Category: Berita

BANDA ACEH – Sebanyak enam pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Senin 14 Maret 2022. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Para pejabat yang dilantik itu yakni dua orang dari Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh dan empat lainnya dari Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Akmil Husen, Kepala Biro Umum Setda Aceh T. Adi Darma dan Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang harus dimaknai sebagai upaya pemantapan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Untuk tujuan itulah, kita dituntut senantiasa melakukan berbagai langkah strategis guna mendapatkan sosok aparatur yang berkualitas, yang mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya,”ujar Abdul Qohar. Kepada pejabat yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus meningkatkan semangat dan prestasi kerja atas dasar kemampuan yang dimiliki. Mereka diminta terus mengupayakan penyempurnaan dan perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Selain itu para pejabat juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Penempatan Saudara-Saudara dalam jabatan ini, tentu sudah melalui pencermatan mendalam oleh Baperjakat. Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur. Selain itu, kepada para pejabat yang dilantik juga diminta untuk mulai bekerja keras melaksanakan percepatan pelaksanaan APBA 2022 untuk triwulan pertama ini. “Termasuk penanganan COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi di daerah kita. Dalam hal ini kita tidak boleh berhenti untuk terus mengampanyekan gerakan disiplin protokol kesehatan, baik itu di lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggal. Terus perketat protokol kesehatan di instansi masing-masing,” ujar Qohar. Kemudian mereka juga diingatkan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program BEREH (Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau), dan pelaksanaan zikir dan doa bersama di instansi masing-masing. “Apa yang sudah berjalan selama ini, agar bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Saudara-saudara juga saya ajak untuk membuat inovasi-inovasi baru, berani melakukan sesuatu yang berbeda dan memiliki nilai lebih, agar kita semua dikenang dengan bangga oleh rakyat melalui karya kita dalam membangun daerah.” Sumber: Humas Aceh

Banda Aceh – Peran terminal yang optimal mesti diampu oleh manajemen yang baik. Terkhusus, sumber daya manusia (SDM) juga harus memiliki kompetensi dalam pelaksanaan operasional di Terminal. Oleh karenanya Dishub Aceh melalui UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B bekerjasama dengan Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali melaksanakan Diklat Pengelola Terminal Angkatan I dimulai tanggal 14 sampai 20 Maret 2022. Dalam pembukaan Diklat yang dilaksanakan secara daring, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, yang diwakili Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B, Erizal menyampaikan bahwa insan perhubungan terkhusus dalam pengelolaan terminal harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. “Dengan diklat ini diharapkan personil terminal bisa mencapai standar kompetensi untuk menghadirkan kelancaran mobilitas orang maupun barang serta menjamin keterpaduan intra dan antar moda transportasi dalam terminal sehingga bisa mengoptimalkan kinerja dan pelayanan terminal,” ujarnya. Efendhi Prih Raharjo, Direktur Poltrada Bali juga memotivasi peserta diklat agar terus bersemangat dan aktif selama diklat ini berlangsung serta segera mengimplementasikan dalam pelaksanaan di lapangan. Sinergisitas antara ketersediaan sarana dan prasarana terminal serta SDM yang kompeten menjadi kunci sukses pengelolaan terminal. Ikut hadir dalam acara ini Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh, Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang, pejabat struktural di lingkungan Dishub Aceh, dan peserta diklat dari seluruh Terminal Tipe B Aceh. (AM)

Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., didampingi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qahar, S.Kom., MM., menyerahkan SK Kenaikan Pangkat dan Purna Bakti/pensiun kepada 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Aceh di Banda Aceh, Senin, 14 Maret 2022. Dalam penyerahan SK yang berlangsung di depan Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh ini, sebanyak 20 ASN Dishub Aceh menerima SK kenaikan pangkat, sedangkan 1 ASN lainnya yaitu Muhammad Ali menerima SK pensiun. Selepas acara penyerahan SK, Plt Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T Rizki Fadhil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Muhammad Ali atas pengabdian selama ini, serta telah menjadi bagian dari Keluarga Besar Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Bener Meriah – Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) melakukan inspeksi keselamatan kendaraan angkutan (rampcheck) di Terminal Tipe B Bener Meriah, Kamis, 10 Maret 2022. Sebanyak … kendaraan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) berhasil terjaring dalam kegiatan rampcheck yang berlangsung hingga malam ini. Rampcheck kendaraan ini merupakan rangkaian dari kegiatan penertiban angkutan umum di wilayah Bener Meriah. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang LLAJ Dishub Aceh, Deddy Lesmana kepada AcehTRANSit saat kegiatan rampcheck sedang berlangsung. Deddy menyebutkan, pemeriksaan fisik dan administrasi kendaraan dilakukan dalam rangka menjamin keselamatan penumpang angkutan umum. Ada tiga aspek pemeriksaan yang dilakukan, di antaranya; administrasi, fisik, dan perlengkapan darurat kendaraan. Aspek administrasi meliputi Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Buku Uji, Izin Trayek, dan kartu pengawasan. Selanjutnya, aspek fisik kendaraan meliputi kondisi ban, sistem pengereman, sistem kemudi, lampu, wiper, dan kondisi kaca. Sedangkan aspek perlengkapan darurat, di antaranya sabuk keselamatan, segitiga pengaman, dongkrak, kotak P3K, dan APAR. Kegiatan rampcheck kali ini, tambahnya, masih bersifat sosialisasi. “Tetapi dari hasil sosialisasi ini kita akan mendapatkan data terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang akan kita tindaklanjuti setelah ini,” ungkapnya. Deddy juga menghimbau kepada penyedia jasa angkutan untuk mematuhi aturan yang ada dan berlaku agar setiap kendaraan yang beroperasi laik jalan. “Karena banyak kita temukan dokumen administrasi seperti KIR dan izin trayek mati. Kalau masih hidup (berlaku) dan sudah uji KIR, sudah dipastikan laik jalan,” ungkapnya. Pada saat yang sama, Iptu As’ari, Kanitgakkum Ditlantas Polda Aceh, menyebutkan bahwa pelaksanaan rampcheck kendaraan untuk memastikan keselamatan penumpang. “Karena yang dibawa oleh angkutan itu bukan barang tapi penumpang, ini menyangkut dengan keselamatan jiwa manusia,” sebutnya. Ke depan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum bagi angkutan yang melanggar. Selain kondisi fisik kendaraan, ia juga mengingatkan sopir untuk menjaga kondisi tubuh dan terhindar dari narkoba. “Bila kita temukan, maka sopir dan kendaraan akan kita tahan, penumpang akan kita alihkan ke angkutan lain,” sebutnya. Kegiatan rampcheck ini melibatkan sejumlah stakeholder, di antaranya Dishub Aceh, Ditlantas Polda Aceh, Dishub Bener Meriah, Satlantas Bener Meriah, DPD Organda Aceh, DPC Organda Bener Meriah, Satpol PP, dan Subdenpom Bener Meriah. (AM)

Bener Meriah – Kepala UPTD Penyelenggaraan Terminal Tipe B Dishub Aceh, Erizal menerima kunjungan sejumlah perwakilan perusahaan angkutan umum AKDP dan AKAP yang memiliki loket operasional di wilayah Kabupaten Bener Meriah, Kamis, 10 Maret 2022. Pertemuan ini dimaksudkan guna menindaklanjuti penertiban loket penjualan tiket yang telah dilakukan oleh Dishub Aceh selama 2 hari kemarin, pada tanggal 8 dan 9 Maret 2022. Kasman, selaku perwakilan PMTOH di Pondok Baru, menyampaikan bahwa kedatangan dirinya bersama beberapa perwakilan loket bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang harus dilakukan terkait pelayanan bagi penumpang di wilayahnya. Hampir rata-rata perwakilan loket, tambahnya, menolak dipindahkan karena jarak dengan Terminal Tipe B Bener Meriah cukup jauh. “Misalkan itu (pemindahan loket) harus dilakukan, biaya operasional mereka bertambah,” ujarnya. Menjawab keluhan perwakilan pengelola loket tersebut, Erizal menyebutkan bahwa Dishub Aceh menyadari permasalahan yang dialami pengelola angkutan, khususnya terkait jarak terminal dengan beberapa wilayah kecamatan di Bener Meriah. Oleh karena itu, tambahnya, ia telah mengundang pimpinan perusahaan angkutan AKDP dan AKAP yang memiliki loket di Bener Meriah ke Dishub Aceh, pada 3 Januari 2022 yang lalu, untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi di lapangan. “Namun, yang hadir hanya beberapa. Padahal rapat koordinasi ini sangat penting,” sebutnya. Ia menegaskan bahwa penertiban loket dilakukan supaya Terminal Tipe B Bener Meriah dapat beroperasi optimal, dan pelayanan angkutan umum dapat berjalan dengan tertib dan jadi lebih baik. Lebih lanjut, Erizal juga mengingatkan perusahaan angkutan agar menyampaikan jadwal keberangkatan ke pengelola terminal. Sebab, tambahnya, setiap kendaraan yang akan berangkat harus mendapat persetujuan dari pihak terminal. Ketentuan ini perlu diikuti supaya penumpang terjamin keselamatannya selama menggunakan jasa angkutan umum. Di akhir pertemuan, Erizal menyampaikan bahwa ke depan Dishub Aceh akan menggelar kembali rapat koordinasi dengan manajemen perusahaan angkutan. Ia berharap seluruh direktur perusahaan angkutan, baik AKDP maupun AKAP, dapat hadir guna meminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan. (AM) Baca Juga : Dishub Aceh Tertibkan Loket Liar Di Luar Terminal Baca Juga : LLAJ Dishub Aceh Inspeksi Rampcheck Angkutan Terminal Bener Meriah

