Category: Berita

Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp 38,47 triliun. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Kamis (7/9). “Komisi V dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada. Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran,” ujar Pimpinan Komisi V DPR Lasarus. Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 38,07 Triliun. Penambahan Rp. 400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara. Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp. 36,05 Triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp. 74,53 Triliun. Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik. “Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ujar Menhub. Menhub menyebut, akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN. “Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” tutur Menhub. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR RI mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024. Diantaranya adalah peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Menhub. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan, dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38, 47 Triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar).(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama mitra kerja berhasil mengumpulkan darah sebanyak 131 kantong melebihi target 55 kantong dalam kegiatan donor darah rutin tahap ketiga bekerjasama dengan PMI Kota Banda Aceh, Kamis, 7 September 2023, di Halaman Parkir Gedung Peron CTRC Dishub Aceh. Antusias ASN Dishub Aceh maupun mitra kerja terlihat dari sebanyak 220 pendaftar. Namun, terdapat 89 peserta tidak dapat mendonorkan darahnya dikarenakan kendala medis. Hal ini seperti yang terhimpun di website SiKotak Biru Dishub Aceh, www.sikotakbiru.acehprov.go.id. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB-12.00 WIB ini menjadi rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2023. Hal ini seperti yang disebutkan Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang ikut memantau langsung kegiatan ini. “Pada momen kali ini, kami juga mengikutsertakan mitra kerja sektor perhubungan untuk berpartisipasi mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian sesama manusia,” sebut Faisal. Faisal juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk mitra kerja Dishub Aceh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga peringatan Harhubnas tahun ini lebih bermakna. Guna memeriahkan donor darah, panitia bersama mitra kerjasama juga membagikan hadiah bagi peserta pendonor yang ikut serta berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan ini dan menambah antusias pendonor darah. Selain sebagai bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, donor darah juga bermanfaat bagi pendonor. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, salah satu manfaat donor darah bagi pendonor yakni dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah.(MR/MG)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menyambut kedatangan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rudi B. Hanafiah di ruang kerjanya, Kamis, 7 September 2023. Pertemuan ini merupakan silaturahmi perdana bagi GM PT. ASDP sekaligus membahas tentang sirkulasi alur penumpang dari pembelian tiket sampe naik ke kapal. Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh sebagai pintu pariwisata Aceh memang memiliki aktivitas yang kompleks. Pola penyelesaiannya pun beragam sehingga perlu komunikasi, kolaborasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Hal ini tentunya untuk menemukan win win solution yang tepat. “Memang sejauh ini minat penumpang ke Sabang begitu tinggi, hal ini terlihat dari grafik penumpang yang dirilis, sehingga di masa-masa puncak harus ada usaha ekstra dan alternatif agar masyarakat lebih nyaman,” jelas T. Faisal. Setiap libur panjang dan momentum hari besar, antrian panjang tak terelakan. Sehingga area jalan masuk pun harus dimanfaatkan. “Untuk bagian tiket memang harus direkayasa untuk sirkulasi penumpang dan sistem yang lebih cepat dan mudah,” pungkas Rudy.