Category: perhubungan laut

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang mengerahkan kapal KM L Malahayati untuk membantu keberangkatan 185 masyarakat yang ingin pulang ke daerah mereka yang terdampak musibah banjir dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, Minggu dini hari, 7 Desember 2025. Di samping memfasilitasi keberangkatan masyarakat, KM L Malahayati juga mengangkut 50 ton bantuan yang berasal dari sejumlah lembaga menuju Krueng Geukeuh dan Kuala Langsa. Kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Calang ini melayani pelayaran rute perintis di wilayah barat selatan Aceh, dan akan hilir mudik membantu keberangkatan masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat di Aceh. Hal ini sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 500.11/18623 tertanggal 1 Desember 2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang meminta agar kapal tersebut membantu distribusi logistik untuk masyarakat terdampak akibat banyaknya jalan nasional dan provinsi yang terputus, termasuk akses Banda Aceh – Medan. Bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dengan kapal ini bisa menghubungi narahubung berikut; 0822-8521-3668. Jadwal keberangkatan kapal bisa diakses di media sosial Kantor UPP Calang maupun Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh memfasilitasi keberangkatan 8 unit kendaraan SKID Tank LPG menggunakan kapal KMP Aceh Hebat 2 ke Krueng Geukueh pada Jumat malam, 5 Desember 2025. Pengiriman truk tangki LPG dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Aceh dalam menghadapi kelangkaan gas di Banda Aceh dan Aceh Besar selama ini. “Malam ini kita berangkatkan 8 unit truk SKID Tank yang akan mengisi LPG di Lhokseumawe menggunakan kapal Aceh Hebat 2. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam memperlancar distribusi gas karena jalur darat belum bisa dilalui,” kata Teuku Faisal saat memantau langsung proses muat kendaraan LPG di Pelabuhan Ulee Lheue. Nantinya, tambah Teuku Faisal, kapal Aceh Hebat 2 akan kembali memuat truk tangki LPG itu di Krueng Geukueh untuk dibawa kembali ke Banda Aceh setelah proses pengisian gas selesai. Selain mengangkut truk tangki LPG, Teuku Faisal menyebutkan bahwa kapal Aceh Hebat 2 juga mengangkut 2 unit truk tangki air dan 1 unit mobil double cabin milik Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Wilayah Kerja Aceh. “Selama akses jalur darat masih terkendala, moda transportasi laut dan penyeberangan akan memainkan peran vital dalam masa tanggap darurat bencana ini, baik untuk pengiriman bantuan, evakuasi korban, termasuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM di Aceh,” ungkap Teuku Faisal. Selain menggunakan kapal Aceh Hebat 2, pengiriman truk tangki LPG ke Banda Aceh juga dibantu dengan kapal KMP Wira Loewisa yang tiba di Pelabuhan Ulee Lheue malam ini. “Kapal Wira Loewisa mengangkut 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tanki BBM,” sebutnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga ikut melepas keberangkatan KN Antares yang mengangkut 80 ton bantuan untuk korban bencana alam ke Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Lhokseumawe pada Sabtu (6/12) sore. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

“Saya sudah 7 hari terjebak banjir di Kota Langsa dan tidak bisa pulang ke Banda Aceh. Uang pun sudah tidak ada lagi. Sejak dua hari lalu, sisa uang hanya ada Rp10.000 di kantong. Uang di ATM tidak bisa diambil.” Begitulah ungkapan Suburhanudin, salah satu ASN Pemerintah Provinsi Aceh, yang terjebak banjir bersama istrinya di Kota Langsa berhari-hari jauh dari keluarganya sejak Rabu, 26 November lalu. Terputusnya jaringan telekomunikasi dan listrik di Kota Langsa dan sekitarnya membuat kondisi semakin suram. Rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak di rumah, begitu pula anak-anak yang