Category: Sekretariat

BANDA ACEH – “Diantara kita (Dishub Aceh) dan masyarakat tidak ada yang ditutup-tutupi, seluruh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan terutama di bidang perhubungan dapat diakses melalui website maupun media sosial kita.” Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memaparkan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik di hadapan Tim Komisi Informasi Aceh (KIA) yang berlangsung di ruang Aula Multimoda, Dishub Aceh, Selasa, 30 Juli 2024. Pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik ini merupakan sebuah rangkaian dari penilaian keterbukaan informasi pada lembaga publik yang diselenggarakan oleh KIA. “Kami percaya bahwa transparansi adalah fondasi utama untuk hubungan yang kuat dengan masyarakat, karenanya kami akan terus berupaya untuk memenuhi standar tertinggi dalam memberikan informasi yang transparan dan relevan,” kata Teuku Faisal di hadapan Tim visitasi KIA yang terdiri dari Arman Fauzi selaku Ketua KIA, M. Hamzah selaku komisioner KIA, Nurlaily Idris selaku komisioner KIA, dan Adi Warsidi, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Wilayah Aceh, selaku Tim ahli KIA. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil menambahkan bahwa Dishub Aceh selalu berusaha melahirkan inovasi-inovasi baru dan strategi-strategi jitu untuk meramu informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. “Beberapa inovasi kita memanfaatkan akses terhadap informasi secara real time dan tampilan yang menarik publik, untuk strategi sendiri kita merangkul generasi yang melek akan teknologi,” ucap Rizki. Sementara itu, Ketua KIA Arman Fauzi menyebutkan bahwa pihaknya akan terus mengawal komitmen badan-badan publik untuk terus menerapkan pelayanan informasi sesuai standar layanan informasi publik dengan memperhatikan asas pelayanan yang mudah, cepat dan tepat. “Strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dipaparkan oleh Dishub Aceh saya rasa sangat menarik, inovatif dan kreatif,” tutup Arman.(AP)

Banda Aceh – Dinas Perhubungan Aceh terus memaksimalkan pengelolaan data kearsipan. Salah satunya dengan cara melakukan pemusnahan arsip inaktif yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna. Kegiatan ini berlangsung di Aula Multimoda, Dishub Aceh, Kamis, 18 Juli 2024 Arsip yang akan dimusnahkan adalah arsip inaktif Dinas Perhubungan Aceh periode tahun 1978 sampai dengan tahun 2015, yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai dan telah mendapat persetujuan pemusnahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). “Untuk Dinas perhubungan sendiri, arsip yang dimusnahkan sebanyak 1.021 berkas dan arsip statis yang diterima sebanyak 220 box yang terdiri dari 2.227 berkas”, ujar Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil. Pemusnahan arsip merupakan salah satu cara penyusutan arsip sehingga penyelenggaraan kearsipan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemusnahan arsip ini juga bertujuan untuk mengamankan informasi arsip dari penyalahgunanaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja lembaga yang baik diperlukan pengelolaan arsip dan data yang baik pula”, ucap Rizki. Dalam rangka pengarsipan dan pemutakhiran data, Dinas Perhubungan Aceh sendiri sudah memiliki sebuah inovasi yaitu Sistem Informasi Kepegawaian Elektronik atau yang disingkat SIPEGEL yang memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan pengarsipan data. Inovasi ini memudahkan akses dan penyimpanan informasi secara lebih cepat dan mudah. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Zulkifli, menambahkan bahwa hal ini (pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis) harus sering kita lakukan melalui kegiatan pengelolaan arsip yang terencana dan terprogram. “Pengelolaan arsip ini memang harus ada di setiap instansi, dalam rangka untuk tertib administrasi”, ujar Zulkifli. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan arsip dan berita acara penyerahan arsip statis, pelaksanaan pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis secara simbolis dari DPKA kepada Dishub Aceh.(AP)

Ada tiga modal yang diperlukan agar sukses dalam berhijrah ke arah yang lebih baik lagi, diantaranya adalah niat yang baik, pengorbanan ke arah kebaikan dan bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Umar Ismail ketika mengisi tausiah dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriyah yang digelar di Mushalla Baitul Muttaqin Dinas Perhubungan Aceh, Kamis, 11 Juli 2024. Ustadz yang berasal dari Meureudu ini menyampaikan, pergantian Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk muhasabah diri. Introspeksi terhadap hal-hal yang telah terjadi merupakan tolak ukur bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. “Hijrah bermakna perpindahan dari kemungkaran kepada ketakwaan, dari ketertinggalan menuju kemajuan, dan dari yang mudarat kepada yang manfaat,” ucap Ustadz Umar. Ia juga berpesan untuk selalu menghadirkan kekhusyukan dalam beribadah karena hidup di dunia hanya sementara, tinggalkan keburukan-keburukan dan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. “Selalu hadirkan Allah dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu”, ujar Ustadz Umar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Aceh berharap dengan adanya tausiah dan muhasabah ini dapat menghadirkan perubahan khususnya kepada ASN dishub Aceh ke arah yang lebih baik lagi.(AP)