Banda Aceh – Kolaborasi yang terjalin selama ini antar PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh amat penting diteruskan. Karena, kerjasama antar elemen sektor pemerintah dengan sektor BUMN menjadi upaya pelayanan prima bagi masyarakat. Tak akan tercapai pelayanan prima, jika tidak ada kolaborasi lintas sektor. Hal ini terungkap saat Kepala Dishub Aceh T. Faisal menerima kunjungan perpisahan Kepala PT. ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh, Syamsuddin di ruang kerjanya, Kamis (10/3/2022). Kedatangan Syamsuddin ini juga mengapresiasi peran Dishub Aceh yang terus berkolaborasi dengan baik serta memberi masukan terkait pelayanan pelayaran, khususnya dari Ulee Lheue ke Balohan maupun ke Pulo Aceh. Menyambut hal ini, Faisal juga mengungkapkan terima kasih kepada Syamsuddin yang concern mendukung kehadiran KMP. Aceh Hebat 2 di awal-awal beroperasi hingga kini. Di hari yang sama, usai menerima perpisahan Syamsuddin, Faisal juga menyambut kedatangan Kepala PT. Jasa Raharja Aceh, Regy S. Wijaya. Silaturahmi ini sebagai bentuk sinergi antar sektor, dalam mendukung wujud kepedulian perlindungan kepada masyarakat. (*)

Jakarta – Kementerian Perhubungan kembali menerbitkan dua Surat Edaran (SE) yaitu SE Nomor 24 dan 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut dan Kereta Api Pada Masa Pandemi Covid-19. Kedua SE ini menggantikan SE sebelumnya yaitu SE No. 95 Tahun 2021 dan SE No. 97 Tahun 2021 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelumnya, petunjuk pelaksanaan transportasi udara dan darat telah diterbitkan melalui SE No. 21 dan No.23. “Dengan demikian, keempat SE Kemenhub sebagai petunjuk teknis pelaksanaan syarat perjalanan dalam negeri untuk moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api sudah diterbitkan, merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (9/3). Sejumlah ketentuan baru yang diatur untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, darat dan kereta api, yakni: Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen; PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan; PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; atau PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Adapun ketentuan tersebut dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing- masing. Kemudian selanjutnya, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN. “Masa berlaku keempat Surat Edaran ini yaitu sejak Selasa 8 Maret 2022 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan dinamika di lapangan,” ucap Adita. Pengawasan ketentuan ini, dikakukan oleh para otoritas transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api, bersama denganSatuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah. Kemenhub mengimbau kepada masyarakat yang melakukan perjalanan agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun atau handsanitizer. (*) Sumber : Kemenhub RI

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkap sejumlah strategi pembangunan sektor transportasi yang akan dilakukan pada tahun 2022. Strategi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan sektor transportasi akibat pandemi Covid-19, dan turut mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. “Sudah banyak upaya dan capaian yang kami lakukan di sektor transportasi, termasuk saat pandemi, seperti pembangunan sejumlah bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, juga sarana transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta bendara. Namun kami tidak lantas berpuas diri dan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat,” demikian disampaikan Menhub saat membuka Rapat Kerja Sektor Transportasi Nasional Tahun 2022 bertema “Sinergi Dan Kolaborasi Bersama Mewujudkan Transformasi Struktural Sektor Transportasi Menuju Konektivitas Nasional Yang Handal, Profesional Dan Berkelanjutan”, yang digelar secara daring, pada Rabu (23/2). Menhub menyebut diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti: keterbatasan fiskal APBN, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasai berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah strategi yang akan dilakukan yaitu: mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi. “Upaya tersebut tentu tidak bisa dilakukan tanpa kerja sama yang baik. Antara pemerintah pusat dengan daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha swasta, media, dan masyarakat. Kolaborasi pentahelix ini harus dilaksanakan dengan baik,” ujar Menhub. Menhub menegaskan kepada jajarannya di Kemenhub untuk terus mengawal visi dan misi Presiden RI Joko Widodo bahwa dalam melakukan suatu pembangunan infrastruktur transportasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. “Lakukan pengerjaan proyek tidak sekedar memenuhi keinginan kita. Harus didukung dengan studi yang baik, tepat waktu, dan juga bermanfaat bagi masyarakat,” ucapnya. Menhub meminta jajarannya untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka meningkatkan minat pelaku usaha sektor swasta berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi. Kemudian, Menhub juga meminta jajarannya untuk melakukan transformasi struktural dalam rangka menciptakan birokrasi yang berorientasi melayani masyarakat. Tidak ketinggalan, Menhub juga meminta jajarannya untuk terus meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta terus berupaya mengembangkan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan. “Ini harus dilakukan agar daya saing negara kita semakin meningkat dan juga menumbuhkan rasa kebanggaan anak dan cucu kita generasi penerus dan seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya. Dalam pelaksanaan program kerja tahun 2022, Kemenhub telah menyusun secara rinci Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang merujuk pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN). Adapun 3 (tiga) Key Performance Indikator (KPI) utama dalam pelaksanaan tugas Kemenhub yaitu: peningkatan konektivitas nasional, peningkatan layanan transportasi dan peningkatan keselamatan transportasi. Kemenhub berkomitmen melaksanakan 5 (lima) Agenda Prioritas yaitu: pengembangan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas; Logistik; Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP); Ibu Kota Negara (IKN); serta pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi yang link and match dengan industri. Data BPS menunjukan pada triwulan III-2020 sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi sebesar -16,7 persen (y-on-y), Namun begitu, upaya perbaikan yang telah kita lakukan pada triwulan IV-2021, sektor transportasi dan pergudangan telah tumbuh signifikan mencapai 7,93 persen (y-on-y). Berdasarkan asumsi Ekonomi Makro yang disusun Bappenas, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh mencapai 5,2 – 5,5% pada tahun 2022 dan 5,3 – 5,9% pada tahun 2023. Kegiatan Rapat kerja yang diselenggarakan Kemenhub pada hari ini juga sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Arah kebijakan Kemenhub pada tahun 2023 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yang bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Sejumlah upaya yang dilakukan yaitu: mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, serta pembangunan Ibu Kota Negara. Pada kegiatan raker ini juga diumumkan pemenang penghargaan terhadap Satuan Kerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan atas Kinerja di Bidang Keuangan Tahun 2021. Untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu di atas Rp 100 miliar diraih oleh: Juara Pertama Unit Penyelenggara Bandar Udara Rokot dengan total skor sebesar 97,32; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX Jawa Barat dengan total skor sebesar 97,06; dan Juara Ketiga Politeknik Pelayaran Surabaya dengan total skor sebesar 95,64. Sedangkan untuk UPT terbaik dengan kategori Pagu Rp 100 Miliar diraih oleh: Juara Pertama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dengan total skor sebesar 98,28; Juara Kedua Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XX Sulawesi Tengah dengan total skor sebesar 94,77; Juara Ketiga Unit Penyelenggara Pelabuhan Saumlaki dengan total skor sebesar 91,75. Sementara, untuk penghargaan kepada UPT kategori Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 diraih oleh: pemenangnya Juara Pertama Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara; Juara Kedua Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; Juara Ketiga Direktorat Prasarana Perkeretaapian. Turut hadir sebagai pembicara dalam raker, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh jajaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan, para Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia, Operator dan stakeholder sektor transportasi. []| Sumber: Kemenhub RI

