sebutnya. Kadishub Aceh berharap maskapai yang sudah masuk ke Bandara Rembele, termasuk penerbangan cargo, bisa terus dilanjutkan tahun depan karena dari sisi demand cukup banyak, dan kapasitas runway cukup untuk melayani pesawat sekelas Boeing 737-300. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Dalam Rakor bersama Menteri dan Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI di Banda Aceh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal mendampingi Gubernur Aceh Muzakir Manaf saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI yang diselenggarakan di Hotel Daka Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan Direksi perusahaan pelat merah seperti Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri dan Wakil Menteri Sosial, Utusan Presiden, Wakil Kepala BP BUMN, Kasatgas Darurat Jembatan, Dirut PT PLN, dan Dirut PT Telkomsel. Rakor ini difokuskan pada sinkronisasi langkah-langkah Pemerintah dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan sosial ekonomi Aceh pasca bencana hidrometeorologi yang melanda pada akhir November lalu. Kehadiran pemangku kebijakan pada lintas lembaga dan kementerian di Aceh hari ini menunjukkan komitmen serius Pemerintah, baik Pusat maupun Aceh, dalam menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang masih dirasakan hingga saat ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Aceh menekankan pentingnya percepatan penyediaan hunian sementara bagi masyarakat yang masih bertahan di tenda pengungsian. Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Mualem tersebut meminta agar jembatan-jembatan yang putus akibat banjir dapat segera diselesaikan pembangunannya karena sangat penting untuk melancarkan akses mobilisasi bantuan dan pergerakan masyarakat. Termasuk pemulihan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, mushalla dan mesjid perlu dituntaskan secepatnya. Mualem juga meminta agar operasional Tol Sibanceh, khususnya seksi 1 ruas Padang Tiji – Seulimum, dapat dibuka 24 jam. Hal ini guna memperlancar distribusi bantuan serta mempercepat waktu tempuh kendaraan tanggap darurat yang membawa kebutuhan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Pada kesempatan terpisah, Kadishub Aceh Teuku Faisal menyampaikan bahwa aksesibilitas jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah bisa dilalui sehingga distribusi bantuan dan logistik bisa lebih mudah dari sebelumnya. Meskipun demikian, Teuku Faisal mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara karena masih banyak ruas jalan dan jembatan bersifat darurat. Pemerintah Aceh berharap hasil pertemuan hari ini dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan sehingga Aceh dapat segera pulih dan bangkit dari dampak bencana. Baca Berita Lainnya: Lalu Lintas Tol Sigli – Banda Aceh Meningkat Signifikan Selama Periode Nataru Dishub Aceh Segera Fungsikan Kembali Terminal Tipe B Aceh Tamiang Pasca Banjir Bandang Pastikan Kelancaran Arus Libur Nataru 2026, Kadishub Aceh Tinjau Kesiapan Posko Terpadu di Pelabuhan Ulee Lheue

Aceh Tamiang – Pegawai Dinas Perhubungan Aceh bersama personel Terminal Tipe B Aceh Tamiang bahu-membahu melaksanakan aksi pembersihan terminal, Sabtu (27/12/2026). Kegiatan ini dilakukan satu bulan setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah kawasan di Aceh, termasuk Aceh Tamiang. Aksi pembersihan tersebut difokuskan pada pengangkatan endapan lumpur dan sisa material banjir yang menumpuk di area terminal dan perkantoran. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Aceh, Amarullah. Amarullah menjelaskan bahwa pembersihan dilakukan untuk memastikan fasilitas terminal, khususnya ruang pelayanan dan perkantoran, kembali bersih, higienis, dan layak digunakan. Endapan lumpur yang menutupi area terminal diketahui mencapai sekitar satu meter, bahkan di beberapa titik lebih dari satu meter, sehingga menyebabkan terminal lumpuh total pascabanjir. “Terminal Tipe B Aceh Tamiang sempat tidak dapat difungsikan sama sekali akibat banjir. Lumpur menutup hampir seluruh area, termasuk kantor dan fasilitas pendukung lainnya, dan sebagian besar fasilitas mengalami kerusakan,” ujar Amarullah. Ia menyebutkan, kegiatan pembersihan ini merupakan tindak lanjut atas arahan langsung Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, sebagai upaya percepatan pemulihan layanan transportasi darat di wilayah terdampak bencana. Dishub Aceh kata Amarullah berharap dengan dimulainya pembersihan ini, proses pemulihan terminal dapat berjalan lebih cepat sehingga operasional angkutan umum kembali normal dan masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. “Kami berharap transportasi darat, khususnya layanan angkutan umum di Terminal Tipe B Aceh Tamiang, dapat segera pulih dan kembali melayani masyarakat seperti sebelum bencana,” katanya. Sementara itu, pada hari Minggu (28/12) kemarin, sebanyak 40 ASN Dishub Aceh juga ikut serta bersama 3.000 ASN Pemerintah Aceh lainnyaa menjadi relawan ke berbagai daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. “Penugasan