Category: perhubungan udara

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menghadiri Acara Penyerahan Keputusan Gubernur Aceh tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap 1 yang digelar di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin, 4 Agustus 2025. Penyerahan SK PPPK kepada 5.789 pegawai dilakukan secara simbolis oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Dalam sambutannya, Gubernur mengingatkan para PPPK untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. “Proses seleksi yang telah dilalui mencerminkan komitmen kita dalam memperkuat reformasi birokrasi, dengan menempatkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi sebagai fondasi utama,” kata Muzakir Manaf. Selain itu, lanjut Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem itu, PPPK harus menjaga integritas dan loyalitas sebagai pelayan masyarakat, meningkatkan kapasitas diri dan adaptif terhadap perubahan, membangun kerja tim yang solid dan kolaboratif serta menghadirkan pelayanan publik yang humanis dan adil. “Intinya kita sama-sama mengevaluasi dan mengingatkan kerja kita agar lebih baik di masa mendatang dan ini adalah amanah kita semua untuk membangun Aceh yang lebih baik,” ujarnya. Pemerintah Aceh, kata Mualem, berkomitmen memperkuat tata kelola kepegawaian yang transparan dan adil. “Pengangkatan ini menjadi langkah strategis menjawab kebutuhan formasi di sektor-sektor penting,” pungkasnya. Pada pengangkatan PPPK Formasi Tahun 2024 Tahap 1, sebanyak 146 pegawai Dishub Aceh akan menerima SK PPPK pada hari ini yang akan digelar si Aula Multimoda Dishub Aceh.(AB)

Takengon – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Publikasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diikuti oleh perwakilan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota se-Aceh. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Parkside Gayo Hotel Takengon mulai 23 hingga 25 Juli 2025 ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID di sektor perhubungan di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Teuku Rizki Fadhil, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. “Di era digital saat ini, masyarakat semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, peran PPID sangat krusial dalam memastikan setiap informasi yang dibutuhkan publik dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Teuku Rizki. Dirinya berharap seluruh pengelola kehumasan dan media sosial di lingkungan Dinas Perhubungan se-Aceh memiliki pemahaman yang sama dan dapat mengimplementasikan praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan informasi publik. Rakor yang mengusung tema “Kolaborasi Digital melalui Website, Adaptasi untuk Era Baru” ini membahas berbagai strategi peningkatan kualitas publikasi melalui website resmi, termasuk optimalisasi penggunaan media sosial, serta platform digital lainnya untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan. Sementara itu, Ketua Panitia Rakor Publikasi dan PPID (TransMeet) Tahun 2025 Rahmi Caesaria Nazir menyampaikan bahwa pada tahun ini sebanyak 33 peserta ikut menghadiri serta berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain peserta dari Dishub Kabupaten/Kota se-Aceh, panitia juga turut mengundang pengelola media sosial dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Dishub Aceh juga menghadirkan 2 pemateri yang cukup kompeten dalam bidang publikasi dan PPID, yaitu dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dan seorang influencer atau konten kreator yang berasal dari Bener Meriah. Keduanya berbagai cukup banyak ilmu dan wawasan baru terkait peningkatan keterbukaan informasi publik dan penyiapan konten publikasi kepada seluruh peserta.(AB)c