Pada akhir pekan ini, Sabtu, 5 Maret 2022, arus penumpang yang menyeberang dari Pulau Simeulue ke Meulaboh terpantau cukup ramai. Pada aktivitas penyeberangan sore tadi misalnya, KMP Teluk Sinabang mengangkut sebanyak 183 penumpang dan 63 kendaraan campuran menuju Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon. Berdasarkan informasi jadwal kapal yang dirilis oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil, kapal dengan bobot mati sebesar 750 GT (Gross Tonage) ini melayani penyeberangan dari Pulau Simeulue sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dua kali ke Pelabuhan Penyeberangan Kuala Bubon, yaitu setiap hari Selasa dan Sabtu. Lalu ke Pelabuhan Penyeberangan Singkil setiap hari Kamis. Seperti diberitahukan sebelumnya, kini Pelabuhan Penyeberangan Sinabang yang berada di Kolok telah dikelola oleh Dinas Perhubungan Aceh. (AM)

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Perguruan Tinggi membantu upaya percepatan transisi dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Menhub dalam Webinar bertema “Kendaraan Listrik Terintegrasi Dengan Energi Terbarukan/ Electrical Vehicle Integrated With Renewable Energy” yang diselenggarakan secara daring oleh Society of Renewable Energy Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SRE ITS) dan Anargya, pada Sabtu (12/2). Penggunaan kendaraan listrik secara massal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka menurunkan emisi karbon di sektor transportasi. Upaya ini dinilai signifikan membantu mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Bicara tentang penanganan perubahan iklim, penurunan emisi (dekarbonisasi) sektor transportasi merupakan salah satu hal yang paling signifikan yang harus dilakukan,” kata Menhub. Menhub mengatakan, pemerintah terus berkomitmen melakukan penanganan perubahan iklim dan penurunan emisi pada sektor transportasi di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk Transportasi Jalan. “Kami di Kemenhub menindaklanjutinya dengan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik secara massal di Indonesia melalui berbagai kebijakan turunannya,” jelas Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, sejumlah upaya telah dilakukan Kemenhub dalam mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik, diantaranya yaitu: menyusun Peta Jalan Transformasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai Kendaraan Operasional Pemerintahan dan Transportasi Umum untuk selanjutnya dapat dijadikan kebijakan (misalnya: Instruksi Presiden) tentang Penggunaan KBLBB di Instansi Pemerintah. Upaya lainnya yaitu, memberikan insentif penurunan tarif uji tipe untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Serta, pada 17 Januari 2021 lalu telah dilaksanakan perjalanan (touring) dari Jakarta menuju Jambi dengan menggunakan kendaraan listrik sebagai side event Gerakan Bangga Buatan Indonesia Tahun 2022. “Pada event G20 di Bali juga akan kami hadirkan kendaraan listrik. Serta diupayakan akan menghadirkan bus listrik buatan dalam negeri,” ucap Menhub. Ke depan, Menhub menjelaskan, semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik juga dapat diikuti dengan pembangunan pembangkit listrik yang lebih bersih, sehingga tidak mengalihkan masalah emisi dari sektor transportasi ke pembangkit listrik. Menhub mengapresiasi hasil karya dari civitas akademika ITS, yang telah mampu membuat sejumlah karya kendaraan listrik seperti motor “Gesits” dan juga mobil balap Formula Listrik yang sudah dilombakan di negara Jepang. Pada kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa sektor pariwisata turut mendukung implementasi percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik di 5 (lima) destinasi wisata superprioritas, yakni di Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika. “Kendaraan listrik adalah suatu keniscayaan. Kita akan terus mendorong digunakannya kendaraan listrik menjadi sarana mobilitas utama masyarakat,” ujarnya. Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari M.Eng menuturkan, pihaknya terus memotivasi dan memberikan wawasan kepada para mahasiswa/i generasi muda, tentang pentingnya upaya menurunkan emisi gas ruang kaca bagi lingkungan hidup, guna mengatasi masalah perubahan iklim dan pemanasan global. “Sesuai Paris agreement, dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 29 persen di tahun 2030. ITS turut mendukung komitmen ini dengan melakukan berbagai kegiatan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terkait kendaraan listrik serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan,” ucapnya. Webinar ini merupakan inisiatif yang dilakukan civitas akademika ITS yaitu SRE ITS dan Anargya. SRE ITS merupakan organisasi mahasiswa yang memiliki perhatian terhadap energi baru terbarukan. Sementara, Anargya adalah sebuah kelompok mahasiswa dari ITS yang memiliki fokus membangun dan mengembangkan mobil listrik inovatif dalam hal teknologi dan mobil balap masa depan. Turut menjadi narasumber dalam webinar tersebut ialah CEO Batex Mandiri Rina Wiji Astuti, Strategic & Technical Advisor PT. Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir, dan Founder Questmotors (Ex. Tesla Engineer). Sumber : Kemenhub RI