Category: Informasi

Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis, Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh melalui UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja tampil progresif. Salah satunya dengan menghadirkan layanan transportasi publik yang tak hanya gratis, tetapi kini juga lebih modern dan terintegrasi secara digital. Bus Trans Koetaradja, yang sejak tahun 2016 menjadi moda transportasi andalan warga, terus mengalami inovasi signifikan demi menunjang kenyamanan, efisiensi, dan aksesibilitas masyarakat. Trans Koetaradja awalnya diluncurkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan, menekan biaya transportasi warga, serta memperkenalkan budaya menggunakan transportasi umum yang layak dan ramah lingkungan. Kini, dengan hadirnya aplikasi digital Trans Koetaradja, layanan ini naik satu tingkat lebih maju. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengecek jadwal keberangkatan bus secara real-time, melacak posisi armada, serta mengetahui halte terdekat hanya dengan satu sentuhan melalui ponsel pintar. Aplikasi ini bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan App Store dan dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun fungsional, sehingga mudah digunakan oleh semua kalangan—dari pelajar hingga pekerja profesional. Menurut Kepala UTPD Angkutan Massal Perkotaan Trans Koetaradja, Muhammad Hanung Kuncoro, peluncuran aplikasi ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam transformasi digital layanan publik, tentunya selaras dengan visi Banda Aceh sebagai kota cerdas (smart city). “Digitalisasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, terencana, dan minim hambatan,” ujarnya. Kini, tidak ada lagi ketidakpastian dalam menunggu bus. Warga dapat merencanakan perjalanan dengan lebih presisi dan nyaman. Salah satu fitur menarik lainnya adalah penerapan sistem Tap On Bus (TOB), yang telah digunakan di semua armada. Meskipun menggunakan tiket masuk bus menggunakan kartu uang elektronik, TOB ini masih bersifat gratis dan lebih ditujukan untuk pendataan serta edukasi penggunaan pembayaran non-tunai di masa depan. Artinya, Trans Koetaradja tetap menjadi transportasi publik tanpa biaya, sekaligus menyiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan ekosistem digital. Dengan rute yang menjangkau hampir seluruh wilayah kota, Trans Koetaradja kian diminati oleh masyarakat. Banyak warga kini lebih memilih naik dari halte resmi ketimbang menggunakan kendaraan pribadi, yang tentu berdampak langsung pada berkurangnya kemacetan serta penurunan emisi kendaraan di pusat kota Banda Aceh. Ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya pengembangan aplikasi dan layanan ini juga dibarengi dengan sosialisasi intensif melalui media sosial dan berbagai platform digital. Pemerintah daerah berharap semakin banyak warga yang mengetahui, mengunduh, dan memanfaatkan aplikasi ini demi pengalaman mobilitas yang lebih baik. Siti Aisyah, mahasiswi kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini rutin menggunakan layanan bus Trans Koetaradja dari Blang Bintang pada Koridor 5 (Pusat Kota-Ulee Kareng-Bandara SIM) menuju Darussalam pada Feeder 7 (Darusalam-Lam Ateuk). Ia mengungkapkan pengalamannya sejak menggunakan aplikasi ini. “Dulu saya sering menunggu tanpa tahu kapan bus datang. Sekarang saya bisa cek langsung di aplikasi. Ini sangat membantu, apalagi kalau sedang buru-buru ke kampus,” tuturnya. Ia juga menyebut bahwa informasi halte dan rute yang lengkap membuat perjalanan lebih tenang dan terencana. Dengan konsep yang semakin digital, tetap gratis, serta didukung kenyamanan layanan yang terus ditingkatkan, Trans Koetaradja berhasil memposisikan diri sebagai ikon transportasi modern Banda Aceh. Ke depan, diharapkan aplikasi ini terus dikembangkan agar lebih responsif, adaptif, dan tetap menjawab kebutuhan mobilitas warga yang semakin dinamis.Kini saatnya masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya bergerak bersama menuju masa depan transportasi publik yang lebih hijau, praktis, dan cerdas. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Terminal Penumpang Bireuen dibangun dengan tujuan mendukung mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Ketika kebutuhan transportasi umum mulai meningkat, sejak saat itu, terminal ini mengalami beberapa tahap pembaruan, baik dari segi fisik maupun dari segi pelayanan. Terminal tersebut berkembang seiring waktu, baik dari sisi operasional hingga jumlah kendaraan yang singgah di terminal tersebut. Dengan kondisi tersebut tentu akan ada permasalahan lainnya seperti kemacetan lalu lintas di jalan raya yang diakibatkan keluar masuknya kendaraan, dan padatnya area terminal yang berdampak pada penataan tata ruang di dalam terminal yang tidak teratur. Pada tanggal 20 September 2023 merupakan awal dari penghentian sementara operasional angkutan AKDP di terminal tipe C di Bireuen. Dan sejak saat itu juga bahwa aktivitas angkutan umum penumpang AKDP di terminal lama Bireuen berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Aceh. Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B mulai melakukan relokasi terutama pada loket perusahaan angkutan umum AKDP dari terminal lama Bireuen ke dalam area Terminal Tipe B Bireuen pada Kamis, 12 Oktober 2023. Relokasi terminal mobil penumpang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan transportasi angkutan darat di Aceh, khususnya di wilayah Kabupaten Bireuen. Revitalisasi Terminal Tipe B Bireuen (Tahap 1) merupakan salah satu kegiatan strategis Dinas Perhubungan Aceh dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Bireuen. Rehabilitasi terminal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penumpang, menciptakan suasana yang lebih aman, nyaman, dan teratur, serta mendukung kelancaran operasional angkutan umum. Revitalisasi terminal juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi umum. Besaran anggaran yang diperlukan pada paket pekerjaan revitalisasi terminal tipe B Bireun (tahap I) adalah sebesar Rp 6,9 miliar. Adapun pekerjaan pada tahap pertama ini mencakup pekerjaan persiapan, pembangunan loket sementara, pekerjaan gedung terminal, pekerjaan elektrikal, pekerjaan toilet, pekerjaan landscape dan pekerjaan jalan. Diharapkan dengan revitalisasi terminal tipe B Bireun ini dapat menjadikan terminal memiliki tiga fungsi utama, meliputi sebagai tempat naik turun penumpang bus, pendorong, serta penggerak perekonomian daerah dan juga sebagai pusat kegiatan sosial. Dengan terminal yang direhabilitasi, kemudian fasilitasnya ditingkatkan, pelayanan untuk masyarakat termasuk pemilik kendaraan maupun sopir angkutan darat antar Kabupaten atau Kota jadi lebih baik. akan memacu setidaknya mengembalikan pertumbuhan/perkembangan jumlah angkutan umum yang beroperasi, sebagai angkutan umum massal dan mengurangi ketimpangan perannya dibandingkan moda transportasi darat lain. Selain itu, melalui revitalisasi akan meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum. Melalui revitalisasi ini, diharapkan calon penumpang akan merasa nyaman selama menunggu bus di area terminal, dapat memberikan pelayanan angkutan jalan AKDP, dan angkutan jalan lainnya yang nyaman dan aman, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitasnya baik di dalam kota maupun luar kota. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Masalah truk Over Dimension Over Loading (ODOL), atau truk dengan muatan dan dimensi yang berlebihan, sedang jadi perhatian serius di seluruh Indonesia karena bisa merusak jalan dan membahayakan pengguna jalan lain. Di Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II mengambil langkah yang cerdas dan terencana untuk menghadapi masalah ini. Meskipun begitu, BPTD sadar betul bahwa transportasi darat adalah tulang punggung logistik yang sangat penting bagi perekonomian. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga membangun kesadaran secara bertahap dan menyeluruh. BPTD Aceh menganggap langkah pencegahan sebagai hal yang paling penting. Strategi ini dimulai dengan sosialisasi besar-besaran yang melibatkan semua terminal, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan pelabuhan. Para petugas di lapangan rajin membagikan brosur tentang bahaya ODOL kepada masyarakat dan para sopir truk. Di era digital, BPTD juga memanfaatkan media sosial dan Running Text ATCS di persimpangan jalan Kota Banda Aceh, yang berhasil dilihat oleh 200 ribu orang. Upaya ini bertujuan agar pesan bisa sampai ke semua kalangan masyarakat. Selain itu, BPTD mendorong perusahaan angkutan barang untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Sistem ini mewajibkan mereka untuk memikirkan keselamatan sopir dan masyarakat dalam setiap operasinya. Pengawasan SMK ini dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi. BPTD juga mengimbau setiap UPPKB di kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan agar kendaraan ODOL tidak bisa lolos. Sambil melakukan pencegahan, BPTD Kelas II Aceh juga terus menegakkan hukum dengan pengawasan ketat di UPPKB. Ada dua UPPKB strategis di perbatasan Aceh-Sumut, yaitu UPPKB Seumadam dan PPKB Subulussalam, yang beroperasi 24 jam untuk mengawasi truk yang masuk ke Aceh. Sebagai bentuk penindakan, BPTD telah menilang 87 truk ODOL di UPPKB Seumadam dalam periode 8 Mei hingga 17 Juni. Namun, saat ini, sanksi tilang diganti dengan teguran. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dan pengusaha agar lebih memahami aturan tentang kendaraan ODOL. Tidak ada satu pun upaya yang bisa berhasil tanpa kerja sama. BPTD Aceh aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan sektor swasta. Kerja sama ini mencakup penerapan SMK, pengujian kendaraan yang lebih ketat, dan sosialisasi di terminal serta pelabuhan. Dengan bersatu, semua pihak terkait bisa bersama-sama menciptakan budaya transportasi darat yang tertib dan aman. Melalui strategi yang menyeluruh, BPTD Kelas II Aceh tidak hanya sekadar menegakkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran bersama. Pendekatan bertahap, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, hingga kolaborasi yang kuat, menjadikan penanganan ODOL di Aceh sebagai contoh yang baik. Ini membuktikan bahwa dengan kerja sama yang baik, keseimbangan antara keselamatan di jalan dan kelancaran bisnis bisa terwujud.(*) Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Sabang – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, yang berkunjung ke Kota Sabang, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama investasi antara Pemerintah Aceh dan pihak investor Malaysia untuk membangun pusat layanan pengisian bahan bakar kapal atau Hub Bunkering Internasional di wilayah Sabang. Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan logistik dunia. Menurutnya, posisi geografis Sabang yang berada di jalur utama pelayaran internasional menjadi keunggulan yang sangat kompetitif. “Kita minta fokus pada pembangunan bunkering di Sabang. Berdasarkan data laluan kapal, kawasan ini dilintasi lebih dari 90 ribu kapal setiap tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan Sabang sebagai pusat singgah kapal internasional,” ujar Mualem. CEO Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, menyampaikan bahwa hasil kajian awal timnya menunjukkan Sabang memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyebutkan, pelabuhan di Sabang memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan industri bunkering dan shipyard internasional. Mereka melihat Sabang punya potensi luar biasa. Misalnya, Pelabuhan CT-1 BPKS dengan panjang 430 meter dan draft 25 meter sangat ideal untuk sandar kapal besar. Selain itu, area Teluk Sabang yang relatif terlindung memungkinkan dibangun industrial yard dan fasilitas docking. Datin Seri menjelaskan, Sabang terletak di jalur pelayaran strategis dunia dengan sekitar 92 hingga 105 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Namun, sejauh ini belum ada satu pun pelabuhan di kawasan tersebut yang menjadi titik singgah utama kapal-kapal internasional Lebih lanjut, Datin Seri menambahkan, dari bunkering di sepanjang Selat Malaka, yaitu sekitar 30 juta ton transaksi terjadi di Singapura dan 5,5 juta ton di Malaysia. “Bayangkan potensi ekonominya. Jika 1,5 juta ton saja dari total 50 juta ton lebih transaksi bunkering di Selat Malaka bisa dialihkan ke Sabang, itu sudah menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” ujarnya. “Kalau pembangunan bunkering di Sabang ini jadi, kita bisa menjangkau pasar 1,5 juta ton saja pada tahap awal, atau hanya 4,2 persen dari total bunkering di Selat Malaka itu sudah luar biasa. Sabang ini laluan yang paling hot.” Datin Seri menyebutkan, selain menargetkan pembangunan fasilitas bunkering, pihaknya juga merencanakan untuk menyiapkan fasilitas ship-to-ship transfer, serta kawasan layanan logistik yang dapat melayani kebutuhan industri minyak dan gas (oil and gas). Pemerintah melalui BPKS telah menyatakan komitmen dukungan dengan menyiapkan lahan di kawasan Balohan Sabang. “Kami ingin menjadikan Sabang sebagai hub bunkering internasional dengan fasilitas lengkap,” ujar Datin Seri. Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dalam kesempatan yang sama memaparkan berbagai kemudahan investasi yang ditawarkan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang. “Kawasan FTZ Sabang dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Penanaman modal asing dapat langsung diproses melalui BPKS,” ujar Iskandar. Ia juga menyebutkan bahwa Sabang memiliki 11 jetty, satu bandara, dan potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 82 megawatt di Jaboi yang belum dieksplorasi. “Kombinasi antara pelabuhan laut dalam, energi terbarukan, dan fasilitas bebas pajak menjadikan Sabang lokasi investasi yang unik dan sangat kompetitif di kawasan regional,” katanya. Selain sebagai kawasan ekonomi, Sabang juga berperan penting dalam pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Iskandar, kawasan ini telah dirancang dengan fasilitas pelabuhan multifungsi, termasuk layanan bunkering, pergantian awak kapal, dan offshore base operation untuk kegiatan lepas pantai. “Sabang adalah pintu masuk kapal dari Samudra Hindia ke Asia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kuat dan menjadi pusat kegiatan maritim internasional,” ujar Iskandar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen, Wakil Wali Kota dan Sekda Sabang, Ketua Dewan Kawasan Sabang, serta sejumlah anggota DPR Aceh, di antaranya Salmawati dan Nazaruddin. Hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melantik 1.184 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 dalam upacara di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 3 November 2025. Penyerahan SK dilakukan secara simbolik kepada beberapa perwakilan penerima. Dari jumlah tersebut, 17 orang di antaranya merupakan pegawai dengan penempatan di Dinas Perhubungan Aceh. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Aceh, total 1.184 PPPK yang dilantik terdiri atas 640 tenaga teknis, 7 tenaga kesehatan, dan 537 tenaga guru. Dari jumlah itu, sebanyak 1.137 telah memperoleh nomor induk pegawai (NIP), sementara 47 lainnya masih dalam proses finalisasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, terdapat 18 pegawai yang dilantik sebagai ASN PPPK. Namun satu di antaranya masih menunggu proses penyelesaian NIP di BKN sehingga belum menerima SK pada hari ini. Usai mengikuti upacara pelantikan dan penyerahan SK secara simbolik oleh Gubernur,h para pegawai Dishub dijadwalkan menerima SK secara langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh pada siang harinya di Aula Moltimoda. Dalam sambutannya, Mualem, sapaan akrab Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan tersebut. Ia mengingatkan para pegawai PPPK agar menjadikan momen ini sebagai awal dari pengabdian tulus kepada masyarakat Aceh. Ia juga berharap para pegawai yang baru dilantik dapat memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah amanah besar sebagai bagian dari ASN. Tugas utama kita adalah memberikan layanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Mualem. Ia menambahkan, pengangkatan PPPK ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah lama dinantikan. Karena itu, Mualem mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan dedikasi tinggi, menjaga integritas, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. “Dengan senang hati kalian telah menjadi pegawai pemerintah Aceh. Mari kita jaga kepentingan rakyat. Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah dan keluarga. Bekerjalah dengan ikhlas dan senang hati,” pesan Gubernur. Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh, Sekda Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama melalui kegiatan donor darah tahap keempat Pemerintah Aceh tahun 2025, yang digelar bekerja sama dengan PMI Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh itu, tercatat 91 pegawai berhasil mendonorkan darahnya. Dari jumlah tersebut, 87 orang mendonor di Kantor Dishub Aceh, sedangkan 4 pegawai lainnya mendonorkan darah di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA). Adapun 83 peserta lainnya belum memenuhi syarat medis untuk melakukan donor darah. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi bagian dari program rutin Pemerintah Aceh yang dilaksanakan secara bergilir di berbagai SKPA, dengan tujuan membantu menjaga ketersediaan stok darah di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengapresiasi semangat dan kepedulian para pegawai yang telah ikut berpartisipasi. “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai Dishub Aceh yang telah mendonorkan darahnya. Ini adalah bentuk nyata pengabdian ASN untuk kemanusiaan,” ujarnya. Faisal juga mengajak seluruh pegawai di lingkungan Dishub Aceh, baik yang bertugas di kantor induk maupun di unit pelaksana teknis daerah (UPTD), untuk rutin mendonorkan darah. “Kami mengimbau agar donor darah ini menjadi budaya di lingkungan Dishub. Tidak hanya di kantor induk yang rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, tapi juga bagi para pegawai di UPTD di seluruh Aceh. Mari bersama-sama kita bantu sesama melalui setetes darah,” ajaknya. Selain menolong orang lain, lanjut Faisal, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor itu sendiri. Donor darah kata T. Faisal, bukan hanya amal sosial, tapi juga menyehatkan tubuh dan memperkuat solidaritas antarpegawai. Dalam kegiatan tersebut, salah satu pegawai Dishub Aceh, Farhanuddin, ST., MT., menerima penghargaan dari PMI Kota Banda Aceh atas dedikasinya yang telah mendonorkan darah sebanyak 50 kali. Konsistensi Farhanuddin tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh ASN untuk terus berbuat baik. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Beberapa waktu lalu viral di media sosial layang-layang masyarakat terbang tidak jauh dari pesawat udara yang sedang lepas landas di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. Menerbangkan layangan di sekitar bandara sangat berbahaya untuk keselamatan penerbangan. Selain berbahaya, aktivitas permainan layangan di area jalur penerbangan juga dapat mengganggu operasional penerbangan yang berujung pada penundaan penerbangan. Jika ini terjadi maka semua pihak akan dirugikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menanggapi aktivitas permainan layangan di sekitar bandara yang sempat ramai dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Teuku Faisal mengajak seluruh stakeholder yang berwenang untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap segala aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan di Aceh. “Edukasi bagi masyarakat perlu kita tingkatkan supaya mereka memahami risiko bermain layangan di dekat bandara,” sebut Teuku Faisal pada Selasa, 28 Oktober 2025. Larangan bermain layangan di area keselamatan bandara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan seperti bermain layangan, menerbangkan drone, memakai laser pointer, dan balon udara di sekitar bandara. Kadishub Aceh menambahkan bahwa menerbangkan layangan di sekitar bandara dapat menyulitkan proses lepas landas dan pendaratan yang merupakan fase paling kritis dalam penerbangan. Selain itu adanya benda asing di udara seperti layangan dapat mengganggu radar atau navigasi pesawat yang sangat membahayakan bagi keselamatan. “Kita tidak ingin reputasi bandara di Aceh, apalagi statusnya sebagai bandara internasional menjadi negatif karena dianggap tidak aman bagi penerbangan,” pungkas Teuku Faisal. Hal serupa juga diserukan oleh General Manager Bandara SIM, Setiyo Pramono. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bermain layang-layang di sekitar bandara. “Aktivitas seperti itu bisa membahayakan karena benang layang-layang bisa tersangkut di mesin pesawat, drone bisa masuk ke jalur terbang, dan sinar laser dapat mengganggu pandangan pilot saat mendarat,” kata Setiyo. Dirinya berharap masyarakat ikut berperan menjaga keselamatan penerbangan dengan tidak melakukan aktivitas berisiko di wilayah udara sekitar bandara. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Trans Koetaradja melayani perjalanan masyarakat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar secara gratis dari tahun 2016 hingga sekarang (tahun 2025). TransK melayani seluruh lapisan masyarakat, baik penduduk asli maupun wisatawan, mulai dari pelajar, lansia, hingga difabel. Dan itu semua dibiayai melalui dana otsus (otonomi khusus) Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memaparkan penggunaan dana otsus Aceh pada Dinas Perhubungan Aceh di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Otsus Aceh di Aula Multimoda pada Rabu, 22 Oktober 2025. Selama Trans Koetaradja hadir, lanjut Teuku Faisal, dampak dari segi ekonomi terhadap masyarakat sangat luar biasa. “Karena layanannya gratis, jadi biaya yang perlu mereka keluarkan untuk bermobilitas sehari-hari bisa dihemat untuk kebutuhan lainnya,” pungkasnya. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan angkutan massal perkotaan ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu tercermin dari ramainya jumlah aduan disaat bus TransK tidak beroperasi. “Ada sebagian masyarakat yang butuh naik bus TransK untuk pergi bekerja. Ketika TransK berhenti, mereka mengaku harus kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berangkat kerja,” ujar Teuku Faisal kepada Tim Monev Otsus Aceh. Selain pada layanan angkutan massal, Teuku Faisal juga memaparkan penggunaan dana otsus di sejumlah layanan transportasi lainnya, seperti pembangunan 3 unit kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat untuk menjamin kelancaran konektivitas di wilayah kepulauan, pengembangan pelabuhan penyeberangan, terminal tipe B Aceh, hingga pembangunan fasilitas keselamatan jalan di sepanjang ruas jalan provinsi Aceh. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumule Tumbo menyebutkan bahwa penggunaan dana otsus sejatinya harus pada layanan yang bersentuhan langsung dengan publik seperti layanan angkutan massal Trans Koetaradja. “Inilah tujuan kunjungan kita untuk melihat langsung efektivitas serta pemanfaatan dana otsus. Di sini kita melihat dana otsus sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat Aceh,” sebut Sumule selaku Ketua Tim Monev Otsus Aceh. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi terkait penggunaan dana otsus Aceh pada sektor transportasi publik. Menurutnya, layanan Trans Koetaradja yang diberikan secara gratis di Aceh menjadi contoh yang unik dan luar biasa dari penggunaan dana otsus dalam konteks transportasi publik. Jayadi menambahkan, kehadiran transportasi publik yang dibiayai oleh Pemerintah memberikan dampak multiplier effect yang sangat luas dan signifikan terhadap perekonomian dan sosial. “Cost terbesar dari penyediaan transportasi publik adalah merubah mindset masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik,” sebutnya. Dirinya menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan penyediaan transportasi publik secara gratis merupakan langkah awal yang tepat untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Tim Monev Dana Otsus Aceh terdiri dari beberapa Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Setelah mendengar pemaparan, Kadishub Aceh bersama Tim Monev Dana Otsus Aceh meninjau Depo Angkutan Massal Trans Koetaradja. Di sana, rombongan melihat bus-bus TransK yang dibeli menggunakan dana otsus, termasuk menjajal kenyamanan bus beserta fasilitasnya.(AB) Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Oleh Djoko Setijowarno* Meskipun jalurnya masih pendek, kehadirannya menjadi simbol harapan untuk mengembalikan kejayaan perkeretaapian di “Tanah Rencong”  KA Cut Meutia telah beroperasi sejak 1 Desember 2013 dan merupakan salah satu dari sembilan Kereta Api (KA) perintis yang ada di Indonesia. Kereta perintis ini berperan penting, sama seperti yang lain, seperti KA Datuk Belambangan di Sumatera Utara, KA Bathara Kresna di Jawa Tengah, KA Lembah Anai dan KA Minangkabau Ekspres di Sumatera Barat. Perintis lainnya termasuk LRT Sumatera Selatan, serta KA Makassar Parepare di Sulawesi Selatan. Sejarah Perkeretaapian di Aceh Perkeretaapian di Aceh dimulai tahun 1876 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, jalur kereta api ini dibangun untuk tujuan militer, yaitu untuk mempermudah pergerakan pasukan dan logistik dalam Perang Aceh, yakni mengangkut pasukan, senjata, dan logistik perang. Jalur pertama yang dibangun adalah dari Pelabuhan Ulee Lheue ke Kutaraja (Banda Aceh) sepanjang 5 km. Pembangunan terus dilakukan hingga jalur kereta api di Aceh berhasil mencapai panjang total 502 kilometer, menghubungkan kawasan-kawasan penting, antara lain Ulee Lheue – Banda Aceh – Sigli – Lhokseumawe – Langsa – Pangkalan Susu (di Sumatera Utara). Seiring waktu, jalur ini terus diperpanjang dan dikelola oleh perusahaan bernama Atjeh Tram (AT) yang kemudian menjadi Atjeh Staatsspoorwegen (ASS). Jalur ini membentang hingga ke Besitang di Sumatera Utara tahun 1919. Meskipun awalnya dibangun untuk militer, kereta api kemudian juga dimanfaatkan untuk angkutan umum dan ekonomi, seperti mengangkut penumpang dan hasil bumi, memfasilitasi perdagangan, dan memperkenalkan transportasi modern kepada masyarakat. Setelah kemerdekaan, operasional kereta api di Aceh diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Namun, seiring dengan berbagai