tentu sangat khawatir dengan kondisi orang tuanya, Suburhanudin terus berusaha mencari cara agar dapat berkomunikasi menanyakan kabar anak-anak sekaligus menyampaikan kondisinya kepada mereka. “Alhamdulillah kita bisa beli voucher wifi, Rp5.000 untuk 30 menit, untuk bisa menghubungi anak-anak menyampaikan kabar,” kisahnya. Suburhanudin menceritakan, kondisi dirinya secara psikis semakin diperparah dengan kondisi banjir dan pengungsi yang kian bertambah. “Kami sudah mencoba menerobos banjir hingga ke Aceh Timur, di sana juga terhambat. Lalu kami putuskan balik ke Langsa,” ucapnya. Dirinya pun harus berpindah-pindah dari mobil angkutan ke tempat pengungsian hingga menginap di salah satu hotel di Kota Langsa. Kemudian berpindah lagi ke rumah salah satu sejawat yang tidak terdampak banjir di Kota Langsa. Ketika mendengar Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke Banda Aceh melalui jalur laut, ia sungguh bahagia. Alam pikiran dan hatinya langsung dipenuhi hasrat untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Pemulangan masyarakat yang terjebak banjir dan tidak bisa pulang ke kampung halaman menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F merupakan hasil kerjasama Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia dan PT Sakti Inti Makmur (SIM) selaku operator kapal cepat Express Bahari di Banda Aceh. Proses evakuasi masyarakat dari Langsa dan Aceh Utara berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 372 masyarakat diangkut dengan kapal Express Bahari 2F dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada pukul 21.15 WIB dengan aman dan selamat. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

BANDA ACEH – Proses distribusi bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh terus diintensifkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, memantau langsung proses muat logistik bantuan ke dua kapal besar milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Senin sore (1/12/2025). Dua kapal yang diturunkan dalam misi kemanusiaan ini adalah KN SAR Purworejo 101 dan KN Antares milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI. Logistik Menuju Pesisir Timur Aceh Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, memastikan semua logistik yang terkumpul dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat Kota Banda Aceh telah dimuat dengan aman. “Kami memastikan bantuan ini segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. Logistik yang dibawa ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal. Rencananya, dua kapal ini akan berlayar membawa beragam kebutuhan vital, seperti makanan, obat-obatan, tenda, pakaian, alat komunikasi, dan genset. Tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah pesisir timur Aceh, dengan titik bongkar terpusat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Dari sana, bantuan akan didistribusikan ke daerah-daerah terdampak di sekitarnya. Bantuan BNPB Tiba di Langsa Di lokasi berbeda, bantuan untuk korban bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia juga telah tiba melalui jalur laut. Kapal cepat Express Bahari 2F yang membawa logistik dari BNPB merapat di Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 15.40 WIB, Senin (1/12/2025). Bantuan ini segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Distribusi Awal di Aceh Timur Sebelumnya, tim gabungan juga telah berhasil mendistribusikan bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur di Kuala Idi. Proses penyaluran di wilayah ini menggunakan kapal nelayan yang keamanannya diawasi ketat oleh personel gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Koprd Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) wilayah Aceh Timur. Langkah ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Aceh, Kemenhub, BNPB, dan aparat keamanan dalam penanganan darurat bencana di Aceh.

