Category: Informasi

Seiring dengan meningkatnya infrastruktur rel kereta api yang sudah ganda atau double track dan dwi ganda atau double-double track, kecepatan kereta api semakin meningkat. Untuk itu masyarakat pengguna jalan diimbau untuk lebih waspada ketika melintas di perlintasan sebidang guna mencegah terjadinya kecelakaan. “Berdasarkan Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) tahun 2023, kecepatan kereta sekarang sudah di posisi 120km/jam, dari sebelumnya 80km/jam. Bahkan, ke depannya akan mencapai 160 km/jam. Artinya, kereta sudah tambah cepat ketika menuju dan melewati perlintasan sebidang. Belum lagi saat ini sudah double track, bahkan double double track. Artinya, kereta yang melintas sudah semakin banyak dan semakin cepat. Maka, kita harus lebih waspada dengan perlintasan,” ujar Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Jumat (4/8). Risal mengungkapkan, isu perlintasan sebidang menjadi salah satu isu dari keselamatan perkeretaapian. Untuk mengatasi masalah perlintasan sebidang ini, berbagai langkah sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Tindakan utama yang dilakukan diantaranya adalah dengan tidak pernah mengeluarkan izin perlintasan sebidang, serta terus melakukan upaya penutupan perlintasan sebidang. Dengan semakin sedikitnya jumlah perlintasan sebidang diharapkan perjalanan kereta api akan semakin aman dan selamat. “Sejak dibentuknya DJKA tahun 2005, kita sudah tidak pernah mengeluarkan lagi ijin untuk membuka perlintasan sebidang secara resmi, kecuali sifatnya sementara karena ada pembangunan atau peralihan jalan, itu pun dengan dikawal. Yang kedua, target kita adalah menutup seluruh perlintasan sebidang,” tutur Risal. Ia menuturkan, target awal penutupan perlintasan sebidang yaitu dengan menutup perlintasan sebidang kereta api yang berdekatan, yakni kurang dari 800 meter dan/atau yang lebar jalannya kurang dari 2 meter. Setelah ditutup, akan dibangun fasilitas seperti: early warning system (EWS), pagar sterilisasi jalur kereta api, membangun jembatan penyeberangan orang/kendaraan, serta Flyover atau Underpass di jalur perlintasan sebagai alternatif akses bagi pengguna jalan. “Dalam membangun dan merawat fasilitas ini tentunya kami membagi tanggung jawab dengan pemerintah daerah, operator kereta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkeretaapian dan aturan turunannya. Karena jumlah perlintasan sebidang sangat banyak, sementara ada kendala keterbatasan anggaran,” ujar Risal. Lebih lanjut Risal menjelaskan, dampak dari terjadinya kecelakaan sebidang selain mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerusakan pada kendaraan yang tertemper kereta, juga mengakibatkan kerusakan pada sarana kereta itu sendiri. “Otomatis lokomotif kereta juga akan rusak dan ini akan mengganggu pelayanan dari kereta api,” ucapnya. Risal mewanti-wanti bahwa pelaku penerobos perlintasan sebidang dapat dipidanakan. “Seperti kasus yang terjadi di Semarang, saat ini masih berproses bahwa pemilik truk dituntut untuk mengganti dampak kerugian yang ditimbulkan. Pemegang izin perlintasan sebidang, misalnya pemerintah daerah juga bisa dimintai tanggung jawab jika ditemukan ada kelalaian dalam melakukan penjagaan pintu perlintasan sebidang,” tuturnya. Intensifkan Koordinasi dan Edukasi Kemenhub melalui DJKA terus berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kerja sama ini dilakukan baik untuk melakukan pencegahan kecelakaan, seperti pembangunan fasilitas dan rambu-rambu di sekitar perlintasan sebidang, hingga penanganan dengan menutup perlintasan, serta membangun alternatif jalan bagi masyarakat. Upaya edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan bersama stakeholder terkait, dengan berbagai program kampanye kesadaran keselamatan di perlintasan sebidang, salah satunya yaitu melalui sosialisasi “BERTEMAN” (Berhenti, Tengok Kanan-Kiri, Aman, Jalan). Melalui program ini pemerintah ingin mengajak, membangkitkan, menumbuhkan budaya keselamatan di perlintasan sebidang di masyarakat. Selain itu, upaya mencari alternatif penganggaran di tengah keterbatasan anggaran melalui APBN/APBD juga terus diupayakan, dengan membuka peluang melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Berdasarkan data hasil validasi dari Balai dan Daop/DIVRE per Desember 2022, secara total terdapat 4.292 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.499 perlintasan dijaga oleh petugas, sebanyak 1.756 perlintasan tidak dijaga petugas, dan 1.037 lainnya merupakan perlintasan liar. Sepanjang tahun 2022, DJKA telah menutup 235 titik perlintasan sebidang.