Category: perhubungan darat

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan. “Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal,” ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7). Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan. “Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya. Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono. (*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Saat sinar matahari mulai menyentuh permukaan bumi, Mukhlis salah satu Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh sudah bersiap dan berada di pintu masuk Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 18 Juli 2023. Termasuk Mukhlis, 21 Petugas LLAJ Dishub Aceh mengatur lalu lintas masuknya sebanyak 1.717 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Aceh di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh. Kedatangan ASN Pemerintah Aceh dengan jumlah yang banyak dari berbagai daerah ini dalam rangka penyerahan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK dan Jabatan Fungsional Nakes sehingga membutuhkan perhatian dan pengaturan lalu lintas agar akses keluar-masuk berjalan lancar. Di tengah guyuran hujan yang tiba-tiba menghampiri Banda Aceh pagi tadi, Petugas LLAJ tetap melakukan kerja dengan maksimal. Usai penyerahan SK dan ASN kembali ke tempatnya, barulah Petugas LLAJ dapat beristirahat. “Kalau semua bekerjasama dan patuh pada petunjuk petugas, Insya Allah semuanya akan berjalan lancar, aman, dan selamat,” sebut Mukhlis dengan senyum penuh semangat.(MR)

BANDA ACEH – Gairah pengguna jasa transportasi penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan maupun Ulee Lheue – Pulo Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat momen libur lebaran dan libur panjang, kerap terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh memandang perlu melakukan reviu terhadap Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Reviu Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Hotel Ayani Banda Aceh, Kamis, 6 Juli 2023. “Rencana Induk Pelabuhan Ulee Lheue yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 69 Tahun 2016 tentunya perlu dievaluasi. Dalam rentang waktu tujuh tahun tersebut, pelayanan di Pelabuhan Ulee Lheue sangat dinamis,” kata Teuku Rizki. Evaluasi terhadap penerapan kebijakan, baik yang bersifat umum maupun teknis, tentu dibutuhkan demi mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur pada sarana transportasi penyeberangan. “Salah satu produk kebijakan teknis yaitu dokumen perencanaan Rencana Induk Pelabuhan yang memuat program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang,” tambahnya. Makanya, penyelenggaraan FGD ini sebut Teuku Rizki untuk menjaring berbagai masukan dari stakeholder yang hadir guna mengidentifikasi kebutuhan perencanaan, menumbuhkan sinergitas dan harmonisasi lintas sektor untuk mewujudkan pelayanan jasa transportasi yang berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat pengguna pelabuhan.(AM)

BANDA ACEH – Transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan aktivitas rutin harian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kebijakan untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, handal, ramah lingkungan, terjangkau, serta tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Pelayanan Angkutan Massal Perkotaan Trans Kutaraja di Ayani Hotel, Banda Aceh, Rabu, 5 Juli 2023. Trans Kutaraja hadir sebagai transportasi massal di Ibukota Provinsi Aceh sejak tahun 2016, dan melayani kawasan sekitar Banda Aceh dan Aceh Besar. Kini Trans Kutaraja telah melayani 6 koridor utama serta 4 rute feeder (pengumpan). Trans Kutaraja diproyeksikan menjadi angkutan massal yang terkoneksi dengan pusat aktivitas masyarakat, serta menjadi pilihan masyarakat Kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. “Harapannya masyarakat mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga kemacetan dan polusi udara bisa dicegah,” ujar Teuku Faisal. Melalui penyelenggaraan FGD ini, Teuku Faisal berharap bisa menjaring berbagai informasi maupun isu terkait pelayanan Trans Kutaraja secara komprehensif dari berbagai unsur, baik pemerintahan, akademisi, ataupun komunitas transportasi. “Sehingga menjadi masukan dan acuan bagi pengembangan angkutan massal Trans Kutaraja ke depan,” ungkapnya.(AM)

TAPAKTUAN – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal melanjutkan kunjungan kerjanya ke Terminal Tipe B Tapaktuan, Aceh Selatan guna meninjau operasional pelayanan pengguna jasa serta kondisi terminal saat ini, pada Jumat, 23 Juni 2023 kemarin. Terminal Tipe B Tapaktuan mulai dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh pada tahun 2023, setelah dilakukan pengalihan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Pemerintah Aceh pada 22 Desember 2022 yang lalu. Pada kesempatan tersebut, Teuku Faisal memberi sejumlah arahan kepada para petugas terminal mengenai pelayanan pengguna jasa pada sarana transportasi. Ia juga menjelaskan mengenai program strategis Dishub Aceh yang akan merubah konsep terminal menjadi lebih modern, serta ramah dan aman bagi pengguna jasa, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, Teuku Faisal mengingatkan petugas supaya tidak melakukan pungutan liar (pungli) di terminal. “Jangan sampai ada pungli di terminal,” tegasnya dengan serius. Di samping memberi arahan, ia juga mendengar permasalahan maupun kendala yang dihadapi personil terminal saat bertugas. Berdasarkan hasil peninjauan, fasilitas Terminal Tipe B Tapaktuan saat ini perlu dilakukan perbaikan berat agar standar pelayanan minimal (SPM) bagi pengguna jasa terpenuhi. Pada hari yang sama, Kadishub Aceh melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji, Aceh Selatan. Di pelabuhan ini, Teuku Faisal meninjau kondisi pelabuhan, dan ingin memastikan pelayanan bagi penumpang kapal penyeberangan dari dan ke Pulau Simeulue berjalan baik.(AM)

