Category: Informasi

BANDA ACEH – Sebanyak 21 Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan 25 pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Kamis 28 Desember 2023. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Dari pelantikan ini, sebanyak 19 pegawai PPPK diantaranya yang dilantik bertugas di Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Pelaksana Harian BPSDM Aceh dan Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang dimaknai dalam memberikan dedikasi dan kompetensi terbaik dalam menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Semua pegawai wajib merealisasikan semua butir-butir yang tercantum dalam perjanjian kerja dan menjalan core value ASN (ber-Akhlak),”ujar Qohar. Kepada pejabat dan pegawai yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus memberikan abdi terbaik dalam menjalankan tugas, seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara (ASN) menjadi pondasi dalam menjalankan dan pengambil kebijakan publik. Selain itu para pegawai juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur.(MS)

Tak terasa tibalah di penghujung 2023. Artinya tidak lama lagi Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh dan Sumut akan digelar. Tepatnya pada tanggal 8 s.d 20 September 2024. Upacara Pembukaan nantinya akan diselenggarakan di Aceh dan penutupan dilaksanakan di Sumatera Utara. Pemerintah Aceh yang ditunjuk untuk pertama kalinya sebagai tuan rumah pelaksanaan PON XXI 2024 sudah sejak lama memperlihatkan keseriusannya. Koordinasi intens antara pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara dengan pemerintah pusat terus dilakukan dengan harapan semua persiapan diharapkan cepat dan tepat sasaran. PON XXI Aceh-Sumut 2024 menorehkan sejumlah sejarah baru. Even nasional yang digelar empat tahun sekali ini untuk pertama kalinya digelar di dua provinsi dan pertama kalinya juga diikuti oleh 38 provinsi yang akan mempertandingankan 65 cabang olahraga. Dinas Perhubungan Aceh yang ditunjuk sebagai komisi transportasi berupaya maksimal demi memberikan pelayanan terbaik selama PON berlangsung. Dimulai dari surat permohonan dukungan transportasi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan pada Agustus 2023. Tidak hanya itu, upaya lebih lanjut dilakukan Dishub Aceh dengan melakukan kordinasi ke Kementerian perhubungan untuk memastikan kembali dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Menanggapi surat tersebut, perwakilan Menteri Perhubungan melalui Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto menyampaikan “Pesan dari bapak Menteri (Perhubungan), kami diharapkan berperan serta untuk mendukung dan membantu kebutuhan bus yang akan digunakan selama PON XXI di Provinsi Aceh”. Hal tersebut tentu memberikan angin segar dan semangat untuk terus mengupayakan yang terbaik. Kepala Dinas Perhubungan Aceh mengungkapkan dukungan transportasi oleh Kemenhub terhadap pelaksanaan PON XXI cukup penting mengingat terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Aceh yang perlu dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Beberapa lingkup pelayanan transportasi yang menjadi tanggung jawab Dishub Aceh meliputi Pelayanan transportasi dalam menyediakan kendaraan pada saat kedatangan dan pemulangan atlet, Penyediaan transportasi bagi tamu VIP dan VVIP pada opening ceremony serta manajemen rekayasa lalu lintas pada venue utama. Saat latihan dan pertandingan nantinya Dishub Aceh akan berperan dengan menyediakan transportasi bagi atlet dan official baik menuju ke venue maupun kembali ke penginapan. Terkait lokasi penginapan atlet, semuanya telah ditentukan berdasarkan cabang olahraga agar mobilisasi atlet bisa berjalan efektif dan efisien. Selain itu dengan melakukan sentralisasi lokasi penginapan