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki menyapa pawai budaya dan karnaval mobil hias dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu, 19 Agustus 2023. Baik pawai budaya maupun karnaval mobis hias dimulai dari Blang Padang dan berakhir di lokasi yang sama. Diawali pawai budaya anak-anak dan remaja se-Banda Aceh dan sekitarnya dan diiringi karnaval mobis hias yang menggelinding kota Banda Aceh. Masyarakat Kutaraja yang menyaksikan pawai ini tampak antusias dan menyambut gembira momen tahunan ini. Melalui kegiatan ini dapat mempererat persaudaraan dan cinta Indonesia di hati masyarakat Aceh. Peserta pawai memamerkan kreativitas dengan mobil hias yang mencerminkan budaya dan warisan Indonesia. Acara ini melibatkan tarian, musik, kostum tradisional, dan atraksi budaya. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ikut dalam karnaval mobil hias tahun ini memamerkan hiasan Kereta Api Cut Meutia. Kereta api yang diambil namanya dari Pahlawan Nasional asal Aceh yaitu Cut Meutia ini sehari-hari melayani masyarakat dari Krueng Geukeuh (Aceh Utara) hingga ke Kuta Blang (Bireuen). Hadirnya mobil hias Kereta Api Cut Meutia ini harapannya dapat mengenalkan kereta moda darat ini kepada masyarakat Aceh. Juga sebagai bentuk mengenang jasa para pahlawan dari Aceh.(MR)

Kementerian Perhubungan terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dengan memanfaatkan pembiayaan kreatif non APBN. Penggunaan skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap APBN, yang menjadi tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur transportasi di Indonesia. ntuk menggenjot porsi pembiayaan kreatif non APBN yang lebih besar, Kemenhub membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). PPIT akan menjadi simpul pembiayaan infrastruktur transportasi, dengan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti misalnya: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pinjam pakai, sewa, ketupi, Badan Layanan Umum (BLU), dan lain sebagainya. “Sebelumnya, proses penentuan skema pembiayaan proyek infrastruktur ada di masing-masing Direktorat Jenderal baik di Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sehingga prosesnya kurang cepat. Kehadiran unit kerja PPIT akan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan skema pembiayaan proyek-proyek tersebut, sehingga diharapkan akan mempercepat realisasi pembangunannya,” ujar Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kemenhub Siti Maimunah, di Jakarta, Jumat (11/8). Tidak hanya itu, kehadiran PPIT diharapkan dapat mengintegrasikan pembangunan infrastruktur transportasi. Misalnya, ketika membangun bandara, tidak hanya memikirkan membangun bandara tetapi juga memikirkan akses dan integrasi antarmodanya seperti akses jalan, jalur kereta api dan penyediaan moda transportasi lainnya. Ia menjelaskan, tugas PPIT diantaranya yaitu mulai dari menentukan skema pembiayaan yang pas untuk suatu proyek infrastruktur, sampai kepada memasarkannya kepada calon investor swasta nasional maupun asing, dan BUMN/BUMD. “Kami akan melakukan penjajakan atau market sounding untuk meyakinkan para calon investor mau berinvestasi dengan skema pembiayaan yang ditentukan. Setelah investor tertarik mau berinvestasi dan melalui sejumlah tahapan kesepakatan. Selanjutnya, untuk tahap konstruksinya akan dikembalikan ke masing-masing Direktorat Jenderal terkait,” ujarnya. Ia mengungkapkan, sejumlah penjajakan telah dilakukan, salah satunya yaitu untuk proyek pengembangan Bandara Singkawang. “Bandara ini awal dibangunnya menggunakan APBN. Selanjutnya untuk pengembangan bandaranya akan kami tawarkan ke swasta. Kami sedang melakukan penjajakan dan meyakinkan para investor untuk mau berinvestasi. Kami jelaskan detail bagaimana return ratenya, dan lain sebagainya hingga mereka yakin,” tuturnya. Lebih lanjut, Siti menegaskan, skema pembiayaan kreatif ini bukan berarti menjual aset negara kepada pihak asing. Tetapi memberikan kesempatan kepada pihak swasta yang lebih memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan suatu aset, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. “Istilahnya disewakan dengan jangka waktu tertentu. Lahannya dipakai oleh pihak swasta untuk membangun infrastruktur transportasi yang dapat dinikmati layanannya oleh masyarakat banyak. Setelah uang swasta kembali, maka asetnya akan kembali ke negara,” tuturnya. Dengan ikut berpartisipasinya pihak non pemerintah untuk membangun infrastruktur transportasi, diharapkan akan meningkatkan produktivitas/pengelolaan aset negara di sektor transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan infrastruktur transportasi, yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Ia menambahkan, untuk melaksanakan skema pembiayaan kreatif memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon investor. Salah satunya yaitu, perusahaan asing yang berminat berinvestasi harus memiliki kantor cabang di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia. PPIT dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Unit Kerja PPIT yang mulai didirikan pada September 2022 ini dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II.a dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Kemenhub melalui PPIT terus berkoordinasi secara intensif dengan sejumlah Kementerian Lembaga seperti: Kemenkeu, Bappenas, kemenko perekonomian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan unsur terkait lainnya. Kemenhub terus melakukan eksplorasi untuk mencari bentuk atau skema pembiayaan kreatif yang paling efektif dan efisien. Salah satu contoh yaitu pembangunan kereta api Makassar –Parepare yang pembangunannya menggunakan blended financing dengan berbagai skema mulai dari APBN, SBSN, KPBU, dan lain sebagainya.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Antusias ratusan ASN Dishub Aceh dari Gedung Induk, UPTD Terminal Tipe B, dan UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja terlihat semarak pagi Jumat, 18 Agustus 2023. Beberapa diantaranya bahkan menempelkan bendera merah putih di pipi kanan dan kiri. Ada juga yang memakai baju nuansa merah putih, mereka bergembira ria menyemarakkan HUT Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia. Kehadiran mereka di lapangan apel Dishub Aceh ini guna mengikuti serangkaian perlombaan 17-an. Mulai dari lomba suap pisang, YES/No, dan estafet balon diharapkan mampu bangun semangat dan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa tempo dulu dalam meraih kemerdekaan Nusantara. “Melalui kegiatan seru nan menyenangkan ini, harapannya dapat menjadi penyemangat dalam melanjutkan perjuangan membangun bangsa ini,” sebut Sri Trisna Fitri, Ketua Panitia Kegiatan. Momen penuh keakraban ini semoga kita dapat meneruskan semangat para pahlawan dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Merdeka! “Freedom in our mind, faith in our words, pride in our heart and memories in our soul. Let us all salute the nation on this patriotic day, Happy  Indonesian Independence Day 78th.”(MR/MG)

BANDA ACEH – Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki bersama Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta tim dari masing-masing instansi mengikuti rapat koordinasi (rakor) dengan Direktur Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub RI melalui sambungan zoom meeting, Jumat, 18 Agustus 2023. Rakor ini membahas permohonan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Menteri Perhubungan RI terkait usulan kebutuhan transportasi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XXI Tahun 2024.(AM)

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku. Diantara belasan ribu pulau tersebut, hanya sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni. Berada diantara dua samudera dan dua benua menjadikan wilayah perairan sebagai salah satu urat nadi perekenomian Indonesia.  Simeulue, berada di Samudera Hindia, terpisah 150 kilometer jauhnya dari tepi pantai barat Pulau Sumatera menjadikan akses utama ke daratan utama hanyalah melalui moda transportasi udara dan laut melalui penerbangan dan pelayaran perintis. Yang terakhir disebut benar-benar menjadi sarana transportasi krusial untuk arus barang dan penumpang ke wilayah Simeulue. Penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis sendiri berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik kapal perintis milik negara, adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan di perairan karena belum memberikan manfaat secara komersial. Hadirnya pelayaran perintis utamanya untuk memberi pelayanan mobilitas penduduk kepulauan dan pemenuhan kebutuhan bahan pokok pada daerah yang terpencil, terdepan, terluar dan terisolir. Adalah KMP Aceh Hebat 1 yang kemudian menjadi andalan untuk berlayar di lintasan perintis Calang-Sinabang dengan jarak tempuh pelayaran sejauh 175 mil. KMP Aceh Hebat 1 melakukan pelayaran perdananya pada 9 Maret 2021 pada pukul 17.30 WIB, setelah melalui proses panjang hingga penerbitan keputusan Kementerian Perhubungan RI tentang penetapan operator angkutan penyeberangan perintis yang dibiayai melalui APBN. Tentunya, pelayaran perdana hari ini tidak luput dari campur tangan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang telah melakukan penilaian terkait Sistem Manajemen Keselamatan pada kapal yang dibuktikan dengan terbitnya Safety Manajement Certificate (SMC) yang merupakan prasyarat terakhir sebelum kapal dapat beroperasi. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 Pasal 14 ayat 2 poin e bahwa Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan perintis ditentukan berdasarkan kriteria faktor muatan rata-rata kapal kurang dari 60% (enam puluh per seratus) per tahun. Pada September 2022, berdasarkan surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berdasarkan Hasil Evaluasi lintas Perintis tahun 2022, load factor penumpang kapal angkutan penyeberangan KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang adalah sebesar 81,70% dan load factor kendaraan sebesar 66,08%, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria keperintisan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang perubahan kedua PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil evaluasi KMP Aceh Hebat 1 lintasan Calang-Sinabang tidak dapat diberikan subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis untuk bulan Oktober s.d Desember 2022 dikarenakan load factor demand pada lintasan tersebut di atas 60%. Dengan telah berubahnya status lintasan penyeberangan Calang-Sinabang dari lintasan perintis menjadi lintasan komersil berdasarkan data fakta di lapangan, baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memiliki dasar hukum untuk dilakukan pemberian subsidi pada lintasan penyeberangan tersebut. Lantas bagaimana efeknya pada masyarakat yang menggantungkan rezeki melalui jalannya lalu lintas di jalur ini? Di periode awal penghapusan subsidi pada lintasan penyeberangan Calang-Sinabang, hal yang pertama terasa tentu saja kenaikan tarif pada pelayaran lintasan ini. Suara-suara keberatan masyarakat bermunculan di media sosial. Bisa jadi, ini juga dikarenakan naiknya tarif berimbas langsung pada kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari yang terpaksa ikut-ikutan beradaptasi. Namun, menilik dari data penumpang KMP Aceh Hebat 1, load factor penumpang sepanjang triwulan pertama 2023 rata-rata mencapai angka 80% dengan jumlah penumpang tertinggi pada bulan Januari. Dari data, sepertinya faktor “kebutuhan” menang telak dibanding faktor “kemahalan”. Masyarakat amat membutuhkan jasa pelayaran lintasan Calang-Sinabang sehingga meskipun tarif jasanya naik, masyarakat tetap menggunakan jasa pelayaran KMP Aceh Hebat 1. Selain itu, boleh jadi faktor belum adanya pilihan lain yang available juga turut andil. Menurut Al Qadri, Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Aceh, alternatif yang dapat dilakukan Pemerintah Aceh adalah mengusulkan lintasan penyeberangan perintis baru, dengan pertimbangan Pulau Simeulue sebagai salah satu daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) sehingga tetap harus ada lintasan perintis untuk memberikan pilihan kepada masyarakat yang tidak mampu. Lintas penyeberangan baru yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh untuk menjadi lintas penyeberangan perintis adalah lintas penyeberangan Pulau Banyak–Sinabang dengan jarak 70 mil laut.(*) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

BANDA ACEH – Suasana syahdu nampak di kota yang udaranya terbersih se-Indonesia ini, sejak pagi saat buih-buih kopi robusta masih dikepuli asap dalam gelasnya, Tim Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh bersama TNI-Polri telah bersiap mengamankan alur masuk lalu lintas ke Kantor Gubernur Aceh. Kehadiran mereka dalam rangka upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia di halaman apel kantor Gubernur Aceh, Kamis, 17 Agustus 2023, Banda Aceh. Ratusan iring-iringan mobil roda empat dan sepeda motor yang hilir mudik pagi ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis demi kelancaran arus masuk maupun keluar dari lapangan upacara. Saat penaikan bendera merah putih dan dinyanyikannya lagu kebanggaan Indonesia Raya, Tim LLAJ Dishub Aceh bersama aparat petugas gabungan lainnya memberhentikan sejenak masyarakat ibukota yang melintasi jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh tepat berada di depan kantor Gubernur Aceh. Masyarakat pun antusias mengindahkan ajakan ini. Peringatan HUT ke-78 RI pada kali ini turut dimeriahkan parade atlet paramotor nasional asal Aceh dari Lanud SIM TNI-AU dan Basarnas Aceh yang mengibarkan merah putih di langit kota Banda Aceh dan mendarat dengan mulus. Selain itu juga diawali pula dengan pembacaan ayat suci Alquran serta salawat badar. Para tamu undangan khidmat mengikuti jalannya upacara. Pada hari yang sama, sore nanti akan dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih di lokasi yang sama. Dijadwalkan, peringatan HUT ke-78 RI kali ini dimeriahkan pawai budaya dan karnaval mobil hias di kota Banda Aceh akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 Agustus 2023 mendatang dengan titik permulaan dari Lapangan Blang Padang. Acara lainnya juga turut digelar berupa gerak jalan 45 km, 17 km, dan 8 km.(MR)

Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan porsi penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif non APBN. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu memperkuat kelembagaan, dengan membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). Unit Kerja PPIT merupakan unsur penunjang di lingkungan Kemenhub yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II.a dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. “Kami memperkenalkan PPIT sebagai simpul pembiayaan kreatif, yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia dan mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui APBN,” ujar Menhub saat menghadiri acara peluncuran Simpul Pembiayaan Kreatif Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Jakarta, Kamis (10/8). Menhub menjelaskan, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024, disebutkan bahwa kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi mencapai Rp. 1.288 Triliun. Sementara kemampuan fiskal/APBN hanya sebesar Rp. 227 Triliun atau hanya 18% dari total kebutuhan. “Kita harapkan adanya gap antara kebutuhan dan kemampuan pembiayaan ini akan semakin berkurang jika kita bersama-sama berniat melaksanakan pembiayaan kreatif,” ujarnya. Menhub menyebut, upaya mendorong pembiayaan kreatif ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Kemenhub, tetapi perlu kolaborasi dan sinergi yang baik antar Kementerian/Lembaga seperti misalnya: Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan unsur terkait lainnya. “Dengan dukungan Kemenkeu, kami yang tadinya hanya tahu untuk membangun, kini menjadi tahu bagaimana untuk mengeksplor agar aset negara lebih bernilai sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat,” ujar Menhub. Menhub mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif yang ada seperti : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pinjam pakai, sewa, ketupi, dan lain sebagainya. “Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. Kita ingin sektor non pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” tutur Menhub. Saat ini terdapat 16 proyek prioritas di sektor transportasi, baik itu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi. Dengan rincian, 5 (lima) proyek dalam tahap perencanaan yaitu: Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1. Kemudian, 6 (enam) proyek dalam tahap persiapan yaitu: KA Prabumulih Tarahan, Bandara Singkawang, Pelabuhan Baubau, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya, Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad. Selanjutnya 2 (dua) proyek dalam tahap transaksi yaitu: Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban. Lalu, 2 (dua) proyek dalam tahap konstruksi yaitu: Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Dan, 1 (Satu) proyek dalam tahap operasi yaitu KA Makassar-Parepare. Dalam kegiatan ini, dilakukan pula Penandatangan Memorandum of Understanding antara Kementerian Perhubungan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) tentang pemberian dukungan dalam upaya penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Dirut Pt PII Muhammad Wahid Sutopo. Selain itu, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungannya dalam mendukung pembiayaan kreatif penyediaan infrastruktur transportasi. Penghargaan diserahkan oleh Menhub kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Scenaider C.H. Siahaan. Serta dihadiri oleh para Duta Besar negara sahabat, perwakilan organisasi internasional dan nasional, BUMN/BUMD sektor transportasi, serta Badan Usaha Pelaksana KPBU Kementerian Perhubungan.