Tag: acehhebat

Selama hampir sepuluh tahun berturut-turut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI melalui Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang LLAJ juga setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan tersebut. Pada Tahun 2018, Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ di Provinsi Aceh diselenggarakan oleh Dishub Aceh dengan jumlah 23 peserta dari 23 Kabupaten/Kota, dan dipilih 4 peserta terbaik untuk diseleksi di Tingkat Nasional. Pada Tingkat Nasional, Provinsi Aceh yang diwakili oleh 4 peserta tersebut, antara lain Devia Army mendapat peringkat ke-31, Win Putra Sandy Agung mendapat peringkat ke-33, Muchammad Fachrizal mendapat peringkat ke-38 dan Adisty Ayu Hafizah mendapat peringkat ke-58 dari jumlah total peserta 72 orang. Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat memuaskan. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tahun 2019 sendiri akan dilaksanakan di Hotel Ayani, Kota Banda Aceh mulai tanggal 5 – 9 Agustus 2019. Kegiatan akan diawali dengan pembukaan acara, dilanjutkan dengan dinamika kelompok, beberapa pemaparan materi dari narasumber, tes soal peserta, expose karya ilmiah, pengumuman pemenang dan penutupan acara. Dinas Perhubungan Aceh berharap Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ yang menjadi pemenang lebih aware, menyebarkan virus berkeselamatan lalu lintas ke rekan-rekan dan lingkungannya, serta mendapatkan prestasi yang lebih memuaskan pada Tingkat Nasional dari tahun sebelumnya.

Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang LLAJ dan UPTD Transkoetaradja selaku penyedia pelayanan transportasi ikut mendukung kelancaran kegiatan MTQ Mahasiswa Nasional ke-XVI Tahun 2019 yang diselenggarakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dishub Aceh menyiapkan 5 unit bus Transkoetaradja dan 9 unit bus Damri untuk penjemputan dan pemulangan peserta dari luar daerah melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Blang Bintang. Selain melayani penjemputan dan pemulangan peserta, Dishub Aceh juga menyiapkan 5 unit shuttle bus yang akan melayani para peserta selama MTQMN ke-XVI 2019 berlangsung. Bus mulai beroperasi pada pukul 08.00 WIB – 19.00 WIB dengan rute Asrama Mahasiswa – Kampus Unsyiah. Untuk memastikan kegiatan pelayanan transportasi berjalan secara maksimal, Dishub Aceh juga mengerahkan 46 personil yang terdiri dari; 9 personil Bidang LLAJ, 15 personil UPTD Transkoetaradja, 10 operator Transkoetaradja, dan 12 operator PT. Damri Cabang Banda Aceh. MTQMN ke-XVI tahun ini sendiri resmi dibuka oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Prof. Dr. Ismunandar tadi malam (Minggu/28/7) di Stadiun Mini Unsyiah. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Asisten I Setda Aceh Dr. M. Jafar, SH. M.Hun, Wakil Ketua DPR Aceh Sulaiman Abda, SE, Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, SE., Ak., MM, dan para rektor universitas seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ismunandar menyampaikan MTQ Mahasiswa Nasional jangan menjadi kegiatan rutinitas dua tahunan semata, tapi melalui kegiatan ini bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi generasi muda Indonesia. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 28 Juli – 04 Agustus 2019 dan diikuti oleh 2.500 peserta dari 179 universitas seluruh Indonesia. (AM)

Dalam rangka mendukung kelancaran Rakornas BPSDM se-Indonesia Tahun 2019 di Banda Aceh, Dinas Perhubungan Aceh sebagai penanggung jawab transportasi memfasilitasi 10 armada bus yang terdiri dari 4 bus besar (50 seat), 4 bus sedang (30 seat) dan 2 bus kecil (12 seat). Bus tersebut akan melayani 600 peserta dari 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota selama mengikuti Rakornas di Banda Aceh pada tanggal 25 – 28 Juli 2019. Seluruh rangkaian kegiatan peserta mulai dari penjemputan kedatangan di bandara, lalu ke penginapan, mobilisasi peserta ke tempat acara, shalat jum’at di Mesjid Raya Baiturrahman, City Tour hingga pemulangan peserta kembali ke Bandara. Secara bersamaan, Dishub Aceh juga memfasilitasi pelayanan transportasi pada MTQ Nasional Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2019 di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. “Layanan transportasi ini sangat dibutuhkan mengingat masih minimnya fasilitas transportasi wisata di Aceh, serta diharapkan dapat mendukung keberhasilan peningkatan wisata dan kegiatan nasional di Aceh,” ujar Kabid LLAJ Dishub Aceh, Nizarli, S.SiT, MT. (AM)

Dishub Aceh mengharapkan semua instansi terkait dan Badan Hukum Pengusaha Angkutan Sewa Khusus dapat berperan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk percepatan ketertiban perusahaan angkutan sewa khusus dan menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan sewa khusus di Aceh.