dapat mengefisienkan jumlah kendaraan yang digunakan sehingga potensi kemacetan dapat diminimalisir. Untuk memudahkan kordinasi dan pelayanan, Dishub Aceh telah membuat peta zonasi kebutuhan kendaraan yang terdiri dari 8 zona utama yang dipisahkan berdasarkan kabupaten/kota se Aceh. Adapun total atlit dari 8 zona tersebut sebanyak 6010 org atlet dilengkapi 2975 orang official dan panitia pelaksana sebanyak 5539 orang. Adapun total kebutuhan kendaraan sebanyak 1240 unit. Dengan rincian 926 Unit berasal dari dukungan PB-PON XXI Aceh dan 308 unit permohonan dukungan dari Kementerian Perhubungan. Dan yang tak kalah penting, Dishub Aceh juga memegang kendali dalam perencanaan dan penyiapan rekayasa lalu lintas dan pengaturan parkir di venue, mengingat sirkulasi saat pertandingan juga sangat menentukan keberhasilan acara nantinya. Jadi semua aspek harus dipikirkan secara matang. Seperti halnya statement yang dikeluarkan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, diharapkan PON XXI 2024 Aceh-Sumut nantinya dapat sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses administrasi. Sehingga semua aspek menjadi hal yang penting. Terlepas dengan banyaknya isu yang tersebar di masyarakat terkait pelaksanaan PON XXI 2024, tentu tidak mengurangi kesiapan yang terus diupayakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena pemerintah sadar betul aksi nyata yang terus diupayakan dapat memudarkan hoaks yang terus beredar. (*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Jika dibandingkan dengan Sabang, kawasan Pulo Aceh mungkin belum terlalu tersohor, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Pulo Aceh menyimpan banyak potensi yang menjanjikan, termasuk potensi pariwisatanya. Bagi yang sudah pernah melancong ke Pulo Aceh pasti ingin kembali lagi untuk menikmati panorama pantai yang cukup indah dan diapit oleh gugusan pulau-pulau di sekitarnya. Hal inilah yang disampaikan oleh Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pulo Aceh, Safwan, yang ditemui oleh Tim Aceh TRANSit. Bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan Aceh sejak tahun 2006, pada awal tahun 2023, beliau dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Koordinator Pelabuhan Lamteng, yang kemudian membuatnya menjadi semakin dekat dengan geliat aktivitas di Pulo Aceh, terutama di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Secara geografis, Pulo Aceh terbagi dua pulau yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh. Namun kedua pulau ini lebih dikenal dengan sebutan Pulo Aceh, merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dikisahkan, penamaan Pulo Nasi ini berawal dari kisah nasi bungkus. Karena jaraknya yang menempuh perjalanan setengah hari dari daratan, maka setiap pendatang harus membawa nasi bungkus untuk disantap ketika sandar. Sedangkan, Pulo Breueh yang jaraknya lebih jauh dari Pulo Nasi, nasi bungkus yang dibawa pengunjung dikhawatirkan akan basi. Maka, pendatang membawa beras untuk dimasak di Pulo Breueh (red: Beras). Pelabuhan Lamteng yang berada di Pulau Nasi telah berada di bawah kewenangan Dishub Aceh sejak selesainya proses pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah Aceh pada akhir Desember 2021 lalu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan Lamteng adalah pelabuhan penyeberangan yang termasuk dalam pelabuhan penyeberangan kelas I dengan kapasitas dermaga 600 GT dan kolam pelabuhan dengan kedalaman 3,6 meter. Sampai saat ini, pelayaran ke Pulo Aceh dilayani oleh KMP Papuyu dengan frekuensi hampir setiap hari dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dalam satu trip, KMP Papuyu dapat memuat 105 penumpang dan 8 unit kendaraan campuran yang terdiri dari 2 unit kendaraan kecil serta 6 unit bis/truk berukuran sedang. Tetapi, ada juga warga Pulo Aceh yang menggunakan boat nelayan sebagai alternatif untuk berlayar ke wilayah daratan dan sebaliknya. Menurut Safwan, hal ini terjadi karena jadwal keberangkatan kapal dari dan menuju Pulo Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. “Kalau cuaca buruk, angin dan ombak besar, dan kapal Papuyu gak bisa berangkat, tapi masyarakat misalnya tetap butuh untuk ke Banda Aceh hari itu, jadi mau gak mau ya naik boat,” paparnya. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat yang menggunakan jasa pelayaran dengan menggunakan KMP Papuyu berprofesi sebagai pedagang, sehingga Pelabuhan Lamteng menjadi pintu utama distribusi logistik sehari-hari. Selama ini, operasional di Pelabuhan Lamteng dijalankan oleh Safwan bersama dengan empat orang personil pelabuhan lainnya yang merupakan warga asli Pulo Aceh. Sehari-harinya, ia beserta keempat personil lainnya berkoordinasi dengan operator kapal, baik itu terkait dengan jadwal pelayaran, pengoperasian kapal, maupun hal-hal lainnya yang diperlukan. Disamping itu, ia juga harus memastikan kegiatan di pelabuhan berjalan dengan kondusif, terutama saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat. Selain itu, sebagai koordinator ia bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian dan kendala yang terjadi di lapangan kepada atasan di kantor induk. Ketika ditanya mengenai suka duka yang dialami selama bertugas, ia mengaku hanya berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. “Saya bersyukur karena di sini mendapatkan mitra kerja yang sangat kooperatif, baik itu adik-adik petugas kita di pelabuhan ataupun dari operator, alhamdulillah semuanya saling support dan sudah saling menganggap seperti saudara satu sama lain sehingga pekerjaannya tidak terasa berat,” ujar pria kelahiran 19 September 1980 ini. Untuk kendala pada saat bertugas, ia menyebut bahwa selama ini belum menemui kendala yang berarti, hanya saja ia berharap dapat diupayakannya jaringan telekomunikasi yang lebih kuat dan stabil di kawasan Pulo Aceh, karena jaringan komunikasi amat sangat diperlukan pada zaman ini, apalagi untuk dirinya yang sering bertugas bolak-balik ke Lamteng sehingga perlu untuk memberikan kabar bagi keluarga yang berada di rumah. Jalur laut masih menjadi satu-satunya penghubung kawasan Pulo Aceh dengan wilayah daratan sampai saat ini. Oleh karena itu, menurut Safwan, penting sekali untuk memastikan sarana dan prasarana di pelabuhan dapat berfungsi secara optimal. Apalagi, menurutnya, masyarakat perlu diberikan haknya untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman dan nyaman. “Kita tahu di Pulo Aceh belum banyak fasilitas umum yang memadai, seperti misalnya fasilitas kesehatan dengan peralatan dan tenaga medisnya masih terbatas, jika ada urgensi kayak ada warga yang sakit dan perlu dirujuk ke Banda Aceh, pasti dibawa dengan kapal,” tambahnya. Potret kehidupan di Pulo Aceh memang relatif sederhana. Sekilas, mungkin tak banyak yang bisa dilakukan di sebuah kecamatan dengan 17 gampong ini. Namun, bagi Safwan, ia mengenggam semangat dan asa bahwa suatu saat kawasan Pulo Aceh akan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan dan menjadi sentra perekonomian di tanah Serambi Mekkah. “Memang masih banyak PR bagi kita untuk membangun Pulo Aceh ini, tapi bukan tidak mungkin hal itu akan tercapai dengan kerjasama dan semangat kolaborasi kita semua” tutupnya.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Bus Trans Koetaradja mulai menerapkan penggunaan sistem tap on bus (cashless payment) pada koridor 1 rute Pusat Kota menuju Darussalam (kawasan kampus) sejak 1 Oktober 2023. Para penumpang kini diwajibkan menggunakan sistem Tap On Bus (TOB). Penerapan itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat dalam menggunakan cashless payment atau pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu e-money. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi lebih akurat tentang jumlah penumpang. Bagi pengguna transportasi ini, TOB bisa menggunakan kartu berbasis pembayaran elektronik apa saja, seperti e-money Mandiri, PengCard Bank Aceh, Tap Cash BNI, dan lainnya. Kartu uang elektronik bisa didapatkan di semua cabang layanan perbankan yang beroperasi di Aceh atau pada layanan retail yang menyediakan kartu uang elektronik, seperti Indomaret atau Alfamart. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai Rp30 hingga Rp50 ribu. Tapi untuk saat ini masih bisa membeli dengan saldo yang masih kosong, karena naik bus masih tetap gratis. Untuk sekarang ini masih proses pembiasaan agar masyarakat belajar dahulu bagaimana cara mendapatkan kartu dan menggunakannya agar tidak kaget nantinya, karena belum terbiasa menggunakan kartu e-money tersebut dan sejauh ini pun belum berlaku pemotongan, ini dikarenakan masih gratis. Penggunaan kartu e-money sendiri mendapat respon dan dukungan yang positif dari masyarakat khususnya penumpang yang sudah memiliki kartu e-money seperti yenni, salah Satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang kesehariaanya juga selalu mengandalkan layanan bus Trans Koetaradja. Untuk pelayanannya sendiri, Dishub Aceh selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap keluhan pelanggan setiap harinya. Seperti, ketepatan waktu, pelayanan di dalam bus, halte, dan lainnya. Bagi awak Trans Koetaradja yang melanggar juga akan diberikan sanksi dari peringatan sampai sanksi berat. Dishub Aceh hingga saat ini selalu terbuka untuk kritikan, masukan, dan saran. Selain itu, secara reguler juga melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga tahu area mana dari pelayanan yang perlu dibenahi. Jadi, selama ini sistem perbaikan pelayanan sudah ada dan berjalan. Kebijakan nge-tap dinilai repotkan penumpang. Kebijakan Trans Koetaradja yang mewajibkan para penumpang untuk melakukan tapping saat naik bus dianggap merepotkan penumpang. Kebijakan baru ini memicu adanya antrian penumpang yang mau naik bus di sejumlah halte. Selain itu, banyak juga warga mengeluhkan karena belum adanya kartu. “Bayangkan saja semenjak diberlakukannya kebijakan nge-tap mulai 1 Oktober lalu, sering terjadi antrian penumpang akibat imbas dari kebijakan tersebut, terutama pada jam-jam anak sekolah pulang, karena masih banyak para pelajar yang belum mempunyai kartu, akhirnya mereka tidak jadi naik bus” ujar Farhan, salah satu pelajar yang setiap harinya menggunakan angkutan umum Trans Koetaradja saat pulang sekolah.  Nova, pengguna Trans Koetaradja mengaku tak terlalu mempermasalahkan dengan kebijakan tersebut, karena masih terhitung gratis saat naik Trans Koetaradja. Namun, kata dia hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan kartu, jadi saat pengguna tidak mempunyai kartu, bisa langsung beli di halte tersebut atau membelinya dari petugas. “Kalau kami yang biasa menggunakan Trans Koetaradja, tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah itu kalau yang tidak punya kartu seperti ibu-ibu atau orang yang telah lanjut usia atau bahkan adik-adik yang tidak membawa tas tapi mau naik, atau yang kartunya ketinggalan,” kata nova, Selasa (17/10/2023).Hal ini tentunya menyulitkan bagi para pengguna yang tidak memiliki kartu namun ingin menggunakan Trans Koetaradja. Hanya saja, kata dia masih terdapat beberapa penumpang yang kebingungan hingga harus diarahkan oleh para petugas. Pengelola moda transportasi juga harus lebih sigap dan responsif terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Selama