(MS)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan transportasi berkelanjutan di ASEAN. Dua upaya diantaranya yaitu, melakukan dekarbonisasi dan mendorong pembiayaan kreatif non APBN. Hal ini disampaikan pada kegiatan High-Level Dialogue On Sustainable Transport in ASEAN, yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, di Jakarta Senin (4/9) sebagai bagian dari side event penyelenggaraan KTT ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan, ASEAN mampu memposisikan diri sebagai episentrum pertumbuhan, salah satunya melalui pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Ia menyebut, untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah transportasi publik seperti MRT dan LRT, serta penggunaan kendaraan listrik. Ia menambahkan, Indonesia bersama negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Pada KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, telah disepakati deklarasi bersama tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN. “Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, Indonesia berkomitmen mengembangkan konektivitas regional yang berkelanjutan. Karena konektivitas dan mobilitas adalah bagian penting yang mengikat negara-negara ASEAN,” ujar Menko Airlangga. Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan, sejumlah transportasi publik yang dibangun seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat, dilakukan untuk mempromosikan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat. Selain itu, juga sekaligus mempromosikan kendaraan berbasis listrik yang menjadi kendaraan masa depan. Menhub menyebut, transportasi sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi, namun sektor transportasi juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui penggunaan bahan bakar fosil. “Transportasi menyumbang 24% dari total emisi CO2 pada Tahun 2022. Untuk itu, sangat penting membangun Transportasi yang berkelanjutan, dalam rangka mengurangi emisi tersebut melalui pembangunan angkutan massal dan kendaraan berbasis listrik,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub mengatakan, transportasi berkelanjutan menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN dan telah dimasukan ke dalam rencana strategis ASEAN 2016 -2025. Sejumlah strateginya yaitu melibatkan penggunaan transportasi rendah emisi, efisiensi energi, sampai dengan penggunaan lahan yang terintegrasi. Untuk mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, dalam rangka mengatasi sejumlah tantangannya. “Tantangannya dalam membangun transportasi berkelanjutan diantaranya yaitu membutuhkan investasi yang besar dan masih adanya kesenjangan infrastruktur transportasi khususnya di negara-negara berkembang. Kami di ASEAN membutuhkan dukungan pendanaan dari komunitas global. Kita harus berkolaborasi dan menciptakan kerangka pembiayaan kreatif bagi keberlanjutan industri di sektor transportasi,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Kegiatan dialog yang terbagi dalam dua sesi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari para pejabat pemerintah dan non pemerintah. Pada sesi I dialog bertema “Sustainable Transport in ASEAN toward Zero Emission” hadir sebagai pembicara yaitu: Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya, Plt. Menteri Transportasi Singapura H.E. Chee Hong Tat, serta Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil Papua Nugini Walter David Schnaubelt. Kemudian sesi II membahas “Creative Financing for Sustainable Transport System”, hadir sebagai pembicara yaitu: Direktur Jenderal, Dinas Perhubungan dan Kebijakan Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan Thailand Punya Chupanit. Wakil Direktur, Departemen Keuangan, Kementerian Transportasi Tiongkok CHEN Min, Kepala Perwakilan Regional Grup Bank Investasi Eropa untuk Asia Tenggara dan Pasifik Sunita Lukhoo serta Kepala Program Bank Dunia untuk Infrastruktur Claudia Vasquez.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh secara resmi telah merilis sejumlah rangkaian kegiatan yang siap memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023, Selasa, 5 September 2023. Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil selaku Ketua Panitia Peringatan Harhubnas 2023 mengatakan, peringatan Harhubnas di Aceh dilaksanakan mulai tanggal 7-17 September 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Kegiatan donor darah pada 7 september mendatang bersama mitra kerja strategis Dishub Aceh menjadi pembuka peringatan Harhubnas. Sesuai dengan tema Harhubnas 2023 yaitu Melaju untuk Transportasi Maju, Dishub Aceh bersama mitra strategis melaksanakan kegiatan penilaian perusahaan AKDP terbaik (7-13 September), Perlombaan Olahraga dan Seni (8-15 September), Gotong Royong di Terminal Tipe B Aceh Jaya (9 September), Kunjungan Sosial ke SDN Bueng Calang Aceh Besar (12 September), dan, Trans Meet (16-17 September). “Puncak kegiatannya adalah Upacara Harhubnas yang dilaksakanan pada 17 September bertepatan dengan Harhubnas dipusatkan di Halaman Apel Politeknik Pelayaran Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar. Serta malamnya dilakukan kegiatan Trans Award di Banda Aceh,” sebut Rizki. Untuk itu, Rizki berharap partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan tahunnan ini. Rangkaian kegiatan ini dapat pula menjadi penguat sinergisitas dan soliditas pemanku kepentingan sektor perhubungan di Aceh.(MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah Tahun 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Mapolda Aceh, Senin, 4 September 2023. Apel ini dilaksanakan dalam rangka kanseltibcarlantas yang kondusif menuju Pemilu 2024 di Provinsi Aceh. Apel ini turut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari Muspida serta diikuti personel dari satuan TNI, Polri, Dinas Perhubungan Aceh serta Satpol PP Aceh. Dalam amanat Kapolda Aceh yang disampaikan oleh Karo Ops Polda Aceh yang juga menjabat sebagai Karendalopsda Operasi Karhutla Seulawah 2023 Polda Aceh, Kombes Pol. Heri Heriyandi, S.I.K bahwa keselamatan lalu lintas menjadi salah satu perhatian Pemerindah dalam mengelola transportasi negeri kita saat ini yang harus disinergikan antara Kepolisian Daerah dengan pemangku kepentingan lainnya. “Apel ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pasukan dalam melaksanakan tugas selama 14 hari ke depan mulai tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023,” ujarnya. Ada beberapa penekanan yang perlu ditindaklanjuti dalam operasi ini, diantaranya kuatkan keimanan dan ketaqwaan, edukasikan keselamatan berlalu lintas, tegas dalam penegakan hukum lalu lintas baik teguran melalui ETLE maupun secara humanis. “Serta jaga Kesehatan baik fisik maupun mental dalam melaksanakan operasi ini maupun jaga koordinasi, komunikasi dan kedepankan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya dan segenap masyarakat dalam rangka meyukseskan operasi ini,” sambungnya. Dalam Kesempatan ini juga, Dirlantas Polda Aceh, Kombes M. Iqbal Alqudusy dalam wawancara usai apel menyampaikan, masih banyak masyarakat yang abai pada keselamatan, seperti tidak meggunakan helm, seat belt, spion sehingga perlu dilakukan penertiban agar dapat menekan angka kecelakaan. “Direncanakan razia akan dilakukan pada lima titik khususnya wilayah Banda Aceh. Sasaran ini dihadapkan pada fatalitas yang sering terjadi di jalan raya. Pelaksanaan kegiatan ini juga diselenggaran berdasarkan asas humanis dan persuasive. Harapannya, masyarakat lebih menjaga ketertiban di jalan raya,” pungkasnya.(MS)

Kementerian Perhubungan tengah melakukan pembahasan revisi kedua pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 yang sebelumnya telah diubah pada PM 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing di Perairan Indonesia. Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri, Rifanie Komara mengatakan, perubahan ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang tengah mendorong pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai salah satu proyek strategis sektor pariwisata yang akan menjadi kawasan wisata terpadu dengan marina yacht, dermaga kapal pesiar dan fasilitas penunjang lainnya yang difokuskan pada Benoa Cruise Terminal.  “Selain untuk mendorong agar Benoa Cruise Terminal dapat menjadi homeport bagi kapal pesiar berbendera asing, pada PM 4 Tahun 2022 juga terdapat adanya multitafsir pada beberapa poin sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya,” ujar Rifanie saat memimpin Rapat Pembahasan Revisi PM 4 Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (1/9). Lebih lanjut Rifanie menambahkan, terdapat beberapa poin yang diusulkan, diantaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri.  Selanjutnya pada pasal 9 terdapat beberapa usulan perubahan, yaitu pemilik atau operator kapal pesiar asing dapat mengoperasikan kapal pesiar asing berlayar dari luar negeri untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia sepanjang pelayaran tersebut merupakan kelanjutan bagian dari paket perjalanan wisata untuk selanjutnya meninggalkan perairan Indonesia.  Selain itu, pemilik atau operator kapal pesiar asing tersebut wajib memenuhi perizinan yang meliput izin melintas/berlabuh di wilayah perairan Indonesia, Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Surat Persetujuan Berlayar dari pelabuhan asal keberangkatan luar negari.  “Terkait dengan spesifikasi teknis fasilitas kapal, diusulkan kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan yang melakukan wisata mulai dari pelabuhan awal keberangkatan sebagai embarkasi pertama ke destinasi wisata, harus dilengkapi dengan fasilitas minimal 500 kabin dan memiliki dokumen legalitas dari negara benderanya untuk melakukan kegiatan pengangkutan penumpang/wisatawan dan bukan termasuk kapal pesiar pribadi,” jelasnya. Pihaknya berharap revisi Permenhub ini akan semakin memperjelas hal-hal yang masih multitafsir dan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kapal-kapal wisata asing yang beroperasi di Indonesia. “Kami juga berharap upaya ini dapat meningkatkan pemberdayaan kapal wisata berbendera Indonesia sehingga kapal wisata nasional bisa berjalan beriringan dengan usaha kapal wisata asing,” kata Rifanie.  Adapun sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam pembahasan revisi PM 4 Tahun 2022 agar memperoleh berbagai masukan yang komprehensif, di antaranya perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan juga perwakilan asosiasi seperti DPP INSA, Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri), dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar).(*) Sumber: Dirjen Hubla Kemenhub

BANDA ACEH – Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Kini melalui media sosial masyarakat dapat leluasa memberikan kritik dan komentar apapun, namun sangat sedikit yang memberikan saran solusi dan ide yang inovatif. Bahkan ada beberapa diantara sengaja tidak memakai akun asli agar bisa leluasa memberikan kritik. Menyanggupi hal ini, Dinas Perhubungan Aceh mensosialisasikan penggunaan aplikasi berbasis sistem ERP yang diberi nama SiKotak Biru, di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat, 1 September 2023. Kehadiran SiKotak Biru ini guna mengajak masyarakat berani menyampaikan gagasan, ide atau inovasi untuk peningkatan layanan masyarakat. “Jadi secara tidak langsung, kami mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan,” sebut Kadishub Aceh, Teuku Faisal. SiKotak Biru merupakan aplikasi perangkat lunak terpadu yang dirancang untuk dimanfaatkan oleh ASN Dishub Aceh selaku pemangku kepentingan dan Masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan perhubungan. Untuk masyarakat menu yang disajikan yaitu wadah untuk menampung masukan serta ide. Teuku Rizki Fadhil, Sekretaris Dishub Aceh selaku Ketua Tim Aplikasi SiKotak Biru mengatakan bahwa di laman sikotakbiru.acehprov.go.id, masyarakat dapat membuat akun dan menuangkan setiap idenya. “Setiap ide yang terverifikasi akan ditampilkan didashboard dan diberikan poin. Ide ini dapat langsung dibaca direspon melalui sistem oleh Kadis, Kabid, dan Kepala UPTD selaku pemangku kepentingan di Dishub Aceh,” sebut Rizki. Ditambahkan Rizki, semakin banyak ide, smakin banyak yang vote, dan semakin banyak poin sehingga berpotensi mendapat suvenir/hadiah dari Dishub Aceh. Setiap ide dari masyarakat ini sangatlah diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah. Aspirasi maupun ide dari masyarakat tentunya dapat menjadi ruang komunikasi publik yang terintegrasi agar pejabat yang bersangkutan dapat merespon dengan cepat. Selain itu, SiKotak Biru dirancang juga untuk Pemangku kepentingan agar menjadi salah satu indikator capaian pelayanan, khususnya peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas. Kedisiplinan dan Kompetensi ASN tentu perlu ditingkatkan guna memaksimalkan capaian kinerja Dinas. Terutama untuk Dishub selaku Instansi yang terjun langsung melayani masyarakat. Kehadiran sebuah inovasi SiKotak Biru mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada dan disajikan dalam dashboard untuk menyajikan informasi dan wadah komunikasi publik terpadu. Harapannya, melalui SiKotak Biru dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, Implementasi keterbukaan informasi publik ini sebagai tindak lanjut amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(MR/QQ)