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal bertemu dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili oleh Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim di Kantor Maskapai Garuda Indonesia, Jakarta pada Jumat, 18 Juli 2025 yang lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan langsung harapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf melalui suratnya bertanggal 15 Juli 2025 terkait prioritas penerbangan langsung umrah via Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat islam dengan potensi jemaah umrah setiap tahunnya mencapai 32.000 orang. Kondisi ini tentu sejalan dengan visi misi Pemerintah Aceh saat ini yaitu menjalankan syari’at islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah. Harapannya, seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas ibadah, termasuk ibadah umrah dengan mudah, nyaman, serta dengan biaya yang terjangkau. “Jarak tempuh Aceh – Arab Saudi relatif cukup dekat dan menghemat waktu, hanya 7,5 jam penerbangan sudah tiba di Arab Saudi, tentunya menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen Garuda Indonesia untuk memprioritaskan penerbangan langsung (direct flight) dari Banda Aceh,” ungkap Teuku Faisal di hadapan manajemen Garuda Indonesia mengenai harapan Gubernur Aceh tersebut. Jumlah jemaah umrah asal Aceh yang signifikan setiap tahunnya, memiliki potensi pasar yang besar untuk penerbangan langsung. Pembukaan rute ini tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Aceh, tetapi juga berpotensi meningkatkan geliat ekonomi lokal. Harapan itu, tambah Teuku Faisal, kian besar mengingat Aceh memiliki sejarah panjang bersama Garuda Indonesia. Selama ini jemaah umrah asal Aceh harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan karena harus terbang melalui berbagai kota seperti Medan, Jakarta, bahkan Kuala Lumpur Malaysia, sebelum akhirnya bisa mencapai Tanah Suci. “Situasi ini tentu saja menambah beban biaya dan waktu bagi para jemaah, khususnya bagi jemaah lansia,” sebutnya. Pemerintah Aceh pada prinsipnya menyambut baik kehadiran berbagai maskapai untuk melayani umrah langsung dari Banda Aceh, baik maskapai baik nasional maupun asing. Namun Garuda Indonesia sebagai perusahaan BUMN pelat merah semestinya memberikan perhatian lebih untuk Aceh dengan potensi market yang tinggi dan mempertimbangkan hubungan sejarah dengan masyarakat Aceh. Meski begitu, Teuku Faisal memahami bahwa saat ini maskapai pelat merah itu memiliki jumlah armada pesawat udara yang terbatas. “Kita paham Garuda Indonesia memiliki keterbatasan armada pasca Covid-19, namun Garuda mestinya memprioritaskan Aceh,” harapnya. Di samping itu, Teuku Faisal mengharapkan komunikasi dan sinergi antara Pemerintah Aceh dan Garuda Indonesia semakin serius dan intens ke depannya. Dengan itu, impian masyarakat Aceh untuk dapat berumrah dan terbang langsung dari tanah kelahiran mereka menuju Tanah Suci dapat terwujud. Gubernur Aceh melalui Kadishub Aceh juga meminta agar tarif tiket Garuda Indonesia untuk masyarakat Aceh bisa diturunkan. “Perlu ada semacam insentif bagi masyarakat Aceh yang menggunakan Garuda Indonesia, itu harapan kita,” tambahnya. Tingginya tarif penerbangan saat ini menyebabkan banyak masyarakat Aceh harus memilih rute luar negeri supaya memperoleh tiket murah. Pada kesempatan yang sama, Kadishub Aceh juga menyampaikan permohonan agar Garuda Indonesia dapat mempertimbangkan Aceh sebagai lokasi penyelenggaraan event berskala nasional di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat mempromosikan pariwisata Aceh serta memberikan dampak positif bagi perekonomian Aceh. Sementara itu, Direktur Niaga PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menyampaikan bahwa dukungan masyarakat Aceh sebagai cikal-bakal lahirnya Garuda Indonesia tentunya tidak akan terlupakan. Pihaknya akan segera menindaklanjuti harapan Gubernur Aceh tersebut. Dalam waktu dekat, Garuda Indonesia akan mencoba melakukan rotasi-rotasi armada pesawat udara yang ada sehingga penerbangan direct Banda Aceh – Jeddah bisa dilaksanakan.(AB)

BANDA ACEH – Sebanyak 22 Petugas Dalops LLAJ Dishub Aceh turut mengatur arus lalu lintas kedatangan jemaah haji Aceh kloter 5 di area Asrama Haji Aceh, Rabu, 2 Juli 2025. Beberapa titik yang turut dilakukan pengaturan lalu lintas, meliputi pintu masuk asrama, di dalam area asrama, hingga pintu keluar asrama. Petugas Dalops ini telah berkerja sejak hari pertama kedatangan jemaah haji pada 28 Juni lalu dan akan bekerja hingga kedatangan kloter terakhir yaitu kloter 12 pada 9 Juli mendatang. Saat keberangkatan jemaah calon haji lalu, Petugas Dalops bekerja ekstra memastikan kelancaran transportasi di Asrama Haji Aceh. Kedatangan jemaah haji Aceh ini mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda sebanyak 390 jemaah haji Aceh kloter 5. Maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 2405 berangkat dari Bandara Internasional Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi pada Selasa 1 Juli 2025, pukul 18.50 WAS. Jemaah yang berasal dari Pidie Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya ini mendarat di Bandara SIM pada pukul 07.10 WIB.(MR) Baca Berita Selengkapnya: Alhamdulillah, 392 Jemaah Haji Kloter 1 Tiba Kembali di Aceh Tinjau 4 Pulau di Aceh Singkil, Kadishub Aceh Cek Kondisi Dermaga dan Rambu Suar Jadwal Keberangkatan KMP.Aceh Hebat 3 Disusun dengan Semangat Kolaboratif

BANDA ACEH – Ahlan Wasahlan, selamat datang kembali 392 jemaah haji Aceh kloter 01 tiba di tanah air, Sabtu pagi, 28 Juni 2025 pada pukul, 06.35 WIB. Kloter 1 ini awalnya berangkat 393 jemaah, namun ada 1 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Sebagaimana informasi ini disampaikan Ketua Kloter 1 BTJ, M.Nasir. Rombongan jemaah yang berasal dari Kota Banda Aceh ini mendarat di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. Sebelumnya jemaah berangkat dari Bandara Internasional Prince Mohammad Bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA2401 pada Jumat, 27 Juni 2025 pukul 18.50 WAS ini dipiloti Capt. Hilan Pribadi bersama Capt. Andre Chaidir Irwan ini. Setibanya di Bandara SIM, jemaah haji diantar kembali menuju Asrama Haji Banda Aceh guna mengikuti seremonial penjemputan jemaah haji oleh Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah serta pejabat lainnya. Petugas LLAJ Dishub Aceh tampak turut serta mengatur kelancaran lalu lintas bus yang keluar bandara dan di pintu masuk Asrama Haji Banda Aceh.(MR) Baca Berita Lainnya: Tinjau 4 Pulau di Aceh Singkil, Kadishub Aceh Cek Kondisi Dermaga dan Rambu Suar 84 CPNS Dishub Aceh Ikuti Pembekalan dan Perkenalan untuk Siap Bertugas Kepala UPTD Sambut 32 Mahasiswa UGM KKN di Pulo Aceh

Dishub Aceh menggelar kegiatan teamwork dan motivasi pembelakalan bagi CPNS baru di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Sabtu, 21 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kekompakan, meningkatkan kerjasama dalam tim, serta membangun hubungan yang lebih baik antar CPNS baru.(AB)

BANDA ACEH – Kepala UPTD Wilayah I Pelabuhan Penyeberangan Dishub Aceh, Husaini Jamil menyambut kunjungan 32 mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, pada Minggu, 22 Juni 2025. Sebanyak 32 mahasiswa UGM tersebut akan melaksanakan kegiatan KKN-PPM UGM Periode II tahun 2025 di Pulo Nasi Kabupaten Aceh Besar. Rombongan berangkat ke Pulo Aceh menggunakan angkutan penyeberangan KMP Papuyu yang difasilitasi oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh.(AB)

BANDA ACEH – 84 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Dishub Aceh mulai mengikuti sesi perkenalan dan pembekalan terkait sektor perhubungan. Kehadiran para CPNS baru ini disambut langsung oleh Kadishub Aceh Teuku Faisal saat membuka acara penyambutan oleh segenap keluarga besar Dishub Aceh di Aula Multimoda pada Rabu, 18 Juni 2025. 84 CPNS Dishub Aceh Ikuti Pembekalan dan Perkenalan untuk Siap BertugasSesi perkenalan dan pembekalan bagi para CPNS Dishub Aceh menjadi penting karena dapat mempermudah mereka untuk beradaptasi, memahami budaya kerja dan tanggung jawab, serta menumbuhkan keterlibatan mereka dalam program-program Dishub Aceh di masa yang akan datang.(AB) Baca Berita Lainnya Setir dan Sepiring Sate: Estu Menantang Malam dari Takengon Muhammad Yacub, Dibalik Setir Bus Trans Koetaradja

Banda aceh – Dinas Perhubungan Aceh menyelenggarakan acara pelepasan jemaah calon haji Dishub Aceh di mushalla Baitul Muttaqin pada Jumat pagi, 9 Mei 2025. Pada tahun ini, sebanyak 8 ASN Dishub Aceh memperoleh kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji ke baitullah. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal dalam sambutannya menyampaikan supaya para jemaah agar senantiasa fokus melaksanakan ibadah saat berada di tanah suci. “Kita doakan semoga bapak/ibu memperoleh pahala haji yang mabrur, amin ya rabbal ‘alamin,” ucapnya. Proses peusijuek bagi para jemaah calon haji yang dilakukan oleh Tgk Habibie Waly Al Khalidi, sekaligus menyampaikan tausiyah tentang keutamaan ibadah haji. Keluarga besar Dinas Perhubungan Aceh mengcapkan selamat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan setiap rukun dan wajib haji. Semoga kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur, amin ya Rabbal ‘alamin.(AB)

Jakarta, 5 Mei 2025 – Pemerintah Provinsi Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyatakan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penandatanganan Komitmen Antikorupsi yang difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penandatanganan dokumen dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dan Ketua DPR Aceh, Zulfadhli, A.Md, sebagai bentuk keseriusan daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam dokumen tersebut, terdapat delapan poin utama komitmen antikorupsi yang disepakati, antara lain: Menolak segala bentuk pemberian, hadiah, atau gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai suap dan tindak pidana korupsi lainnya. Mendukung penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Melaksanakan upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah berdasarkan prinsip Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Menjalankan proses perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan. Menyusun APBD berdasarkan hasil Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) yang disampaikan sebelum RKPD disusun. Menyusun APBD berdasarkan RPJMD dengan memperhatikan skala prioritas, belanja wajib, dan mandatory spending tanpa memaksakan anggaran. Tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa (PBJ), hibah, dan bantuan sosial yang bertentangan dengan regulasi. Memperkuat fungsi pengawasan oleh DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Komitmen ini menjadi tonggak penting bagi Aceh dalam memperkuat integritas pemerintahan dan memastikan anggaran daerah dikelola untuk kepentingan publik secara akuntabel. Pemerintah Provinsi Aceh berharap langkah ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pemerintah Aceh di www.drka.acehprov.go.id.