ini Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Kepadatan penumpang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue pada Senin, 25 Desember 2023. Hal itu dikarenakan kapal cepat Express Bahari tidak diberangkatkan karena cuaca tidak kondusif untuk pelayaran. Untuk saat ini, setidaknya hingga pukul 10.59 WIB hari ini, ada 3 trip keberangkatan kapal cepat yang batal berangkat yaitu pada pukul 08.00, 09.00 dan 10.00 WIB. Koordinator Pelabuhan Ulee Lheue, Muhammad Ridwan Siregar menyebutkan bahwa dampak pembatalan keberangkatan kapal cepat terjadinya penumpukan penumpang di Pelabuhan Ulee Lheue. “Kurang lebih ada 300 penumpang yang tidak jadi berangkat, dan sampai saat ini kita belum bisa dipastikan kapan kapal akan diberangkatkan kembali,” sebut Ridwan. Pihak kapal cepat Express Bahari, tambah Ridwan, juga belum bisa memastikan terkait keberangkatan kapal selanjutnya untuk hari ini. Penumpang yang sudah membeli tiket dipersilahkan untuk melakukan proses pengembalian tiket (refund) pada loket yang tersedia. Kepala KSOP Malahayati, Capt. Amfahmi, SH. mengatakan bahwa kapal cepat Express Bahari dibatalkan karena ombak laut sudah mencapai ketinggian 2 hingga 4 meter sehingga sangat membahayakan apabila perjalanan terus dilanjutkan. “Kapal cepat Express Bahari pada trip pertama sudah berlayar, namun karena dirasa tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena faktor cuaca maka kami memutuskan untuk kembali ke Pelabuhan Ulee Lheue, untuk itu diharap penumpang dapat mengerti demi keselamatan mereka,” imbuh Amfani. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi wilayah Indonesia untuk perairan utara Sabang yang masuk ke dalam kategori gelombang tinggi. Berdasar rilis yang disebar melalui media sosial tersebut, BMKG menyebut tinggi gelombang laut di perairan utara Sabang mencapai 2.5 – 4.0 meter yang berlaku mulai tanggal 25 Desember Pukul 07.00 WIB – 26 Desember 2023 Pukul 07.00.(MG/AB)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal bersama Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Aceh M Iqbal Alqudusy, Kepala Basarnas Aceh Al Hussaini, dan Kepala Jasa Raharja Aceh Regy S Wijaya memantau kelancaran pelayanan transportasi penyeberangan Ulee Lheue – Balohan selama masa libur natal dan tahun baru (Nataru) 2024 pada Senin, 25 Desember 2023. Kegiatan patroli laut menggunakan KN SAR Kresna yang digagas oleh Basarnas Aceh ini juga ditujukan untuk memantau operasional kapal penyeberangan serta aktivitas pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan, baik di Pelabuhan Ulee Lheue maupun Balohan. “Kunjungan kita hari ini juga untuk memastikan pelayanan di pelabuhan penyeberangan selama libur Nataru berjalan dengan baik,” kata Teuku Faisal kepada awak media di Pelabuhan Balohan Sabang. Pada kesempatan tersebut, Teuku Faisal menyampaikan bahwa pelayanan angkutan penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan pada hari ini sempat terkendala akibat tingginya gelombang laut. “Hari ini (pagi) sempat ada penundaan kapal cepat, baik dari Ulee Lheue maupun Balohan karena faktor cuaca,” ujarnya. Aktivitas penyeberangan di tengah kondisi cuaca yang kurang kondusif tentu sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Oleh sebab itu, Teuku Faisal berharap cuaca segera kondusif dan normal kembali sehingga pelayanan transportasi bisa berjalan sebagaimana biasanya. “Mudah-mudahan ke depan cuaca kembali membaik sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan dan penumpang di Ulee Lheue maupun Balohan,” sebutnya. Untuk menghindari penumpukan kendaraan, Teuku Faisal mengungkapkan bahwa operator kapal penyeberangan sudah menyatakan siap melakukan penambahan trip apabila diperlukan. “Tentunya sepanjang cuaca memungkinkan dan tidak ada kendala teknis lainnya,” ujarnya. Kadishub Aceh juga mengimbau masyarakat agar selalu memantau kondisi cuaca melalui media sosial maupun pemberitaan sehingga perjalanan liburannya tidak mengalami kendala yang berarti. “Selain itu tentu saja mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk kendaraan, kesehatan, dan tidak mengemudi dalam kondisi lelah agar terhindar dari kecelakaan,” imbau Teuku Faisal. Sementara itu, Dirlantas Polda Aceh M Iqbal Alqudusy menyebutkan bahwa kunjungan ini juga dimaksudkan untuk melihat kesiapan personil dalam rangka pengamanan perjalanan selama libur Nataru 2024 berlangsung. Ia menegaskan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait siap melakukan pengamanan perjalanan masyarakat pada masa libur ini.(AB)

Era teknologi telah membawa kemajuan besar, memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi seperti internet, televisi, dan radio. Informasi menjadi jendela menuju kebenaran dan pencerahan dalam masyarakat. Dalam semangat demokrasi, setiap individu berhak untuk memiliki akses ke informasi. Pemerintah, sebagai penyelenggara layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Upaya inovasi keterbukaan informasi ini menjadi semakin nyata dengan hadirnya platform inovatif bernama SiKOTAK BIRU (Sistem Informasi Keterbukaan dan Komunikasi Terpadu) di Dinas Perhubungan Aceh. SiKOTAK BIRU adalah sebuah langkah berani dalam mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui pembangunan sektor perhubungan yang transparan. SiKOTAK BIRU bukan hanya sebuah platform, tetapi juga simbol pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya membangun masa depan yang lebih baik. Dalam satu platform, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbicara dan berbagi gagasan. Pemerintah, di sisi lain, memiliki peluang untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat. Kolaborasi ini memiliki manfaat besar untuk kedua belah pihak. Pada SiKOTAK BIRU hadir dengan fitur yang dibuat untuk penggunaan internal, yaitu menu informasi kinerja dan fitur eksternal berupa ruang bagi pengguna jasa perhubungan menyampaikan gagasannya. Ya, berbeda dengan media sosial yang menjadi tempat campur aduknya aspirasi masyarakat pada pemerintah, SiKOTAK BIRU mengkhususkan diri sebagai wadah penampung ide masyarakat terutama dalam hal peningkatan layanan transportasi. Menerima ide inovatif dari masyarakat melalui SiKOTAK BIRU yang launching pada 24 Agustus yang lalu adalah cara untuk memberdayakan masyarakat. Masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang mereka hadapi setiap hari, dan ide-ide inovatif mereka dapat menjadi solusi untuk permasalahan lokal. Melalui platform ini, mereka memiliki kesempatan untuk membagikan pengetahuan mereka, yang bisa membantu memecahkan masalah di tingkat lokal dan mengarah pada perubahan positif dalam layanan publik. Menerima ide inovatif dari masyarakat adalah seperti memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbagi ide cerdas yang bisa membantu pemerintah. Mengapa ini penting? Karena setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda, dan ide-ide mereka bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi pemerintah. Bayangkan sebuah tempat di dunia maya, tempat masyarakat diberi panggung untuk bermimpi, berbicara dan berbagi gagasan kepada pemerintah. Ketika pemerintah mendengarkan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Ini juga membuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih baik, karena masyarakat merasa didengar dan dihargai. Dan ketika ide-ide itu diwujudkan, perasaan pencapaian dan kebanggaan memenuhi hati mereka. Di sini, penghargaan bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga pengakuan atas kontribusi mereka. Masyarakat yang memberikan ide brilian