Dishub

Kapal Perintis KM L Malahayati Bantu Distribusi Logistik Bencana

Dinas Perhubungan Aceh bekerja sama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Calang mengerahkan kapal KM L Malahayati untuk membantu keberangkatan 185 masyarakat yang ingin pulang ke daerah mereka yang terdampak musibah banjir dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh, Minggu dini hari, 7 Desember 2025. Di samping memfasilitasi keberangkatan masyarakat, KM L Malahayati juga mengangkut 50 ton bantuan yang berasal dari sejumlah lembaga menuju Krueng Geukeuh dan Kuala Langsa. Kapal yang berpangkalan di Pelabuhan Calang ini melayani pelayaran rute perintis di wilayah barat selatan Aceh, dan akan hilir mudik membantu keberangkatan masyarakat dan distribusi bantuan selama masa tanggap darurat di Aceh. Hal ini sesuai dengan surat Gubernur Aceh Nomor 500.11/18623 tertanggal 1 Desember 2025 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang meminta agar kapal tersebut membantu distribusi logistik untuk masyarakat terdampak akibat banyaknya jalan nasional dan provinsi yang terputus, termasuk akses Banda Aceh – Medan. Bagi masyarakat maupun lembaga yang ingin mengirimkan bantuan dengan kapal ini bisa menghubungi narahubung berikut; 0822-8521-3668. Jadwal keberangkatan kapal bisa diakses di media sosial Kantor UPP Calang maupun Dishub Aceh. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Gubernur Jemput Kedatangan Presiden di Aceh, Ikut Dampingi Tinjau Lokasi Banjir

Aceh Besar – Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf, bersama Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, menjemput kedatangan Presiden Republik Indonesia, Probowo Subianto di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Minggu 7/12. Gubernur dan presiden kemudian berangkat dengan helikopter meninjau lokasi terdampak bencana Hidrometeorologi Aceh, yaitu di Kabupaten Bireuen. Gubernur dan presiden terbang bersama rombongan yang di antaranya adalah Panglima TNI, Kapolri, serta kepala satuan masing-masing matra dan para menteri kabinet. Mereka terbang dengan empat unit helikopter jam 10.30 pagi. Dalam penerbangan itu, presiden dan gubernur terbang dalam satu helikopter yang sama. Sebelumnya dilaporkan bencana banjir dan langsor melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Untuk Aceh, bencana melanda 18 kabupaten dan beberapa di antaranya lumpuh. Salah satu kabupaten terparah yang terpapar bencana adalah Kabupaten Aceh Tamiang. Gubernur meminta agar semua pihak bekerja maksimal mengevakuasi korban, mendistribusikan bantuan secara merata dan memastikan semua pengungsi tertangani dengan baik Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Pemerintah Aceh Fasilitasi Kapal Aceh Hebat 2 untuk Pengiriman Truk Tangki LPG ke Lhokseumawe

Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh memfasilitasi keberangkatan 8 unit kendaraan SKID Tank LPG menggunakan kapal KMP Aceh Hebat 2 ke Krueng Geukueh pada Jumat malam, 5 Desember 2025. Pengiriman truk tangki LPG dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Aceh dalam menghadapi kelangkaan gas di Banda Aceh dan Aceh Besar selama ini. “Malam ini kita berangkatkan 8 unit truk SKID Tank yang akan mengisi LPG di Lhokseumawe menggunakan kapal Aceh Hebat 2. Ini merupakan upaya Pemerintah Aceh dalam memperlancar distribusi gas karena jalur darat belum bisa dilalui,” kata Teuku Faisal saat memantau langsung proses muat kendaraan LPG di Pelabuhan Ulee Lheue. Nantinya, tambah Teuku Faisal, kapal Aceh Hebat 2 akan kembali memuat truk tangki LPG itu di Krueng Geukueh untuk dibawa kembali ke Banda Aceh setelah proses pengisian gas selesai. Selain mengangkut truk tangki LPG, Teuku Faisal menyebutkan bahwa kapal Aceh Hebat 2 juga mengangkut 2 unit truk tangki air dan 1 unit mobil double cabin milik Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya Wilayah Kerja Aceh. “Selama akses jalur darat masih terkendala, moda transportasi laut dan penyeberangan akan memainkan peran vital dalam masa tanggap darurat bencana ini, baik untuk pengiriman bantuan, evakuasi korban, termasuk memastikan kelancaran distribusi LPG dan BBM di Aceh,” ungkap Teuku Faisal. Selain menggunakan kapal Aceh Hebat 2, pengiriman truk tangki LPG ke Banda Aceh juga dibantu dengan kapal KMP Wira Loewisa yang tiba di Pelabuhan Ulee Lheue malam ini. “Kapal Wira Loewisa mengangkut 9 unit truk tangki LPG dan 5 unit truk tanki BBM,” sebutnya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga ikut melepas keberangkatan KN Antares yang mengangkut 80 ton bantuan untuk korban bencana alam ke Pelabuhan Krueng Geukueh. Kapal tersebut diperkirakan akan tiba di Lhokseumawe pada Sabtu (6/12) sore. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Dishub Aceh dan BNPB Fasilitasi Evakuasi Ratusan Warga Terdampak Banjir Langsa-Aceh Utara via Laut

