Category: Berita

Tarmizi, pria kelahiran Seumet, Kecamatan Montasik, Aceh Besar ini telah mengakhiri masa tugasnya di Dinas Perhubungan Aceh. Pria yang akrab disapa “Pak Tar” ini telah mengabdi di Dishub Aceh selama 35 tahun lamanya. Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, mewakili Kadishub Aceh, Junaidi, menyerahkan cindera mata sekaligus melepas purna bakti Pak Tar yang hadir bersama istri tercintanya, Banda Aceh, 30 Desember 2021. Tepat diusianya yang ke-58 tahun, Pak Tar mengakhiri tugas yang selama ini diembannya, yaitu sebagai arsiparis penyelia di Dishub Aceh. Tugas seorang arsiparis acap kali dikesampingkan karena hanya berurusan dengan berkas maupun arsip lama yang tidak digunakan lagi. Tapi tidak dengan Dishub Aceh, berkat keuletan Pak Tar bersama kawan-kawan, Dishub Aceh pernah dinobatkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengelola kearsipan dengan baik. Di hari perpisahan ini, Pak Tar berpesan kepada ASN muda Dishub Aceh agar terus memberikan sumbangsih terbaik bagi instansi dan masyarakat, meskipun sering berada di balik layar. “Bekerjalah dengan baik tanpa beban, dan bertangung jawab (terhadap pekerjaan) agar semua (pekerjaan) bisa diselesaikan dengan sempurna,” ungkapnya kepada AcehTRANSit. (AM)

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh menggelar latihan penanganan keadaan darurat di kapal penumpang KMP Papuyu bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Aceh di kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Rabu, 29 Desember 2021. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, Syamsuddin, yang dihubungi AcehTRANSit via sambungan telepon, menjelaskan bahwa latihan bersama ini rutin digelar setiap tahun untuk menguji kesiapsiagaan personil dalam menghadapi keadaan darurat di kapal. Di samping itu, tambah Syamsuddin, simulasi ini ditujukan untuk meningkatkan kecepatan koordinasi dengan Basarnas Aceh maupun stakeholder lainnya saat terjadi keadaan berbahaya di kapal. “Latihan ini juga untuk melihat peralatan keselamatan yang ada di kapal berfungsi dengan baik atau tidak, personilnya tahu cara mengoperasikannya apa tidak, jadi semua kita uji,” sebutnya. Pria asal Jakarta ini menyebutkan pula, latihan simulasi keadaan darurat di kapal digelar untuk memastikan aspek keselamatan pada transportasi penyeberangan dijalankan dengan baik.

Rabu sore tadi (29/12), KMP Teluk Sinabang berangkat menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, Meulaboh dengan mengangkut 87 penumpang serta 43 kendaraan campuran. Kapal yang memiliki bobot mati sebesar 750 Gross Tonage (GT) ini bertolak dari Pelabuhan Penyeberangan Sinabang pada pukul 18.12 WIB. Sebagai informasi, Satuan Tugas (Satgas) Covid19 Kabupaten Simeulue telah memberlakukan pemeriksaan sertifikat vaksin bagi pengguna jasa penyeberangan maupun pengunjung saat memasuki Pelabuhan Penyeberangan Sinabang sejak 18 Desember yang lalu. Oleh karena itu, dihimbau bagi masyarakat yang ingin berangkat supaya melengkapi dokumen yang disyaratkan agar perjalanannya lancar.(AM)