merasa dihormati dan diapresiasi. Masyarakat ingin tahu bahwa ide-ide mereka diperlakukan dengan serius dan dijalankan. Mereka ingin melihat perbaikan langsung dalam layanan publik yang mereka nikmati sehari-hari. SiKOTAK BIRU selaku platform yang user-friendly, mudah diakses dan digunakan,mencatat 87 pengguna yang telah mendaftar sejak diluncurkan dengan 91 ide yang sudah diajukan. Sebanyak 28 diantaranya telah lulus verifikasi dan jadi ide-ide yang dapat diakses pada laman SiKOTAK BIRU. Semakin banyak suara yang bergabung, semakin besar dampak positif yang bisa dicapai bersama. SiKOTAK BIRU dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tempat di mana ide-ide cemerlang bersatu untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Dalam kerjasama ini, kita menemukan kekuatan kolektif yang mendorong perubahan positif dan mewujudkan visi bersama untuk masyarakat yang lebih makmur.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue melonjak signifikan pada saat libur natal dan tahun baru (Nataru) 2034. Hal itu terlihat dari ramainya wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Weh Sabang sejak beberapa hari yang lalu. Terhitung sejak Jumat (22/12) tercatat sebanyak 1.516 tiket sudah terjual. Sedangkan hari ini, Sabtu siang tercatat sebanyak 1.466 lembar tiket sudah dibeli oleh pengguna jasa kapal penyeberangan yang akan menyeberang ke Sabang. Dengan meningkatnya jumlah pengguna Pelabuhan Ulee Lheue, Dinas Perhubungan Aceh telah berkoordinasi dengan operator kapal penyeberangan untuk menambah jumlah trip keberangkatan kapal, baik kapal cepat maupun kapal ferry roro, mulai dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024. Hingga siang Sabtu ini, kapal cepat Express Bahari sudah berlayar tiga trip disusul dua trip pelayaran pada pukul 14.15 WIB dan 16.15 WIB, sedangkan kapal ferry roro sudah berlayar dua trip pada pagi hari kemudian disusul kembali dua trip pelayaran pada pukul 14.00 WIB dan 17.00 WIB. Koordinator Pelabuhan Ulee Lheue, Muhammad Ridwan Siregar mengatakan bahwa diperkirakan pengguna penyeberangan Pelabuhan Ulee Lheue hari ini kurang lebih mencapai 3.000 orang, atau meningkat dua kali lipat dari hari kemarin, Jumat (22/12/2023). Dan diperkirakan akan lebih meningkat pada saat menjelang pergantian tahun 2023/2024. Kata Ridwan, pengguna jasa Pelabuhan Ulee Lheue kebanyakan berasal dari luar Aceh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang bernomor polisi dari luar daerah Aceh yang ingin berwisata ke Pulau Sabang. “Nataru tahun ini tidak seperti tahun 2022 lalu dimana pengguna jasa Pelabuhan Ulee Lheue sangat membludak, sedangkan pada tahun ini meningkat secara bertahap hal ini dikarenakan jadwal libur antara daerah luar Aceh dan Aceh berbeda. Dimana daerah luar aceh sudah duluan libur dan daerah menyusul seminggu setelahnya,” pungkas Ridwan.(MG/AB)

Gemuruh suara ombak menyisir pantai diiringi gelak tawa anak2 yang sedang bermain di sepanjang pesisir pantai UleeLheue hampir tiap sore terlihat. Mereka asik bermain air sambil diawasi orang tuanya yang sedang menikmati secangkir kopi atau cemilan di warung sekitar pantai Ulee Lheue. Walau berpasir hitam pantai ini sangat diminati warga kota Banda Aceh dan sekitarnya, Karena pantai ini menyimpan pesona disaat sore hari langit terlihat merah dikala matahari mulai perlahan terbenam dibalik gunung Ujong Pancu. Pesona pantai diujung pulau Sumatra tidak kalah menarik dibandingkan dengan panti-pantai lainnya yang ada di negeri Indonesia tercinta ini.. DIkawasan UleeLheue ini juga tersedia taman Kuliner dan berbagai warung serta restaurant jajanan masakan khas Aceh. Selain sebagai objek wisata pantai Kawasan ini juga terdapat pelabuhan penyeberangan menuju pulau Weh yakni pelabuhan Ulee Lheue. Kawasan desa wisata Ulee Lheue adalah salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Untuk menuju ke Desa Wisata Gampong Ulee Lheue dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit. Di Ulee Lheue selain terkenal dengan pelabuhannya juga terdapat Pantai Cermin yang berjarak kurang lebih 10 menit dari pusat Kota Banda Aceh. Pantai ini punya panorama alam yang indah juga memiliki wahana wisata air bagi anak-anak dan juga dapat digunakan oleh orang dewasa. Saat sore hari hari libur biasanya kawasan ini dipadati kendaraan pengunjung yang ingin menikmati suasana senja tenggelamnya matahari diufuk barat pulau Sumatera ini. Dikawasan ini juga terdapat masjid yang terkenal tidak tersentuh air saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu yaitu Mesjid Baiturrahim yang sampai saat ini msih berdiri kokoh dan menjadi objek wisata religi mancanegara dan sering dikunjungi wisatawan negeri jiran Malaysia, Singapura, dan Brunai Darussalam. Untuk menuju lokasi ini sekarang sangat lah mudah dijangkau. Dari Bandara Sultan Iskandar Muda, wisatawan bisa menggunaga moda transportasi Trans Koetaraja yang hampIr setiap jam tersedia. Demikian pula wisatawan yang berada dipusat kota Banda Aceh bisa menggunakan kenderaaan Trans Koetaraja melaui halte Mesjid Raya Baiturrahman.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

JANTHO – Petugas gabungan dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Provinsi Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Satuan Polisi Jalan Raya (PJR) Polda Aceh bersama Manajemen PT Hutama Karya Tol Sibanceh menggelar operasi kendaraan ODOL (over dimension over loading) di gerbang tol Blang Bintang, Aceh Besar, Kamis, 21 Desember 2023. Operasi ODOL ini menyasar sejumlah kendaraan angkutan barang yang melebihi ketentuan daya angkut dan dimensi yang telah ditetapkan. Selain itu, kelengkapan administrasi kendaraan maupun sopir juga diperiksa, seperti SIM dan Buku KIR kendaraan. “Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari rakor (rapat koordinasi) kesiapan pengendalian transportasi selama Nataru 2024 yang digelar di Dinas Perhubungan Aceh dua hari yang lalu (19/12),” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Aceh Deddy Lesmana sata memantau kegiatan ini di Gerbang Tol Blang Bintang. Di samping untuk tindak lanjut kegiatan tersebut, tambah Deddy, kegiatan sosialisasi ODOL seperti ini memang harus dilakukan tanpa harus menunggu momen-momen seperti Nataru dan sebagainya. Ke depan dengan ada trigger seperti ini, Deddy mengharapkan penertiban terhadap kendaraan ODOL bisa dilakukan penertiban secara perlahan bersama stakeholder terkait. Mengacu pada roadmap kebijakan ODOL terbaru, zeri ODOL di Indonesia ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Pada kesempatan yang sama, Branch Manager PT Hutama Karya Tol Sibanceh Totok Masyari menyebutkan bahwa pihaknya selaku pengelola ruas jalan Sigli – Banda Aceh ikut menjalankan program dari Menteri Perhubungan terkait penerapan zero ODOL di Indonesia, khususnya di Aceh. Selain untuk mengurangi risiko kecelakaan, Totok menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga umur pelayanan dari konstruksi serta memberi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi pengguna jalan tol. “Kita berindikasi mobil ODOL itu menjadi penyebab kecelakaan di jalan tol karena melaju di bawah batas kecepatan minimum (60 kilometer per jam),” ungkapnya. Totok menambahkan, operasi gabungan ini ke depannya akan dilakukan secara berkala bersama seluruh stakeholder sekaligus memberi sosialisasi kepada pengguna jalan tol untuk menaati ketentuan terkait ODOL di Aceh. “Kali ini belum ada penindakan, kita masih lakukan sosialisasi mengenai ODOL kepada para sopir angkutan,” tuturnya.(AB)