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu tumpuan distribusi logistik dan mobilisasi bantuan dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025, khususnya untuk wilayah timur dan utara Aceh yang masih terputus akses darat. Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi harian di Pos Komando bersama semua unsur terkait, Senin, 1 Desember 2025. Sekda meminta jajaran Dinas Perhubungan Aceh mengoptimalkan seluruh armada laut yang dapat digerakkan serta potensi dukungan dari pihak swasta. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur laut tetap berfungsi sebagai koridor utama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lhokseumawe. “Ada ribuan warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai logistik. Dan mungkin jalur laut harus kita maksimalkan,” ujar Sekda. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan terbaru pergerakan kapal. Ia menyebut posisi kapal Express Bahari 2F yang telah mencapai Kuala Idi dan distribusi barang dijemput dengan boat nelayan mengingat kondisi dermaga yang dangkal. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan dan bersandar di Kuala Langsa pada Senin sore hari ini. Dishub juga mencatat peningkatan signifikan jumlah warga dan relawan yang ingin bergerak menuju wilayah terdampak. “Kami akan terus maksimalkan kolaborasi dengan instansi/perusahaan pemilik kapal untuk misi kemanusiaan ini,” ujar Teuku Faisal. Sebagai informasi, KN Antares milik Disnav Sabang akan berlayar ke Aceh Utara malam ini untuk membawa bantuan yang dikumpulkan  relawan di Banda Aceh. Kapal tersebut dioperasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, @teuku_fsl juga melaporkan bahwa kapal KN SAR Purworejo 101 milik Basarnas dijadwalkan berangkat Selasa (02/12) pagi menuju kawasan Aceh Utara hingga Langsa. Ia memastikan bahwa pola keberangkatan kapal terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan distribusi. Teuku Faisal juga melaporkan bahwa Dishub Aceh sedang menyiapkan penyesuaian rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan. Langkah ini dirancang agar logistik dari Medan dapat ditarik melalui Belawan menuju Krueng Geukueh menggunakan pola distribusi laut. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai berjalan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Dishub juga telah mengkoordinasikan truk logistik yang bergerak menuju wilayah terdampak di pantai barat dan selatan Aceh termasuk ke Singkil. “Untuk ke Singkil yang menjadi titik bongkar di Rimo,” ujar Kadishub. Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fatchul Hadi menyampaikan bahwa koordinasi Dishub Aceh sangat membantu kelancaran pergerakan armada laut. BNPB juga mempertimbangkan pembukaan posko khusus di Pelabuhan Ulee Lheue untuk memusatkan informasi pengiriman logistik dan pergerakan penumpang yang setiap hari terus meningkat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Aceh menyalurkan 27 ton bantuan bagi para korban bencana alam di Aceh melalui jalur laut, pada Minggu (30/11/2025). Pengiriman bantuan berupa sembako, sandang, obat-obatan, peralatan evakuasi, peralatan kebersihan, peralatan komunikasi, dan peralatan penerangan tersebut dilepas oleh Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Indonesia, Jarwansah, bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, dengan menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F via pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh menuju Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara dan Pelabuhan Kuala Langsa. “Kita terus mencoba menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Aceh, seperti kita ketahui jalur darat lumpuh total, yang memungkin hanya jalur udara dan laut yang dapat kita tempuh untuk mengirimkan bantuan ke daerah-daerah” ujar Jarwansah, Deputi IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Minggu (30/11/2025) saat melepas bantuan di pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh. Lebih lanjut, Jarwansah mengatakan bantuan tersebut akan dikirim ke 5 Kabupaten/Kota di sejumlah pesisir timur Aceh, diantaranya, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menambahkan dalam hal ini pihaknya hanya melakukan koordinasi penggunaan transportasi laut yang digunakan untuk mengirimkan bantuan. Kemudian, Teuku Faisal juga menghimbau bagi masyarakat umum yang ingin melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Aceh yang terisolir akibat banjir, dapat menggunakan transportasi udara melalui pesawat perintis, yang beroperasi ke sejumlah wilayah di Aceh, tutup Faisal. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Sabang – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, yang berkunjung ke Kota Sabang, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama investasi antara Pemerintah Aceh dan pihak investor Malaysia untuk membangun pusat layanan pengisian bahan bakar kapal atau Hub Bunkering Internasional di wilayah Sabang. Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan logistik dunia. Menurutnya, posisi geografis Sabang yang berada di jalur utama pelayaran internasional menjadi keunggulan yang sangat kompetitif. “Kita minta fokus pada pembangunan bunkering di Sabang. Berdasarkan data laluan kapal, kawasan ini dilintasi lebih dari 90 ribu kapal setiap tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan Sabang sebagai pusat singgah kapal internasional,” ujar Mualem. CEO Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, menyampaikan bahwa hasil kajian awal timnya menunjukkan Sabang memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyebutkan, pelabuhan di Sabang memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan industri bunkering dan shipyard internasional. Mereka melihat Sabang punya potensi luar biasa. Misalnya, Pelabuhan CT-1 BPKS dengan panjang 430 meter dan draft 25 meter sangat ideal untuk sandar kapal besar. Selain itu, area Teluk Sabang yang relatif terlindung memungkinkan dibangun industrial yard dan fasilitas docking. Datin Seri menjelaskan, Sabang terletak di jalur pelayaran strategis dunia dengan sekitar 92 hingga 105 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Namun, sejauh ini belum ada satu pun pelabuhan di kawasan tersebut yang menjadi titik singgah utama kapal-kapal internasional Lebih lanjut, Datin Seri menambahkan, dari bunkering di sepanjang Selat Malaka, yaitu sekitar 30 juta ton transaksi terjadi di Singapura dan 5,5 juta ton di Malaysia. “Bayangkan potensi ekonominya. Jika 1,5 juta ton saja dari total 50 juta ton lebih transaksi bunkering di Selat Malaka bisa dialihkan ke Sabang, itu sudah menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” ujarnya. “Kalau pembangunan bunkering di Sabang ini jadi, kita bisa menjangkau pasar 1,5 juta ton saja pada tahap awal, atau hanya 4,2 persen dari total bunkering di Selat Malaka itu sudah luar biasa. Sabang ini laluan yang paling hot.” Datin Seri menyebutkan, selain menargetkan pembangunan fasilitas bunkering, pihaknya juga merencanakan untuk menyiapkan fasilitas ship-to-ship transfer, serta kawasan layanan logistik yang dapat melayani kebutuhan industri minyak dan gas (oil and gas). Pemerintah melalui BPKS telah menyatakan komitmen dukungan dengan menyiapkan lahan di kawasan Balohan Sabang. “Kami ingin menjadikan Sabang sebagai hub bunkering internasional dengan fasilitas lengkap,” ujar Datin Seri. Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dalam kesempatan yang sama memaparkan berbagai kemudahan investasi yang ditawarkan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang. “Kawasan FTZ Sabang dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Penanaman modal asing dapat langsung diproses melalui BPKS,” ujar Iskandar. Ia juga menyebutkan bahwa Sabang memiliki 11 jetty, satu bandara, dan potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 82 megawatt di Jaboi yang belum dieksplorasi. “Kombinasi antara pelabuhan laut dalam, energi terbarukan, dan fasilitas bebas pajak menjadikan Sabang lokasi investasi yang unik dan sangat kompetitif di kawasan regional,” katanya. Selain sebagai kawasan ekonomi, Sabang juga berperan penting dalam pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Iskandar, kawasan ini telah dirancang dengan fasilitas pelabuhan multifungsi, termasuk layanan bunkering, pergantian awak kapal, dan offshore base operation untuk kegiatan lepas pantai. “Sabang adalah pintu masuk kapal dari Samudra Hindia ke Asia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kuat dan menjadi pusat kegiatan maritim internasional,” ujar Iskandar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen, Wakil Wali Kota dan Sekda Sabang, Ketua Dewan Kawasan Sabang, serta sejumlah anggota DPR Aceh, di antaranya Salmawati dan Nazaruddin. Hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Oleh Djoko Setijowarno Mercusuar Willem’s Toren adalah salah satu mercusuar bersejarah yang terletak di Pulau Breueh (Pulau Beras), Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Nama resminya adalah Willem’s Toren III, dan usianya sudah lebih dari satu abad. Mercusuar ini merupakan fasilitas navigasi pelayaran yang dikelola oleh Distrik Navigasi (Disnav) Kelas II Sabang, Direktorat Navigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang mencakup sebagian besar perairan di Provinsi Aceh. Wilayah ini berfungsi sebagai ujung barat Indonesia. Secara umum, wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang meliputi dua per tiga (2/3) wilayah perairan Aceh, Pantai Barat Aceh, dimulai dari perairan sekitar Simeulue hingga Sabang dan sekitarnya, Pantai Selatan Aceh, mencakup perairan sekitar Tapak Tuan (Aceh Selatan), Pantai Timur Aceh, mencakup perairan sekitar Lhokseumawe dan sekitarnya, Pulau-pulau Terluar, meliputi pengawasan di pulau-pulau terdepan seperti Pulau Rondo (Sabang), Pulau Benggala (Aceh Besar), dan Pulau Salaut (Simeulue). Wilayah ini berbatasan dengan wilayah kerja Distrik Navigasi Belawan (yang mencakup daerah Lhokseumawe dan Singkil) dan Distrik Navigasi Sibolga. Tugas utamanya adalah memastikan keselamatan pelayaran melalui pengawasan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti mercusuar, rambu suar, dan pelampung suar. Fungsi utama disnav adalah memastikan keselamatan pelayaran melalui pengawasan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti mercusuar, rambu suar, dan pelampung suar. Mercusuar sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk memastikan keselamatan dan keamanan kapal di laut. Secara spesifik, fungsi mercusuar meliputi, pertama penanda lokasi (identifikasi posisi), yakni memberikan titik referensi yang jelas bagi para pelaut, terutama saat malam hari atau cuaca buruk (berkabut). Setiap mercusuar memiliki pola kedip cahaya yang unik agar pelaut bisa mengidentifikasi lokasi spesifik mereka. Kedua, peringatan bahaya, yakni memberi tahu kapal tentang adanya potensi bahaya navigasi, seperti karang, perairan dangkal, atau tanjung yang berbahaya. Mercusuar sering ditempatkan di lokasi-lokasi rawan kecelakaan. Dan ketiga, pemandu masuk pelabuhan untuk membantu kapal yang akan berlabuh dan menentukan arah ataupun rute yang aman saat akan memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Meskipun teknologi modern (seperti GPS dan radar) telah berkembang pesat, mercusuar tetap menjadi alat navigasi tertua dan masih vital dalam menjamin keselamatan pelayaran di banyak wilayah perairan dunia. SejarahMercusuar Willem’s Toren III Mercusuar Willem’s Toren III ini memiliki keistimewaan. Ia adalah salah satu dari tiga mercusuar yang dibangun oleh pemerintah Belanda di dunia dengan desain serupa. Dua lainnya berada di Belanda (yang kini telah dijadikan museum) dan satu lagi di Kepulauan Karibia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mercusuar di Pulo Aceh bagi jaringan maritim kolonial Belanda. Mercusuar ini berada di Desa Meulingge, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Pulau Breueh. Letaknya di puncak bukit cadas, sekitar 310 meter di atas permukaan laut. Mercusuar ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1875. Pembangunannya juga disinggung dalam buku sejarah Perang Aceh yang ditulis oleh Mayor Jenderal G.F.W. Borel. Pada tahun 1875, Pemerintah Kolonial Belanda membangun mercusuar ini. Nama “Willem’s Toren” diambil dari nama Raja Belanda saat itu, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk. Lokasinya yang strategis menjadi fungsi penanda penting bagi kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional di perairan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Pembangunannya merupakan bagian dari ambisi Belanda untuk menguasai jalur maritim dan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan transit yang penting, menyaingi Singapura. Sama seperti mercusuar lainnya, fungsi utamanya adalah sebagai prasarana navigasi untuk memandu kapal yang melintasi perairan di sekitarnya. Lokasinya yang strategis di pertemuan Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadikannya sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Bangunannya kokoh dengan gaya arsitektur Belanda, berbentuk silinder, dan memiliki tinggi sekitar 85 meter dengan ketebalan dinding mencapai 1 meter. Mercusuar ini merupakan bagian dari kompleks yang lebih luas, menempati lahan sekitar 20 hektar. Dulunya, kompleks ini juga menjadi tempat tinggal para perwira Belanda. Hingga saat ini, Mercusuar Willem’s Toren masih beroperasi dengan baik dan menjadi salah satu warisan