BANDA ACEH – Kolaborasi antar instansi semakin diperlukan pada masa kini. Salah satunya kolaborasi pada bidang publikasi. Beranjak dari ini, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, T. Rizki Fadhil, beserta Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dishub Aceh menerima kunjungan Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Syiah Kuala (USK) Mulyana, selaku PPID Pelaksanana USK beserta jajaran, Rabu, 10 Juli 2024. Dalam paparannya dengan suasana diskusi interaktif ini, Rizki menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu, informasi yang disampaikan baik di media sosial maupun di website perlu dikemas dengan baik sesuai dengan kaidah informasi publik. “Berbagai perubahan kita perlukan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang kita sampaikan menarik. Hal ini memudahkan kita dalam menyebarkan informasi yang akurat kepada publik,” sebut Rizki. Dilanjutkan Rizki, menurutnya, PPID Pelaksana USK juga menjadi tempat belajar bagi timnya dalam mengelola media sosial. Inspirasi pengelolaan ini dapat menjadi wadah diskusi sehingga dapat menghadirkan informasi publik yang efektif dan efesien. Mulyana mengatakan mengapresiasi langkah-langkah inovatif yang dilakukan PPID Pelaksana Dishub Aceh telah menginspirasi timnya untuk bergerak ke arah perubahan yang semakin baik ke depannya.(MR)

Sebanyak 93 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan donor darah rutin di Dinas Perhubungan Aceh yang digelar pada Kamis, 15 Februari 2024. Tercatat ada 151 ASN Dishub Aceh yang mendaftar dan melakukan screening kesehatan untuk mendonorkan darah mereka. Akan tetapi, 58 orang di antaranya gagal mendonor karena beragam alasan, dominannya dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Data mengenai kegiatan donor darah di Dishub Aceh tersebut diperoleh melalui aplikasi SiKotakBiru sehingga pemantauan kegiatan donor darah bisa dilakukan secara daring. Aplikasi SikotakBiru menjadi jawaban terhadap tantangan di era digital seperti saat ini. SikotakBiru memuat pelaporan kinerja, monitoring lokasi pegawai secara real time dan juga menghadirkan berbagai fitur canggih lainnya. Selain sebagai instrumen digital untuk memastikan disiplin pegawai, aplikasi ini juga mampu memantau aktivitas donor darah yang berlangsung di Dishub Aceh. Mengusung konsep Real Time, aplikasi ini dapat memberikan informasi lengkap terkait golongan darah, jumlah donor berhasil dan pendonor yang gagal pada kegiatan donor darah pemerintah Aceh Tahap I yang digelar dihalaman kantor Dinas Perhubungan Aceh, pada Kamis 15 Februari 2024. “Data donor darah bisa dilihat secara real-time serta akurat. Dengan begitu, para pendonor dapat mengetahui berapa kantong darah yang berhasil terkumpul serta alasan mengapa gagal melakukan donor darah,” ujar Sekdishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil. Teuku Rizki mengapresiasi kepedulian dan antusias ASN Dishub Aceh dalam kegiatan donor darah yang berlangsung hari ini. Ia juga berharap aplikasi Sikotak Biru ini dapat terus digunakan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan kinerja ASN Dishub Aceh khususnya.(AB/AP)

BANDA ACEH – Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menerima kunjungan silaturrahmi Sekretaris Inspektorat Aceh Sri Hastati bersama 20 ASN Inspektorat Aceh lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) di aula Multimoda Dishub Aceh, Kamis, 4 Januari 2024. Pada pertemuan tersebut, Teuku Rizki berbagi informasi dan pengalaman mengenai pengelolaan media sosial serta optimalisasi pelayanan melalui inovasi digital. Ia juga bertukar pikiran terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik yang telah menjadi kewajiban bagi setiap instansi publik. Pertukaran ide antara ASN Dinas Perhubungan Aceh dengan ASN Inspektorat Aceh juga terjadi melalui diskusi santai. “Publikasi di era digital saat ini menjadi sebuah keharusan, karena hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai apa saja yang kita lakukan di instansi masing-masing,” sebut Teuku Rizki. Teuku Rizki juga menyoroti tentang komitmen dalam pencapaian visi besar yang beradaptasi dengan cara baru melalui kreatifitas dan inovasi. Salah satunya, ia melanjutkan, hadirnya aplikasi SiKotakBiru yang bisa menggaet ide-ide cemerlang dari masyarakat terhadap pembangunan di sektor perhubungan. Setelah diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan “room tour” ke dapur publikasi Dishub Aceh. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam membangun sinergi antara lembaga pemerintah sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik.(IR)