Arus perubahan pola penyebaran informasi saat ini tidak diimbangi dengan etika dalam bermedia sosial. Hal ini menjadi tanggung jawab instansi pemerintah bersama, termasuk KIA, supaya informasi yang beredar di masyarakat benar-benar bersumber dari data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Arman Fauzi saat menyerahkan piagam penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2021 kepada Kadishub Aceh, Junaidi di Kantor KIA, Banda Aceh, 28 Desember 2021. Oleh sebab itu, Arman mendorong badan publik atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) badan publik di Aceh agar lebih serius memberikan informasi resmi kepada masyarakat. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengklarifikasi atau menangkal pemberitaan hoaks yang beredar cukup masif di tengah masyarakat. Di hadapan Kadishub Aceh, Arman juga mengungkapkan bahwa saat ini kesadaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk ikut berpartisipasi dalam keterbukaan informasi publik meningkat cukup signifikan. “Partisipasi SKPA di tahun 2019 hanya 25 persen, alhamdulillah tahun ini mencapai 99 persen,” ungkapnya. Junaidi, yang hadir didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Faisal, mengungkapkan bahwa Dishub Aceh cukup puas dengan capaian yang diperoleh dalam evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik tahun 2021. “Tapi saya selalu berpesan kepada kawan-kawan, jangan berpuas diri. Kita terus tingkatkan kualitas publikasi dan PPID Dishub Aceh,” ujarnya. Ia juga meminta kepada KIA untuk memberikan feedback terhadap evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini. “Tentu kita masih ada kekurangan-kekurangan, kita harap bisa diberikan feedback mungkin ada variable-variable penilaian yang perlu ditingkatkan oleh Dishub Aceh,” ungkap Junaidi. Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, pada evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021, Dishub Aceh memperoleh predikat dengan kualifikasi Informatif, lebih baik dari tahun 2019 lalu dengan kualifikasi Cukup Informatif. (AM)

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi melakukan kunjungan silaturrahmi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Selasa, 28 Desember 2021. Pada kunjungan silaturrahmi ini, Junaidi disambut oleh Kadishub Kota Banda Aceh yang baru, Wahyudi, S.STP., di ruang kerjanya. Keduanya terlibat diskusi santai namun serius terkait program-program kerja yang sedang dikejar realisasinya di sektor perhubungan. Di samping itu, juga membahas tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang di Kota Banda Aceh pada sektor transportasi, lalu lintas, maupun tatanan ruang kota. Saat bincang-bincang santai tersebut, Junaidi menyebutkan bahwa sinergi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kota Banda Aceh sangat dibutuhkan agar pelayanan sektor perhubungan di ibukota provinsi jadi lebih baik, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Salah satunya, tambah Junaidi, bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi pertumbuhan volume kendaraan yang kian meningkat di jalanan Kota Banda Aceh akibat urbanisasi, sehingga kemacetan pun tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, sebut Junaidi, kehadiran bus Trans Koetaradja sebagai angkutan massal perkotaan, untuk menjawab tantangan yang muncul di masa kini dan akan datang. Untuk itu, Dishub Aceh saat ini mencoba menyediakan halte Trans Koetaradja yang lebih ramah agar pengguna jasa jadi lebih nyaman. “Kita memikirkan kenyamanan masyarakat, misalnya saat hujan, penumpang turun dari bus itu gak kehujanan,” ungkapnya. Pada saat yang sama, Wahyudi menyampaikan bahwa dirinya sangat setuju terhadap pentingnya sinergi antara instansi dalam menghadirkan pelayanan sektor perhubungan yang lebih baik di ibukota provinsi. Dishub Kota Banda Aceh saat ini, tambahnya, juga sedang fokus meningkatkan kenyamanan pengendara maupun warga kota saat berkendara di jalan raya. (AM)

Setelah menghadiri penandatanganan Berita Aceh Serah Terima (BAST) Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana, dan Dokumen (P3D) pelabuhan penyeberangan, Kadishub Aceh, Junaidi bersama Bupati Simeulue, Erli Hasim mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Senin, 27 Desember 2021. Pada kunjungan ini, Erli Hasim ingin melihat perkembangan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh. Ia mengharapkan inovasi dan pengembangan yang dilakukan oleh Dishub Aceh di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga diterapkan di Pelabuhan Penyeberangan Sinabang nantinya. Pengembangan pelabuhan tersebut, paparnya, untuk meningkatkan pelayanan transportasi penyeberangan di Pulau Simeulue agar menjadi lebih baik. “Kami mengharapkan Dishub Aceh juga memfokuskan pengembangan Pelabuhan Sinabang ke depan,” ungkapnya kepada Kadishub Aceh. Kadishub Simeulue, Mulyawan Rohas, yang hadir mendampingi Bupati, mengungkapkan, diperlukan bantuan personil dari Dishub Aceh yang sudah berpengalaman untuk pengembangan Pelabuhan Sinabang. “Di sana mungkin butuh di-backup oleh personil Dishub Aceh yang sudah berpengalaman di pelabuhan ini (Ulee Lheue), ujarnya. Menanggapi masukan tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi, menjelaskan bahwa Dishub Aceh telah menjadikan Pelabuhan Ulee Lheue sebagai pilot project pengembangan pelabuhan di Aceh. Ke depan, tambahnya, pelabuhan ini akan menjadi contoh bagi pelabuhan penyeberangan lainnya, karena Pelabuhan Ulee Lheue telah berhasil meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan bagi pengguna jasa. Selain pelabuhan, rombongan juga meninjau kapal patroli KM Willem Toren milik Dishub Aceh yang bersandar di dermaga SAR Pelabuhan Ulee Lheue. Rencananya, Bupati Simeulue juga akan mengusulkan ambulans laut untuk mengangkut pasien rujukan dari Pulau Siumat dan Pulau Teupah. Dengan adanya ambulan laut, harapannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di dua pulau terluar tersebut dapat berjalan lebih optimal. (AM)

Sebanyak 137 kantong darah berhasil dikumpulkan pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Aceh, Senin, 27 Desember 2021. Jumlah tersebut merupakan rekor baru dari total kantong darah yang pernah dikumpulkan oleh Dishub Aceh selama ini. Kegiatan donor darah kali kelima ini cukup menyedot kepedulian ASN Dishub Aceh. Hal ini terlihat dari ramainya calon penderma darah yang hadir di lokasi acara, yaitu sebanyak 257 orang. Namun, dari jumlah tersebut 67 orang gagal menderma karena alasan kesehatan maupun kekurangan hemoglobin (HB) darah. Kegiatan yang digelar di Depo Trans Koetaradja ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi bersama sejumlah pejabat struktural, Perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (Isra) Sekretariat Daerah Aceh, Amiruddin Yakop, dan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Ekonomi, Iskandar Syukri. (AM)

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Simeulue, Aceh Besar dan Aceh Singkil lakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana, dan Dokumen (P3D) serta hibah 3 pelabuhan penyeberangan di ruang kerja Sekda Aceh, Senin, 27 Desember 2021. Pelabuhan penyeberangan yang beralih aset dan pengelolaannya dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, di antaranya; Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dan Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pulo Aceh. Sedangkan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak beralih ke Pemerintah Aceh dari Pemerintah Aceh Singkil melalui skema hibah. Pengalihan pengelolaan ini juga untuk menindaklanjuti amanah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan ini. Upaya untuk menertibkan aset sesuai amanah undang-undang, sebutnya, sudah kita mulai sejak tahun 2016. “Kegiatan ini telah kita mulai sejak 5 tahun yang lalu, akhirnya selesai juga,” ungkapnya. Taqwallah juga berpesan kepada Kepala Daerah maupun pejabat daerah yang hadir, agar ikut menjaga dan mengawasi pelabuhan penyeberangan yang ada di daerahnya, meskipun sudah beralih kepada pemerintah provinsi. “Kita mengharapkan dijaga dan dipantau juga, karena itu adalah aset kita bersama,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Kadishub Aceh, Junaidi menyampaikan bahwa proses pengalihan aset pelabuhan penyeberangan di Aceh sesuai amanah undang-undang telah selesai. Hanya 1 pelabuhan lagi yang masih dalam proses, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang yang masih berada di bawah pengelolaan BPKS Sabang. Selain penandatanganan BAST P3D pengalihan pengelolaan pelabuhan penyeberangan, Kadishub Aceh bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait operasional KM Willem Toren sebagai ambulans laut di Pulo Aceh. Junaidi menyebutkan, bahwa KM Willem Toren yang berfungsi sebagai kapal patroli Dishub Aceh bisa dimanfaatkan juga untuk ambulans laut. Kapal dengan bobot mati sebesar 15 Gross Tonage (GT) ini juga sudah dilakukan modifikasi dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan kapal. Kerjasama ini, tambahnya, diharapkan dapat mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat Pulo Aceh sesegera mungkin. “Dalam waktu dekat kita akan selesaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)-nya agar kapal dapat segera beroperasi,” ungkapnya. Kadinkes Aceh Besar, Anita, SKM., M.Kes., menyampaikan rasa terima kasih kepada Kadishub Aceh atas kerjasama operasional KM Willem Toren ini. “Terima kasih kepada Pemerintah Aceh yang telah melakukan MoU dengan Pemerintah Aceh Besar untuk membantu masyarakat kami di Pulo Nasi,” ujarnya. Pasien rujukan di Pulo Aceh, tambahnya Anita, memang sangat membutuhkan adanya ambulans laut karena jarak ke daratan cukup jauh, dan membutuhkan waktu perjalanan sekitar 1 hingga 2 jam. Kapal KM Willem Toren ini nantinya akan melayani pasien rujukan dari Pulo Nasi ke Banda Aceh. Sedangkan untuk pasien rujukan dari Pulo Breueh, saat ini sudah ada KM Lamuri milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. (AM)