“Saya sudah 7 hari terjebak banjir di Kota Langsa dan tidak bisa pulang ke Banda Aceh. Uang pun sudah tidak ada lagi. Sejak dua hari lalu, sisa uang hanya ada Rp10.000 di kantong. Uang di ATM tidak bisa diambil.” Begitulah ungkapan Suburhanudin, salah satu ASN Pemerintah Provinsi Aceh, yang terjebak banjir bersama istrinya di Kota Langsa berhari-hari jauh dari keluarganya sejak Rabu, 26 November lalu. Terputusnya jaringan telekomunikasi dan listrik di Kota Langsa dan sekitarnya membuat kondisi semakin suram. Rasa khawatir terhadap kondisi anak-anak di rumah, begitu pula anak-anak yang tentu sangat khawatir dengan kondisi orang tuanya, Suburhanudin terus berusaha mencari cara agar dapat berkomunikasi menanyakan kabar anak-anak sekaligus menyampaikan kondisinya kepada mereka. “Alhamdulillah kita bisa beli voucher wifi, Rp5.000 untuk 30 menit, untuk bisa menghubungi anak-anak menyampaikan kabar,” kisahnya. Suburhanudin menceritakan, kondisi dirinya secara psikis semakin diperparah dengan kondisi banjir dan pengungsi yang kian bertambah. “Kami sudah mencoba menerobos banjir hingga ke Aceh Timur, di sana juga terhambat. Lalu kami putuskan balik ke Langsa,” ucapnya. Dirinya pun harus berpindah-pindah dari mobil angkutan ke tempat pengungsian hingga menginap di salah satu hotel di Kota Langsa. Kemudian berpindah lagi ke rumah salah satu sejawat yang tidak terdampak banjir di Kota Langsa. Ketika mendengar Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia memfasilitasi masyarakat yang ingin pulang ke Banda Aceh melalui jalur laut, ia sungguh bahagia. Alam pikiran dan hatinya langsung dipenuhi hasrat untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Pemulangan masyarakat yang terjebak banjir dan tidak bisa pulang ke kampung halaman menggunakan kapal cepat Express Bahari 2F merupakan hasil kerjasama Pemerintah Aceh bersama BNPB Indonesia dan PT Sakti Inti Makmur (SIM) selaku operator kapal cepat Express Bahari di Banda Aceh. Proses evakuasi masyarakat dari Langsa dan Aceh Utara berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 372 masyarakat diangkut dengan kapal Express Bahari 2F dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada pukul 21.15 WIB dengan aman dan selamat. Baca Berita Lainnya: Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue Tempuh jalur laut, BNPB bersama Dishub Aceh kirim 27 ton bantuan ke Sejumlah Wilayah di Aceh

Penyaluran Bantuan Bencana Hidrometeorologi Aceh Dipercepat, Kapal KN SAR Angkut Logistik dari Ulee Lheue