BANDA ACEH – Rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Jaya merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah barat Aceh. Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan rehabilitasi Terminal Tipe B Aceh Jaya, Kamis, 22 Juni 2023. Teuku Faisal meminta kepada rekanan supaya benar-benar memperhatikan kualitas pekerjaan, di samping tetap memastikan progres pembangunan bisa berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Kita juga mengingatkan konsultan pengawas agar mengawasi pekerjaan dengan serius, pastikan kualitas pekerjaannya juga baik,” sebut Teuku Faisal di hadapan rekanan dan konsultan pengawas yang hadir di lokasi. Selain melakukan monev pada kegiatan strategis, Teuku Faisal juga meninjau kegiatan operasional Terminal Tipe B Aceh Jaya. Meski sedang ada pekerjaan, ia menginstruksikan supaya pelayanan terhadap pengguna jasa terminal tetap berjalan optimal. Selanjutnya, Kadishub Aceh meninjau Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Aceh Barat. Ia ingin memastikan operasional pelabuhan tetap berjalan dengan baik, serta mendengar masukan dari petugas mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan pelabuhan.(AM)

BANDAACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal memimpin Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) tahun 2023 yang dihadiri oleh Tim Teknis SUPD II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di ruang Multimoda Dishub Aceh, Kamis, 4 Mei 2023. Rapat koordinasi ini bertujuan memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RAK LLAJ yang berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka fatalitas kecelakaan LLAJ.Teuku Faisal menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh bersama Forum LLAJ Aceh menyambut baik serta mendukung kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ Aceh. Dishub Aceh akan mengonsolidasikan dengan seluruh stakeholder yang tergabung dalam Forum LLAJ Aceh untuk menyukseskan program dan kegiatan yang masuk ke dalam RAK LLAJ, dan supaya masuk ke dalam perencanaan daerah.Di samping itu, Teuku Faisal berharap data-data yang diperoleh dalam rangka penyusunan RAK LLAJ nantinya bisa menghasilkan hasil analisis yang tepat sasaran. “Kita berharap upaya ini bisa menurunkan angka dan fatalitas kecelakaan, serta menekan jumlah kerugian harta benda yang disebabkan oleh kecelakaan,” ungkap Teuku Faisal saat memberi sambutan dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Teknis SUPD II Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Uswah Muchtar menyampaikan, RAK LLAJ akan menjadi dokumen perencanaan keselamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur. Ia berharap pemerintah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terlibat aktif dalam proses diskusi dan penyusunan dokumen RAK LLAJ bersama Ditjen Bina Bangda Kemendagri.Kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ sudah dimulai sejak tahun 2019 yang lalu. Tahun 2023, kegiatan ini mulai dilaksanakan di Aceh.(AM)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh mencatat 257.889 orang melakukan perjalanan dengan angkutan umum selama mudik lebaran tahun 2023 di Aceh. Jumlah pengguna transportasi tersebut terekam mulai H-8 hingga H+8 lebaran, atau 14 April – 1 Mei 2023. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, total orang yang melakukan perjalanan mencapai 294.287 orang. “Alhamdulillah, angkutan lebaran Aceh tahun ini semuanya berjalan cukup baik, meskipun jumlahnya (penumpang) mengalami penurunan sekitar 12,37 persen dari tahun lalu,” kata Kadishub Aceh, Teuku Faisal dalam rapat evaluasi angkutan lebaran Aceh, Selasa, 2 Mei 2023. Teuku Faisal menyebutkan, jumlah penumpang pesawat udara meningkat cukup signifikan selama periode mudik tahun ini. Tercatat sebanyak 41.805 orang melakukan perjalanan udara melalui sejumlah bandara di Aceh. “Jumlah penumpang pesawat cukup tinggi tahun ini, peningkatannya mencapai 78,15 persen, frekuensi penerbangan pada bandara-bandara di Aceh juga sudah normal, seperti sebelum Covid-19,” ungkapnya. Sedangkan pada moda transportasi darat, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 24,27 persen. Hal yang sama juga terjadi pada transportasi laut dan penyeberangan, jumlah pengguna jasa turun sebesar 17,53 persen. Sementara itu, PT Hutama Karya mencatat jumlah kendaraan pemudik yang melintas di ruas jalan tol Sigli – Banda Aceh mencapai 74.278 kendaraan. Jumlah ini meningkat 71 persen dari kondisi normal tahun 2023, dan naik 47 persen dari kondisi lebaran tahun lalu. Di samping pergerakan arus mudik, Dishub Aceh juga mencatat pergerakan wisatawan yang berlibur ke Sabang kali ini menurun dibanding tahun 2022. Tahun lalu, total pergerakan wisatawan dari Banda Aceh ke Sabang maupun sebaliknya mencapai 66.041 orang. Sementara tahun ini hanya sebesar 56.399 orang, atau menurun sekitar 14,60 persen. Meskipun mengalami penurunan, kelancaran arus wisatawan dari Banda Aceh ke Sabang, menurut Teuku Faisal, menjadi catatan khusus bagi Dishub Aceh. “Pelayanan transportasi penyeberangan terbilang cukup lancar dan tertib tahun ini akibat adanya manajemen rekayasa yang diberlakukan dengan dukungan stakeholder terkait,” ujarnya. Teuku Faisal menegaskan bahwa isu-isu keselamatan transportasi, khususnya pada angkutan jalan, juga selalu menjadi perhatian Dishub Aceh di masa mudik lebaran. “Tata kelola izin trayek angkutan jalan akan kita maksimalkan untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan,” tegasnya. Dishub Aceh akan terus memperbaiki kekurangan yang terjadi di tahun ini, serta mengambil “best practice” untuk dipertahankan pada masa mudik tahun berikutnya. “Termasuk kita akan evaluasi masukan-masukan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial Dishub Aceh,” tuturnya.(AM)