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Peringatan dan perayaan kegiatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati pada tanggal 17 September setiap tahunnya membutuhkan kolaborasi dan sinergitas yang solid di antara lintas sektor perhubungan. Untuk itulah, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Harhubnas 2023 di Aulta Multimoda, Dishub Aceh, Rabu siang, 16 Agustus 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal mengatakan momentum peringatan Harhubnas sebatinya diharapkan seluruh stakeholder sektor perhubungan dapat memanfaatkan momentum ini guna menjalin dan mempererat silaturahmi demi terbangunnya keakraban sesama insan perhubungan. “Melalui keterlibatan seluruh insan perhubungan yang ada di Aceh, harapannya dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelayanan sesama penyedia jasa perhubungan,” imbuhnya. Kegiatan Harhubnas 2023 mengambil tema Melaju untuk Transportasi Maju yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI dengan tujuan setiap sektor maupun insan perhubungan dapat siap bergerak untuk melesat maju bersama stakeholder dan seluruh elemen bangsa Indonesia, demi terciptanya transportasi yang maju. Penyelenggaraan Harhubnas di Aceh akan dimeriahkan dengan serangkaian kegiatan. Diantaranya upacara, perlombaan, olahraga, pertandingan seni, bakti sosial, donor darah, dan malam keakraban. Seluruh mitra kerja sama yang hadir mengatakan siap menyukseskan peringatan Harhubnas 2023 di Aceh. Hadir dalam rapat ini sejumlah mitra kerja, GM Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh, GM ASDP Cabang Banda Aceh, Perwakilan Poltekpel Malahayati, BPTD Kelas II Aceh, BTP Sumbagut, KSOP Malahayati, Distrik Navigasi Kelas II Sabang, SAR Banda Acehz BMKG SIM Aceh Besar, Jasa Raharja Cabang Banda Aceh, Pelindo Multi Terminal Cabang Malahayati, Angkasa Pura II Bandara SIM, AirNav Bandara SIM, KAI SubDiv Regional I Aceh, Telkom Cabang Banda Aceh, Telkomsel Cabang Banda Aceh, Pelayaran Sakti Inti Makmur, dan PT Harapan Indah Transport.(MR)

BANDA ACEH – Sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh sebagai penanggung jawab pengelola Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh berkolaborasi dengan lintas sektor terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada prasarana perhubungan. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal saat menerima bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT. Bank Aceh, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, dan PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur (SIM), di ruang tunggu Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 16 Agustus 2023. Secara lebih rinci, bantuan CSR yang diberikan Bank Aceh berupa 10 unit tong sampah interior, enam buah papan informasi, dan empat buah standing banner. Sementara itu, ASDP Banda Aceh menyerahkan 11 unit tong sampah serta melakukan penanaman 300 batang pohon di area pelabuhan dalam rangka menyemarakkan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. PT Pelayaran SIM juga menyerahkan 24 unit tong sampah dan peralatan pendukung pengelolaan sampah di Pelabuhan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk konkret kerja sama dalam meningkatkan pelayanan perhubungan. Faisal dalam amanatnya menyebutkan, berbagai pembenahan terus dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bahkan Pelabuhan ini telah direncakanan menjadi proyek percontohan bagi pelabuhan lain di Aceh sehingga sangat perlu dilakukan berbagai pembenahan. “Adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup di pelabuhan dapat memberikan tanggung jawab sosial secara kolektif. Kami berterima kasih dan mengapresiasi bantuan CSR ini,” sebut Faisal. Dilanjutkan Faisal, Dishub Aceh berkomitmen menjadikan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dapat tertata dengan baik dari segala lini. Salah satu yang krusial adalah pengelolaan sampah di sarana pelabuhan. Untuk itu, beberapa waktu lalu Dishub Aceh telah melakukan penandantangan kerja sama dengan Bank Sampah USK. Kehadiran Bank Sampah USK ini guna melakukan edukasi penanganan sampah di prasarana perhubungan. Melalui kerja sama ini harapannya stakeholder terkait dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan salah satunya menjaga kebersihan sekaligus mengelola sampah termasuk pemilahan sampah. “Selama ini banyak kunjungan wisatawan ke Sabang melalui pelabuhan ini. Sehingga kebersihan di Pelabuhan Ulee Lheue menjadi representatif Aceh di mata masyarakat luar,” sebut Faisal. Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Aceh, Ali Mughayatsyah mengatakan bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga menilai saat ini Pelabuhan Ulee Lheue telah menjadi pelabuhan berkelas. “Ini langkah yang sangat baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali. General Manajer, PT. ASDP Banda Aceh, Agus Djoko Triyanto mengapresiasi atas berbagai upaya menjadikan pelabuhan ini lebih teratur dan termaksimalkan dengan baik. “Penanaman pohon yang kita lakukan hari ini upaya kami merawat lingkungan juga menjadikan pelauhan ini lebih hijau dan asri,” ungkapnya. Hadirnya program CSR ini, maka akan tercipta sebuah hubungan yang lebih hangat dan bersahabat di Pelabuhan Penyeberangan Ulee lheue khususnya dan seluruh masyarakat Aceh pada umumnya.(MR)