BANDA ACEH – Proses distribusi bantuan untuk korban bencana hidrometeorologi di Aceh terus diintensifkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Teuku Faisal, memantau langsung proses muat logistik bantuan ke dua kapal besar milik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Senin sore (1/12/2025). Dua kapal yang diturunkan dalam misi kemanusiaan ini adalah KN SAR Purworejo 101 dan KN Antares milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI. Logistik Menuju Pesisir Timur Aceh Kepala Dishub Aceh, Teuku Faisal, memastikan semua logistik yang terkumpul dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat Kota Banda Aceh telah dimuat dengan aman. “Kami memastikan bantuan ini segera sampai ke tangan masyarakat terdampak. Logistik yang dibawa ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak di Banda Aceh,” ujar Teuku Faisal. Rencananya, dua kapal ini akan berlayar membawa beragam kebutuhan vital, seperti makanan, obat-obatan, tenda, pakaian, alat komunikasi, dan genset. Tujuan utama pengiriman ini adalah wilayah pesisir timur Aceh, dengan titik bongkar terpusat di Pelabuhan Krueng Geukueh, Aceh Utara. Dari sana, bantuan akan didistribusikan ke daerah-daerah terdampak di sekitarnya. Bantuan BNPB Tiba di Langsa Di lokasi berbeda, bantuan untuk korban bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia juga telah tiba melalui jalur laut. Kapal cepat Express Bahari 2F yang membawa logistik dari BNPB merapat di Pelabuhan Kuala Langsa pada pukul 15.40 WIB, Senin (1/12/2025). Bantuan ini segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Distribusi Awal di Aceh Timur Sebelumnya, tim gabungan juga telah berhasil mendistribusikan bantuan untuk Kabupaten Aceh Timur di Kuala Idi. Proses penyaluran di wilayah ini menggunakan kapal nelayan yang keamanannya diawasi ketat oleh personel gabungan dari TNI Angkatan Laut dan Koprd Kepolisian Perairan dan Udara (Airud) wilayah Aceh Timur. Langkah ini menunjukkan sinergi kuat antara Pemerintah Aceh, Kemenhub, BNPB, dan aparat keamanan dalam penanganan darurat bencana di Aceh.

Sekda Tekankan Pembukaan Jalur Laut Jadi Tumpuan Distribusi Logistik Tanggap Darurat Wilayah Timur-Utara Aceh

Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, menegaskan bahwa jalur laut menjadi salah satu tumpuan distribusi logistik dan mobilisasi bantuan dalam masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025, khususnya untuk wilayah timur dan utara Aceh yang masih terputus akses darat. Arahan itu disampaikan dalam rapat evaluasi harian di Pos Komando bersama semua unsur terkait, Senin, 1 Desember 2025. Sekda meminta jajaran Dinas Perhubungan Aceh mengoptimalkan seluruh armada laut yang dapat digerakkan serta potensi dukungan dari pihak swasta. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur laut tetap berfungsi sebagai koridor utama menuju Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, hingga Lhokseumawe. “Ada ribuan warga di wilayah tersebut sangat bergantung pada suplai logistik. Dan mungkin jalur laut harus kita maksimalkan,” ujar Sekda. Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan terbaru pergerakan kapal. Ia menyebut posisi kapal Express Bahari 2F yang telah mencapai Kuala Idi dan distribusi barang dijemput dengan boat nelayan mengingat kondisi dermaga yang dangkal. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan dan bersandar di Kuala Langsa pada Senin sore hari ini. Dishub juga mencatat peningkatan signifikan jumlah warga dan relawan yang ingin bergerak menuju wilayah terdampak. “Kami akan terus maksimalkan kolaborasi dengan instansi/perusahaan pemilik kapal untuk misi kemanusiaan ini,” ujar Teuku Faisal. Sebagai informasi, KN Antares milik Disnav Sabang akan berlayar ke Aceh Utara malam ini untuk membawa bantuan yang dikumpulkan  relawan di Banda Aceh. Kapal tersebut dioperasikan melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, @teuku_fsl juga melaporkan bahwa kapal KN SAR Purworejo 101 milik Basarnas dijadwalkan berangkat Selasa (02/12) pagi menuju kawasan Aceh Utara hingga Langsa. Ia memastikan bahwa pola keberangkatan kapal terus disesuaikan dengan kondisi lapangan dan kebutuhan distribusi. Teuku Faisal juga melaporkan bahwa Dishub Aceh sedang menyiapkan penyesuaian rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan. Langkah ini dirancang agar logistik dari Medan dapat ditarik melalui Belawan menuju Krueng Geukueh menggunakan pola distribusi laut. Rencana tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perhubungan dan diperkirakan kapal akan mulai berjalan dalam beberapa hari mendatang. Selain itu, Dishub juga telah mengkoordinasikan truk logistik yang bergerak menuju wilayah terdampak di pantai barat dan selatan Aceh termasuk ke Singkil. “Untuk ke Singkil yang menjadi titik bongkar di Rimo,” ujar Kadishub. Sementara itu, Tenaga Ahli Kepala BNPB Fatchul Hadi menyampaikan bahwa koordinasi Dishub Aceh sangat membantu kelancaran pergerakan armada laut. BNPB juga mempertimbangkan pembukaan posko khusus di Pelabuhan Ulee Lheue untuk memusatkan informasi pengiriman logistik dan pergerakan penumpang yang setiap hari terus meningkat.