BANDA ACEH – Sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 H, pemudik mulai memadati Terminal Tipe A Banda Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 15 April 2023. Pemudik yang menggunakan jasa angkutan umum di terminal ini akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Sumatera. Berdasar informasi yang diperoleh dari petugas loket di salah satu perusahaan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) yang beroperasi di terminal ini, seat penumpang selalu penuh sejak Jumat kemarin (16/4) hingga malam ini. Meskipun cuti lebaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mulai tanggal 19 April, tapi sebagian besar masyarakat sudah mulai mudik ke kampung halaman. Mayoritas pemudik didominasi mahasiswa yang berkuliah di Banda Aceh, sebut petugas tersebut. Masyarakat selalu diimbau untuk menggunakan jasa angkutan umum resmi saat berangkat mudik ke kampung halaman. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk membeli tiket pada loket yang telah tersedia di terminal agar memperoleh jaminan asuransi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan.(AM)

BANDA ACEH – Implementasi keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi sekedar memenuhi apa yang diamanahkan oleh undang-undang. Namun jauh melampaui itu, yaitu bagaimana badan publik bisa memperoleh interaksi yang baik dari masyarakat melalui penyajian informasi publik yang inovatif. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Arya Sandiyudha saat berkunjung ke Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka visitasi uji kepatutan calon penerima Anugerah Tinarbuka Tahun 2023, Selasa, 11 April 2023. “Kita ingin melihat inovasi di sektor keterbukaan informasi publik pada Dishub Aceh,” kata Arya saat menjelaskan maksud kunjungannya hari ini ke Dishub Aceh. Untuk diketahui, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal merupakan satu-satunya Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dari Provinsi Aceh yang masuk ke dalam nominasi 10 besar Anugerah Tinarbuka tahun 2023 untuk kategori Kepala/Direktur/Pimpinan SKPD seluruh Indonesia. Anugerah Tinarbuka merupakan kompetisi hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Arya mengungkapkan, sejauh yang ia perhatikan, penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh sangat baik. Informasi yang disajikan, tambahnya, sudah sangat menarik, inovatif, serta memiliki daya tarik bagi masyarakat. “Inovasi-inovasi seperti ini yang dibutuhkan, bagaimana ia punya manfaat dan meng-attract (menarik) masyarakat untuk memperoleh informasi, percuma ceklistnya bagus tapi daya tarik bagi masyarakat tidak ada,” ungkap Arya saat menjadi tamu Podcast BAGASI Dishub Aceh. Badan publik saat ini memang dituntut untuk lebih terbuka dalam penyediaan informasi kepada masyarakat. Sebab publik memiliki hak untuk mengetahui informasi yang dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau UU Nomor 14 Tahun 2008. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal saat menerima visitasi Wakil Ketua KIP, kembali menegaskan komitmen dirinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. “Sejak awal, kita memang sudah berkomitmen untuk mendukung keterbukaan informasi, kita terus berbenah sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi dengan mudah, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam pembangunan khususnya pada sektor perhubungan,” tutur Teuku Faisal. Setelah visitasi di Dishub Aceh dan meninjau pengelolaan informasi di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Arya Sandiyudha bersama Kadishub Aceh Teuku Faisal, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi, dan Komisioner KIA Nurlaili, bersilaturrahmi dengan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang didampingi oleh Sekda Aceh Bustami di Meuligoe Gubernur Aceh. “Kita menyambut baik kegiatan ini, dan mengapresiasi kunjungan Komisi Informasi Pusat ke Aceh,” sebut Achmad Marzuki. Pj Gubernur Aceh menyampaikan bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya yang kaya namun belum terekspose dengan baik di kancah nasional dan internasional. Selain itu, Pemerintah Aceh selama ini telah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal, tentu perlu didukung dengan suguhan informasi yang valid dan terkini bagi masyarakat. Untuk itu, Achmad Marzuki mengharapkan Komisi Informasi Pusat mendukung penuh upaya peningkatan keterbukaan informasi publik di Aceh, termasuk berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh.(AM)