Tidak hanya di wilayah Indonesia Timur, kini program tol laut juga hadir untuk melayani masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat. Hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan satu unit kapal pendukung tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 2 dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI kepada PT. ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang Sumatera Barat (Sabtu, 9/03/2019). KM. Kendhaga Nusantara 2 mulai beroperasi pada hari Senin (11/3) untuk melayani penyelenggaraan tol laut pada trayek T.2 dengan menyinggahi Pelabuhan Teluk Bayur – Sinabang – Gunung Sitoli – Mentawai (Sikakap) – Teluk Bayur. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Ditjen Perhubungan Laut, Capt. Budi Mantoro mengatakan bahwa KM. Kendhaga Nusantara 2 akan menjadi sarana bagi masyarakat wilayah Sumatera Barat, Pulau Nias, dan sekitarnya yang dapat dimanfaatkan untuk pengiriman kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok penting, hasil produksi Usaha Kecil Menengah (UKM), hasil pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan juga pertambangan. KM. Kendhaga Nusantara 2 mampu menampung sebanyak 200 kontainer lebih dengan fasilitas bongkar muat lengkap. KM Kendhaga Nusantara 2 juga dirancang khusus untuk mengangkut barang kebutuhan pokok di daerah terpencil dan terluar di garis perbatasan yang dermaga pelabuhan minim fasilitas. Berdasarkan Perpres Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari Dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, program tol laut tujuan utamanya adalah mensuplai dan menyediakan barang-barang kebutuhan pokok di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Kemudian tujuan keduanya yaitu menurunkan disparitas harga yang masih mahal di wilayah-wilayah tersebut. Kepala Seksi Muatan Kapal dan Kapal Nelayan Sub Direktorat Kepelabuhanan Kawasan Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili yang juga hadir dalam acara penyerahan kapal KM. Kendhaga Nusantara 2 menyebutkan tarif angkutan barang di laut sangat murah. Jika dengan angkutan lainnya menghabiskan biaya sebesar Rp. 6 juta, dengan tol laut mungkin hanya sebesar Rp. 4 juta atau Rp. 3 juta. Tarif muatan berangkat dan muatan balik juga sudah tercantum dengan sangat jelas di dalam PM. Perhubungan Nomor 89 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah akan melakukan upaya peningkatan program-program konektivitas antarmoda sehingga tol laut tidak hanya dapat menjangkau dari port to port tetapi juga dapat menjangkau wilayah lebih dalam lagi (end to end) dengan melibatkan moda lain seperti moda darat, penyeberangan maupun udara. (AM)

Pada H-6 lebaran, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal,  Wakil Ketua DPRA, Dalimi, Kepala Terminal Type A Batoh serta SKPA lainnya meninjau Posko Angkutan Lebaran Idul Fitri 1440 H/2019 M, Banda Aceh, Kamis (30/5/2019). Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengapresiasi kesiapsiagaan para aparatur dari Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Aceh, Kepolisian dan stakeholder lainnya yang telah dan sedang bertugas di seluruh posko pelayanan mudik di Aceh. Meski demikian, Nova terlihat kecewa dengan kondisi sejumlah bangunan dibiarkan rusak dan terbengkalai. Kekecewaan tersebut disampaikan oleh Plt. Gubernur Aceh kepada awak media saat memberikan keterangan pers, di Posko Terpadu Angkutan Lebaran 1440 H di komplek Terminal Bus Batoh, Banda Aceh. “Secara sistem, aparatur terkait tentu sudah memiliki prosedur baku yang selalu disempurnakan setelah bercermin dari pengalaman penanganan mudik di tahun sebelumnya. Ini tentu harus diapresiasi. Namun sebagai Pemerintah, saya tentu tidak boleh hanya melihat softwarenya saja, hardwarenya juga harus diperhatikan. Beberapa catatan sudah saya sampaikan saat meninjau ke Ulhee Lheue juga di Terminal Batoh ini,” ujar Nova. Masih banyak tugas yang harus dikerjakan oleh pengelola, upaya peningkatan pelayanan bukan hanya memperbaiki software tetapi hardware juga harus menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, saya mengajak awak media untuk bekerjasama dan melakukan pengawasan pada upaya perbaikan yang akan kami lakukan ke depan, tentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” imbau Nova. Di dua tempat kunjungan itu, Plt. Gubernur memastikan kesiapan angkutan agar berjalan maksimal. Diantaranya, memastikan fasilitas pendukung, pengemudi hingga angkutan lebaran baik darat maupun laut sudah memenuhi standar. Selain itu, Nova Iriansyah, juga mengharapkan semua pihak dapat bekerja maksimal guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Plt. Gubernur dan rombongan bersama motornya, kemudian melanjutkan perjalanan darat untuk memastikan angkutan lebaran mudik berjalan lancar. (AM)

Menjelang lebaran Idul Fitri 1440 H dan Libur Nasional 2019, Dinas Perhubungan Aceh melakukan monitoring persiapan pada seluruh moda transportasi yang beroperasi di Provinsi Aceh. Bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, Dishub Aceh berusaha mempersiapkan angkutan lebaran tahun 2019 dengan baik demi keselamatan dan kelancaran pada arus mudik dan balik. Dalam persiapan tahun ini, Dishub Aceh terus mendorong isu keselamatan, termasuk memperhatikan kelancaran arus mudik di Provinsi Aceh. Pada moda transportasi jalan, pemeriksaan (rampcheck) angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) maupun antar kota dalam provinsi (AKDP) telah dilakukan sejak H-15 di terminal tipe B Lueng Bata dan terminal tipe A Batoh Banda Aceh. Bersama BPTD I Aceh Kementerian Perhubungan, Dishub Kabupaten/Kota, Ditlantas Polda Aceh, PT. Jasa Raharja dan Pihak Organda Aceh melakukan koordinasi secara intens untuk pelaksanaan pemeriksaan di setiap terminal yang menjadi titik mudik di Aceh. Setiap kendaraan yang telah diperiksa akan ditempeli stiker khusus sebagai penanda bahwa telah dilakukan rampcheck. Stiker tersebut juga bermanfaat bagi calon penumpang dalam memilih angkutan yang akan digunakan untuk mudik. Dari data yang diperoleh petugas rampcheck,  sejak tanggal 21 s.d 24 Mei 2019 79% angkutan AKAP di Terminal  Batoh dikategorikan belum laik jalan,  sedangkan pada Terminal Lueng Bata sebesar 65% angkutan AKDP juga belum laik jalan, menindaklanjuti hal ini petugas mengeluarkan rekomendasi kepada si pemilik kendaraan untuk tidak melakukan operasional. Disamping itu, Kementerian Perhubungan melalui BPTD-I Aceh terus melakukan rampchek di semua terminal Type A, dan petugas Dishub Kabupaten/Kota pada masing-masing terminal di wilayah kerjanya. Pada moda transportasi air, Dishub Aceh Bersama dengan KSOP Malahayati, PT. Jasa Raharja, Ditpolairud Polda Aceh, Basarnas Aceh dan BMKG Bandara SIM melakukan pemeriksaan (rampcheck) di Pelabuhan Ulee Lheue dan Pelabuhan Perikanan Lampulo Banda Aceh. Dari beberapa unit kapal boat yang diperiksa, masih ada kapal yang masih bermasalah dengan surat-surat kapal dan perlu di overhaul, Sedangkan rampcheck pada kapal ferry dan kapal cepat untuk lintasan Ulee Lheue – Balohan telah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kementerian Perhubungan melalui KSOP kelas 4 Sabang. Terkait informasi yang dibutuhkan oleh calon penumpang selama mudik lebaran, Dishub Aceh telah menyediakan posko angkutan lebaran di setiap titik arus mudik. Posko angkutan lebaran yang tersebar di seluruh jalur moda transportasi dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai arus mudik lebaran 2019 di Aceh. Data Informasi juga diakses melalui akun resmi media sosial Dinas Perhubungan Aceh. Sebagai upaya untuk memastikan kesiapan posko lebaran dan arus mudik berjalan dengan aman, nyaman dan selamat, Selasa (28/5) Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST, MT bersama pejabat perhubungan terkait memantau arus mudik di Pelabuhan Kuala Bubon Meulaboh. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak PT. ASDP Indonesia Ferry, jumlah penumpang yang akan menyeberang ke Sinabang melalui Pelabuhan Kuala Bubon Meulaboh mengalami peningkatan sebesar 30% dari hari-hari sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah kendaraan mengalami peningkatan sebesar 25%. Pihak ASDP selaku operator Kapal Ferry akan lebih memprioritaskan penumpang daripada kendaraan dan barang saat arus mudik H-5 sampai H-3. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Kuala Bubon belum terasa begitu signifikan, dikarenakan adanya KM. Sabuk Nusantara 110 yang juga berlayar menuju Sinabang pada hari yang sama melalui Pelabuhan Ujung Karang, Meulaboh. KM. Teluk Sinabang akan kembali melayani penyeberangan di lintasan Meulaboh – Sinabang pada hari Jum’at (31/5) dan Minggu (2/6). Usai meninjau kesiapan dan kondisi arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon Meulaboh, pada hari yang sama, melintasi jalan Nagan Raya – Beutong – Takengon, Kepala Dinas Perhubungan Aceh melanjutkan monitoring ke  terminal tipe A Paya Ilang Takengon. Didampingi Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengah, Koordinator Terminal tipe A dan Kasatlantas Polres Aceh Tengah melakukan prosesi pemotongan pita dan penempelan stiker sebagai tanda mudik lebaran tahun 2019 di Kabupaten Aceh Tengah dimulai. Koordinator Terminal Tipe A Aceh Tengah Iin Indawati menyampaikan bahwa malam ini jumlah penumpang telah mengalami peningkatan 100% dari hari-hari sebelumnya. Bahkan diprediksi akan semakin meningkat pada H-3 lebaran 2019. Untuk menjamin keamanan selama arus mudik, Kasatlantas Polres Aceh Tengah juga telah menyiapkan personil yang bertugas di posko mudik lebaran di depan terminal Paya Ilang dan Simpang lima. Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam blusukannya menghimbau kepada para penumpang agar tetap berhati-hati dan jangan takut untuk mengingatkan sopir bus yang lalai saat bertugas, agar perjalanan menuju kampung halaman aman dan selamat. (AM-QQ)

Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja melakukan uji coba masuk ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda hari Senin (08/4). Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT turut memantau proses uji coba perdana ini di Bandara SIM. Hadir pula dalam kesempatan tersebut GM. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Yos Suwagiyono, Kepala UPTD Trans Koetaradja T. Robby Irza, S. SiT. MT, Kabid LLAJ Dishub Aceh Nizarli, S. SiT. MT, dan Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh. Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT menyampaikan apresiasinya kepada PT. Angkasa Pura II Bandara SIM atas dukungan dan kerjasama sehingga terlaksananya uji coba perdana ini. Junaidi juga berharap halte permanen dapat segera dimulai pembangunannya oleh PT. Bank Aceh Syari’ah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Saat ini Trans Koetaradja masih menggunakan halte portable yang berada di dekat area parkir Bandara SIM. Kepala UPTD Trans Koetaradja T. Robby Irza, S. SiT. MT juga menginformasikan bahwa untuk menuju ke Bandara SIM terdapat dua rute/koridor yaitu; koridor 2A (Pusat Kota – Batoh – Lampeunurut – Lambaro – Bandara) dan koridor 5 (Pusat Kota – Kuta Alam – Ulee Kareng – Lam Ateuk – Bandara). Bus Trans Koetaradja mulai melayani penumpang dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB sesuai dengan Timetable yang berlaku. Diharapkan dengan hadirnya Trans Koetaradja di Bandara SIM semakin meningkatkan konektifitas antar moda transportasi di Provinsi Aceh. Sehingga masyarakat maupun wisatawan yang tiba di Bandara SIM memiliki moda transportasi tambahan yang dapat dipilih sesuai keinginannya. Saat ini dengan menggunakan Trans Koetaradja dari Bandara SIM, penumpang sudah dapat menuju langsung ke Terminal Tipe A Batoh dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu. (AM)

