Category: perhubungan darat

Menyusuri setiap sudut kota Banda Aceh sembari menikmati keindahan tatanan kota dari dalam bus Trans Koetaradja sangat menyenangkan. Bagi masyarakat yang mengendarai sepeda tetapi ingin bersantai di dalam bus Trans Koetaradja dapat menitipkan kendaraannya pada fasilitas Park and Ride dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum bus Trans Koetaradja. Park and Ride adalah area parkir kendaraan bertempat pada lokasi yang jauh dan dihubungkan oleh pelayanan transportasi massal (bus, kereta api maupun trem) menuju pusat kota atau pusat perekonomian. Di Banda Aceh, fasilitas ini dapat ditemukan pada beberapa halte bus Trans Koetaradja diantaranya halte Mesjid Jami’, halte Dunia Barusa, halte Grand Kuliner Ulee Lheue, halte TVRI, dan halte Lhong Raya. Fasilitas Park and Ride memiliki keterkaitan yang erat dengan layanan transportasi massal dan seharusnya menjadi pelengkap pada sistem Bus Rapid Transit (BRT). Sayangnya, fasilitas Park and Ride di Banda Aceh saat ini hanya terlihat seperti pajangan saja bahkan nyaris tidak ada yang ingin menitipkan sepedanya disana. Masih menjadi tanda tanya mengapa pesepeda di Banda Aceh enggan menggunakan fasilitas Park and Ride. Padahal, dengan menggunakan transportasi umum pesepeda dapat menghemat tenaga dan lebih aman dalam berkendara. Selain itu, dengan menggunakan fasilitas Park and Ride dapat membantu mengurangi kemacetan di pusat kota, mengurangi emisi gas buang kendaraan pribadi, dan memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan serta nyaman bagi penduduk setempat juga wisatawan untuk melakukan perjalanan ke pusat kota atau area yang ramai. Berdasarkan hasil wawancara tim Aceh Transit pada salah seorang pesepeda, ternyata fasilitas Park and Ride di Banda Aceh masih belum memenuhi kriteria. Kondisi Park and Ride yang ada dianggap tidak terjamin keamanannya. Disamping itu, ternyata masyarakat Banda Aceh juga masih banyak yang belum mengetahui keberadaan fasilitas Park and Ride ini. Padahal, Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja sudah berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fasilitas Park and Ride dengan berbagai konten yang dipublikasikan di media sosial Dinas Perhubungan Aceh dan Trans Kutaraja.Alasan lain yang membuat fasilitas Park and Ride ini sepi adalah minimnya masyarakat yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Mengendarai kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat Banda Aceh. Dilansir dari Harian Serambi Indonesia, pasca pandemi covid 19, pertambahan kendaraan bermotor baru di Aceh rata-rata jumlahnya di atas angka 100.000 unit per tahun. Artinya, semakin hari semakin banyak masyarakat yang lebih memilih mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum. Untuk menunjang penggunaan transportasi umum, banyak hal yang harus dibenahi. Selain mengajak masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi, yang paling penting untuk dibenahi adalah kualitas fasilitas Park and Ride yang ada agar masyarakat percaya dan yakin untuk menitipkan kendaraannya pada fasilitas tersebut. Kita perlu belajar dari negara-negara maju yang memiliki fasilitas Park and Ride yang baik, seperti Belanda. Belanda memiliki fasilitas transportasi umum yang baik, aman dan terawat. Selain Belanda, Jepang juga memiliki kualitas Park and Ride yang baik. Biasanya Park and Ride yang ada di Jepang dilengkapi dengan informasi jadwal transportasi umum, dan kadang kala juga memiliki layanan sewa sepeda atau kendaraan listrik kecil untuk membantu mobilitas dari stasiun ke tujuan akhir. Idealisasi fasilitas Park and Ride harus memiliki sistem keamanan yang baik seperti pengawasan CCTV, pencahayaan yang cukup, dan keberadaan petugas keamanan dapat memberikan rasa aman kepada pengguna kendaraan. Meskipun aksesibilitas ke transportasi umum sudah cukup baik, namun keamanan dari sebuah Park and Ride merupakan hal yang paling perlu diperhatikan. Beberapa hal penunjang yang harus diperhatikan juga yang pertama seperti lokasi yang strategis, tempat parkir harus mudah diakses dari jalan raya utama dan terletak dekat dengan halte transportasi umum untuk memudahkan pengguna. Yang kedua adalah ruang parkir yang luas, fasilitas harus memiliki area parkir yang cukup besar untuk menampung sejumlah besar kendaraan pribadi. Yang ketiga, informasi dan papan petunjuk, seharusnya pada setiap fasilitas Park and Ride tersedia papan informasi yang jelas dan mudah diakses untuk membantu pengguna menavigasi lokasi parkir dan memahami jadwal serta rute transportasi umum yang tersedia. Yang keempat perawatan dan kebersihan, fasilitas harus dirawat dengan baik dan tetap bersih untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Melalui kombinasi beberapa penunjang ini, didorong dengan keamanan yang terjamin, fasilitas Park and Ride dapat meningkatkan penggunaan transportasi umum dengan memudahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik, mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mendukung mobilitas yang berkelanjutan. Park and Ride bukanlah sekadar tempat parkir biasa. Ini adalah simbol harapan, di mana kenyamanan bertemu kesadaran akan lingkungan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari sini, di mana setiap langkah kecil memiliki dampak besar bagi kota, lingkungan, dan masa depan kita bersama.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kontribusi Pemberian Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Terbaik dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Kota Bandung, Rabu, 8 November 2023. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yang mengambil tema ‘Kolaborasi Kebijakan untuk Transportasi Darat yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Selepas menerima penghargaan pada Rakornis yang dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ini, Teuku Faisal menyebutkan bahwa terpilihnya Pemerintah Aceh untuk mendapatkan penghargaan ini dikarenakan komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan umum perkotaan.Upaya ini, tambah Teuku Faisal, dilakukan melalui subsidi operasional bus Trans Koetaradja yang telah beroperasi melayani kawasan Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 2016 hingga saat ini dan masih gratis. “Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan wujud apresiasi Kemenhub atas upaya Pemerintah Aceh dalam membenahi pelayanan angkutan perkotaan di Aceh, melalui pemberian subsidi Transkoetaradja,” sebut Teuku Faisal. Melalui apresiasi ini, dilanjutkan Teuku Faisal menjadi penyemangat untuk selalu dan kontinyu menghadirkan pelayanan yang maksimal dan profesional. “Sesuai arahan Pj. Gubernur Aceh, Dishub Aceh akan terus meningkatkan pelayanan Trans Koetaradja sehingga masyaraka dapat menikmati angkutan yang nyaman dan murah dalam melakukan aktivitasnya,” kata Faisal. Kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai transportasi umum bagi masyarakat perkotaan menjadi bukti keseriusan Pemerintah Aceh sebagai langkah peningkatan tata kelola transportasi perkotaan, aksesibilitas, dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh merupakan salah satu pemerintah daerah yang concern terhadap layanan angkutan umum perkotaan di Indonesia. Hal itu tercermin dari penyediaan anggaran untuk subsidi operasional Trans Koetaradja yang telah berjalan sejak tahun 2016. Di mana Masyarakat maupun pengguna jasa angkutan massal ini tidak dikenai tarif alias gratis. Pada tahun 2016, Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memberikan dukungan bus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan angkutan masal perkotaan bertipe BRT (Bus Rapid Transit) di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Kemenhub RI memberikan dukungan berupa penyediaan bus dan Pemerintah Aceh menyediakan prasarana serta biaya operasionalnya. Angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja sebagai solusi tranportasi perkotaan juga diharapkan mampu meningkatkan antusiasme masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, Hendro Sugiatno mengucapkan selamat atas raihan penghargaan ini dan mengharapkan pemerintah daerah lainnya untuk ikut memberikan kontribusi bagi terselenggaranya angkutan perkotaan di wilayah masing-masing.Pada kesempatan tersebut, Hendro menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan terus melakukan perbaharuan informasi dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki karena teknologi transportasi berkembang begitu pesat. Di samping itu, menurut Hendro, untuk mengurangi polusi yang ada di kota-kota besar Indonesia, Pemerintah terus mengembangkan teknologi transportasi di antaranya melalui kendaraan listrik. Tidak sampai di situ, Pemerintah juga melengkapinya dengan aturan-aturan pendukungnya. “Ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat, dan hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai aparatur Pemerintah untuk bisa mengikutinya dengan menyesuaikan terhadap peraturan yang ada. Kita juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang terbaik. Karenanya kami berharap Rakornis ini menjadi sarana update informasi dan peningkatan kemampuan kita semua,” kata Hendro. Dirinya juga menuturkan bahwa tidak hanya mempersiapkan kemajuan transportasi di dalam negeri saja, saat ini kemajuan transportasi juga terjadi ditingkat regional. Dimana jalan bebas hambatan di antara negara Asean juga telah dibangun, sehingga transportasi darat di kawasan regional ini akan terhubung. Hal yang serupa juga terjadi di daerah perbatasan seperti di Indonesia dengan Malaysia, dan Indonesia dengan Timor Leste. “Karenanya kebijakan transportasi di tingkat Nasional harus disikapi dengan baik, sehingga tuntutan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang diinginkan dibidang kecepatan dan kenyaman dapat diberikan,” tambahnya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 tinggal menghitung bulan, tepatnya pada bulan September 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut. Aceh dan Sumut terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke XXI Tahun 2024 setelah sebelumnya diadakan di Papua empat tahun silam. PON ke XXI Aceh-Sumut ini akan berbeda dari pelaksanaan PON yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ajang