Dinas Perhubungan Aceh meraih predikat Informatif dengan nilai 98,83 (Terbaik 1) dalam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dari Komisi Informasi Aceh (KIA) di Hotel Amel dan Convention Hall Banda Aceh, Rabu, 6 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan predikat informatif terbaik dengan nilai tertinggi kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang diberikan kepada Dishub Aceh tahun ini. “Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Dishub Aceh memperoleh predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik di Aceh dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan predikat terbaik 1,” ujar Teuku Faisal sesaat setelah menerima penghargaan dari Komisi Informasi Aceh yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami. Penghargaan ini, sebut Teuku Faisal, adalah buah dari komitmen Dishub Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam menjalankan roda organisasi. “Yang utama adalah komitmen yang kuat dari jajaran Dishub Aceh dari level tertinggi hingga seluruh staf,” sebutnya. Selain itu, penerapan keterbukaan informasi menurut Teuku Faisal merupakan upaya Dishub Aceh untuk menjadi lembaga pemerintah yang informatif dengan memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat. “Kita menyadari hal ini penting karena masyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi sekaligus mengawasi jalannya pembangunan,” ucapnya. Hasil yang didapatkan hari ini, tambah Teuku Faisal, tidak diperoleh secara instan. Ada proses panjang yang dilalui untuk menyiapkan segala hal agar penerapan keterbukaan informasi di Dishub Aceh bisa berjalan dengan maksimal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib melaksanakan amanah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Setiap badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui (right to know) berdasarkan undang-undang,” sebutnya.“Selamat kepada badan publik yang menerima penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik di Aceh tahun 2023 ini, semoga keterbukaan informasi di Aceh semakin baik dan dapat diutamakan,” tutur Donny. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini ada 73 badan publik di Aceh yang telah mengembalikan kuesioner atau Self Assesment Questionary (SAQ). Hal itu menandakan partisipasi badan publik di Aceh dalam keterbukaan informasi sumakin bertambah. “Kita berharap badan publik ke depan semakin banyak ramai berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi,” sebutnya. Keterbukaan informasi, menurut Arman merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu setiap instansi harus terus berinovasi dalam mendistribusikan berbagai informasi dari instansinya. “Sehingga iklim keterbukaan informasi publik betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” kata Arman.Arman Fauzi mengatakan, penilaian terhadap penerima penghargaan keterbukaan informasi publik berpedoman pada standar layanan informasi publik yang diatur dalam Undang-undang informasi publik. Regulasi itulah yang menjadi dasar KIA dalam memonitoring dan mengevaluasi badan publik.“Harapan kita masyarakat dapat mengakses dan menikmati informasi dari setiap badan publik agar partisipasi publik terus meningkat,” kata Arman. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIA. Agenda ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KIA dalam beberapa tahun terakhir. KIA melakukan penilaian berdasarkan monitoring dengan indikator tingkat akurasi yang tinggi. Tujuannya, tidak lain untuk mendorong agar semangat keterbukaan informasi menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga berbadan hukum di Aceh. Ada tiga kualifikasi penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi, yaitu yang tertinggi kualifikasi informatif diterima sebanyak 19 badan publik, menuju informatif diterima oleh 21 badan public, dan cukup informatif diterima 9 badan publik. Adapun para penerima penghargaan tersebut dibagi dalam 4 kategori yaitu, kategori BUMD, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Banda Aceh – Sebanyak 22 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lolos seleksi di Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang berlangsung di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh. Jumat, 29 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam arahannya mengatakan jika kebutuhan dan standar sumber daya manusia (SDM) di Dishub Aceh cukup tinggi. Karenanya, ia meminta kepada PPPK terpilih untuk segera catching up dari segi keterampilan, wawasan, dan pengetahuan terkait Dinas Perhubungan. “Kita harus mampu segera beradaptasi dengan kebutuhan kantor dan menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Saat ini Dishub Aceh terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi,” ucap Faisal. Faisal juga menjelaskan jika Dishub Aceh membutuhkan personel untuk penyebaran Informasi dan pemenuhan menajemen pelayanan. Ia juga berpesan agar selalu menjaga Integritas dalam pelayanan jangan sampai terbujuk rayuan dari pihak manapun. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki menjelaskan jika seleksi PPPK diikuti 265 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dari ratusan pendaftar tersebut, akhirnya terpilih 22 orang untuk mengisi sejumlah posisi di Dinas Perhubungan Aceh. Mereka resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mulai menjalani masa orientasi. ”Semoga seluruh pegawai yang baru diterima ini bisa segera beradaptasi dan berkarya di unit kerjanya masing-masing. Mari bersama-sama berkontribusi untuk membangun Dinas Perhubungan Aceh lebih baik lagi,” tutup T. Rizki.(AP)