Seluruh PNS dan Non-PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh mengikrarkan diri “Aku Siap Netral” untuk Pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Kepala Dinas Pehubungan Aceh Junaidi, ST, MT memimpin apel pagi serta pembacaan Ikrar “Aku Siap Netral” (ASN) di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Senin (01/04/2019). Junaidi, ST, MT membacakan lima butir ikrar yang diikuti oleh seluruh PNS dan Non-PNS  yang disaksikan langsung oleh Panwaslih Aceh, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Aceh dan Pejabat Badan Kepegawaian Aceh. Usai pengucapan ikrar ASN, seluruh PNS dan Non-PNS  Dishub Aceh membubuhi tanda tangan pada spanduk ikrar “Aku Siap Netral” yang diawali oleh Kadishub Aceh, dilanjutkan oleh Pejabat Esselon III dan IV hingga para seluruh staff. Ada 5 (lima) poin dalam ikrar tersebut yang menyatakan komitmen ASN (Aku Siap Netral) yaitu : pertama, tetap konsisten menjaga netralitas dengan tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu; kedua, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; ketiga, tidak menggunakan fasilitas maupun anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi kepentingan kampanye peserta pemilu tertentu; keempat, ikut bersinergi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Aceh dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan kelima, tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita yang tidak jelas atau fitnah dan hoax yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dengan berikrar “Aku Siap Netral” diharapkan setiap PNS dan Non-PNS tidak ikut terlibat dalam hiruk pikuk politik, bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakkan kemana pun serta dapat  memberi contoh kepada para aparatur lainnya. (DW)

Pelaksanaan Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D), sejalan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan Terminal Tipe B pada Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh. Setelah dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terminal-terminal Tipe B tersebut resmi diserahkan pengoperasiannya pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017. Sebagian terminal-terminal Tipe B ini ada yang telah beroperasi dan bahkan ada yang belum berfungsi. Pada lintas timur Aceh, Terminal Bireuen dan Pidie Jaya merupakan terminal yang belum berfungsi pada saat peralihan Proses P3D. Fungsi terminal bukan hanya sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang, tetapi juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang yang berguna men-tracking arus kendaraan dan jumlah penumpang. Terminal Pidie Jaya yang dibangun pada tahun 2010, mulai tahun 2018 berada dibawah Pemerintah Aceh melalui pengelolaan UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dinas Perhubungan Aceh. UPTD yang dibentuk pada akhir tahun 2018, kini dihadapkan pada tantangan untuk dapat segera menjalankan dan mengoperasionalkan Terminal Tipe B Pidie Jaya. Pengoperasian Terminal Tipe B Pidie Jaya akan dilakukan secara bertahap, tahapan operasional awal untuk jangka pendek dan revitalisasi infrastruktur serta standar pelayanan secara keseluruhan untuk jangka panjang. Pada tahap awal ini, target yang ingin dicapai adalah inisiasi awal pemanfaatan fungsi Terminal Pidie Jaya, terdapat berbagai kendala dalam mengoperasionalkan terminal ini sehingga belum dapat dijalankan secara optimal. Kendala utama adalah keterbatasan jumlah personil (saat ini tersedia 3 petugas dan tenaga keamanan serta tenaga kebersihan) yang menjadikan terminal tersebut belum dapat melayani setiap hari dan 24 Jam penuh. Fasilitas dan prasarana yang masih belum memadai, juga menjadi salah satu penyebab operasional belum berjalan secara optimal. Erizal, Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B menjelaskan “Masih perlu banyak persiapan untuk mengoperasionalkan terminal tersebut baik dari sisi SDM maupun fasilitas pendukung operasional agar lebih optimal dalam pelayanan, Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini masih berada dibawah 50%, Fasilitas Utama 48,5% dan Fasilitas Penunjang 51,5%. Pada tahap awal operasional terminal ini, dimulai dengan Sosialisasi Operasional Terminal yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 15 Maret 2019 lalu dengan dukungan Dinas Perhubungan Pidie Jaya dan Polres Pidie Jaya. Selanjutnya, operasional terminal akan dijalankan hanya pada hari dan jam kerja yaitu Senin s/d Jumat mulai pukul 08.00 WIB – 17.00 WIB (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari Libur). Dalam pengoperasiannya, Terminal Tipe B Pidie Jaya akan ikut melibatkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya melalui Dinas Perhubungan dan Disperindagkop Kabupaten Pidie Jaya. Bentuk kerjasama Dinas Perhubungan Aceh dan Dinas Perhubungan Pidie Jaya sedang dalam proses penyiapan format kerja yang diharapkan akan mempercepat optimalisasi pelayanan di terminal ini. Keberadaan Ruko-ruko yang terletak di sekeliling terminal yang saat ini dikelola langsung oleh Disperindagkop juga akan segera difungsikan sehingga akan membantu menghidupkan fungsi terminal Pidie Jaya dan pada akhirnya akan memicu pengembangan perekonomian masyarakat sekitarnya. Erizal juga berharap, agar terlaksananya operasional terminal tersebut diharapkan juga adanya kesadaran dan kerjasama dari para pengemudi AKDP yang masih belum masuk ke dalam terminal, agar masuk ke dalam terminal sesuai dengan sosialisasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu dan peraturan yang berlaku. (DW)