FLLAJ Aceh Tutup U-Turn Lamreung dan Pembukaan Akses Baru di Depan Meuligoe Wali Nanggroe

Banda Aceh – Tim Gabungan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang terdiri dari Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), serta Dinas PUPR Aceh menyepakati penataan ulang akses putar balik (u-turn) di Jalan Nasional Soekarno Hatta, Aceh Besar. Keputusan itu diambil dalam rapat finalisasi di Kantor Dishub Aceh, Selasa 25/11, setelah tim gabungan melakukan survei teknis dan observasi lalu lintas di beberapa titik, terutama di persimpangan Lamreung dan kawasan Meuligoe Wali Nanggroe. Hasil kajian menyimpulkan perlunya penataan ulang untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, menjelaskan bahwa penataan ini merupakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan akses langsung menuju kompleks Meuligoe, sekaligus untuk melayani mobilitas masyarakat sekitar, termasuk akses darurat menuju rumah sakit terdekat. “Selama ini pengguna jalan harus memutar sangat jauh, sehingga tidak efisien dan menghambat mobilitas, terutama untuk kebutuhan emergency. Secara kajian teknis, pembukaan median di depan Meuligoe Wali Nanggroe sangat memungkinkan. BPTD yang memiliki kewenangan untuk status jalan nasional juga sudah memberikan rekomendasi,” kata T. Faisal, . Kadishub menjelaskan bahwa pembukaan median jalan tersebut akan dilaksanakan oleh BPJN Aceh pada tahun 2025 ini. Sedangkan u-turn lama di persimpangan Lamreung akan ditutup karena menjadi salah satu titik paling rawan kecelakaan. “Di Lamreung kita sudah sepakat ditutup. Kita akan segera melakukan bersama bersama. Tahun ini kita upayakan langkah awal dengan water barrier (untuk u-turn yang ditutup), sementara pembangunan permanen dilakukan melalui anggaran berikutnya,” ujar T. Faisal. Dari hasil pengamatan tim bersama forum lalu lintas, Kasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub Aceh, Daniel Sarumaha, melaporkan bahwa pihaknya telah melakukan inventarisasi kondisi jalan nasional di kawasan tersebut, termasuk pemukiman, sekolah, dan rumah sakit. Ia menegaskan bahwa u-turn baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe memiliki tingkat keselamatan yang jauh lebih baik. “Dari observasi awal, u-turn di Lamreung itu sangat padat pada jam-jam sibuk dan sering menimbulkan kendaraan melawan arus. Sedangkan di sisi kiri-kanan Meuligoe tidak ada pemukiman yang mengganggu. Lokasinya jauh lebih aman untuk dijadikan bukaan baru,” ujar Daniel. Sementara itu, perwakilan BPTD Kelas II Aceh, M. Taruna, menyebutkan bahwa berdasarkan survei kecelakaan 2023–2024, kawasan Jalan Soekarno Hatta mencatat 165 kasus kecelakaan. Di titik u-turn Lamreung saja, antrian kendaraan mencapai lebih dari seratus setiap jam pada waktu sibuk, berpotensi memicu pelanggaran dan tabrakan. “Ini kawasan rawan kecelakaan. Oleh karena itu, u-turn lama kami rekomendasikan ditutup,” ujar dia. Mereka juga sudah melakukan kajian dan untuk bukaan baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe, lebar idealnya adalah 27 meter agar standar keselamatan terpenuhi. Sementara Sekretaris Dinas PUPR Aceh, A. Ricky Soehady, menambahkan bahwa penutupan u-turn lama harus dilakukan secara permanen. Jika hanya memakai water barrier saja, hal tersebut rawan dibongkar oleh pengguna jalan. Karena itu jikapun digunakan water barrier, hanya bersifat sementara. “Tahun depan harus dipatenkan dengan konstruksi permanen. Untuk bukaan baru juga perlu lampu penerangan dan penataan rambu,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, seluruh unsur forum lalu lintas menyetujui untuk segera melakukan sosialisasi bersama ke masyarakat, mempersiapkan rambu-rambu sementara, dan menempatkan petugas di lapangan selama masa transisi pengalihan arus saat penutupan u-turn lama dan pembukaan akses putar balik baru di depan Meuligoe Wali Nanggroe. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025  