ASN ini merupakan bagian dari upaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dasar di masa sulit. Pemerintah hadir, bekerja, dan peduli,” ujar Sekda Aceh M. Nasir usai pelepasan. Para ASN tersebut dikerahkan tidak hanya untuk membantu pemulihan fisik pascabencana, tetapi juga memastikan layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan, mulai dari kebersihan lingkungan, akses fasilitas umum, hingga dukungan pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak akhir November lalu. Ribuan relawan ASN dijadwalkan bertugas selama dua hari, pada 29-30 Desember 2025. Selain kegiatan gotong royong membersihkan fasilitas umum dan rumah ibadah dari lumpur dan material sisa banjir, para relawan juga berperan membantu koordinasi layanan kesehatan, pendampingan warga rentan, serta penguatan layanan sosial di lapangan. []

Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal memantau proses sandar kapal KMP Wira Loewisa yang mengangkut kendaraan Skid tank LPG dari Banda Aceh di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara, Rabu, 17 Desember 2025. Kapal yang memiliki panjang 72 meter lebih ini mengangkut 14 truk Skid tank LPG dan 2 truk LPG kemasan 3 Kg untuk mengatasi kelangkaan gas LPG di Banda Aceh, Aceh Besar, dan sekitarnya. Distribusi gas LPG dari Pelabuhan Krueng Geukeuh mengandalkan kapal laut karena akses darat masih terputus. Saat ini terdapat 3 unit kapal yang mengangkut gas ke Banda Aceh dan wilayah barat Aceh, yaitu KMP Aceh Hebat 2, KMP Wira Loewisa, dan KMP Wira Sameiri. “Dengan kehadiran 3 kapal ini, kita berharap kelangkaan gas di Banda Aceh bisa segera teratasi dan keadaan menjadi normal kembali,” sebut Teuku Faisal. Di samping memantau proses sandar kapal pengangkut truk LPG, Kadishub Aceh juga berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder terkait kelancaran distribusi bantuan korban bencana dari donatur yang mengirimkan bantuan melalui Pelabuhan Krueng Geukueh. “Pemerintah Aceh telah membentuk posko terpadu di pelabuhan ini supaya mempercepat proses penyaluran begitu diturunkan dari kapal. Jadi koordinasi dengan posko-posko di daerah terdampak bisa lebih maksimal,” ungkap Teuku Faisal. Sebagaimana diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh sangat strategis dalam proses penanganan bencana serta penyaluran bantuan ke wilayah terdampak bencana di Aceh. Kapal-kapal dari lembaga donatur termasuk kapal milik TNI-Polri hilir mudik di pelabuhan ini mengantar bantuan, kendaraan alat berat, hingga peralatan untuk pembangunan jembatan bailey.

Terminal Tipe B Aceh Tamiang menjadi salah satu prasarana transportasi yang terdampak bencana banjir. Tempat ini awalnya menjadi lokasi pengungsian bagi para personil terminal bersama masyarakat sekitar dan penumpang angkutan umum yang terjebak banjir di sejumlah titik. Hujan yang tak kunjung reda selama beberapa hari, membuat debit air semakin tinggi secara perlahan. Para personil terminal bersama warga akhirnya harus menyelamatkan diri ke lokasi yang lebih tinggi karena bertahan di terminal bukanlah sebuah pilihan. Terminal pun terendam banjir bersama puluhan kendaraan angkutan dan mobil pribadi milik warga. Di tengah banjir yang terus berkecamuk, para personil Terminal Tipe B Aceh Tamiang harus menyelamatkan keluarga mereka yang berada di rumah. Semua personil terminal yang berjumlah 14 orang terkena dampak banjir parah, bahkan ada yang harus kehilangan rumah tempat tinggal. Yang tersisa hanyalah jiwa yang tabah serta raga dengan pakaian seadanya. Kisah pilu ini sangat menyayat hati keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh, khususnya bagi Kadishub Aceh Teuku Faisal. Sebelum banjir terjadi, Kadishub Aceh terus memantau kondisi fasilitas perhubungan melalui laporan-laporan yang disampaikan para koordinator melalui WhatsApp grup. Komunikasi dengan para pegawai di daerah terhenti saat jaringan listrik dan sinyal internet terputus. Semua mendadak hampa di tengah ketidakpastian. Kabupaten Aceh Tamiang sempat berhari-hari terisolasi akibat banjir yang tak kunjung surut.  Belakangan diketahui bahwa kabupaten ini terdampak banjir paling parah. Kehadiran Teuku Faisal hari ini tentunya membawa harapan bagi para pegawai Dishub Aceh di Terminal Aceh Tamiang. Ia terus menyuntikkan semangat kepada para staf untuk kembali bangkit dan menjadikan bencana ini sebagai pelajaran yang penuh hikmah. Dalam kesempatan tersebut, Teuku Faisal mendengar secara langsung apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan oleh pegawai selama berada di pengungsian sampai kondisi kembali membaik. Selain mendengarkan pengalaman para pegawai terminal, Kadishub juga meninjau berbagai fasilitas terminal yang sebagian besar rusak akibat terendam banjir dan dipenuhi lumpur tebal. Terkait fasilitas terminal, Dishub Aceh akan segera mengembalikan fungsi terminal yang sempat lumpuh dengan mengirimkan personil bantuan. “Kita upayakan terminal kembali bersih dan bisa beroperasi kembali,” tuturnya.

Dinas Perhubungan Aceh telah mengoptimalkan seluruh armada transportasi baik laut, udara, dan darat, untuk mendukung percepatan penanganan masa tanggap darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh 2025. Hingga saat ini, upaya difokuskan pada distribusi logistik vital, evakuasi, dan pembukaan akses ke wilayah terisolasi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal ST., MT., menyatakan bahwa kolaborasi antar sektor menjadi kunci utama dalam menghadapi kendala akses darat. “Sejak awal bencana, Dishub telah mengerahkan seluruh sumber daya. Karena akses darat terputus, kita juga terus memaksimalkan jalur laut dan udara, khususnya untuk mengangkut kebutuhan vital dan membuka konektivitas seperti ke dataran tinggi Gayo,” kata T. Faisal di Banda Aceh, Jumat 12/12. T. Faisal merinci, operasi transportasi laut menjadi tulang punggung distribusi. Total 32 trip pelayaran telah dilakukan sejak masa tanggap darurat diumumkan gubernur, dengan menggunakan 12 kapal, mengangkut 817 penumpang dan lebih dari 180 ton bantuan. Dishub Aceh, kata T Faisal, juga memfasilitasi keberangkatan skid tank LPG dengan total muatan 1.455 ton yang diangkut menggunakan KMP Aceh Hebat 2 dari Krueng Geukuh ke Pelabuhan Ulee Lheue. “Kami menggunakan KMP Aceh Hebat 2 untuk mengangkut 8 unit truk Skid Tank LPG ke Krueng Geukueh dan KMP Wira Loewisa yang membawa 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tangki BBM. Ini upaya antisipatif kami memastikan suplai gas dan BBM tetap lancar,” ujar Faisal. Selain itu, KN Antares juga diberangkatkan membawa 80 ton bantuan logistik dan tenda darurat menuju Krueng Geukueh, sementara KMP Ekspres Bahari mengevakuasi 177 warga dari Langsa dan Aceh Utara, di samping juga membawa bantuan logistik. Dishub juga telah berkoordinasi dengan Kemenhub untuk mengalihkan rute kapal perintis guna memperlancar arus logistik. Hasilnya beberapa kapal perintis kemudian beroperasi ke Ulee Lheue, Krueng Geukuh, Kuala Langsa hingga ke Belawan. Untuk wilayah Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah yang akses daratnya terganggu, Dishub Aceh berhasil mengoordinasikan pengoperasian pesawat Pegasus milik PT PGE. “Total sudah dilakukan 10 penerbangan menggunakan Pegasus ke Bandara Rembele dan Blangkejeren Gayo Lues. Penerbangan ini sangat vital untuk mengangkut relawan, perangkat komunikasi darurat Starlink BNPB, serta memfasilitasi pemulangan masyarakat,” kata T. Faisal. Gubernur Aceh juga menyurati Kementerian Perhubungan, meminta dukungan Menteri untuk mendorong maskapai agar membuka atau menambah kapasitas penerbangan reguler pada rute Bandara Soekarno-Hatta – Sultan Iskandar Muda, Kuala Namu – Banda Aceh, dan Kuala Namu – Rembele. Gubernur juga meminta agar operator penerbangan tidak menaikkan tarif, bahkan memberikan kebijakan tarif khusus kemanusiaan selama masa pemulihan bencana. Menindaklanjuti hal tersebut, Kemenhub, melalui surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara pada 7 Desember 2025, kemudian menghimbau seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk melakukan penambahan kapasitas, baik berupa penambahan rute baru dan penambahan frekuensi penerbangan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai respon nyata, maskapai Wings Air mengumumkan pembukaan rute penerbangan regular Kualanamu – Rembele, yang akan mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 setiap harinya. Penerbangan ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72, yang memiliki 72 kursi kelas ekonomi dan dianggap ideal untuk mencapai bandara di kawasan perbukitan seperti Rembele. Sementara maskapai Pelita Air akan memberikan fasilitas gratis pengiriman bantuan kemanusiaan logistik, sejalan dengan imbauan Dishub untuk menertibkan dan memberikan diskon pada tarif penerbangan kemanusiaan. Sementara itu, lanjut Faisal, berdasarkan informasi dari Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), pergerakan pesawat udara meningkat signifikan. Pada kondisi normal rata-rata 24 pergerakan per hari, kini mencapai 54 pergerakan per hari. Untuk angkutan kargo, yang biasanya hanya 3-4 ton per hari, kini meningkat drastis menjadi rata-rata 100 ton per hari selama masa tanggap darurat. Lonjakan ini terjadi akibat banyaknya logistik bantuan yang masuk ke Aceh.