Dari seluruh perjalanan, 20-40% dilakukan dengan bersepeda atau berjalan kaki, dengan persentase tertinggi di Belanda dan terendah di Finlandia. Perjalanan dengan berjalan kaki paling sering dilakukan di Inggris Raya, sedangkan perjalanan dengan sepeda paling sering dilakukan di Belanda, Denmark, dan Swedia [34] . Beberapa kelompok peserta lalu lintas lebih sering berjalan kaki atau bersepeda dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan ini juga tercermin dalam keterlibatannya dalam kecelakaan (lihat Karakteristik Kecelakaan ). Kelompok usia yang sangat mementingkan berjalan kaki adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang dewasa berusia 75 tahun ke atas. Sepeda paling sering digunakan oleh mereka yang berusia kurang dari 18 tahun [34] . Berjalan kaki sebagai moda transportasi Berjalan kaki sebagai alat transportasi biasa digunakan untuk perjalanan yang agak singkat. Artinya, sulit untuk menilai mobilitas pejalan kaki di tingkat negara, karena survei perjalanan nasional sering kali tidak mencatat perjalanan jarak pendek. Selain itu, perjalanan berjalan kaki yang sebagian besar dilakukan dengan transportasi umum biasanya tidak diperhitungkan. Saat ini, pentingnya berjalan kaki masih diremehkan [60] . Data survei dari tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa 12-30% dari seluruh perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki (sebagai moda transportasi utama), angka tertinggi terjadi di Inggris [34] . Untuk perjalanan jarak pendek kurang dari 5 km, porsi berjalan kaki lebih tinggi, dengan maksimum 45% di Inggris Raya. Rata-rata lama perjalanan berjalan kaki bervariasi dari kurang dari 1 km (Inggris Raya) hingga 2,8 km (Finlandia). Namun perlu dicatat bahwa cakupan cakupan perjalanan jarak pendek mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain dalam survei perjalanan nasional. Hal ini akan mempengaruhi perbandingan rata-rata lama perjalanan dan porsi berjalan kaki. Di Inggris Raya, semua panjang perjalanan dimasukkan, sedangkan di Denmark perjalanan yang kurang dari 300 meter tidak termasuk dalam survei dan semua perjalanan antara 300 dan 1500 meter dicatat sejauh 1 km [34 ]. Berjalan kaki adalah cara bepergian yang digunakan terutama untuk dua tujuan: perjalanan singkat ke tujuan tertentu seperti toko ketika barang bawaan mungkin tidak terlalu banyak, dan perjalanan santai yang tujuan utamanya adalah berjalan kaki . Sekitar 15-30% dari seluruh kilometer perjalanan orang (rata-rata setiap hari) adalah untuk tujuan berbelanja. Perjalanan rekreasi di rumah mencakup sekitar 30-55% dari total kilometer orang, dengan Swiss di urutan teratas dan Finlandia di urutan terbawah [34] . Bersepeda sebagai moda transportasi Di sebagian besar negara, sebagian besar masyarakatnya memiliki sepeda (di Norwegia, misalnya, 70% orang dewasa memiliki sepeda, di Swiss, 69% rumah tangga memiliki sepeda). Jumlah sepeda per 1.000 penduduk berkisar antara 52 di Republik Ceko hingga 1.000 di Belanda. Yang sangat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya adalah cara penggunaan sepeda. Beberapa pengendara sepeda menggunakannya setiap hari, sebagai alat transportasi, sementara yang lain hanya menggunakannya sesekali [16] . Data survei dari tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa 3-28% dari seluruh perjalanan dilakukan dengan bersepeda, angka tertinggi terjadi di Belanda [34] . Untuk perjalanan jarak pendek kurang dari 5 km, porsi bersepeda bervariasi dari 12% (Finlandia) hingga 39% (Belanda). Rata-rata panjang perjalanan bersepeda adalah sekitar 3 km di sebagian besar negara Eropa. Sepeda digunakan untuk perjalanan singkat ke toko-toko dan untuk tujuan rekreasi dimana wisata sepeda mungkin merupakan tujuannya sendiri. Namun bersepeda juga merupakan cara yang umum untuk bepergian ke tempat kerja [28] . Antara sekitar 30 dan 40% kilometer perjalanan dengan sepeda dilakukan dalam perjalanan pulang kerja. Perjalanan rekreasi di rumah mencakup sekitar 20-45% dari total kilometer orang, dengan jumlah terbanyak dilakukan di Swiss dan paling sedikit dilakukan di Finlandia [34] . Kelompok umur paling banyak terlibat dalam berjalan kaki dan bersepeda Beberapa kelompok peserta lalu lintas lebih sering berjalan kaki atau bersepeda dibandingkan kelompok lainnya. Perbedaan-perbedaan ini juga tercermin dalam keterlibatan mereka dalam kecelakaan . Kelompok usia yang sangat mementingkan berjalan kaki adalah anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang dewasa berusia 75 tahun ke atas. Data dari Belanda menggambarkan hal ini. Orang yang berusia di atas 75 tahun melakukan sepertiga perjalanannya dengan berjalan kaki. Mereka lebih sering menggunakan mobil (38%), namun jauh lebih jarang dibandingkan orang dewasa muda berusia 25 hingga 74 tahun, yang menggunakan kendaraan ini selama