Investor Malaysia Rencana Bangun Pusat Layanan Pengisian Bahan Bakar Kapal di Sabang

Sabang – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, yang berkunjung ke Kota Sabang, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama investasi antara Pemerintah Aceh dan pihak investor Malaysia untuk membangun pusat layanan pengisian bahan bakar kapal atau Hub Bunkering Internasional di wilayah Sabang. Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan logistik dunia. Menurutnya, posisi geografis Sabang yang berada di jalur utama pelayaran internasional menjadi keunggulan yang sangat kompetitif. “Kita minta fokus pada pembangunan bunkering di Sabang. Berdasarkan data laluan kapal, kawasan ini dilintasi lebih dari 90 ribu kapal setiap tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan Sabang sebagai pusat singgah kapal internasional,” ujar Mualem. CEO Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, menyampaikan bahwa hasil kajian awal timnya menunjukkan Sabang memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyebutkan, pelabuhan di Sabang memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan industri bunkering dan shipyard internasional. Mereka melihat Sabang punya potensi luar biasa. Misalnya, Pelabuhan CT-1 BPKS dengan panjang 430 meter dan draft 25 meter sangat ideal untuk sandar kapal besar. Selain itu, area Teluk Sabang yang relatif terlindung memungkinkan dibangun industrial yard dan fasilitas docking. Datin Seri menjelaskan, Sabang terletak di jalur pelayaran strategis dunia dengan sekitar 92 hingga 105 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Namun, sejauh ini belum ada satu pun pelabuhan di kawasan tersebut yang menjadi titik singgah utama kapal-kapal internasional Lebih lanjut, Datin Seri menambahkan, dari bunkering di sepanjang Selat Malaka, yaitu sekitar 30 juta ton transaksi terjadi di Singapura dan 5,5 juta ton di Malaysia. “Bayangkan potensi ekonominya. Jika 1,5 juta ton saja dari total 50 juta ton lebih transaksi bunkering di Selat Malaka bisa dialihkan ke Sabang, itu sudah menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” ujarnya. “Kalau pembangunan bunkering di Sabang ini jadi, kita bisa menjangkau pasar 1,5 juta ton saja pada tahap awal, atau hanya 4,2 persen dari total bunkering di Selat Malaka itu sudah luar biasa. Sabang ini laluan yang paling hot.” Datin Seri menyebutkan, selain menargetkan pembangunan fasilitas bunkering, pihaknya juga merencanakan untuk menyiapkan fasilitas ship-to-ship transfer, serta kawasan layanan logistik yang dapat melayani kebutuhan industri minyak dan gas (oil and gas). Pemerintah melalui BPKS telah menyatakan komitmen dukungan dengan menyiapkan lahan di kawasan Balohan Sabang. “Kami ingin menjadikan Sabang sebagai hub bunkering internasional dengan fasilitas lengkap,” ujar Datin Seri. Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dalam kesempatan yang sama memaparkan berbagai kemudahan investasi yang ditawarkan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang. “Kawasan FTZ Sabang dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Penanaman modal asing dapat langsung diproses melalui BPKS,” ujar Iskandar. Ia juga menyebutkan bahwa Sabang memiliki 11 jetty, satu bandara, dan potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 82 megawatt di Jaboi yang belum dieksplorasi. “Kombinasi antara pelabuhan laut dalam, energi terbarukan, dan fasilitas bebas pajak menjadikan Sabang lokasi investasi yang unik dan sangat kompetitif di kawasan regional,” katanya. Selain sebagai kawasan ekonomi, Sabang juga berperan penting dalam pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Iskandar, kawasan ini telah dirancang dengan fasilitas pelabuhan multifungsi, termasuk layanan bunkering, pergantian awak kapal, dan offshore base operation untuk kegiatan lepas pantai. “Sabang adalah pintu masuk kapal dari Samudra Hindia ke Asia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kuat dan menjadi pusat kegiatan maritim internasional,” ujar Iskandar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen, Wakil Wali Kota dan Sekda Sabang, Ketua Dewan Kawasan Sabang, serta sejumlah anggota DPR Aceh, di antaranya Salmawati dan Nazaruddin. Hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Gubernur Aceh Lantik 1.184 PPPK Tahap II Formasi 2024, 17 Pegawai Dishub

Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melantik 1.184 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 dalam upacara di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 3 November 2025. Penyerahan SK dilakukan secara simbolik kepada beberapa perwakilan penerima. Dari jumlah tersebut, 17 orang di antaranya merupakan pegawai dengan penempatan di Dinas Perhubungan Aceh. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Aceh, total 1.184 PPPK yang dilantik terdiri atas 640 tenaga teknis, 7 tenaga kesehatan, dan 537 tenaga guru. Dari jumlah itu, sebanyak 1.137 telah memperoleh nomor induk pegawai (NIP), sementara 47 lainnya masih dalam proses finalisasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, terdapat 18 pegawai yang dilantik sebagai ASN PPPK. Namun satu di antaranya masih menunggu proses penyelesaian NIP di BKN sehingga belum menerima SK pada hari ini. Usai mengikuti upacara pelantikan dan penyerahan SK secara simbolik oleh Gubernur,h para pegawai Dishub dijadwalkan menerima SK secara langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh pada siang harinya di Aula Moltimoda. Dalam sambutannya, Mualem, sapaan akrab Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan tersebut. Ia mengingatkan para pegawai PPPK agar menjadikan momen ini sebagai awal dari pengabdian tulus kepada masyarakat Aceh. Ia juga berharap para pegawai yang baru dilantik dapat memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah amanah besar sebagai bagian dari ASN. Tugas utama kita adalah memberikan layanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Mualem. Ia menambahkan, pengangkatan PPPK ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah lama dinantikan. Karena itu, Mualem mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan dedikasi tinggi, menjaga integritas, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. “Dengan senang hati kalian telah menjadi pegawai pemerintah Aceh. Mari kita jaga kepentingan rakyat. Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah dan keluarga. Bekerjalah dengan ikhlas dan senang hati,” pesan Gubernur. Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh, Sekda Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Dishub Aceh Ingatkan Bahaya Bermain Layangan di Sekitar Bandara

Beberapa waktu lalu viral di media sosial layang-layang masyarakat terbang tidak jauh dari pesawat udara yang sedang lepas landas di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. Menerbangkan layangan di sekitar bandara sangat berbahaya untuk keselamatan penerbangan. Selain berbahaya, aktivitas permainan layangan di area jalur penerbangan juga dapat mengganggu operasional penerbangan yang berujung pada penundaan penerbangan. Jika ini terjadi maka semua pihak akan dirugikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menanggapi aktivitas permainan layangan di sekitar bandara yang sempat ramai dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Teuku Faisal mengajak seluruh stakeholder yang berwenang untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap segala aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan di Aceh. “Edukasi bagi masyarakat perlu kita tingkatkan supaya mereka memahami risiko bermain layangan di dekat bandara,” sebut Teuku Faisal pada Selasa, 28 Oktober 2025. Larangan bermain layangan di area keselamatan bandara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan seperti bermain layangan, menerbangkan drone, memakai laser pointer, dan balon udara di sekitar bandara. Kadishub Aceh menambahkan bahwa menerbangkan layangan di sekitar bandara dapat menyulitkan proses lepas landas dan pendaratan yang merupakan fase paling kritis dalam penerbangan. Selain itu adanya benda asing di udara seperti layangan dapat mengganggu radar atau navigasi pesawat yang sangat membahayakan bagi keselamatan. “Kita tidak ingin reputasi bandara di Aceh, apalagi statusnya sebagai bandara internasional menjadi negatif karena dianggap tidak aman bagi penerbangan,” pungkas Teuku Faisal. Hal serupa juga diserukan oleh General Manager Bandara SIM, Setiyo Pramono. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bermain layang-layang di sekitar bandara. “Aktivitas seperti itu bisa membahayakan karena benang layang-layang bisa tersangkut di mesin pesawat, drone bisa masuk ke jalur terbang, dan sinar laser dapat mengganggu pandangan pilot saat mendarat,” kata Setiyo. Dirinya berharap masyarakat ikut berperan menjaga keselamatan penerbangan dengan tidak melakukan aktivitas berisiko di wilayah udara sekitar bandara. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025