sejarah yang penting di Aceh. Pembangunan mercusuar ini tidaklah mudah. Dalam catatan sejarah, seperti yang disinggung dalam buku “Onze Vestiging in Atjeh” (Pendudukan Kami di Aceh) oleh G.F.W. Borel, pembangunan mercusuar ini menghadapi perlawanan sengit dari para pejuang Aceh di bawah pimpinan Teungku Chik di Tiro. Mereka beberapa kali menyerbu Pulau Breueh untuk menggagalkan proyek tersebut. Belanda harus mendatangkan pasukan militer tambahan untuk pengamanan. Proyek ini juga melibatkan kerja paksa, di mana ratusan orang, termasuk dari Ambon, dikirim ke Aceh untuk diperkerjakan. Mercusuar Willem’s Toren III di Pulo Aceh bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi bisu dari sebuah babak sejarah yang panjang. Kisahnya terjalin erat dengan kepentingan kolonial, perjuangan rakyat Aceh, dan peran pentingnya dalam navigasi maritim dunia. Meskipun usianya sudah lebih dari satu abad, mercusuar ini tetap berdiri kokoh. Bangunan dengan dinding tebal dan arsitektur khas Belanda ini masih berfungsi hingga kini sebagai alat bantu navigasi. Ia terus memancarkan cahayanya, membimbing kapal-kapal yang lewat, sama seperti tujuannya saat pertama kali dibangun. Wisata Warisan Sejarah Saat ini, kompleks Mercusuar Willem’s Toren III tidak hanya berfungsi sebagai menara suar, tetapi juga menjadi destinasi wisata sejarah. Pengunjung bisa menaiki anak tangga di dalamnya untuk melihat pemandangan menakjubkan dari puncak menara, yang menyajikan panorama Samudra Hindia yang luas dan hijau Pulo Aceh. Mercusuar ini menjadi saksi bisu dan pengingat akan masa lalu yang penuh gejolak, sekaligus simbol ketahanan yang terus memberikan manfaat hingga saat ini. Akses menuju Pulau Breueh (Pulau Beras) saat ini masih mengandalkan kapal. Perjalanan dengan kapal motor dari Pulau Weh (Sabang) memakan waktu sekitar 4 jam. Namun, jika berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Banda Aceh, waktu tempuhnya sedikit lebih singkat, hanya 3 jam. Seandainya pulau ini dapat dilayani oleh kapal cepat, waktu tempuh ini berpotensi terpangkas hingga 50%. Setibanya di sana, kapal penumpang belum dapat merapat langsung ke Dermaga Ujong Peuneung. Perahu biasanya diturunkan dari kapal motor untuk mengangkut penumpang ke dermaga. Dari dermaga, perjalanan menuju Mercusuar Willem’s Toren III masih harus dilanjutkan dengan mobil pick-up terbuka selama sekitar 30 menit. Pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat untuk memudahkan kelancaran logistik petugas mercusuar diperlukan. Penyediaan sarana kapal dapat dilakukan pemda dan swasta. Jalan menuju mercusuar memiliki permukaan aspal yang kasar, berkelok, dan menanjak ke bukit. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan hutan belukar yang mendominasi, karena pemukiman atau desa sangat jarang

Banda Aceh – Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kata, tapi telah menjadi budaya bagi setiap ASN Dishub Aceh. Prinsip itu selalu dipegang sehingga kini menjadi “culture” yang terus terbawa dalam setiap program yang dijalankan oleh Dishub Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan visitasi Tim Penilai Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Aula Multimoda, Selasa, 14 Oktober 2025. Dalam kunjungan hari ini, Tim Penilai KIA melihat langsung penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh, mulai dari tempat layanan informasi, ruang kerja PPID, serta mendengar pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang telah dijalankan oleh Dishub Aceh. Keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal, bukan hanya kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, lanjutnya, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi dan strategi baru dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Di samping itu, Dishub Aceh juga memperbanyak kanal-kanal penyerapan aspirasi (feedback) masyarakat selaku pengguna layanan, baik masukan, ide, hingga keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. “Kita menyadari betul keterbukaan informasi serta kemudahan memperoleh informasi di sektor transportasi sangat penting, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi arus utama penyebaran informasi,” ungkap Teuku Faisal. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh memaparkan inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Dishub Aceh di hadapan Tim Penilai KIA. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran dan masukan oleh Tim Penilai KIA. Kadishub Aceh menyambut baik sejumlah masukan yang diberikan untuk diterapkan pada pelayanan sektor transportasi Aceh di masa yang akan datang. “Ide dan masukan dari Tim Penilai hari ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh Dishub Aceh untuk kemajuan transportasi Aceh,” sebutnya. Sementara itu, Ketua KIA Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya menilai positif dengan pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh Dishub Aceh. Junaidi menambahkan, strategi penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dishub Aceh cukup beragam, khususnya pemanfaatan platform digital dan media sosial yang sangat optimal. “Kami juga melihat cukup banyak inovasi digital yang diciptakan, berupa layanan yang bersentuhan langsung dengan publik dan masyarakat bisa mengakses langsung secara realtime, seperti aplikasi Trans Koetaradja, data angkutan, jumlah trayek, serta informasi-informasi lainnya,” sebut Junaidi. Dishub Aceh, menurut Junaidi, bisa menjadi role model bagi SKPA ataupun badan publik lain di Aceh dalam hal kualitas layanan informasi publik lewat inovasi dan berbagai macam layanan yang diberikan, baik digital maupun non digital.(AB) Baca Berita Lainnya: Kok Bisa? Trans Koetaradja yang Gratis Ini Jadi Andalan Dina Sejak SMP Akses Transportasi Umum ke Kawasan Perumahan Sebulan Dipasang, Puluhan Tiang Rambu di Lintas Krueng Raya-Laweung Hilang Dicuri Simak Videonya di Sini:

Aceh TRANSit – Apa jadinya bila wilayah kepulauan tanpa pelabuhan penyeberangan? Tanpa infrastruktur ini, daerah seperti Simeulue akan mengalami isolasi yang menghambat distribusi barang, mobilitas penduduk, dan akses layanan publik menyulitkan stabilitas sosial-ekonomi lokal. Dalam literatur kepelabuhan, menurut Triatmodjo (2009), pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 juga menekankan pentingnya pelabuhan sebagai tempat naik-turun penumpang dan bongkar muat barang. Sebagai negara kepulauan, ketersediaan pelabuhan yang berfungsi dengan baik menjadi prasyarat penting dalam menjaga konektivitas antar wilayah serta menjamin distribusi barang dan mobilitas manusia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga peran pelabuhan penyeberangan tidak hanya sekadar simpul transportasi, tetapi juga instrumen strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta ketahanan sosial masyarakat di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan yang andal merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat sistem transportasi maritim Indonesia serta menjawab tantangan geografis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji terletak di Gampong Pasar Lama, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Pada koordinat sekitar 3,32° LU dan 96,59° BT dengan jarak tempuh sekitar 48 km dari ibukota kabupaten, Tapak Tuan. Letaknya di pesisir barat Sumatra menjadikannya simpul strategis penghubung daratan Aceh dengan Pulau Simeulue di Samudra Hindia. Bagi masyarakat Simeulue, pelabuhan ini adalah gerbang vital menuju kebutuhan pokok, layanan publik, dan mobilitas sosial. Keberadaan pelabuhan ini memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Warung, kios, hingga jasa transportasi tumbuh di sekitar dermaga. Lebih jauh lagi, seluruh pasokan logistik untuk Simeulue sembako, material bangunan, hingga kebutuhan harian bergantung pada kelancaran penyeberangan ini. Namun, posisi geografis di Samudra Hindia juga menghadirkan tantangan. Saat cuaca ekstrem terjadi, gelombang tinggi sering memaksa kapal menunda atau membatalkan perjalanan. Akibatnya, pasokan barang ke Simeulue terhambat, stok kebutuhan di pasar menjadi langka, dan harga barang pun melonjak tajam. Kondisi ini membebani masyarakat yang sangat bergantung pada jalur laut. Upaya peningkatan konektivitas laut antara Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Selatan terus didorong oleh berbagai pihak. Lintasan Sinabang-Labuhan Haji ini dipandang sebagai rute yang strategis. Rute ini dinilai memiliki keunggulan dalam jarak tempuh yang lebih pendek, biaya operasional yang lebih efisien, serta tingkat keselamatan pelayaran yang lebih baik dibandingkan rute lainnya. Rehabilitasi pun dilakukan dalam rangka peningkatan infrastruktur ini. Rehabilitasi yang dimulai sejak Agustus 2025 dan direncanakan selesai pada bulan Desember diharapkan membuat Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji semakin tangguh, aman, dan andal sebagai urat nadi konektivitas Simeulue–Aceh.(Ireane Putri Masdha) Baca Tulisan Aceh TRANSit Edisi VII Lainnya Klik Disini