lebih dari separuh perjalanan mereka. Sepeda kurang populer di kalangan lansia: mereka hanya menggunakan sepeda 17% dari seluruh perjalanan. Bersama dengan masyarakat berusia antara 25 dan 29 tahun, mereka paling sedikit menggunakan sepeda. Sepeda lebih penting dalam kategori usia termuda. Data dari Belanda (Tabel 1) menunjukkan bahwa anak-anak dalam kelompok usia 0 hingga 11 tahun bepergian dengan sepeda sesering mereka berjalan kaki (keduanya sebesar 29%). Hal yang sama juga terjadi pada dewasa muda berusia antara 18 dan 24 tahun. Selain berjalan kaki (20%) dan bersepeda (23%), angkutan umum (18%) merupakan moda transportasi yang umum digunakan. Bagi generasi muda di sekolah menengah (12 hingga 17 tahun), sepeda sejauh ini merupakan kendaraan yang paling penting: mereka menggunakan sepeda tidak kurang dari 52% dari seluruh perjalanan. Data dari negara-negara Eropa lainnya menunjukkan pola yang sama: anak-anak kecil dan orang dewasa yang lebih tua paling banyak berjalan kaki, sedangkan anak-anak yang lebih tua paling banyak bersepeda [34] [28] . & #160; 0-11 12-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-74 75+ Pejalan kaki 29% 18% 20% 19% 18% 17% 18% 25% 34% Sepeda 29% 52% 23% 17% 20% 23% 22% 24% 17% Sepeda motor bebek/mofa 0% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% Sepeda motor/skuter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Mobil penumpang 40% 17% 37% 56% 56% 55% 54% 46% 38% Bis 1% 5% 8% 2% 1% 1% 2% 2% 4% Trem/metro 0% 1% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Kereta 0% 2% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 1% Lainnya 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tabel 1 Pembagian modal berdasarkan kelompok umur di Belanda. Sumber: Wegman & Aarts 2005 Sumber: road-safety.transport.ec.europa.eu

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh sudah menerapkan pembayaran non tunai (cashless) secara penuh di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. “Mulai 1 September, transaksi retribusi di pelabuhan sudah cashless,” sebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal pada Kamis, 31 Agustus 2023. Teuku Faisal menambahkan, pembayaran secara non tunai sebenarnya sudah dimulai sejak tanggal 1 Mei yang lalu dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya memiliki kartu uang elektronik saat ke pelabuhan. Penerapan pembayaran berbasis uang elektronik ini, kata Teuku Faisal, sebagai upaya Dinas Perhubungan Aceh mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digaungkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 agar transaksi masyarakat menjadi lebih aman dan nyaman. Selain itu, elektronifikasi pembayaran pada sarana perhubungan ini juga dilatarbelakangi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, sehingga penerapan cashless diharapkan menjadi strategi pecegahan terhadap pungutan liar (pungli) di pelabuhan. Penerapan cashless, tambah Teuku Faisal, juga sebagai bentuk transparansi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor perhubungan. “Jadi bukan untuk memberatkan masyarakat, justru kita memudahkan masyarakat bisa bertransaksi dengan nyaman, lebih praktis karena tidak perlu merogoh uang tunai, dan tidak perlu menunggu uang kembalian saat keluar dari pelabuhan,” ujarnya. Teuku Faisal mengimbau calon pengguna jasa Pelabuhan Ulee Lheue yang belum mempunyai kartu uang elektronik supaya segera memiliki kartu tersebut. “Ya kita harapkan masyarakat ikut mendukung sehingga aktivitasnya lancar. Namun, masyarakat juga tidak perlu khawatir bila mengalami kendala di pintu gerbang pelabuhan, karena selalu ada petugas yang akan membantu,” sebutnya. Kadishub Aceh turut berterima kasih kepada manajemen Bank Indonesia Perwakilan Aceh atas dukungan luar biasa sehingga penerapan pembayaran non tunai di Pelabuhan Ulee Lheue bisa terealisasi dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada mitra perbankan di Aceh, khususnya Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI), atas dukungan 300 lembar kartu uang elektronik yang telah dibagi secara cuma-cuma kepada pengguna jasa pelabuhan selama masa sosialisasi. Sebagai informasi, kartu uang elektronik bisa diperoleh di seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, toko-toko retail Indomaret dan Alfamart, dan booth layanan di depan pintu gerbang Pelabuhan Ulee Lheue. Kartu e-money juga bisa digunakan untuk keperluan lainnya, seperti di bandara, jalan tol, dan lain-lain.(AM)