BANDA ACEH – Sebanyak 21 Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan 25 pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Kamis 28 Desember 2023. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Dari pelantikan ini, sebanyak 19 pegawai PPPK diantaranya yang dilantik bertugas di Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Pelaksana Harian BPSDM Aceh dan Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang dimaknai dalam memberikan dedikasi dan kompetensi terbaik dalam menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Semua pegawai wajib merealisasikan semua butir-butir yang tercantum dalam perjanjian kerja dan menjalan core value ASN (ber-Akhlak),”ujar Qohar. Kepada pejabat dan pegawai yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus memberikan abdi terbaik dalam menjalankan tugas, seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara (ASN) menjadi pondasi dalam menjalankan dan pengambil kebijakan publik. Selain itu para pegawai juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur.(MS)

Era teknologi telah membawa kemajuan besar, memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi seperti internet, televisi, dan radio. Informasi menjadi jendela menuju kebenaran dan pencerahan dalam masyarakat. Dalam semangat demokrasi, setiap individu berhak untuk memiliki akses ke informasi. Pemerintah, sebagai penyelenggara layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Upaya inovasi keterbukaan informasi ini menjadi semakin nyata dengan hadirnya platform inovatif bernama SiKOTAK BIRU (Sistem Informasi Keterbukaan dan Komunikasi Terpadu) di Dinas Perhubungan Aceh. SiKOTAK BIRU adalah sebuah langkah berani dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pembangunan sektor perhubungan yang transparan. SiKOTAK BIRU bukan hanya sebuah platform, tetapi juga simbol pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Dalam satu platform, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi gagasan. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peluang untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini memiliki manfaat besar untuk kedua belah pihak. Pada SiKOTAK BIRU hadir dengan fitur yang dibuat untuk penggunaan internal, yaitu menu informasi kinerja dan fitur eksternal berupa ruang bagi pengguna jasa perhubungan menyampaikan gagasannya. Ya, berbeda dengan media sosial yang menjadi tempat campur aduknya aspirasi masyarakat pada pemerintah, SiKOTAK BIRU mengkhususkan diri sebagai wadah penampung ide masyarakat terutama dalam hal peningkatan layanan transportasi. Menerima ide inovatif dari masyarakat melalui SiKOTAK BIRU yang launching pada 24 Agustus yang lalu adalah cara untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, dan ide-ide inovatif mereka dapat menjadi solusi untuk permasalahan lokal. Melalui platform ini, mereka memiliki kesempatan untuk membagikan pengetahuan mereka, yang bisa membantu memecahkan masalah di tingkat lokal dan mengarah pada perubahan positif dalam layanan publik. Menerima ide inovatif dari masyarakat adalah seperti memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbagi ide cerdas yang bisa membantu pemerintah. Mengapa ini penting? Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, dan ide-ide mereka bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Bayangkan sebuah tempat di dunia maya, tempat masyarakat diberi panggung untuk bermimpi, berbicara dan berbagi gagasan kepada pemerintah. Ketika pemerintah mendengarkan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ini juga membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik, karena masyarakat merasa didengar dan dihargai. Dan ketika ide-ide itu diwujudkan, perasaan pencapaian dan kebanggaan memenuhi hati mereka. Di sini, penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka. Masyarakat yang memberikan ide brilian merasa dihormati dan diapresiasi. Masyarakat ingin tahu bahwa ide-ide mereka diperlakukan dengan serius dan dijalankan. Mereka ingin melihat perbaikan langsung dalam layanan publik yang mereka nikmati sehari-hari. SiKOTAK BIRU selaku platform yang user-friendly, mudah diakses dan digunakan,mencatat 87 pengguna yang telah mendaftar sejak diluncurkan dengan 91 ide yang sudah diajukan. Sebanyak 28 diantaranya telah lulus verifikasi dan jadi ide-ide yang dapat diakses pada laman SiKOTAK BIRU. Semakin banyak suara yang bergabung, semakin besar dampak positif yang bisa dicapai bersama. SiKOTAK BIRU dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tempat di mana ide-ide cemerlang bersatu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam kerjasama ini, kita menemukan kekuatan kolektif yang mendorong perubahan positif dan mewujudkan visi bersama untuk masyarakat yang lebih makmur.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman: