Category: Informasi

Jakarta – Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan angkutan barang yang lebih efisien, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci serta membuka Seminar dan Workshop bertema Membangun Transportasi Barang yang Selamat, Tertib, dan Efisien, Selasa (1/8). “Layanan transportasi yang andal semakin menjadi tuntutan di tengah persaingan global. Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia saat ini masih menghadapi tantangan dalam penataan transportasi khususnya angkutan barang,” ujar Menhub. Menhub menyebut, perlu upaya sungguh-sungguh dari segenap stakeholder terkait untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan kinerja angkutan barang di tanah air. Baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum, infrastruktur (jalan, jembatan, terminal barang, dan pengaturan moda share), serta transporter (kepatuhan terhadap regulasi). “Permasalahan angkutan barang seperti Over Dimension Overload (ODOL), tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas, kemacetan, kerugian ekonomi, efisiensi perjalanan, dan lain sebagainya adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya Kementerian Perhubungan,” ucapnya. Salah satu penyebab inefisiensi kinerja angkutan barang di Indonesia yaitu masih didominasi melalui jalan atau darat. Data Badan Pusat Statistik tahun 2019 menyatakan, moda share angkutan barang melalui angkutan jalan sebesar 87,57%, diikuti angkutan laut (12,16%), serta angkutan perkeretaapian (0,26%). Sisanya terbagi dalam angkutan udara serta angkutan sungai dan penyeberangan. Dominasi ini menyebabkan sejumlah masalah diantaranya yakni: tingginya angka kecelakaan, kemacetan, ODOL, kerusakan infrastruktur jalan, serta polusi udara. Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat telah menyiapkan sejumlah strategi penanganan permasalahan angkutan barang, diantaranya yaitu: mewajibkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMKPAU) khususnya angkutan barang, mendorong integrasi multimoda untuk mengurangi beban jalan dalam transportasi barang, serta mensubsidi angkutan barang perintis melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk mendukung program tol laut. Kemudian, pengembangan sistem dan aplikasi perizinan Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (SPIONAM V.2), peningkatan kualitas SDM angkutan barang berbahaya, peningkatan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor, serta menyusun spesifikasi teknis kendaraan barang yang efisien yaitu muatan besar, tidak merusak jalan, dan kecepatan memenuhi syarat minimum jalan tol. Selanjutnya, upaya lainnya yang dilakukan untuk penanganan angkutan barang ODOL, diantaranya yaitu: pengawasan dan penegakkan hukum ODOL melalui tilang, transfer muatan, normalisasi kendaraan, serta penindakan penyidikan. Kemudian, mewajibkan penggunaan bukti lulus uji elektronik kendaraan bermotor, mendorong implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, serta membangun kemitraan terkait peningkatan aspek keselamatan. Dalam seminar ini hadir sejumlah pembicara dari berbagai pihak yaitu: Ditjen Perhubungan Darat, Korlantas Polri, Kemenkomarves, Jasa Raharja, KNKT, Perkumpulan Perusahaan Transportasi Barang (Truk) dan Logistik yang sadar akan keamanan dan keselamatan (Kamselindo), serta pengamat transportasi. (*) Sumber: Kemenhub

JANTHO – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki didampingi Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Rahmat Hanafi, melepas penerbangan umrah perdana (inaugural flight) Garuda Indonesia dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah di Gedung VIP Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar, Kamis, 3 Agustus 2023. Pelepasan keberangkatan 308 jemaah umrah Aceh tersebut ditandai dengan pemotongan pita yang turut disaksikan oleh sejumlah tamu undangan dari instansi terkait. Pada kesempatan doorstop bersama awak media, General Manager (GM) PT. Garuda Indonesia Cabang Aceh, Nano Setiawan menyebutkan bahwa Banda Aceh menjadi salah satu dari 5 kota besar di Indonesia yang dilayani penerbangan umrah langsung ke tanah suci oleh Garuda Indonesia. “Aceh dipilih karena waktu penerbangannya paling singkat ke Arab Saudi, sekitar 7 jam setengah, lalu potensi market di sini cukup besar, dan kita ingin ekonomi masyarakat di sini bisa hidup karena penerbangannya langsung dari Banda Aceh,” ucap Nano saat ditanyai awak media. Penerbangan umrah menggunakan pesawat Boeing 777-300 ER ini, kata Nano, akan berlangsung 1 kali dalam 2 minggu dari Banda Aceh ke Jeddah dan Madinah. “Kita berangkat dari Banda Aceh ke Jeddah, keluar melalui Madinah. Nanti per 10 hari kita berangkat lagi dari Banda Aceh ke Madinah, keluar dari Jeddah, ujarnya. Nano berharap dukungan dari seluruh pihak agar penerbangan umrah dengan pesawat Garuda Indonesia dari Banda Aceh bisa terus berlanjut. Selain itu, ia juga berharap dengan adanya penerbangan langsung bisa memberi dampak yang lebih besar bagi Aceh, termasuk meningkatnya aktivitas ekspor impor dengan transportasi udara. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh sangat mendukung dan mengapresiasi manajemen Garuda Indonesia yang telah membuka penerbangan umrah langsung dari Banda Aceh. “Penerbangan langsung dari Banda Aceh memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh karena cukup menghemat waktu dan biaya ke tanah suci,” ungkap Teuku Faisal. Kadishub Aceh berharap frekuensi penerbangan umrah dari Bandara SIM ke depannya bisa bertambah karena animo masyarakat Aceh yang hendak berumrah ke tanah suci cukup tinggi.(AM)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (2/8), bertemu dengan 33 delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan transportasi. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Mission Trip to Indonesia 2023 yang diselenggarakan oleh EU-ABC. Delegasi EU-ABC terdiri dari 33 perwakilan beberapa perusahaan Uni Eropa yang dipimpin oleh Executive Director of EU ASEAN Business Council, Chris Humprey. “Kami membahas sejumlah hal di sektor perhubungan mulai dari pengembangan ekosistem kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan isu lainnya di sektor perhubungan,” ujar Menhub. Menhub menyampaikan, pemerintah Indonesia membuka peluang bagi para mitra untuk berinvestasi dalam proyek konstruksi maupun pengoperasian infrastruktur transportasi di bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api melalui skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti KPBU. Adapun beberapa peluang investasi pada infrastruktur pembangunan dan pengembangan sektor transportasi diantaranya pengembangan kereta logistik di Sumatera; sinkronisasi akses jalur kereta api menuju pelabuhan di Pulau Jawa (Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Priok); peluang peningkatan efisiensi infrastruktur transportasi di beberapa pelabuhan dengan perusahaan swasta seperti Maersk . “Kami juga membuka peluang kerja sama untuk perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara dan pengembangan transportasi massal perkotaan di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali,” ucap Menhub. Sebagai informasi, EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) merupakan perwakilan utama sektor bisnis Uni Eropa di Kawasan ASEAN, yang didirikan untuk membantu mempromosikan perdagangan dan investasi antar Kawasan Eropa dan ASEAN. Anggota EU-ABC terdiri dari 9 (sembilan) Kamar Dagang Eropa, dan Perusahaan Multinasional Eropa utama (MNC) di seluruh sektor mulai dari keuangan, jasa, kesehatan, logistik, energi, dan lain-lain. EU-ABC bekerja di berbagai sektor dan industri untuk membantu meningkatkan kondisi investasi dan perdagangan bisnis Eropa dan ASEAN melalui kerjasama di seluruh kawasan ASEAN dan Uni Eropa, serta berperan sebagai sebuah wadah untuk berbagi informasi dan gagasan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal Novie Riyanto, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Angkutan Jalan Suharto. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan agar layanan angkutan laut perintis dapat lebih maksimal dan lebih efisien dari sisi anggaran dan tepat guna, di tengah keterbatasan pendanaan melalui APBN. Hal ini disampaikan Menhub pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelayaran Perintis bertema Pelayaran Perintis yang Tepat Guna Untuk Merajut Keterpaduan Konektivitas dan Mendukung Kegiatan Ekonomi di Daerah Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan di Tengah Keterbatasan Fiskal dan Armada, yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Laut, Selasa (1/8). “Saat ini ruang fiskal alokasi anggaran pemerintah terbatas, hal ini mendorong kita untuk dapat mengelola anggaran secara bijak, efisien, efektif, dan ekonomis. Lakukan identifikasi ruas-ruas trayek yang dapat ditawarkan ke sektor swasta atau komersial, dan ruas-ruas trayek yang berhimpitan juga dapat dilakukan efisiensi,” ujar Menhub. Selain itu, Menhub juga meminta agar pengawasan penyelenggaraan angkutan laut kapal perintis pun perlu dilakukan secara menyeluruh untuk, memastikan pengelolaan angkutan laut sesuai dengan aturan. Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif menjelaskan, di tengah keterbatasan pendanaan, diharapkan tidak mengurangi semangat untuk tetap melakukan yang terbaik dalam memberikan layanan guna menjaga konektivitas masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. “Perlu dilakukan pemodelan jaringan trayek kapal perintis yang lebih optimal. Sehingga diharapkan dapat menciptakan anggaran yang efisien namun tetap bermanfaat untuk menumbuhkan ekonomi pada daerah yang disinggahi,” ujarnya. Antoni berpesan kepada para penyelenggara pelabuhan agar dapat memberikan kemudahan layanan, biaya yang ekonomis, dan prioritas sandar di pelabuhan. Selain itu, para operator kapal perintis dan kapal rede juga diharapkan dapat terus meningkatkan pelayanan penumpang dan melakukan perawatan armada kapal perintis dengan baik. Sementara, para Dinas Perhubungan Provinsi dan KSOP/UPP di Pelabuhan pangkal perintis diharapkan selalu mengevaluasi trayek-trayek kapal perintis di daerah dengan memperhatikan occupancy dan produksi baik penumpang maupun barang agar daerah-daerah menerima manfaat secara optimal. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai uoaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam angkutan perintis. Salah satunya adalah dengaan e-katalog. “Sesuai dengan arahan Bapak Menteri, kami telah berkolaborasi dalam rangka mewujudkan proses simplikasi dan transparansi dalam pemilihan operator swasta penyedia angkutan laut perintis, dimana akan diterapkan proses pemilihan melalui e-katalog pada tahun 2024. Proses ini akan membuat proses pemilihan menjadi lebih mudah, transparan dan lebih efektif,” jelas Hendri. Sejak diluncurkan, penyelenggaraan pelayanan kapal perintis terus mengalami peningkatan, baik dari segi kapasitas daya angkut kapal, maupun jumlah muatan yang dilayani. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada tahun 2023 ini melayani 116 trayek yang menyinggahi 562 Pelabuhan pada 23 Provinsi di 183 Kabupaten/Kota. Angkutan laut perintis secara konsisten hadir untuk menghubungkan daerah yang masih tertinggal atau belum berkembang dengan daerah yang sudah berkembang atau maju, daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan angkutan laut. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus mendorong pemanfaatan energi terbarukan dalam sistem transportasi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat membuka kegiatan International Battery Summit 2023 yang diselenggarakan oleh National Battery Research Institute (NBRI) berkolaborasi dengan Asosasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) di Jakarta, Selasa (1/8). Menhub menyampaikan, sektor transportasi menjadi fokus dari program transisi penggunaan energi terbarukan, salah satunya melalui penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai, untuk mengendalikan permasalahan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). “Penggunaan kendaraan listrik ini turut berperan dalam dekarbonisasi transportasi jalan yang menyumbang lebih dari 15% emisi energi global. Diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar karbon, dan meningkatkan kualitas udara,” ujar Menhub. Kementerian Perhubungan, lanjut Menhub, telah menetapkan sejumlah kebijakan dan peraturan untuk mendukung sistem transportasi berkelanjutan, termasuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, seperti misalnya tentang aturan konversi kendaraan sepeda motor dan kendaraan lainnya, menerapkan biaya uji tipe yang lebih murah untuk kendaraan listrik, melibatkan pihak swasta, dan lain sebagainya. Menhub menegaskan, Indonesia berpotensi untuk memproduksi kendaraan listrik secara nasional, juga bersaing di industri kendaraan listrik global. Oleh karenanya, ia mendorong sinergi dan dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, pelaku industri otomotif, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik. “Untuk itu, bagaimana kita mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik, termasuk produksi komponen penting seperti baterai, menjadi hal yang krusial,” lanjut Menhub. Lebih lanjut Menhub mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan semacam ini oleh berbagai pihak. “Dengan peran aktif semua pihak, akan semakin memperkuat komitmen dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia,” tuturnya. Pada kegiatan IBS 2023 yang diselenggarakan pada 1-2 Agustus 2023, sejumlah Menteri hadir sebagai pembicara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (*) Sumber: Kemenhub

Jakarta – Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pengujian sepeda motor listrik hasil konversi melalui mobil alat uji non-statis yang dapat berpindah-pindah tempat. Layanan ini merupakan salah satu upaya mendukung program konversi motor listrik, dalam rangka mewujudkan kualitas udara yang bersih dan mengurangi penggunaan BBM. Layanan ini diluncurkan pada kegiatan peresmian Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/7), yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend. Listyo Sigit Prabowo. Mobil alat uji non-statis ini akan digunakan untuk pengujian tipe motor listrik hasil konversi dan kendaraan selain sepeda motor melalui 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar sejumlah wilayah di Indonesia. Layanan mobil alat uji ini dapat dilakukan di area terbuka yang bidangnya datar dengan perkerasan yang cukup dengan ukuran luas kurang lebih 200 meter, sehingga diharapkan akan semakin mudah diakses dan semakin masif. “Semua pihak harus memberikan dukungan dan memberikan contoh. Kami saat ini memiliki 1 pusat pengujian di Bekasi dan 25 BPTD. Nantinya pihak swasta, Badan Layanan Umum (BLU) dan bengkel konversi yang sudah terakreditasi A juga dapat melakukan pengujian,” ujar Menhub. Penyediaan layanan pengujian melalui mobil non-statis ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kemenhub untuk memastikan kendaraan yang akan dioperasikan laik jalan dan memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait aspek keselamatan. Jenis pengujian kendaraan konversi sepeda motor yang akan dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan terpenuhi diantaranya yaitu: pengujian lampu utama, klakson, rem, berat, pemeriksaan konstruksi, pengujian speedometer dan keselamatan fungsional. Selain itu, pengujian juga meliputi perlindungan terhadap sengatan listrik perlindungan kontak langsung, perlindungan kontak tidak langsung, hambatan isolasi dan perlindungan terhadap air. Melalui layanan ini, diharapkan dapat mendukung terwujudnya target program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah yaitu sebanyak 50.000 unit di tahun 2023 dan 150.000 unit untuk tahun 2024. Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat per 27 Juli 2023, tercatat jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit yaitu sebanyak 183 unit. Hingga saat ini, terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi. Kemenhub terus berupaya mendorong peningkatan ekosistem motor listrik hasil konversi secara masif dan jumlah bengkel konversi, melalui berbagai inovasi layanan. Pada kegiatan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik Perdana yang diselenggarakan Kementerian ESDM ini akan mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik sebanyak 100 unit. Diharapkan pada akhir Agustus 2023, seluruh motor selesai dalam proses konversi, proses uji dan perubahan surat kendaraan. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri ESDM – Menteri Perhubungan – Kepala Kepolisian Negara RI tentang Percepatan Layanan Program Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.(*) Sumber: Kemenhub

Bekasi – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali mengecek langsung proses pengujian LRT Jabodebek pada Sabtu (29/7). Usai mengikuti uji coba LRT Jabodebek mulai dari Stasiun Dukuh Atas, Jakarta ke Stasiun Harjamukti, Depok, lalu ke Stasiun Jatimulya, Bekasi Timur, Menhub menyebut laju kereta sudah lebih halus dan lebih nyaman. “Saya bahagia bahwa kini sudah semakin baik dibandingkan pengujian sebelumnya. Saya minta kepada operator, jika ada kelemahan agar segera diperbaiki dan ditingkatkan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, ingin memastikan aspek keselamatan telah terpenuhi sebelum nantinya LRT Jabodebek mulai beroperasi secara komersial. Menhub menyebut, pengujian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama yaitu dengan pengoperasian semua kereta LRT, untuk memastikan aspek keamanan dan keselamatan terpenuhi di semua kereta yang akan dioperasikan. Selanjutnya tahap kedua, pengoperasian kereta dengan jumlah penumpang maksimal. Ujicoba tahap kedua ini sekaligus untuk memastikan pelayanan penumpang serta tingkat kenyamanan penumpang. Lalu, tahap ketiga dilakukan uji coba dengan headway ketat dan rute pulang-pergi (PP). “Ujicoba ini kita lakukan hingga lima hari sebelum 18 Agustus, sehingga dapat segera kita laporkan kepada Presiden. Jika pengujian berjalan lancar, operasional LRT Jabodebek secara komersial dapat dilakukan saat kita merayakan ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Menhub. Selain menjajal LRT, Menhub juga mengunjungi Gedung Operation Control Center (OCC) LRT Jabodebek dan memberikan pengarahan dan motivasi kepada para petugas, mulai dari train attendant, petugas OCC, sampai kepala Stasiun LRT Jabodebek. Menhub juga mempersilahkan para petugas untuk menyampaikan aspirasinya untuk menjadi bahan masukan dan evaluasi. “Ketika kereta ini sudah berjalan, maka kita tidak bisa berhenti atau mundur lagi. Kalau ada masalah pasti akan banyak keluhan dari masyarakat. Untuk itu, kita harus pastikan dengan quality control dan tingkat keselamatan yang baik,” tutur Menhub. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengapresiasi kehadiran Menhub yang dapat menjadi penyemangat bagi jajaran KAI, khususnya divisi LRT Jabodebek, dalam mempersiapkan pengoperasian LRT Jabodebek. Turut hadir dalam kegiatan ini, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dan Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Baja Sirait. Hadir pula para jajaran dari stakeholder yakni: PT Adhi Karya Tbk, PT LEN Industri (Persero), PT INKA (Persero), PT Siemens Mobility Indonesia, PT Mott Macdonald Indonesia, OMRC SI-Systra, dan KAI Divisi LRT Jabodebek.(*) Sumber: Kemenhub

LHOKSEUMAWE – Aktivitas ekspor mulai bergeliat dari Pelabuhan Laut Krueng Geukueh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, pada Selasa 1 Agustus 2023 menyaksikan secara langsung proses muat cangkang sawit dengan volume 10.000 ton ke kapal MV. Sun Brave yang berbendera Singapore. Kapal dengan panjang 127 meter dan bobot 9.976 GT itu akan membawa produk ekspor cangkang sawit asal Aceh ke Jepang. Kedatangan, Kepala Dinas Perhubungan (Aceh), Teuku Faisal beserta rombongan disambut Branch Manager Pelindo Multi Terminal Cabang Lhokseumawe, Joni Hutama. Sebut Joni, secara fasilitas pelabuhan mereka siap melayani aktivitas ekspor baik ke Asia maupun Eropa. “Ini adalah kapal kelima yang mampu memuat 10.000 ribu ton. Aktivitas ekspor di sini semakin optimal,” katanya. Dilanjutkannya, untuk kegiatan ekspor, pelabuhan ini dapat disandari dua kapal yang memiliki panjang sekitar 150 meter pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, 38 hektar lahan pelabuhan juga telah digunakan untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Joni, dengan adanya aktivitas rutin ekspor akan memberi dampak positif terserapnya tenaga kerja lokal dan meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain cangkang sawit, dalam tahun ini dan tahun sebelumnya, Pelabuhan Krueng Geukueh juga melayani ekspor CPO dan komoditas unggulan Aceh ke berbagai negara. Seperti diketahui, Pelabuhan Krueng Geukueh termasuk ke dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Salah satu manfaat kehadiran KEK ini adalah adanya keringanan pajak bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor dari sini. Salah satu eksportir dari PT Biomas Andalan Indonesia, Piter Halim yang turut hadir mengatakan ekspor cangkang sawit ini diterima dari Perusahaan Kepala Sawit (PKS) dari Bireuen, Meulaboh, Nagan Raya, dan sekitarnya. “Hal yang paling mendukung adalah pelabuhan ini lebih ekonomis dan efisien dibandingkan dengan pelabuhan diluar Aceh yg terlalu padat,” sebut Piter. Ditambahkannya, dalam tahun ini target ekspornya mencapai 120 ribu ton cangkang sawit dari Aceh sebagai bahan bakar pengganti batu bara. Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi Pelindo dan pihak eksportir yang telah melakukan aktivitas ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh. Pemerintah Aceh siap memberikan dukungan guna peningkatan aktivitas ekspor depannya. “Tentunya efek aktivitas ini menyeluruh, membuka lapangan kerja, dan sangat positif. Kita harapkan pelabuhan lainnya di Aceh juga dapat bergerak aktif”, kata Faisal.(MR)