factor, seperti bencana alam (banjir bandang yang merusak jembatan rel pada 1976). Terjadi kerugian finansial, dan semakin baiknya akses jalan raya, operasional kereta api di Aceh semakin menurun. Pada tahun 1982, operasional kereta api di Aceh secara resmi dihentikan. Banyak rel dan aset perkeretaapian dibongkar atau terbengkalai. Jalur kereta api di Aceh terus mengalami kerugian finansial. Puncaknya, pada tahun 1976, jembatan rel di atas Sungai Bengga, Pidie, rusak parah akibat banjir bandang dan tidak pernah diperbaiki. Kerusakan ini dianggap sebagai awal dari berakhirnya era kereta api di Aceh. Seiring dengan semakin baiknya infrastruktur jalan raya dan maraknya penggunaan kendaraan pribadi, masyarakat beralih dari kereta api ke transportasi darat lainnya yang dianggap lebih fleksibel. Reaktivasi dengan KA Perintis Jalur kereta api Lhokseumawe – Bireuen membentang sepanjang kira-kira 46,35 km. Bagian yang unik dari jalur ini adalah penggunaan lebar rel 1.435 mm, menjadikannya yang pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Saat ini, segmen sepanjang 21,45 km (Krueng Geukueh – Kutablang) sudah beroperasi. Ke depannya, akan diaktifkan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh ke Stasiun Muara Satu, dengan rencana pengembangan lebih lanjut sekitar 17 km menuju Stasiun Matang dan Stasiun Bireuen. Sepanjang jalur kereta api Lhokseumawe hingga Bireuen, beberapa stasiun telah selesai dibangun. Stasiun-stasiun tersebut meliputi Stasiun Muara Satu (terletak di Desa Blang Pulo, Lhokseumawe), Stasiun Krueng Geukueh (di Keude Krueng Geukueh, Aceh Utara), Stasiun Bungkaih (di Desa Bungkaih, Aceh Utara), dan Stasiun Krueng Mane (di Desa Cot Seurani, Aceh Utara). Jalur ini kemudian berlanjut ke Kabupaten Bireuen, tempat berdirinya Stasiun Geurugok (di Desa Cot Pu’uk) dan Stasiun Kutablang (di Kecamatan Kutablang). Layanan KA Perintis Cut Meutia menggunakan Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) yang diproduksi oleh PT INKA. Pengoperasian KA ini berada di bawah tanggung jawab PT KAI Divre I Sumatera Utara, berdasarkan penugasan resmi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Satuan Pelayanan Lhokseumawe membantu mengelola dan memberikan dukungan terhadap layanan ini, berada langsung di bawah koordinasi Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan. BTP Medan sendiri mengawasi jaringan kereta api di tiga provinsi (Aceh, Sumatera Utara, dan Riau). Secara total, mereka mengelola jalur sepanjang 542 km, melayani 62 stasiun, dan mengoperasikan 17 lintasan pelayanan. Kehadiran KA Cut Meutia tidak hanya meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga secara aktif mendorong pengembangan jaringan kereta api di Aceh. Hal ini mencakup persiapan pengoperasian Stasiun Muara Satu (yang sebelumnya dikenal sebagai Stasiun Paloh), sekaligus mendukung aspek edukasi bagi masyarakat, dengan layanan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Selama periode Januari hingga Agustus 2025, KA Cut Meutia telah melayani 30.527 penumpang. Jumlah ini berasal dari total kapasitas kursi sebanyak 270.240, menghasilkan tingkat okupansi rata-rata 11%. Tingkat keterisian tertinggi tercatat pada Februari, mencapai 26%, sementara bulan-bulan lainnya menunjukkan angka yang fluktuatif. Dalam sehari, KA ini melayani 8 kali perjalanan dengan waktu tempuh selama 64 menit sekali jalan. Perjalanan pertama dimulai pukul 07.04 dari Stasiun Krueng Geukueh, dan perjalanan terakhir berangkat pukul 17.50 dari Stasiun Kutablang. Tarif yang dikenakan untuk sekali perjalanan adalah Rp 2.000. Lintas ini dipenuhi dengan perlintasan dari setiap rumah dan cukup membuat waspada bagi masinis yang mengoperasikannya. Sepanjang perjalanan semboyan 35 selalu digunakan berupa sirine untuk meningkatkan faktor keselamatan bagi masyarakat. Saat ini, KA Cut Meutia hanya menggunakan satu rangkaian yang terdiri dari dua kereta penumpang. Kereta ini masih mengandalkan kipas angin sebagai pendingin, Penting untuk segera melengkapi KA Cut Meutia dengan pendingin ruangan / Air Conditioning (AC). Tanpa AC, penumpang dapat merasa tidak nyaman dan berkeringat terutama saat kereta berjalan di bawah cuaca panas. Selain itu, perlu dipertimbangkan penambahan unit kereta. Saat ini, tidak tersedia kereta cadangan. Apabila rangkaian yang beroperasi mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan, layanan akan terhenti karena tidak ada unit pengganti. Petak belum operasi Pembangunan jalur sepanjang 8 km dari Stasiun Krueng Geukueh menuju Stasiun Muara Satu telah dimulai sejak tahun 2023. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari 2025, hingga saat ini jalur tersebut belum juga beroperasi. Keterlambatan pengoperasian lintas ini dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menghadirkan layanan konektivitas. Stasiun Muara Satu saat ini sudah siap untuk dioperasikan. Dibandingkan dengan stasiun lain di jalur tersebut, Stasiun Muara Satu tergolong lebih luas dan memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk lahan parkir kendaraan bermotor yang memadai. Namun, ada kendala yang dihadapi sejumlah instalasi kelengkapan di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) sering hilang dan harus berkali-kali diganti oleh kontraktor. Sebagai informasi, JPL atau yang sering disebut perlintasan sebidang adalah perpotongan antara rel kereta api dan jalan raya/setapak, yang dijaga oleh petugas yang dikenal sebagai Petugas Jaga Lintasan (PJL). Perlu pendanaan Saat ini, masyarakat belum

Banda Aceh – Keterbukaan informasi publik bukan hanya sekadar kata, tapi telah menjadi budaya bagi setiap ASN Dishub Aceh. Prinsip itu selalu dipegang sehingga kini menjadi “culture” yang terus terbawa dalam setiap program yang dijalankan oleh Dishub Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat menerima kunjungan visitasi Tim Penilai Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Aula Multimoda, Selasa, 14 Oktober 2025. Dalam kunjungan hari ini, Tim Penilai KIA melihat langsung penerapan keterbukaan informasi publik di Dishub Aceh, mulai dari tempat layanan informasi, ruang kerja PPID, serta mendengar pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi yang telah dijalankan oleh Dishub Aceh. Keterbukaan informasi publik, kata Teuku Faisal, bukan hanya kewajiban yang diamanahkan oleh undang-undang. Akan tetapi, keterbukaan informasi menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik. Oleh sebab itu, lanjutnya, Dishub Aceh terus berupaya melahirkan inovasi dan strategi baru dalam penyebaran informasi sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah. Di samping itu, Dishub Aceh juga memperbanyak kanal-kanal penyerapan aspirasi (feedback) masyarakat selaku pengguna layanan, baik masukan, ide, hingga keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. “Kita menyadari betul keterbukaan informasi serta kemudahan memperoleh informasi di sektor transportasi sangat penting, termasuk mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi arus utama penyebaran informasi,” ungkap Teuku Faisal. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh memaparkan inovasi dan strategi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Dishub Aceh di hadapan Tim Penilai KIA. Selanjutnya, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta penyampaian saran dan masukan oleh Tim Penilai KIA. Kadishub Aceh menyambut baik sejumlah masukan yang diberikan untuk diterapkan pada pelayanan sektor transportasi Aceh di masa yang akan datang. “Ide dan masukan dari Tim Penilai hari ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh Dishub Aceh untuk kemajuan transportasi Aceh,” sebutnya. Sementara itu, Ketua KIA Junaidi menyebutkan bahwa pihaknya menilai positif dengan pemaparan inovasi dan strategi pengelolaan keterbukaan informasi publik oleh Dishub Aceh. Junaidi menambahkan, strategi penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh Dishub Aceh cukup beragam, khususnya pemanfaatan platform digital dan media sosial yang sangat optimal. “Kami juga melihat cukup banyak inovasi digital yang diciptakan, berupa layanan yang bersentuhan langsung dengan publik dan masyarakat bisa mengakses langsung secara realtime, seperti aplikasi Trans Koetaradja, data angkutan, jumlah trayek, serta informasi-informasi lainnya,” sebut Junaidi. Dishub Aceh, menurut Junaidi, bisa menjadi role model bagi SKPA ataupun badan publik lain di Aceh dalam hal kualitas layanan informasi publik lewat inovasi dan berbagai macam layanan yang diberikan, baik digital maupun non digital.(AB) Baca Berita Lainnya: Kok Bisa? Trans Koetaradja yang Gratis Ini Jadi Andalan Dina Sejak SMP Akses Transportasi Umum ke Kawasan Perumahan Sebulan Dipasang, Puluhan Tiang Rambu di Lintas Krueng Raya-Laweung Hilang Dicuri Simak Videonya di Sini: