Category: Informasi

Mahasiswa Unsyiah Banda Aceh kembali melahirkan inovasi terbaru dalam penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2019. Kali ini inovasi diciptakan oleh tim yang beranggotakan 4 (empat) orang yaitu; Ikhlasul Amal, Ihza Azizul Hakim, Namira Risza Pasya, dan Rona Salsabila Hatta. Inovasi yang diciptakan yaitu sebuah game lalu lintas (Galantas) yang dijadikan sebagai media pembelajaran bagi anak-anak. Galantas mengadopsi sistem permainan game ular tangga dan monopoli. Namun, kasus-kasus pada permainan diangkat dari kejadian sehari-hari di jalan raya, seperti rambu dilarang masuk, rambu dilarang berhenti, rambu belok kiri dan seterusnya. Dengan penerapan sistem permainan seperti ini, diharapkan pemain dapat dengan mudah memahami aturan, marka, dan rambu lalu lintas. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4 (empat) orang sekaligus. Terdapat beberapa keunikan pada permainan ini seperti; pemain yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman memasuki penjara. Kemudian juga dilengkapi dengan kartu razia dan kartu keselamatan, dimana pada masing-masing kartu berisi pertanyaan seputar lalu lintas. Secara tidak langsung, pertanyaan yang didapat oleh pemain akan membuat mereka lebih mengenal dan memahami aturan lalu lintas. Salah satu anggota Tim, Namira menyatakan bahwa game ini terinspirasi dari banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi khususnya pada anak-anak. Dalam kurun waktu 2010 – 2014, tercatat 157 ribu anak di bawah umur menjadi korban kecelakaan dan 25 ribu menjadi pelaku kecelakaan. Dari jumlah tersebut, 58 persen korban dan pelaku belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Namira berharap Galantas dapat membantu masyarakat khususnya anak-anak dalam memahami aturan lalu lintas dengan cara yang menyenangkan. “Seperti yang kita ketahui, sangat banyak anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa mengetahui aturan lalu lintas secara benar,” ujar Namira. Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh Nizarli, S.SiT, MT menyampaikan apresiasi terhadap kreativitas mahasiswa. “Nantinya game yang dibuat bisa membantu Pemerintah dalam membudayakan kepatuhan berlalu lintas terutama pada generasi milenial,” imbuh Nizarli. Galantas sudah disosialisasikan di SMPN 1 Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Setelah mengikuti sosialisasi dan bermain, terlihat bahwa pengetahuan anak-anak tentang lalu lintas meningkat. Anak-anak telah mengenal rambu-rambu lalu lintas seperti rambu berhenti, rambu jalan lurus, dan seterusnya. Permainan ini juga menjadi bukti nyata bahwa game juga bisa mengedukasi.

Untuk menambah ketaqwaan di bulan suci ini, Rohis Labschool Unsyiah Banda Aceh mengadakan kegiatan Ngaji on Street,  semangat dakwah syiar di bulan Ramadhan ditunjukkan dalam kegiatan bertajuk “NGAOS” atau Ngaji On Street. Kegiatan positif ini berlangsung mulai pagi sampai dengan sore hari, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 atau bertepatan dengan 12 ramadhan 1440 H. Para siswa menaiki bus Trans Koetaradja yang beroperasi di koridor 1 melalui halte terdekat dengan sekolah. Selama di perjalanan menuju ke Mesjid Raya Baiturrahman, para siswa membaca Al-Quran secara bersama-sama. Begitu sampai di halte depan Mesjid Raya Baiturrahman, para siswa memasuki masjid dan melaksanakan shalat dhuha. Dilanjutkan dengan zikir pagi, tadarus Al-Quran dan tausiyah agama. Ketika azan shalat zuhur berkumandang, para siswa melaksanakan shalat zuhur berjamaah. Selepas shalat zuhur, para siswa kembali ke sekolah menggunakan bus Trans Koetaradja. Salah seorang guru pembimbing yang mengikuti kegiatan bersama para siswa menyatakan, bahwa kegiatan NGAOS diharapkan dapat menumbuhkan semangat siswa agar selalu gemar membaca Al-Quran sekaligus dapat memanfaatkan fasilitas publik seperti bus Trans Koetaradja. SMA Labschool Unsyiah merupakan sekolah binaan Dishub Aceh dalam hal keselamatan berlalu lintas sejak tahun 2017. Kabid LLAJ Nizarli, S.SiT, MT menyatakan bahwa Dishub Aceh memberikan fasilitas keselamatan di area depan sekolah, mendapatkan program binaan keselamatan berlalu lintas secara prioritas, kemudian diikutkan dalam setiap ajang keselamatan berlalu lintas Dishub dan secara khusus dipantau perilaku keselamatan para siswanya. Terkait dengan kegiatan NGAOS, beliau juga menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan positif seperti ini. Bulan Ramadhan sudah selayaknya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif agar dapat menumbuhkan semangat siswa untuk mendalami ilmu agama dan Al-Quran. Bus Trans Koetaradja merupakan fasilitas publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif. Terlebih di bulan suci ini dimanfaatkan untuk meningkatkan semangat anak-anak muda dalam membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Semoga generasi muda Aceh menjadi generasi yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Amin. (AM)

Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja melakukan uji coba masuk ke Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda hari Senin (08/4). Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT turut memantau proses uji coba perdana ini di Bandara SIM. Hadir pula dalam kesempatan tersebut GM. Angkasa Pura II Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Yos Suwagiyono, Kepala UPTD Trans Koetaradja T. Robby Irza, S. SiT. MT, Kabid LLAJ Dishub Aceh Nizarli, S. SiT. MT, dan Pihak Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Provinsi Aceh. Kadishub Aceh Junaidi, ST. MT menyampaikan apresiasinya kepada PT. Angkasa Pura II Bandara SIM atas dukungan dan kerjasama sehingga terlaksananya uji coba perdana ini. Junaidi juga berharap halte permanen dapat segera dimulai pembangunannya oleh PT. Bank Aceh Syari’ah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Saat ini Trans Koetaradja masih menggunakan halte portable yang berada di dekat area parkir Bandara SIM. Kepala UPTD Trans Koetaradja T. Robby Irza, S. SiT. MT juga menginformasikan bahwa untuk menuju ke Bandara SIM terdapat dua rute/koridor yaitu; koridor 2A (Pusat Kota – Batoh – Lampeunurut – Lambaro – Bandara) dan koridor 5 (Pusat Kota – Kuta Alam – Ulee Kareng – Lam Ateuk – Bandara). Bus Trans Koetaradja mulai melayani penumpang dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB sesuai dengan Timetable yang berlaku. Diharapkan dengan hadirnya Trans Koetaradja di Bandara SIM semakin meningkatkan konektifitas antar moda transportasi di Provinsi Aceh. Sehingga masyarakat maupun wisatawan yang tiba di Bandara SIM memiliki moda transportasi tambahan yang dapat dipilih sesuai keinginannya. Saat ini dengan menggunakan Trans Koetaradja dari Bandara SIM, penumpang sudah dapat menuju langsung ke Terminal Tipe A Batoh dan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheu. (AM)

Kabar Gembira… Kementerian Perhubungan tahun 2019 kembali membuka seleksi penerimaan taruna/ taruni terbaik untuk dididik menjadi tenaga handal pada sektor Perhubungan. Tunggu apalagi, segera daftarkan diri anda menjadi bagian dari tenaga taknis sektor Perhubungan. Tatacara pendaftaran dapat di lihat pada halaman website : https://sipencatar.dephub.go.id/ atau pada link tersdia. Link

Seluruh PNS dan Non-PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh mengikrarkan diri “Aku Siap Netral” untuk Pemilihan umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. Kepala Dinas Pehubungan Aceh Junaidi, ST, MT memimpin apel pagi serta pembacaan Ikrar “Aku Siap Netral” (ASN) di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh, Senin (01/04/2019). Junaidi, ST, MT membacakan lima butir ikrar yang diikuti oleh seluruh PNS dan Non-PNS  yang disaksikan langsung oleh Panwaslih Aceh, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Aceh dan Pejabat Badan Kepegawaian Aceh. Usai pengucapan ikrar ASN, seluruh PNS dan Non-PNS  Dishub Aceh membubuhi tanda tangan pada spanduk ikrar “Aku Siap Netral” yang diawali oleh Kadishub Aceh, dilanjutkan oleh Pejabat Esselon III dan IV hingga para seluruh staff. Ada 5 (lima) poin dalam ikrar tersebut yang menyatakan komitmen ASN (Aku Siap Netral) yaitu : pertama, tetap konsisten menjaga netralitas dengan tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu; kedua, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye; ketiga, tidak menggunakan fasilitas maupun anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah bagi kepentingan kampanye peserta pemilu tertentu; keempat, ikut bersinergi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Aceh dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan kelima, tidak menyebarkan ujaran kebencian, berita yang tidak jelas atau fitnah dan hoax yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Dengan berikrar “Aku Siap Netral” diharapkan setiap PNS dan Non-PNS tidak ikut terlibat dalam hiruk pikuk politik, bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakkan kemana pun serta dapat  memberi contoh kepada para aparatur lainnya. (DW)

Pada minggu kedua bulan Maret, Pemerintah Aceh bersama 5 SKPA terkait diantaranya Dinas Perhubungan Aceh melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Perpres Nomor : 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019, Kabupaten Aceh Singkil termasuk ke dalam salah satu daerah tertinggal. Terdapat 9 dari 12 Kecamatan di Aceh Singkil yang dikategorikan sebagai Kecamatan tertinggal. Sembilan Kecamatan yang di dalamnya terdapat 58 Desa tertinggal, masing-masing yakni Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil Utara, dan Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian Kecamatan Danau Paris, Suro, Singkohor dan Kecamatan Kota Baharu. Plt. Gubernur Aceh H. Ir. Nova Iriansyah, MT didampingi Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, Asisten II Taqwallah, Kadishub Aceh Junaidi, ST, MT dan beberapa Kepala SKPA lainnya meninjau langsung beberapa lokasi di Aceh Singkil, Rabu (6/03). Kunjungan Plt. Gubernur Aceh diawali dengan meninjau kondisi Pelabuhan Penyeberangan Pulau Sarok Singkil, dilanjutkan ke Pulau Tuangku dengan menempuh perjalanan + 1 jam menggunakan speedboat. Setelah meninjau dan melakukan ramah tamah dengan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Barat, Plt. Gubernur bersama rombongan menuju Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak. Plt. Gubernur Aceh pada sambutannya menyampaikan saat ini pembangunan sarana konektivitas menjadi kebutuhan dasar masyarakat di Pulau Banyak. Persepsi sebagai tempat yang jauh dari ibu kota kabupaten dapat dihilangkan dengan hadirnya pembangunan sarana konektivitas. “Pemerintah Aceh telah berkomitmen untuk pembangunan di Aceh Singkil, kami meminta jajaran Pemerintah Aceh untuk dapat memberikan perubahan bagi Aceh Singkil di sisa masa kepemimpinan saat ini” ujar Nova dihadapan Forkopimcam dan masyarakat Pulau Banyak, Aceh Singkil . Pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh telah menyiapkan Program Prioritas Konektivitas Antar Wilayah untuk mengatasi beberapa permasalahan pokok masyarakat Aceh Singkil, khususnya di Pulau Banyak. Pada Tahun anggaran 2019, Dishub Aceh telah menganggarkan Multi Years Contract pengadaaan kapal Ro-Ro (Roll On-Roll Off) kapasitas 600GT utk penyeberangan orang serta kendaraan dan barang untuk Singkil-Pulau Banyak. Junaidi mengatakan Dishub Aceh juga telah menganggarkan sejumlah dana untuk rehab talud pengaman dan menambah panjang gangway di Pelabuhan Penyeberangan Singkil. “Untuk Pelabuhan Pulau Banyak akan dilakukan penanganan darurat pada fasilitas sandar kapal seperti mooring dolphin serta catwalk” imbuh Junaidi. Selain itu, penyeberangan lintas Singkil-Pulau Banyak-Nias yang menempuh jarak jauh dan cenderung sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca sehingga menutup kemungkinan untuk berlayar di malam hari, Dishub Aceh mengadakan pembangunan SBNP (Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran) untuk memudahkan nahkoda dalam memandu kapal dengan aman, nyaman, dan selamat. Untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah khususnya di daerah kepulauan, perlu peningkatan di moda transportasi darat, laut maupun udara, maka tentu saja Dishub Aceh tidak dapat melakukannya sendiri perlu dukungan dari SKPA terkait dan berbagai elemen masyarakat serta sektor swasta sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakatkat melalui transportasi yang berkeadilan. (RM/AM)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tak henti membenahi dan makin meningkatkan penggunaan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Kini aplikasi Lapor versi 3.0 mulai dikenalkan kepada para Admin Koordinator Lapor Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh. “Aplikasi LAPOR3.0 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya,” ungkap Muhammad Iqbal, Program Manager Bandung Trust Advisory Group (B_Trust), seraya menunjukkan apa saja kemudahan dan perbaikan aplikasi Lapor versi terbaru tersebut di Dinas Kominfo dan Persandian Aceh (27/2/2019). Iqbal mengungkapkan aplikasi Lapor 3.0 itu tak terlalu banyak berubah dari versi sebelumnya. “Ada beberapa perubahan dari segi tampilan, istilah yang digunakan dan fitur yang lebih sederhana,” jelasnya. Aplikasi yang dikembangkan Kantor Staf Presiden (KSP), Kemen PAN-RB dan Ombudsman RI tersebut merupakan bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayananan Publik Nasional (SP4N). “Pekan kedua Maret ini kita adakan bimbingan teknis kepada seluruh Admin yang tersebar di semua SKPA dan kabupaten/kota,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Marwan Nusuf, usai acara penguatan Admin Koordinator aplikasi Lapor3.0 tersebut. Marwan menyebutkan Aplikasi Lapor merupakan sarana pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses publik. Melalui aplikasi Lapor, lanjutnya, rakyat lebih mudah dan dengan biaya murah dapat segera mengadukan pelayanan publik dan mengawasi jalannya pembangunan di wilayahnya, kepada semua tingkatan birokrasi di negeri ini secara interaktif. Melalui aplikasi Lapor versi terbaru ini, lanjutnya, diharapkan dapat menjawab keluhan atau laporan dari masyarakat secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi. “Aplikasi Lapor juga terintegrasi ke pemerintah pusat dan dapat diakses dengan mudah melalui SMS ke nomor 1708, www.lapor.go.id, twitter @lapor1708 dan datang langsung ke unit pengaduan,” jelasnya. (FH)

Pulau Banyak merupakan gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil dengan luas wilayah secara keseluruhan 27,196 Ha. Kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia (sekitar 20 mil laut) tepatnya di ujung sebelah barat Pulau Sumatera ini terbagi dalam dua kecamatan; yaitu Kecamatan Pulau Banyak di Pulau Balai dan Kecamatan Pulau Banyak Barat di Pulau Haloban. Jumlah penduduk mencapai 4.457 jiwa di kecamatan Pulau Banyak dan 3.254 jiwa di kecamatan Pulau Banyak Barat. Kehidupan masyarakat Pulau Banyak masih sangat bergantung pada laut, terlihat dari sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan sebagian yang lain berprofesi sebagai wirausaha dan pegawai. Oleh karena itu, masih begitu banyak hal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi alam yang dimiliki Pulau Banyak. Kekayaan alam yang indah, populasi ikan yang beragam, habitat penyu hijau, penghasil kopra dan rotan, daerah destinasi wisata, spot surving dan diving bertaraf internasional merupakan sebagian alasan mengapa Pulau Banyak akan menjadi tujuan wisatawan dalam dan luar negeri. Tentu hal tersebut akan meningkatkan perekonomian di pulau dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun minimnya akses transportasi menyebabkan Pulau Banyak masih terisolir. Saat ini transportasi ke Pulau Banyak hanya melalui jalur laut menggunakan kapal ferry (Ro-Ro) dan kapal tradisional. Jadwal penyeberangan dengan kapal ferry hanya melayani dua kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan hari jum’at sehingga masyarakat terpaksa menggunakan kapal tradisional (kapal rakyat) yang berlayar setiap hari. Kapal tradisional tersebut pada awalnya adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dan ikan dari pulau ke Singkil maupun sebaliknya. Namun karena kurangnya transportasi yang layak, masyarakat terpaksa bertaruh nyawa untuk menyeberangi lautan menggunakan kapal tradisional. “Kapal ini awalnya untuk mengangkut barang dan ikan dari pulau ke Singkil. Cuma karena kapal ferry tidak berlayar ke pulau, masyarakat minta ke kita untuk menumpang kapal. Akhirnya sudah jadi kebiasaan”. Ungkap Taswin salah satu pemilik kapal tradisional. Tidak ada moda transportasi lainnya yang dapat digunakan untuk menuju ke Pulau Banyak juga menyebabkan kelangkaan barang ketika terjadi badai atau pasang surut air laut. Ibu Eli seorang penjual gorengan di Pulau Banyak menceritakan bahwa ketika terjadi badai kapal tidak bisa berlayar sehingga menyebabkan harga bahan pokok naik seperti misalnya harga Gas LPJ 3 Kg mencapai Rp. 50.000,-. Tentu harga tersebut akan menambah biaya produksi usahanya. Masyarakat Pulau Banyak memang sangat bertumpu pada moda transportasi laut. Tidak hanya bagi nelayan dan wirausaha, para siswa dan guru yang berasal dari Pulau Ujung Batu Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak juga selalu menggunakan transportasi laut berupa perahu kecil untuk pergi ke sekolah. Karena sekolah mereka berada di Pulau Balai maka setiap pagi harinya mereka harus menyeberangi lautan untuk menuju ke sekolah dan kembali ke Pulau Ujung Batu pada siang harinya. Saat ini penyeberangan ke Pulau Banyak menggunakan kapal ferry dapat diakses melalui Pelabuhan Penyeberangan Singkil di Desa Pulo Saruk. Penyeberangan tersebut memakan waktu selama ± 4 jam. Selain itu, penyeberangan menggunakan kapal tradisional dapat diakses melalui Dermaga Jembatan Tinggi yang menghabiskan waktu selama ± 3 jam. Dermaga ini dikelola oleh masyarakat setempat untuk bersandar kapal-kapal ikan yang masuk melalui kuala Singkil. Pada tahun 2019 Pemerintah Aceh akan menaruh perhatian lebih pada kondisi ini melalui program prioritas konektivitas antar wilayah. Sehingga transportasi yang berkeadilan dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat di kepulauan ini. (AM)

Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah (Polda) Aceh yang dilansir oleh Merdeka.com mencatat sebanyak 738 orang meninggal dunia di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas sepanjang 2018. Ditambah korban luka berat sebanyak 327 orang dan luka ringan mencapai 3.293 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Dari sekian banyak korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas, didominasi oleh korban yang berusia 16 tahun hingga 30 tahun dengan jumlah sebanyak 1.350 kasus. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang didominasi usia pelajar disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya ketidakpahaman pelajar mengenai peraturan lalu lintas, minimnya etika dalam berkendara dan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya, kurangnya pemahaman tentang rambu-rambu, dan lain-lain. Melihat fenomena tersebut, Dinas Perhubungan Aceh menilai perlu untuk melakukan sosialisasi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target utama adalah pelajar sekolah. Sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Dinas Perhubungan Aceh yang dilaksanakan oleh Seksi Lalu Lintas Keselamatan Jalan di Bidang LLAJ. Kegiatan sosialisasi yang mengambil tema Keselamatan dalam Berlalu Lintas ini diadakan selama 3 hari (19 s.d 21/02/2019) di beberapa sekolah antara lain; SMAN 2 Kota Banda Aceh, SMAN 4 Kota Banda Aceh, dan SMPN 6 Kota Banda Aceh. Materi sosialisasi disampaikan oleh M. Ismail Ramdhani, Amd. LLAJ dari Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Aceh. Penyampaian materi lebih difokuskan tentang peraturan-peraturan dalam berlalu lintas, pemahaman mengenai rambu-rambu, serta dampak dari pelanggaran dalam berlalu lintas. Pengetahuan tersebut perlu disampaikan agar pelajar mematuhi peraturan di jalan raya sehingga tidak membahayakan dirinya dan juga orang lain.   Dalam acara sosialisasi ini juga dibuka sesi tanya jawab dengan pelajar. Ternyata rasa keingintahuan mereka mengenai rambu-rambu lalu lintas sangat besar, itu terlihat dari antusiasnya pelajar dalam mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum dipahami. Di akhir sesi, Tim Dinas Perhubungan Aceh mengadakan kuis. Pelajar yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan akan mendapatkan hadiah menarik berupa pin, buku, dan juga helm.   Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang transportasi dan tata cara berlalu lintas yang baik bagi pelajar sekolah guna terciptanya generasi taat berlalu lintas, dan juga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya bagi kaum pelajar. Salah satu guru SMPN 6 Banda Aceh (Yuniati, S.Si) yang sempat diwawancarai oleh Tim Multimedia Dishub menyampaikan bahwa acara sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, karena anak-anak kebanyakan tidak memahami aturan-aturan yang ada. Dan Ibu Yuniati juga berharap kedepan acara sosialisasi semacam ini dapat terus dilanjutkan sehingga anak-anak lain yang belum mengikuti dapat mengikuti. (AM)

Banda Aceh–UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja akan menghapus sistem Transfer Penumpang antar bus di halte hilir perjalanan (halte akhir) di tiap koridor Trans Koetaradja. Hal ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di tiap halte. Sebelumnya, UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja telah menurunkan Tim Respon Cepat (TRC) untuk melakukan pengawasan langsung di halte akhir tiap koridor, Rabu (20/2/2019). Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bus yang berhenti terlalu lama sehingga membuat penumpang lama menunggu di halte. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, T. Robby Irza, S.SiT, MT saat dijumpai di halte akhir Koridor 2A, Blang Bintang, Aceh Besar mengatakan berdasarkan laporan dari masyarakat melalui nomor pengaduan (Call Center) Trans Koetaradja dan media sosial, banyak bus dilaporkan terlihat ‘ngetem’ di beberapa halte hilir perjalanan (halte akhir). Kendati demikian, banyaknya laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat sudah berperan aktif dalam mengawasi pelayanan Trans Koetaradja. “Hal ini tentunya sangat membantu UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja dengan keterbatasan jumlah SDM untuk mengawasi puluhan bus setiap harinya. Artinya masyarakat sangat care terhadap fasilitas publik ini,” imbuhnya. Dinas Perhubungan Aceh melalui Kepala UTPD Angkutan Massal Trans Kutaraja mengundang rekanan dari Perum Damri dan PO. Harapan Indah selaku operator dari koridor Trans Koetaradja untuk membahas kebijakan yang akan diambil guna mengatasi keterlambatan tiba bus tersebut, Kamis (21/2/2019). Pertemuan yang dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan itu kemudian menghasilkan beberapa kesepakatan untuk dilakukan. Kesepakatan tersebut diantaranya halte yang terindikasikan bus berhenti terlalu lama atau ‘ngetem’ yaitu Halte Keudah, Halte Kuburan Massal Ulee Lheue, dan Halte Masjid Jami’ Darussalam tidak lagi melakukan kegiatan transfer penumpang, bus boleh berhenti di halte akhir (hilir perjalanan) selama 10 menit atau jika bus selanjutnya telah tiba harus segera jalan. Demi terlaksananya kesepakatan tersebut di lapangan, UPTD Angkutan Massal Trans Koetaradja bekerja sama dengan tiap operator koridor akan menurunkan tim untuk melakukan pengawasan di tiap halte hilir perjalanan selama beberapa hari kedepan. “Selama seminggu ini kita akan melakukan pengawasan langsung di tiap halte hilir, hasil yang kita harapkan dari ini (dengan ditiadakan transfer penumpang–red) serta jumlah armada yang telah bertambah dari 30 menjadi 40 armada semoga dapat menurunkan keluhan mengenai keterlambatan tiba bus Trans Koetaradja di halte,” tutupnya. (RM)