Solo – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (30/7) mengecek progres proyek perkeretaapian di Solo, Jawa Tengah, sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah I Jawa Bagian Tengah. Dalam arahannya, Menhub menginstruksikan jajarannya agar memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas. “Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub. Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa. “Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub. Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo. Adapun keberadaan jalur ganda KA Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar). Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022 s.d 2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m. Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo – Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang – Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon – Kroya. Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI. (*) Sumber: Kemenhub

JAKARTA – Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) mewisuda atau melantik 3.056 perwira transportasi laut di Politeknik Pelayaran Banten, Selasa (25/7). Kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI) untuk pelaksanaan Wisuda Program Vokasi Terbanyak dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan RI. “Saya menyampaikan rasa bangga, karena 3.056 orang yang diwisuda itu tidak sedikit. Dari rekor MURI tersebut kita ketahui bahwa pihak luar terus mengapresiasi apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan untuk terus memajukan transportasi di Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta (26/7). Para Perwira Transportasi Laut yang diwisuda berasal dari lulusan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten, Sekolah Transportasi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala BPSDMP, Djoko Sasono. Dalam sambutannya, Djoko mengungkapkan bahwa upacara pelantikan dan pelepasan hari ini merupakan puncak dari bukti kesungguhan, dedikasi, disiplin dan kerja sama selama melaksanakan pendidikan dan pelatihan di Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta. “Di 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam empat raksasa ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita USD 30.000 per tahun. Tentu saja dalam mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran kalian sebagai pelaut-pelaut yang handal dan luar biasa”, ungkapnya. Upacara kali ini mengambil tema “Perwira Transportasi Laut yang Profesional, Inklusif, dan Kolaboratif Mendukung Tata Kelola Transportasi Hijau Berkelanjutan”, dengan harapan dapat menjadi momentum dalam memberikan pemahaman secara inklusif kepada masyarakat, khususnya sektor maritim untuk berkolaborasi membangun keselarasan langkah dalam mengawal isu-isu perubahan iklim. “Hal ini juga sesuai dengan rencana mitigasi aksi perubahan iklim yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada sektor transportasi laut, yaitu modernisasi kapal, implementasi Onshore Power Supply (OPS) di Pelabuhan, implementasi Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), implementasi Auto Fouling System pada lambung kapal, elektrifikasi peralatan bongkar muat di pelabuhan, pemanfaatan penerangan jalan bertenaga surya di pelabuhan, PLTS pada prasarana transportasi, penggunaan bahan bakar rendah karbon pada kapal, pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, dan pelayanan telekomunikasi pelayaran,” tambahnya. Direktur Poltekpel Banten, Moejiono, M.T., M.Mar.E melaporkan bahwa peserta pelantikan merupakan gabungan dari lulusan diklat pelaut Poltekpel Banten, STIP Jakarta dan BP3IP Jakarta, yang terdiri dari 197 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan I, 1.194 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan II, 762 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan III, 418 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan IV, 294 orang Program Diklat Pelaut Peningkatan V, 87 orang Program Diklat Pembentukan Diploma III, 79 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan III, dan 25 orang Program Diklat Pelaut Pembentukan IV. “Lulusan Program Diklat Pelaut Peningkatan I, II, III, IV, V dan Program Diklat Pelaut Pembentukan III, IV serta Diploma III telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai IMO Model Course 7.01, 7.02, 7.03 dan 7.04 dengan sistem dan metode pembelajaran sesuai masa studi masing-masing yang mencakup 4 (empat) kriteria, yaitu kompetensi akademik, kompetensi profesional, kompetensi sikap dan kompetensi menghadapi perubahan”, ungkapnya.(*) Sumber: Kemenhub