Pasca tsunami yang menghantam Aceh pada 2004 silam, Pemerintah Indonesia melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias) melakukan proses pemulihan pada setiap segi kehidupan masyarakat Aceh, salah satunya adalah sektor transportasi. Badan yang terbentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2005 ini melakukan pembangunan ulang sarana dan prasaran transportasi di Aceh agar roda perekonomian dan aktivitas masyarakat Aceh dapat berjalan seperti sedia kala. Salah satu proyek besar yang dikerjakan pada saat itu adalah pembangunan kapal penyeberangan untuk menghidupkan kembali mobilitas masyarakat ke wilayah kepulauan di Aceh. Di antaranya; pembangunan kapal penumpang KMP BRR untuk penyeberangan lintasan Ulee Lheue – Balohan, dan pembangunan KMP Teluk Sinabang untuk penyeberangan di wilayah barat selatan Aceh ke Pulau Simeulue. KMP BRR dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kontrak tahun jamak, yaitu anggaran Tahun 2007-2008, dan menelan biaya sebesar Rp. 26.426.603.700,- milyar. Anggaran sebesar itu menghasilkan kapal penyeberangan berkapasitas 911 Gross Tonage (GT) yang hingga saat ini masih bermanfaat bagi kemudahan transportasi masyarakat Aceh. Kapal dengan panjang 61.3 m dan lebar 13.2 m ini mampu menampung 377 penumpang serta 25 unit kendaraan campuran. Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh AcehTRANSit dari berbagai sumber, salah satunya Mahyus Syafril, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018-2020, KMP BRR dibangun di galangan kapal PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Palembang. Ia menuturkan, setelah selesai pembangunan pada awal tahun 2009, KMP BRR diberangkatkan dari galangan Kodja Bahari melintasi sungai Musi Palembang menuju Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh. “Saya masih ingat sekali, kapal BRR tiba di Banda Aceh (Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue) pada tanggal 9 Februari 2009,” kenangnya. Mahyus merupakan salah satu saksi sejarah pembangunan kapal BRR. Sebab, kala itu ia bertugas di Satuan Kerja (Satker) BRR Pemeliharaan, Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Transportasi Laut. Kapal BRR diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin, 23 Februari 2009, bersamaan dengan penandatanganan prasasti sejumlah proyek besar BRR lainnya di Aceh. Peresmian KMP BRR saat itu, sebut Mahyus, bersamaan pula dengan peresmian atas selesainya pembangunan kembali Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang hancur akibat tsunami. Setelah pembangunan KMP BRR selesai, kapal penyeberangan ini kepemilikannya (aset) tercatat di bawah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan karena merupakan barang milik negara (BMN). “Setelah pengadaan kapal, BRR menyerahkan aset kapal tersebut ke kementerian, saat itu masih Departemen Perhubungan, kalau tidak salah saya,” ujar Mahyus. Pada tahun yang sama, lanjut Mahyus, Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan kepada Ditjen Perhubungan Darat untuk menyerahkan operasional dan pengelolaan KMP BRR kepada Pemerintah Aceh agar bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Aceh. Penyerahan operasional ini terealisasi pada tahun yang sama (Tahun 2009) melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) KMP BRR antara Ditjen Perhubungan Darat dengan Pemerintah Aceh. Melalui BASTO ini, sebut Mahyus, setidaknya ada 2 manfaat besar yang diterima oleh Aceh, yaitu mendukung Pemasukan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Aceh punya kewenangan untuk mengelola kapal secara langsung. Sedangkan untuk pelaksanaan operasionalnya, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melakukan kerjasama operasi melalui perjanjian sewa pemanfaatan KMP BRR dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, selaku perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penyeberangan. Guna lebih mengoptimalkan pemanfaatan KMP BRR untuk kepentingan masyarakat Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan pengalihan aset kapal dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Aceh. Pengalihan aset KMP BRR ini bagai berjalan di jalan yang panjang, butuh waktu lama dan cukup rumit karena melibatkan banyak pihak dalam prosesnya. Hingga akhirnya, pada tanggal 16 April 2018, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyetujui permohonan pemindahtanganan aset kapal yang pembangunannya didekasikan untuk masyarakat Aceh yang tertimpa musibah tsunami tujuh belas tahun lalu. Persetujuan ini disampaikan melalui surat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia Nomor B-1067/Kemensetneg/Ses/PB.02/04/2018 kepada Menteri Keuangan tentang penyampaian persetujuan presiden atas permohonan pemindahtanganan barang milik negara melalui mekanisme hibah. Selanjutnya pengalihan aset KMP BRR dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, yang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono bersama Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, saat itu masih menjabat Plt Gubernur Aceh, di Jakarta pada 11 Januari 2019. Djoko Sasono, dalam sambutannya saat itu, mengharapkan pengalihan aset (hibah) KMP BRR ini dapat memudahkan Pemerintah Aceh dalam melakukan pengelolaan. Sehingga, tambahnya, pemanfaatan kapal dapat dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat Aceh. Pada kesempatan yang sama, Nova Iriansyah mengaku sangat bersyukur atas dilakukannya penyerahan aset KMP BRR kepada Pemerintah Aceh. “Sebuah momen yang hadir berkat kesabaran kita semua dalam menjemput berkah pembangunan,” sebutnya kala itu. Nova juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan atas sinergisitas yang baik bersama Pemerintah Aceh selama ini. “Kami berupaya semaksimal mungkin agar pemanfaatan kapal penyeberangan tersebut (KMP BRR) dapat lebih optimal lagi untuk melayani masyarakat,” tutupnya. KMP BRR sangat berjasa terhadap kelancaran transportasi penyeberangan dari dan ke Pulau Weh, Sabang. Kapal ini juga telah memberikan begitu banyak sumbangsih pada perekonomian masyarakat, serta pertumbuhan pariwisata Sabang. Termasuk juga menyumbang pemasukan asli daerah (PAD). Berdasarkan data yang diperoleh AcehTRANSit terkait jumlah setoran PAD Aceh dari perjanjian sewa KMP BRR oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh, data yang diperoleh dari tahun 2014 hingga tahun 2021, total setoran yang telah masuk ke kas daerah sebesar Rp. 27.640.850.000,-. Jumlah tersebut telah melebihi biaya pengadaan kapal BRR pada tahun 2007 – 2008 yaitu sebesar 26,4 milyar. Kalau dilihat dari kacamata bisnis, ini tentu sangat menguntungkan karena keuntungan yang diterima telah melampaui modal. Akan tetapi, bila kita meminjam kacamata pemerintah dan melihat realita tersebut, sungguh KMP BRR adalah sebuah berkah bagi masyarakat Aceh. (AM)

Bandar Udara Malikussaleh, Aceh Utara sediakan fasilitas vaksinasi bagi seluruh pengguna angkutan udara, mulai Sabtu, 25 Desember 2021. Upaya ini sesuai dengan syarat penerbangan pada Surat Edaran Nomor 111 Tahun 2021 diharuskan bagi pengguna jasa penerbangan telah divaksin dosis kedua selama periode 24 Desember 2021 – 2 Januari 2022. Setiap jadwal penerbangan, Bandara Malikussaleh selalu menyediakan fasilitas ini bagi calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Layanan vaksinasi ini diberikan pada hari keberangkatan. “Mulai besok, layanan vaksinasi go show di bandara ini kita buka mulai pukul 09.30 WIB,” sebut Wahyu Hidayat, Kepala Urusan Tata Usaha Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Malikussaleh, Jumat (24/12/2021). Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 15 Oktober 2021, Bandara Malikussaleh sudah kembali melayani penerbangan menggunakan pesawat Wings Air setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Adapun jam penerbangannya yaitu Kualanamu (KNO) – Malikussaleh (LSW) pukul 10.50 – 11.50 WIB dan Malikussaleh (LSW) – Kualanamu (KNO) pukul 12.10 – 13.10 WIB. Penerbangan pada jam tersebut memudahkan masyarakat yang akan koneksi ke rute-rute lainnya seperti Jakarta dan Batam via Kualanamu. (MR)