olahraga nasional tersebut menjadi yang pertama digelar di dua provinsi dengan 33 cabor di Aceh dan 34 cabor di Sumut dan yang pertama diikuti oleh 38 provinsi seluruh Indonesia. Berbagai stakeholder mulai ikut melakukan persiapan dan membantu untuk turut andil dalam perhelatan empat tahunan tersebut. Pada kesempatan ini Dinas Perhubungan Aceh ditunjuk sebagai Panitia Inti Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB. PON XXI/2024) Aceh–Sumut Wilayah Aceh mengikuti dan berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan PON XXI Tahun 2024. Pada perhelatan PON XXI Aceh-Sumut khusus untuk lingkup perhubungan darat Dinas Perhubungan Aceh semakin fokus untuk memberikan pelayanan yang maksimal yaitu dengan melakukan persiapan sejak tahun 2022 lalu. Berbagai fasilitas dan persiapan mulai dilakukan demi kelancaran keberlangsungan acara PON ke XXI, salah satunya yaitu persiapan fasilitas keselamatan pada ruas-ruas jalan yang akan digunakan dan dilewati pada penyelenggaraan PON berlangsung. Fasilitas keselamatan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung keselamatan serta kelancaran keberlangsungan acara PON XXI Aceh-Sumut. Untuk itu, penyediaan fasilitas keselamatan telah dilakukan dan saat ini sedang dalam masa pengajuan terkait fasilitas yang dibutuhkan pada ruas jalan yang akan digunakan pada PON XXI yang diselenggarakan di Aceh khususnya. Pengajuan fasilitas keselamatan yang disetujui nantinya akan segera dilakukan pemasangan dan menggantikan fasilitas-fasilitas keselamatan yang sudah tidak layak bahkan yang belum ada sekalipun. Saat ini, kondisi eksisting jalan yang ada di Aceh masih terbilang dalam keadaan layak, sedangkan untuk kondisi eksisting fasilitas keselamatan jalan beberapa masih dikatakan layak dan beberapa pula perlu dilakukan penggantian bahkan pengadaan fasilitas keselamatan yang baru. Berkaca pada PON tahun-tahun sebelumnya, diharapkan  Aceh dan Sumut dapat sukses menjadi tuan rumah PON ke-XXI Tahun 2024, diharapkan Aceh-Sumut dapat menyediakan performa layanan yang maksimal dengan memperhatikan kenyamanan, keselamatan dan bertanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan acara, serta perhelatan empat tahunan tersebut dapat terselenggara dengan lancar dan sukses. Dalam hal ini juga, Dinas Perhubungan Aceh beserta seluruh pihak dapat memberikan kontribusi maksimal dan berperan aktif ikut berpartisipasi untuk bekerjasama menyukseskan PON ke-XXI Tahun 2024. Serta PON ke-XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi agenda akbar terakhir yang menjadi kenangan yang berkesan bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di masa akhir jabatannya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Lazimnya momen pergantian tahun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari dengan berkunjung ke objek-objek wisata. Berkaca pada momen-momen libur akhir tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat, baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh diperkirakan akan bergerak ke destinasi wisata favorit, Pulau Weh Sabang. Mengantisipasi meningkatnya arus pergerakan penumpang, Dishub Aceh telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Dari data yang dihimpun oleh tim Aceh TransIt, pada akhir tahun lalu, puncak arus keberangkatan penumpang di Pelabuhan Ulee Lheue terjadi di penghujung bulan Desember dengan jumlah penumpang yang menyeberang ke Sabang adalah 1939 orang. Tercatat total sebanyak 26829 orang melancong ke pulau paling barat Indonesia itu selama periode libur akhir tahun 2022. Meskipun pergerakan penumpang pada libur akhir tahun 2023 ini diprediksi tidak akan melampaui jumlah penumpang pada periode libur Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, namun strategi pengendalian lalu lintas di pelabuhan tetap perlu dipersiapkan sedini mungkin. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al Qadri, menyebutkan bahwa yang paling utama adalah tetap memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. “Sudah kita informasikan kepada operator kapal dan juga seluruh stakeholder yang ada di Pelabuhan untuk bersinergi dan sigap dalam memberikan pelayanan terbaik selama periode libur akhir tahun ini. Operator juga dapat menambah frekuensi trip kapal sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan, tentunya tetap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan faktor-faktor keselamatan lainnya,” ujarnya. Pada kondisi peak season, termasuk libur tahun baru, frekuensi trip kapal biasanya mengalami penambahan. Jika pada kondisi normal biasanya kapal diberangkatkan 3 sampai dengan 4 trip, namun pada kondisi libur nasional bertambah menjadi 5 sampai 6 trip per hari. Guna memaksimalkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan, Dinas Perhubungan Aceh juga akan menyediakan posko pengamanan yang beroperasi selama 24 jam di sekitar pelabuhan Ulee Lheue. Petugas posko nantinya bertugas membantu dan mengarahkan antrian kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan agar tidak menimbulkan kemacetan. “Kita juga sudah siapkan alernatif-alternatif sirkulasi kendaraan dan penumpang di pelabuhan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya,” tambah Al Qadri. Posko pengamanan direncanakan mulai beroperasi sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Selain itu, jika memungkinkan akan dilaksanakan pula rapat koordinasi membahas persiapan akhir untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di pelabuhan. Seiring dengan kesiapan dari sisi prasarana, kesiapan sarana angkutan juga mendapat perhatian khusus dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun 2023 ini. Informasi yang didapatkan tim Aceh TransIt bahwa ramp check kapal penyeberangan telah selesai dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Menyusul moda laut, ramp check pada moda darat rencananya juga akan digelar pada pertengahan Desember mendatang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Renny Anggeraeni Robin, menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperiksa pada saat dilakukannya ramp check angkutan darat. “Kita periksa dari aspek administrasi, aspek teknis utama dan aspek teknis penunjang. Dari aspek administrasi misalnya kita lihat kelengkapan surat-surat kendaraannya, termasuk izin trayek, kartu muatan, SIM milik pengemudi, dan sebagainya. Sementara dari aspek teknis kita lihat kondisi kendaraan, seperti rem, ban, lampu-lampu penerangan, permesinan, semuanya itu harus berfungsi dan dalam kondisi laik jalan,” terang Renny.Inspeksi ramp check angkutan umum sangat penting karena merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Seperti dikutip dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) yang dirilis Ditlantas Polda Aceh, angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2023 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 64 orang. Oleh karena itu, dengan memastikan kendaraan umum memenuhi standar keamanan dan keselamatan diharapkan angka kecelakaan tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, sesuai prediksi dari BMKG, musim penghujan masih terus berlangsung sampai awal tahun 2024 nanti, hal ini berakibat pada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, terutama bencana banjir yang mungkin saja terjadi pada beberapa titik di wilayah lintas barat maupun lintas timur Aceh. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode libur tahun baru diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi. Jadi, bagi rakan moda yang akan berlibur, jangan lupa persiapkan perjalananmu sebaik mungkin dan tetap berhati-hati saat berkendara di jalan.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

November 2023 menjadi bulan sibuk bagi Provinsi Aceh. Terdapat dua agenda besar yang dilaksanakan secara hampir bersamaan, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dan Roadshow Bus KPK yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). PKA merupakan agenda lima tahunan yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Aceh. Melalui PKA, diharapkan generasi muda Aceh dapat mengenali adat, budaya, dan sejarah kemahsyuran Aceh masa lampau serta dapat mewarisi semangat dan moral yang diturunkan oleh generasi bangsa Aceh sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4-12 November 2023, dengan pusat kegiatan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Lampriet, serta lokasi tambahan di Lapangan Blang Padang, Museum Aceh, Pendopo Wali Nanggroe, Anjong Mon Mata, Taman Seni Budaya, Amel Hotel, Hermes Palace Hotel, Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, Krueng Aceh, dan Krueng Lamnyong. Roadshow bus KPK adalah kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Roadshow bus KPK tahun ini dilaksanakan melewati delapan kota (DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung) pada periode 7 Mei – 2 Juli 2023 lalu dan akan ke 6 Provinsi di Sumatera (Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh) pada periode 31 Agustus – 12 November 2023. Di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 November 2023, dengan kegiatan berpusat di Balee Meuseuraya Aceh di kawasan Kota Baru, Banda Aceh. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pertunjukan seni, permainan bertema antikorupsi, diskusi dan nonton bareng film antikorupsi, hingga peningkatan kapasitas antikorupsi untuk berbagai kalangan. Dengan adanya dua agenda besar di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, keinginan masyarakat Aceh untuk mengikuti kedua acara tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penuhnya lokasi pelaksanaan PKA dan Roadshow Bus KPK serta meriahnya pembukaan dan penutupan kedua acara tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai kembali bergairahnya antusias masyarakat selepas Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat. Dengan membludaknya pengunjung yang ingin ambil bagian di kedua perhelatan tersebut, dapat dipastikan terjadi pemusatan pergerakan, baik masyarakat maupun kendaraan, di sekitar lokasi acara. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan kemacetan yang parah apabila tidak ditanggulangi. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh kemudian menyiagakan 2 bus trans kutaraja yang dimaksudkan sebagai shuttle bus yang beroperasi di seputaran lokasi PKA dan Roadshow Bus KPK. Shuttle bus nanti akan menjemput pengunjung di lokasi parkir kendaraan, kemudian akan dibawa ke lokasi acara dengan bus tersebut. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Hanung Kuncoro, menyebutkan bahwa kehadiran bus ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berhadir ke lokasi PKA. “Fasilitas yang diberikan ini juga untuk menghindari kemacetan dan memberi kemudahan untuk pengunjung PKA,” katanya, Jumat (3/11). Diharapkan pengunjung dapat menaiki bus trans kutaraja agar dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi, selain biaya perjalanan menggunakan Trans Kutaraja yang masih gratis. Rute yang dilalui oleh shuttle bus tersebut adalah Shelter Stadion Haji Dimurthala – RSUDZA – Masjid Oman Al Makmur – Taman Sulthanah Safiatuddin (Lokasi PKA) – Kantor Gubernur Aceh – Balee Meuseuraya Aceh (Lokasi Roadshow Bus KPK) – Shelter Stadion Haji Dimurthala. Shuttle Bus tersebut beroperasi dari jam 17.00 – 22.00 WIB selama pelaksanaan acara. Masyarakat yang ingin menaiki shuttle bus dapat menunggu pada titik-titik shelter yang telah disiapkan. Selain itu, shuttle bus tersebut juga terkoneksi dengan Koridor 1 Trans Kutaraja yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Darussalam, serta feeder 2 dengan rute Lampineung – Pango. Kehadiran shuttle bus ini rupanya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Tercatat sebanyak 2.751 orang memilih menggunakan shuttle bus, dengan rata-rata 306 penumpang setiap harinya. Penumpang paling tinggi terlihat di 2 hari awal pelaksanaan PKA (4/11 dan 5/11), dengan masing-masing 485 penumpang dan 777 penumpang. Rahmat, salah satu pengunjung dari Sigli menyebutkan bahwa kehadiran shuttle bus sangat membantu ia dan keluarganya saat berkunjung ke PKA. “Alhamdulillah ada bus ini. Kami harus parkir lumayan jauh dari lokasi PKA karena banyaknya pengunjung. Dengan adanya bus ini, kami tak perlu berjalan jauh untuk lokasi PKA.” Dalam pelaksanaanya, ada beberapa saran dari pengunjung yang meminta agar operasional bus shuttle itu lebih lama, dikarenakan ada pengunjung yang berlama-lama menikmati anjungan kabupaten/kota di PKA. “ Ke depan, kalau event lagi macam ini sebaiknya operasionalnya sampai jam 11 malam, jadi lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati layanannya.” saran seorang pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pertanyaan ini seringkali muncul di permukaan, setali tiga uang dengan semakin berkembangnya aspek perekonomian dan pembangunan infrastruktur saat ini membuat mobilitas masyarakat menuju berbagai tempat tujuannya tak luput dari peningkatan yang semakin tinggi dan padat berimbas semakin macetnya lalu lintas khususnya pada jam padat pagi dan sore hari. Macet sendiri berarti menurunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas jalan, yang sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, hal ini berdampak pada tertundanya gerak atau mobilitas, atau dalam bahasa awamnya adalah terhambatnya pergerakan kendaraan / orang di jalan raya. Sebagai contoh, jika kita berkendara pada pagi maupun sore di kota besar seperti Banda Aceh hampir pasti akan terjebak pada kemacetan, khususnya di persimpangan utama maupun daerah dekat pusat kegiatan seperti pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan etika berkendaran masyarakat kita yang cenderung “grusak-grusuk” berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas “tanpa alasan yang jelas”. Lalu, solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi kemacetan jalan tersebut?Sejatinya, kemacetan terjadi karena tidak seimbangnya supply dan demand mobilitas di jalan, supply dalam hal ini adalah jumlah ruang di jalan yang tersedia untuk mobilitas kendaraan, sedangkan demand adalah jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa, untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan, baik itu dengan melakukan pelebaran jalan yang sudah ada ataupun dengan membuka jalan baru. Namun dewasa ini hal tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Selain karena semakin terbatasnya jumlah ruang untuk pelebaran jalan maupun pembukaan jalan baru, juga karena biaya investasi yang diperlukan semakin besar. Khususnya pada kota-kota besar yang ada di Indonesia, makin banyaknya pemukiman, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan lain membuat lahan untuk dimanfaatkan sebagai jalan semakin berkurang dan jika ada pun jumlahnya sedikit dan harga pembebasannya pasti sangat mahal. Mari kita berandai-andai, jika setiap kemacetan solusinya adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan berapa banyak jalan yang kita butuhkan untuk mengakomodir itu semua? Dan juga sampai kapan area yang bisa kita sediakan untuk menambah jalan? Tentu perlu solusi lain untuk mengatasi masalah kemacetan khususnya di kota besar. Salah satu solusi yang dipandang tepat adalah dengan menggalakkan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, baik itu angkutan umum konvensional (angkutan kota / taksi) maupun angkutan umum massal seperti bus rappid transit, kereta commuter, monorail, dan lainnya. Ada perbandingan ulung yang mengatakan jika 1 bus dalam keadaan penuh bisa disamaratakan dengan 85 kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun sepeda motor dengan masing-masing 1 penumpang. Tentu jika korelasinya dengan jumlah ruang untuk bergerak di jalanan perbandingan ini terasa sangat mencolok. Coba bayangkan saja berapa ruang di jalan yang bisa kita tekan jika orang-orang yang sebelumnya berkendara menggunakan mobil atau sepeda motor kemudian beralih menggunakan angkutan umum, tentu masalah kemacetan akan teratasi atau setidaknya terurai dan berkurang. Ruang di jalan yang sebelumnya digunakan oleh kendaraan pribadi tersebut akan “nganggur” karena penggunanya kini beralih ke moda transportasi lain. Dari sisi investasi, penggunaan angkutan umum sebenarnya menguntungkan semua pihak, pemerintah selaku regulator dan penyedia jalan tidak perlu menggelontorkan anggaran berlebih untuk pembangunan jalan, sementara pembangunan sistem angkutan umum jauh lebih rendah pembiayaannya.Lalu akan muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang angkutan umum yang tentu menambah lapangan pekerjaan, serta bagi masyarakat biaya transportasi menggunakan angkutan umum tentu jauh lebih murah dibanding ia berkendara dengan kendaraan pribadi.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Layanan Bus Trans Kutaraja telah melayani masyarakat maupun pengunjung kota Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar selama 7 tahun. Berbagai inovasi, pengembangan dan pengingkatan layanan terus dilakukan untuk meberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya. Awal tahun 2023, Trans Kutaraja juga menambah beberapa rute feeder yang dilayani oleh bus berbadan sedang untuk memperluas area layanannya yang telah melayani rumah sakit, area perkantoran, kampus, sekolah dan gedung pemerintahan. Sebagai satu-satunya layanan angkutan perkotaan yang ada di ibukota provinsi terbarat Indonesia tersebut, Trans Kutaraja cukup diminati oleh masyarakat, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa dan sebagian masyarkat umum. Namun kehadiran Trans Kutaraja membawa dampak bagi penyedia jasa transportasi yang telah beroperasi sebelumnya, seperti labi-labi. Dengan armada yang modern, kapasitas yang lebih besar, dilengkapi air-conditioner, dan tidak berbayar, tentu Trans Kutaraja dapat dengan mudah memenangkan hati para penumpang dibandingkan dengan labi-labi yang armadanya sudah berusia puluhan tahun, tidak memiliki kepastian waktu layanan, berkapasitas kecil, tidak dilengkapi dengan AC, dan kurangnya standar keamanan saat beroperasi. Konflik sosial yang terjadi akibat modernisasi angkutan kota tidak hanya terjadi di Aceh, banyak kota di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama. Perkembangan zaman dan teknologi akan terus terjadi dan akan meninggalkan bagi yang tidak mampu beradaptasi. Namun dalam transportasi perkotaan sangat memungkinkan untuk menemukan titik equilibrium antara kepentingan modernisasi angkutan perkotaan dengan kebutuhan penghidupan bagi penyedia jasa angkutan perkotaan yang sebelumnya, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu pergerakan masyarakat dari tempat asal menuju ketempat tujuan. Pengintegrasian labi-labi ke layanan Trans Kutaraja sebagai feeder adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengakomodir kedua kepentingan di atas. Walaupun pada saat ini jumlah labi-labi yang beroperasi saat ini sangatlah minim. Jika melihat dari perspektif peluang, jumlah yang sedikit ini tentu lebih besar peluang berhasil karena armada yang diintegrasi nantinya akan mudah diatur dan dievaluasi, sekaligus menjadi pilot project untuk pengintegrasian kedepannya. Harus dipahami, pengintegrasian ini tidaklah glamor karena masih memanfaatkan armada yang ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa penyedia jasa tersebut akan berinvestasi kedepannya agar menyediakan layanan feeder yang berkeselamatan, aman dan nyaman bagi para penggunanya. Dalam hal pengintegrasian rute, sebenarnya masih ada beberapa rute yang masih dilayani labi-labi sampai saat ini dan belum terjamah oleh layanan bus trans kutaraja. Hal ini menunjukkan bahwa labi-labi untuk dapat berperan sebagai feeder layanan Trans Kutaraja dengan tidak tumpang tindih pada rute yang dilayani. Peran labi-labi sebagai feeder dapat menjawab beberapa permasalahan terutama cakupan area layanan Trans Kutaraja yang masih terbatas. Labi-labi dapat dengan mudah menjangkau ke daerah yang berjalan yang kecil dan sempit yang tidak mungkin dilalui oleh bus berbadan besar maupun sedang, seperti permukiman dan perkampungan yang notabene memiliki trip generation yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Trans Kutaraja, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan layanan ini secara maksimal. Pengintegrasian labi-labi dengan layanan Trans Kutaraja diharapkan dapat menjadi solusi untuk beberapa permasalahan sekaligus, yaitu keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Aceh dalam perluasan cakupan area layanan Trans Kutaraja, keberlangsungan ekonomi bagi para penyedia jasa transportasi dan tuntutan masyarakat untuk layanan Trans Kutaraja yang mencakup daerah pemukiman.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Bus Trans Koetaradja mulai menerapkan penggunaan sistem tap on bus (cashless payment) pada koridor 1 rute Pusat Kota menuju Darussalam (kawasan kampus) sejak 1 Oktober 2023. Para penumpang kini diwajibkan menggunakan sistem Tap On Bus (TOB). Penerapan itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat dalam menggunakan cashless payment atau pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu e-money. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi lebih akurat tentang jumlah penumpang. Bagi pengguna transportasi ini, TOB bisa menggunakan kartu berbasis pembayaran elektronik apa saja, seperti e-money Mandiri, PengCard Bank Aceh, Tap Cash BNI, dan lainnya. Kartu uang elektronik bisa didapatkan di semua cabang layanan perbankan yang beroperasi di Aceh atau pada layanan retail yang menyediakan kartu uang elektronik, seperti Indomaret atau Alfamart. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai Rp30 hingga Rp50 ribu. Tapi untuk saat ini masih bisa membeli dengan saldo yang masih kosong, karena naik bus masih tetap gratis. Untuk sekarang ini masih proses pembiasaan agar masyarakat belajar dahulu bagaimana cara mendapatkan kartu dan menggunakannya agar tidak kaget nantinya, karena belum terbiasa menggunakan kartu e-money tersebut dan sejauh ini pun belum berlaku pemotongan, ini dikarenakan masih gratis. Penggunaan kartu e-money sendiri mendapat respon dan dukungan yang positif dari masyarakat khususnya penumpang yang sudah memiliki kartu e-money seperti yenni, salah Satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang kesehariaanya juga selalu mengandalkan layanan bus Trans Koetaradja. Untuk pelayanannya sendiri, Dishub Aceh selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap keluhan pelanggan setiap harinya. Seperti, ketepatan waktu, pelayanan di dalam bus, halte, dan lainnya. Bagi awak Trans Koetaradja yang melanggar juga akan diberikan sanksi dari peringatan sampai sanksi berat. Dishub Aceh hingga saat ini selalu terbuka untuk kritikan, masukan, dan saran. Selain itu, secara reguler juga melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga tahu area mana dari pelayanan yang perlu dibenahi. Jadi, selama ini sistem perbaikan pelayanan sudah ada dan berjalan. Kebijakan nge-tap dinilai repotkan penumpang. Kebijakan Trans Koetaradja yang mewajibkan para penumpang untuk melakukan tapping saat naik bus dianggap merepotkan penumpang. Kebijakan baru ini memicu adanya antrian penumpang yang mau naik bus di sejumlah halte. Selain itu, banyak juga warga mengeluhkan karena belum adanya kartu. “Bayangkan saja semenjak diberlakukannya kebijakan nge-tap mulai 1 Oktober lalu, sering terjadi antrian penumpang akibat imbas dari kebijakan tersebut, terutama pada jam-jam anak sekolah pulang, karena masih banyak para pelajar yang belum mempunyai kartu, akhirnya mereka tidak jadi naik bus” ujar Farhan, salah satu pelajar yang setiap harinya menggunakan angkutan umum Trans Koetaradja saat pulang sekolah.  Nova, pengguna Trans Koetaradja mengaku tak terlalu mempermasalahkan dengan kebijakan tersebut, karena masih terhitung gratis saat naik Trans Koetaradja. Namun, kata dia hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan kartu, jadi saat pengguna tidak mempunyai kartu, bisa langsung beli di halte tersebut atau membelinya dari petugas. “Kalau kami yang biasa menggunakan Trans Koetaradja, tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah itu kalau yang tidak punya kartu seperti ibu-ibu atau orang yang telah lanjut usia atau bahkan adik-adik yang tidak membawa tas tapi mau naik, atau yang kartunya ketinggalan,” kata nova, Selasa (17/10/2023).Hal ini tentunya menyulitkan bagi para pengguna yang tidak memiliki kartu namun ingin menggunakan Trans Koetaradja. Hanya saja, kata dia masih terdapat beberapa penumpang yang kebingungan hingga harus diarahkan oleh para petugas. Pengelola moda transportasi juga harus lebih sigap dan responsif terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Selama ini Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Era teknologi telah membawa kemajuan besar, memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi seperti internet, televisi, dan radio. Informasi menjadi jendela menuju kebenaran dan pencerahan dalam masyarakat. Dalam semangat demokrasi, setiap individu berhak untuk memiliki akses ke informasi. Pemerintah, sebagai penyelenggara layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Upaya inovasi keterbukaan informasi ini menjadi semakin nyata dengan hadirnya platform inovatif bernama SiKOTAK BIRU (Sistem Informasi Keterbukaan dan Komunikasi Terpadu) di Dinas Perhubungan Aceh. SiKOTAK BIRU adalah sebuah langkah berani dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pembangunan sektor perhubungan yang transparan. SiKOTAK BIRU bukan hanya sebuah platform, tetapi juga simbol pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Dalam satu platform, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi gagasan. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peluang untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini memiliki manfaat besar untuk kedua belah pihak. Pada SiKOTAK BIRU hadir dengan fitur yang dibuat untuk penggunaan internal, yaitu menu informasi kinerja dan fitur eksternal berupa ruang bagi pengguna jasa perhubungan menyampaikan gagasannya. Ya, berbeda dengan media sosial yang menjadi tempat campur aduknya aspirasi masyarakat pada pemerintah, SiKOTAK BIRU mengkhususkan diri sebagai wadah penampung ide masyarakat terutama dalam hal peningkatan layanan transportasi. Menerima ide inovatif dari masyarakat melalui SiKOTAK BIRU yang launching pada 24 Agustus yang lalu adalah cara untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, dan ide-ide inovatif mereka dapat menjadi solusi untuk permasalahan lokal. Melalui platform ini, mereka memiliki kesempatan untuk membagikan pengetahuan mereka, yang bisa membantu memecahkan masalah di tingkat lokal dan mengarah pada perubahan positif dalam layanan publik. Menerima ide inovatif dari masyarakat adalah seperti memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbagi ide cerdas yang bisa membantu pemerintah. Mengapa ini penting? Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, dan ide-ide mereka bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Bayangkan sebuah tempat di dunia maya, tempat masyarakat diberi panggung untuk bermimpi, berbicara dan berbagi gagasan kepada pemerintah. Ketika pemerintah mendengarkan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ini juga membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik, karena masyarakat merasa didengar dan dihargai. Dan ketika ide-ide itu diwujudkan, perasaan pencapaian dan kebanggaan memenuhi hati mereka. Di sini, penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka. Masyarakat yang memberikan ide brilian merasa dihormati dan diapresiasi. Masyarakat ingin tahu bahwa ide-ide mereka diperlakukan dengan serius dan dijalankan. Mereka ingin melihat perbaikan langsung dalam layanan publik yang mereka nikmati sehari-hari. SiKOTAK BIRU selaku platform yang user-friendly, mudah diakses dan digunakan,mencatat 87 pengguna yang telah mendaftar sejak diluncurkan dengan 91 ide yang sudah diajukan. Sebanyak 28 diantaranya telah lulus verifikasi dan jadi ide-ide yang dapat diakses pada laman SiKOTAK BIRU. Semakin banyak suara yang bergabung, semakin besar dampak positif yang bisa dicapai bersama. SiKOTAK BIRU dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tempat di mana ide-ide cemerlang bersatu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam kerjasama ini, kita menemukan kekuatan kolektif yang mendorong perubahan positif dan mewujudkan visi bersama untuk masyarakat yang lebih makmur.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Gemuruh suara ombak menyisir pantai diiringi gelak tawa anak2 yang sedang bermain di sepanjang pesisir pantai UleeLheue hampir tiap sore terlihat. Mereka asik bermain air sambil diawasi orang tuanya yang sedang menikmati secangkir kopi atau cemilan di warung sekitar pantai Ulee Lheue. Walau berpasir hitam pantai ini sangat diminati warga kota Banda Aceh dan sekitarnya, Karena pantai ini menyimpan pesona disaat sore hari langit terlihat merah dikala matahari mulai perlahan terbenam dibalik gunung Ujong Pancu. Pesona pantai diujung pulau Sumatra tidak kalah menarik dibandingkan dengan panti-pantai lainnya yang ada di negeri Indonesia tercinta ini.. DIkawasan UleeLheue ini juga tersedia taman Kuliner dan berbagai warung serta restaurant jajanan masakan khas Aceh. Selain sebagai objek wisata pantai Kawasan ini juga terdapat pelabuhan penyeberangan menuju pulau Weh yakni pelabuhan Ulee Lheue. Kawasan desa wisata Ulee Lheue adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Untuk menuju ke Desa Wisata Gampong Ulee Lheue dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Di Ulee Lheue selain terkenal dengan pelabuhannya juga terdapat Pantai Cermin yang berjarak kurang lebih 10 menit dari pusat Kota Banda Aceh. Pantai ini punya panorama alam yang indah juga memiliki wahana wisata air bagi anak-anak dan juga dapat digunakan oleh orang dewasa. Saat sore hari hari libur biasanya kawasan ini dipadati kendaraan pengunjung yang ingin menikmati suasana senja tenggelamnya matahari diufuk barat pulau Sumatera ini. Dikawasan ini juga terdapat masjid yang terkenal tidak tersentuh air saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu yaitu Mesjid Baiturrahim yang sampai saat ini msih berdiri kokoh dan menjadi objek wisata religi mancanegara dan sering dikunjungi wisatawan negeri jiran Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Untuk menuju lokasi ini sekarang sangat lah mudah dijangkau. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, wisatawan bisa menggunaga moda transportasi Trans Koetaraja yang hampIr setiap jam tersedia. Demikian pula wisatawan yang berada dipusat kota Banda Aceh bisa menggunakan kenderaaan Trans Koetaraja melaui halte Mesjid Raya Baiturrahman.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman: