Category: Berita

Lazimnya momen pergantian tahun dimanfaatkan oleh masyarakat untuk rehat sejenak dari aktivitas sehari-hari dengan berkunjung ke objek-objek wisata. Berkaca pada momen-momen libur akhir tahun sebelumnya, sebagian besar masyarakat, baik yang berasal dari Aceh maupun luar Aceh diperkirakan akan bergerak ke destinasi wisata favorit, Pulau Weh Sabang. Mengantisipasi meningkatnya arus pergerakan penumpang, Dishub Aceh telah menyiapkan skema pengaturan lalu lintas penumpang dan kendaraan di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Dari data yang dihimpun oleh tim Aceh TransIt, pada akhir tahun lalu, puncak arus keberangkatan penumpang di Pelabuhan Ulee Lheue terjadi di penghujung bulan Desember dengan jumlah penumpang yang menyeberang ke Sabang adalah 1939 orang. Tercatat total sebanyak 26829 orang melancong ke pulau paling barat Indonesia itu selama periode libur akhir tahun 2022. Meskipun pergerakan penumpang pada libur akhir tahun 2023 ini diprediksi tidak akan melampaui jumlah penumpang pada periode libur Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, namun strategi pengendalian lalu lintas di pelabuhan tetap perlu dipersiapkan sedini mungkin. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al Qadri, menyebutkan bahwa yang paling utama adalah tetap memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran. “Sudah kita informasikan kepada operator kapal dan juga seluruh stakeholder yang ada di Pelabuhan untuk bersinergi dan sigap dalam memberikan pelayanan terbaik selama periode libur akhir tahun ini. Operator juga dapat menambah frekuensi trip kapal sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penumpukan penumpang di pelabuhan, tentunya tetap dengan memperhatikan kondisi cuaca dan faktor-faktor keselamatan lainnya,” ujarnya. Pada kondisi peak season, termasuk libur tahun baru, frekuensi trip kapal biasanya mengalami penambahan. Jika pada kondisi normal biasanya kapal diberangkatkan 3 sampai dengan 4 trip, namun pada kondisi libur nasional bertambah menjadi 5 sampai 6 trip per hari. Guna memaksimalkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan, Dinas Perhubungan Aceh juga akan menyediakan posko pengamanan yang beroperasi selama 24 jam di sekitar pelabuhan Ulee Lheue. Petugas posko nantinya bertugas membantu dan mengarahkan antrian kendaraan yang masuk dan keluar pelabuhan agar tidak menimbulkan kemacetan. “Kita juga sudah siapkan alernatif-alternatif sirkulasi kendaraan dan penumpang di pelabuhan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan nantinya,” tambah Al Qadri. Posko pengamanan direncanakan mulai beroperasi sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024 mendatang. Selain itu, jika memungkinkan akan dilaksanakan pula rapat koordinasi membahas persiapan akhir untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue bersama-sama dengan seluruh stakeholder terkait yang ada di pelabuhan. Seiring dengan kesiapan dari sisi prasarana, kesiapan sarana angkutan juga mendapat perhatian khusus dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat selama periode libur akhir tahun 2023 ini. Informasi yang didapatkan tim Aceh TransIt bahwa ramp check kapal penyeberangan telah selesai dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Aceh. Menyusul moda laut, ramp check pada moda darat rencananya juga akan digelar pada pertengahan Desember mendatang. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana dan Angkutan, Renny Anggeraeni Robin, menyampaikan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperiksa pada saat dilakukannya ramp check angkutan darat. “Kita periksa dari aspek administrasi, aspek teknis utama dan aspek teknis penunjang. Dari aspek administrasi misalnya kita lihat kelengkapan surat-surat kendaraannya, termasuk izin trayek, kartu muatan, SIM milik pengemudi, dan sebagainya. Sementara dari aspek teknis kita lihat kondisi kendaraan, seperti rem, ban, lampu-lampu penerangan, permesinan, semuanya itu harus berfungsi dan dalam kondisi laik jalan,” terang Renny.Inspeksi ramp check angkutan umum sangat penting karena merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Seperti dikutip dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) yang dirilis Ditlantas Polda Aceh, angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sepanjang Agustus 2023 dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 64 orang. Oleh karena itu, dengan memastikan kendaraan umum memenuhi standar keamanan dan keselamatan diharapkan angka kecelakaan tersebut dapat ditekan semaksimal mungkin. Sementara itu, sesuai prediksi dari BMKG, musim penghujan masih terus berlangsung sampai awal tahun 2024 nanti, hal ini berakibat pada potensi terjadinya bencana hidrometeorologi, terutama bencana banjir yang mungkin saja terjadi pada beberapa titik di wilayah lintas barat maupun lintas timur Aceh. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama periode libur tahun baru diimbau untuk tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi. Jadi, bagi rakan moda yang akan berlibur, jangan lupa persiapkan perjalananmu sebaik mungkin dan tetap berhati-hati saat berkendara di jalan.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Dinas Perhubungan Aceh meraih predikat Informatif dengan nilai 98,83 (Terbaik 1) dalam penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 dari Komisi Informasi Aceh (KIA) di Hotel Amel dan Convention Hall Banda Aceh, Rabu, 6 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan predikat informatif terbaik dengan nilai tertinggi kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang diberikan kepada Dishub Aceh tahun ini. “Ini merupakan kali ketiga secara berturut-turut Dishub Aceh memperoleh predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik di Aceh dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan predikat terbaik 1,” ujar Teuku Faisal sesaat setelah menerima penghargaan dari Komisi Informasi Aceh yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Aceh Bustami. Penghargaan ini, sebut Teuku Faisal, adalah buah dari komitmen Dishub Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik dalam menjalankan roda organisasi. “Yang utama adalah komitmen yang kuat dari jajaran Dishub Aceh dari level tertinggi hingga seluruh staf,” sebutnya. Selain itu, penerapan keterbukaan informasi menurut Teuku Faisal merupakan upaya Dishub Aceh untuk menjadi lembaga pemerintah yang informatif dengan memberikan pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat. “Kita menyadari hal ini penting karena masyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi sekaligus mengawasi jalannya pembangunan,” ucapnya. Hasil yang didapatkan hari ini, tambah Teuku Faisal, tidak diperoleh secara instan. Ada proses panjang yang dilalui untuk menyiapkan segala hal agar penerapan keterbukaan informasi di Dishub Aceh bisa berjalan dengan maksimal. Pada kesempatan yang sama, Ketua Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib melaksanakan amanah undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). “Setiap badan publik punya kewajiban untuk menyampaikan informasi karena masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui (right to know) berdasarkan undang-undang,” sebutnya.“Selamat kepada badan publik yang menerima penghargaan anugerah keterbukaan informasi publik di Aceh tahun 2023 ini, semoga keterbukaan informasi di Aceh semakin baik dan dapat diutamakan,” tutur Donny. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh (KIA) Arman Fauzi menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini ada 73 badan publik di Aceh yang telah mengembalikan kuesioner atau Self Assesment Questionary (SAQ). Hal itu menandakan partisipasi badan publik di Aceh dalam keterbukaan informasi sumakin bertambah. “Kita berharap badan publik ke depan semakin banyak ramai berpartisipasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi,” sebutnya. Keterbukaan informasi, menurut Arman merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu setiap instansi harus terus berinovasi dalam mendistribusikan berbagai informasi dari instansinya. “Sehingga iklim keterbukaan informasi publik betul-betul bisa dirasakan masyarakat,” kata Arman.Arman Fauzi mengatakan, penilaian terhadap penerima penghargaan keterbukaan informasi publik berpedoman pada standar layanan informasi publik yang diatur dalam Undang-undang informasi publik. Regulasi itulah yang menjadi dasar KIA dalam memonitoring dan mengevaluasi badan publik.“Harapan kita masyarakat dapat mengakses dan menikmati informasi dari setiap badan publik agar partisipasi publik terus meningkat,” kata Arman. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KIA. Agenda ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KIA dalam beberapa tahun terakhir. KIA melakukan penilaian berdasarkan monitoring dengan indikator tingkat akurasi yang tinggi. Tujuannya, tidak lain untuk mendorong agar semangat keterbukaan informasi menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga berbadan hukum di Aceh. Ada tiga kualifikasi penghargaan yang diberikan kepada badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi, yaitu yang tertinggi kualifikasi informatif diterima sebanyak 19 badan publik, menuju informatif diterima oleh 21 badan public, dan cukup informatif diterima 9 badan publik. Adapun para penerima penghargaan tersebut dibagi dalam 4 kategori yaitu, kategori BUMD, instansi vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Perangkat Aceh.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

November 2023 menjadi bulan sibuk bagi Provinsi Aceh. Terdapat dua agenda besar yang dilaksanakan secara hampir bersamaan, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh dan Roadshow Bus KPK yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). PKA merupakan agenda lima tahunan yang dimaksudkan untuk melestarikan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Aceh. Melalui PKA, diharapkan generasi muda Aceh dapat mengenali adat, budaya, dan sejarah kemahsyuran Aceh masa lampau serta dapat mewarisi semangat dan moral yang diturunkan oleh generasi bangsa Aceh sebelumnya. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 4-12 November 2023, dengan pusat kegiatan di Taman Sulthanah Safiatuddin, Lampriet, serta lokasi tambahan di Lapangan Blang Padang, Museum Aceh, Pendopo Wali Nanggroe, Anjong Mon Mata, Taman Seni Budaya, Amel Hotel, Hermes Palace Hotel, Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, Krueng Aceh, dan Krueng Lamnyong. Roadshow bus KPK adalah kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh KPK dengan tujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Roadshow bus KPK tahun ini dilaksanakan melewati delapan kota (DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung) pada periode 7 Mei – 2 Juli 2023 lalu dan akan ke 6 Provinsi di Sumatera (Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh) pada periode 31 Agustus – 12 November 2023. Di Aceh, kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9-12 November 2023, dengan kegiatan berpusat di Balee Meuseuraya Aceh di kawasan Kota Baru, Banda Aceh. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah pertunjukan seni, permainan bertema antikorupsi, diskusi dan nonton bareng film antikorupsi, hingga peningkatan kapasitas antikorupsi untuk berbagai kalangan. Dengan adanya dua agenda besar di waktu yang bersamaan dan di tempat yang berdekatan, keinginan masyarakat Aceh untuk mengikuti kedua acara tersebut tergolong cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penuhnya lokasi pelaksanaan PKA dan Roadshow Bus KPK serta meriahnya pembukaan dan penutupan kedua acara tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai kembali bergairahnya antusias masyarakat selepas Pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat. Dengan membludaknya pengunjung yang ingin ambil bagian di kedua perhelatan tersebut, dapat dipastikan terjadi pemusatan pergerakan, baik masyarakat maupun kendaraan, di sekitar lokasi acara. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan kemacetan yang parah apabila tidak ditanggulangi. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Aceh kemudian menyiagakan 2 bus trans kutaraja yang dimaksudkan sebagai shuttle bus yang beroperasi di seputaran lokasi PKA dan Roadshow Bus KPK. Shuttle bus nanti akan menjemput pengunjung di lokasi parkir kendaraan, kemudian akan dibawa ke lokasi acara dengan bus tersebut. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Hanung Kuncoro, menyebutkan bahwa kehadiran bus ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berhadir ke lokasi PKA. “Fasilitas yang diberikan ini juga untuk menghindari kemacetan dan memberi kemudahan untuk pengunjung PKA,” katanya, Jumat (3/11). Diharapkan pengunjung dapat menaiki bus trans kutaraja agar dapat mengurangi kemacetan di sekitar lokasi, selain biaya perjalanan menggunakan Trans Kutaraja yang masih gratis. Rute yang dilalui oleh shuttle bus tersebut adalah Shelter Stadion Haji Dimurthala – RSUDZA – Masjid Oman Al Makmur – Taman Sulthanah Safiatuddin (Lokasi PKA) – Kantor Gubernur Aceh – Balee Meuseuraya Aceh (Lokasi Roadshow Bus KPK) – Shelter Stadion Haji Dimurthala. Shuttle Bus tersebut beroperasi dari jam 17.00 – 22.00 WIB selama pelaksanaan acara. Masyarakat yang ingin menaiki shuttle bus dapat menunggu pada titik-titik shelter yang telah disiapkan. Selain itu, shuttle bus tersebut juga terkoneksi dengan Koridor 1 Trans Kutaraja yang melayani rute Masjid Raya Baiturrahman – Darussalam, serta feeder 2 dengan rute Lampineung – Pango. Kehadiran shuttle bus ini rupanya mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Tercatat sebanyak 2.751 orang memilih menggunakan shuttle bus, dengan rata-rata 306 penumpang setiap harinya. Penumpang paling tinggi terlihat di 2 hari awal pelaksanaan PKA (4/11 dan 5/11), dengan masing-masing 485 penumpang dan 777 penumpang. Rahmat, salah satu pengunjung dari Sigli menyebutkan bahwa kehadiran shuttle bus sangat membantu ia dan keluarganya saat berkunjung ke PKA. “Alhamdulillah ada bus ini. Kami harus parkir lumayan jauh dari lokasi PKA karena banyaknya pengunjung. Dengan adanya bus ini, kami tak perlu berjalan jauh untuk lokasi PKA.” Dalam pelaksanaanya, ada beberapa saran dari pengunjung yang meminta agar operasional bus shuttle itu lebih lama, dikarenakan ada pengunjung yang berlama-lama menikmati anjungan kabupaten/kota di PKA. “ Ke depan, kalau event lagi macam ini sebaiknya operasionalnya sampai jam 11 malam, jadi lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati layanannya.” saran seorang pengunjung yang tidak mau disebutkan namanya.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Pertanyaan ini seringkali muncul di permukaan, setali tiga uang dengan semakin berkembangnya aspek perekonomian dan pembangunan infrastruktur saat ini membuat mobilitas masyarakat menuju berbagai tempat tujuannya tak luput dari peningkatan yang semakin tinggi dan padat berimbas semakin macetnya lalu lintas khususnya pada jam padat pagi dan sore hari. Macet sendiri berarti menurunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas jalan, yang sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, hal ini berdampak pada tertundanya gerak atau mobilitas, atau dalam bahasa awamnya adalah terhambatnya pergerakan kendaraan / orang di jalan raya. Sebagai contoh, jika kita berkendara pada pagi maupun sore di kota besar seperti Banda Aceh hampir pasti akan terjebak pada kemacetan, khususnya di persimpangan utama maupun daerah dekat pusat kegiatan seperti pasar. Kondisi tersebut diperparah dengan etika berkendaran masyarakat kita yang cenderung “grusak-grusuk” berimbas pada tersendatnya arus lalu lintas “tanpa alasan yang jelas”. Lalu, solusi apa yang dapat kita ambil untuk mengatasi kemacetan jalan tersebut?Sejatinya, kemacetan terjadi karena tidak seimbangnya supply dan demand mobilitas di jalan, supply dalam hal ini adalah jumlah ruang di jalan yang tersedia untuk mobilitas kendaraan, sedangkan demand adalah jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tersebut. Banyak orang beranggapan bahwa, untuk mengatasi kemacetan ini adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan, baik itu dengan melakukan pelebaran jalan yang sudah ada ataupun dengan membuka jalan baru. Namun dewasa ini hal tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi. Selain karena semakin terbatasnya jumlah ruang untuk pelebaran jalan maupun pembukaan jalan baru, juga karena biaya investasi yang diperlukan semakin besar. Khususnya pada kota-kota besar yang ada di Indonesia, makin banyaknya pemukiman, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan lain membuat lahan untuk dimanfaatkan sebagai jalan semakin berkurang dan jika ada pun jumlahnya sedikit dan harga pembebasannya pasti sangat mahal. Mari kita berandai-andai, jika setiap kemacetan solusinya adalah dengan menambah jumlah ruang di jalan berapa banyak jalan yang kita butuhkan untuk mengakomodir itu semua? Dan juga sampai kapan area yang bisa kita sediakan untuk menambah jalan? Tentu perlu solusi lain untuk mengatasi masalah kemacetan khususnya di kota besar. Salah satu solusi yang dipandang tepat adalah dengan menggalakkan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di masyarakat, baik itu angkutan umum konvensional (angkutan kota / taksi) maupun angkutan umum massal seperti bus rappid transit, kereta commuter, monorail, dan lainnya. Ada perbandingan ulung yang mengatakan jika 1 bus dalam keadaan penuh bisa disamaratakan dengan 85 kendaraan pribadi baik itu mobil ataupun sepeda motor dengan masing-masing 1 penumpang. Tentu jika korelasinya dengan jumlah ruang untuk bergerak di jalanan perbandingan ini terasa sangat mencolok. Coba bayangkan saja berapa ruang di jalan yang bisa kita tekan jika orang-orang yang sebelumnya berkendara menggunakan mobil atau sepeda motor kemudian beralih menggunakan angkutan umum, tentu masalah kemacetan akan teratasi atau setidaknya terurai dan berkurang. Ruang di jalan yang sebelumnya digunakan oleh kendaraan pribadi tersebut akan “nganggur” karena penggunanya kini beralih ke moda transportasi lain. Dari sisi investasi, penggunaan angkutan umum sebenarnya menguntungkan semua pihak, pemerintah selaku regulator dan penyedia jalan tidak perlu menggelontorkan anggaran berlebih untuk pembangunan jalan, sementara pembangunan sistem angkutan umum jauh lebih rendah pembiayaannya.Lalu akan muncul pengusaha-pengusaha baru di bidang angkutan umum yang tentu menambah lapangan pekerjaan, serta bagi masyarakat biaya transportasi menggunakan angkutan umum tentu jauh lebih murah dibanding ia berkendara dengan kendaraan pribadi.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

Layanan Bus Trans Kutaraja telah melayani masyarakat maupun pengunjung kota Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar selama 7 tahun. Berbagai inovasi, pengembangan dan pengingkatan layanan terus dilakukan untuk meberikan pelayanan terbaik kepada para penggunanya. Awal tahun 2023, Trans Kutaraja juga menambah beberapa rute feeder yang dilayani oleh bus berbadan sedang untuk memperluas area layanannya yang telah melayani rumah sakit, area perkantoran, kampus, sekolah dan gedung pemerintahan. Sebagai satu-satunya layanan angkutan perkotaan yang ada di ibukota provinsi terbarat Indonesia tersebut, Trans Kutaraja cukup diminati oleh masyarakat, terutama dikalangan pelajar dan mahasiswa dan sebagian masyarkat umum. Namun kehadiran Trans Kutaraja membawa dampak bagi penyedia jasa transportasi yang telah beroperasi sebelumnya, seperti labi-labi. Dengan armada yang modern, kapasitas yang lebih besar, dilengkapi air-conditioner, dan tidak berbayar, tentu Trans Kutaraja dapat dengan mudah memenangkan hati para penumpang dibandingkan dengan labi-labi yang armadanya sudah berusia puluhan tahun, tidak memiliki kepastian waktu layanan, berkapasitas kecil, tidak dilengkapi dengan AC, dan kurangnya standar keamanan saat beroperasi. Konflik sosial yang terjadi akibat modernisasi angkutan kota tidak hanya terjadi di Aceh, banyak kota di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama. Perkembangan zaman dan teknologi akan terus terjadi dan akan meninggalkan bagi yang tidak mampu beradaptasi. Namun dalam transportasi perkotaan sangat memungkinkan untuk menemukan titik equilibrium antara kepentingan modernisasi angkutan perkotaan dengan kebutuhan penghidupan bagi penyedia jasa angkutan perkotaan yang sebelumnya, karena keduanya mempunyai fungsi yang sama yaitu membantu pergerakan masyarakat dari tempat asal menuju ketempat tujuan. Pengintegrasian labi-labi ke layanan Trans Kutaraja sebagai feeder adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mengakomodir kedua kepentingan di atas. Walaupun pada saat ini jumlah labi-labi yang beroperasi saat ini sangatlah minim. Jika melihat dari perspektif peluang, jumlah yang sedikit ini tentu lebih besar peluang berhasil karena armada yang diintegrasi nantinya akan mudah diatur dan dievaluasi, sekaligus menjadi pilot project untuk pengintegrasian kedepannya. Harus dipahami, pengintegrasian ini tidaklah glamor karena masih memanfaatkan armada yang ada. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa penyedia jasa tersebut akan berinvestasi kedepannya agar menyediakan layanan feeder yang berkeselamatan, aman dan nyaman bagi para penggunanya. Dalam hal pengintegrasian rute, sebenarnya masih ada beberapa rute yang masih dilayani labi-labi sampai saat ini dan belum terjamah oleh layanan bus trans kutaraja. Hal ini menunjukkan bahwa labi-labi untuk dapat berperan sebagai feeder layanan Trans Kutaraja dengan tidak tumpang tindih pada rute yang dilayani. Peran labi-labi sebagai feeder dapat menjawab beberapa permasalahan terutama cakupan area layanan Trans Kutaraja yang masih terbatas. Labi-labi dapat dengan mudah menjangkau ke daerah yang berjalan yang kecil dan sempit yang tidak mungkin dilalui oleh bus berbadan besar maupun sedang, seperti permukiman dan perkampungan yang notabene memiliki trip generation yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan Trans Kutaraja, sehingga mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan layanan ini secara maksimal. Pengintegrasian labi-labi dengan layanan Trans Kutaraja diharapkan dapat menjadi solusi untuk beberapa permasalahan sekaligus, yaitu keterbatasan kemampuan fiskal Pemerintah Aceh dalam perluasan cakupan area layanan Trans Kutaraja, keberlangsungan ekonomi bagi para penyedia jasa transportasi dan tuntutan masyarakat untuk layanan Trans Kutaraja yang mencakup daerah pemukiman.(*) Versi cetak digital Tabloid Aceh TRANSit Edisi 15 dapat diakses di laman:

BANDA ACEH – Terhitung mulai 1 Januari 2024, Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Kota Sabang secara resmi kembali dikelola Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Seperti diketahui, pelabuhan ini dikelola Dishub Aceh sejak 16 Maret 2022 lalu dengan skema pinjam pakai guna mendukung pelayanan transportasi pada lintasan Ulee Lheue – Balohan. Hal ini seperti yang disampaikan Kadishub Aceh, Teuku Faisal, Jumat, 29 Desember 2023 di Ruang Rapat Asisten II Setda Aceh usai menandatangani surat kesepakatan bersama Plt. Kepala BPKS Sabang, Marthunis, isinya tentang pengakhiran perjanjian pinjam pakai tanah pertapakan dan bangunan pada Pelabuhan Penyeberangan Balohan dan fasilitas pendukung lainnya. Dilanjutkannya keberadaan Pelabuhan Penyeberangan Balohan memiliki peran yang strategis, sebab Pulau Weh yang terletak di Sabang selalu ramai dikunjungi berbagai wisatawan lokal hingga mancanegara. Oleh karenanya, Pelabuhan Balohan sudah sepatutnya dikelola oleh BPKS secara lebih profesional. “Tentu pengelolaan kembali oleh BPKS ini guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa secara modern dan profesional karena salah satu core bussiness BPKS adalah pengelolaan pelabuhan,” sebut Faisal. Faisal menambahkan ke depan, pihaknya yakin dan percaya di bawah pengelolaan BPKS, pelayanan kepada jasa pengguna jasa Pelabuhan Penyeberangan Balohan akan semakin baik dan berkembang. Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BPKS Sabang, Marthunis mengatakan Pelabuhan Balohan adalah aset BPKS dan telah dikelola secara baik oleh Dishub Aceh. “Tentunya kita menginginkan Pelabuhan Balohan ini dan menjadi citra awal yang baik bagi Sabang sebagai kawasan strategis pariwisata nasional dengan pelayanan yang prima. Kami mengharapkan dukungan Dishub Aceh sehingga pelayanan semakin membaik,” harap Marthunis. Selama dikelola Dishub Aceh, berbagai perubahan telah upayakan untuk kenyamanan pengguna jasa pelabuhan baik fasilitas umum, penataan parkir kendaraan umum dan barang, pencahayaan gedung, penataan lokasi antrian tiket kapal Ro-Ro maupun kapal cepat.(MR)

Banda Aceh – Sebanyak 22 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinyatakan lolos seleksi di Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan arahan dan bimbingan dari Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang berlangsung di Aula Multimoda Dinas Perhubungan Aceh. Jumat, 29 Desember 2023. Kepala Dinas Perhubungan Aceh dalam arahannya mengatakan jika kebutuhan dan standar sumber daya manusia (SDM) di Dishub Aceh cukup tinggi. Karenanya, ia meminta kepada PPPK terpilih untuk segera catching up dari segi keterampilan, wawasan, dan pengetahuan terkait Dinas Perhubungan. “Kita harus mampu segera beradaptasi dengan kebutuhan kantor dan menjaga kedisiplinan dalam bekerja. Saat ini Dishub Aceh terus berbenah ke arah yang lebih baik lagi,” ucap Faisal. Faisal juga menjelaskan jika Dishub Aceh membutuhkan personel untuk penyebaran Informasi dan pemenuhan menajemen pelayanan. Ia juga berpesan agar selalu menjaga Integritas dalam pelayanan jangan sampai terbujuk rayuan dari pihak manapun. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki menjelaskan jika seleksi PPPK diikuti 265 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dari ratusan pendaftar tersebut, akhirnya terpilih 22 orang untuk mengisi sejumlah posisi di Dinas Perhubungan Aceh. Mereka resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mulai menjalani masa orientasi. ”Semoga seluruh pegawai yang baru diterima ini bisa segera beradaptasi dan berkarya di unit kerjanya masing-masing. Mari bersama-sama berkontribusi untuk membangun Dinas Perhubungan Aceh lebih baik lagi,” tutup T. Rizki.(AP)

BANDA ACEH – Sebanyak 21 Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dan 25 pegawai PPPK di lingkungan Pemerintah Aceh dilantik di Aula Badan Kepegawaian Aceh, Kamis 28 Desember 2023. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Aceh, Abdul Qohar atas nama Gubernur Aceh. Dari pelantikan ini, sebanyak 19 pegawai PPPK diantaranya yang dilantik bertugas di Dinas Perhubungan Aceh. Prosesi pelantikan itu sendiri disaksikan Pelaksana Harian BPSDM Aceh dan Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh. Abdul Qohar saat membacakan sambutan Gubernur Aceh menyebutkan, pelantikan itu merupakan momen penting yang dimaknai dalam memberikan dedikasi dan kompetensi terbaik dalam menjalankan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh. Hal itu juga sekaligus untuk mendorong keberhasilan reformasi birokrasi di Aceh. “Semua pegawai wajib merealisasikan semua butir-butir yang tercantum dalam perjanjian kerja dan menjalan core value ASN (ber-Akhlak),”ujar Qohar. Kepada pejabat dan pegawai yang dilantik, Qohar juga mengingatkan agar terus memberikan abdi terbaik dalam menjalankan tugas, seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara (ASN) menjadi pondasi dalam menjalankan dan pengambil kebijakan publik. Selain itu para pegawai juga diminta menjaga diri agar tidak terjebak dalam sebuah situasi yang dapat merugikan Pemerintah Aceh, yang secara psikologis akan berpengaruh terhadap kurang baiknya pencapaian kinerja. Qohar juga menyebutkan, penunjukan para pejabat itu telah didasari pada kemampuan dan kapasitas yang Saudara miliki, disamping telah terpenuhinya kriteria kompetensi, profesionalisme dan integritas terhadap tugas yang dijalankan selama ini. “Dengan pemenuhan kriteria tersebut, saya menaruh harapan besar, kiranya Saudara-Saudara dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Teruslah berupaya meningkatkan prestasi dan kinerja, guna menjalankan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini,” ujar Qohar membacakan sambutan Gubernur.(MS)

Jika dibandingkan dengan Sabang, kawasan Pulo Aceh mungkin belum terlalu tersohor, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Pulo Aceh menyimpan banyak potensi yang menjanjikan, termasuk potensi pariwisatanya. Bagi yang sudah pernah melancong ke Pulo Aceh pasti ingin kembali lagi untuk menikmati panorama pantai yang cukup indah dan diapit oleh gugusan pulau-pulau di sekitarnya. Hal inilah yang disampaikan oleh Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Lamteng, Pulo Aceh, Safwan, yang ditemui oleh Tim Aceh TRANSit. Bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan Aceh sejak tahun 2006, pada awal tahun 2023, beliau dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Koordinator Pelabuhan Lamteng, yang kemudian membuatnya menjadi semakin dekat dengan geliat aktivitas di Pulo Aceh, terutama di sekitar Pelabuhan Penyeberangan Lamteng. Secara geografis, Pulo Aceh terbagi dua pulau yaitu Pulo Nasi dan Pulo Breuh. Namun kedua pulau ini lebih dikenal dengan sebutan Pulo Aceh, merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dikisahkan, penamaan Pulo Nasi ini berawal dari kisah nasi bungkus. Karena jaraknya yang menempuh perjalanan setengah hari dari daratan, maka setiap pendatang harus membawa nasi bungkus untuk disantap ketika sandar. Sedangkan, Pulo Breueh yang jaraknya lebih jauh dari Pulo Nasi, nasi bungkus yang dibawa pengunjung dikhawatirkan akan basi. Maka, pendatang membawa beras untuk dimasak di Pulo Breueh (red: Beras). Pelabuhan Lamteng yang berada di Pulau Nasi telah berada di bawah kewenangan Dishub Aceh sejak selesainya proses pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kepada Pemerintah Aceh pada akhir Desember 2021 lalu. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, pelabuhan Lamteng adalah pelabuhan penyeberangan yang termasuk dalam pelabuhan penyeberangan kelas I dengan kapasitas dermaga 600 GT dan kolam pelabuhan dengan kedalaman 3,6 meter. Sampai saat ini, pelayaran ke Pulo Aceh dilayani oleh KMP Papuyu dengan frekuensi hampir setiap hari dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Dalam satu trip, KMP Papuyu dapat memuat 105 penumpang dan 8 unit kendaraan campuran yang terdiri dari 2 unit kendaraan kecil serta 6 unit bis/truk berukuran sedang. Tetapi, ada juga warga Pulo Aceh yang menggunakan boat nelayan sebagai alternatif untuk berlayar ke wilayah daratan dan sebaliknya. Menurut Safwan, hal ini terjadi karena jadwal keberangkatan kapal dari dan menuju Pulo Aceh sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. “Kalau cuaca buruk, angin dan ombak besar, dan kapal Papuyu gak bisa berangkat, tapi masyarakat misalnya tetap butuh untuk ke Banda Aceh hari itu, jadi mau gak mau ya naik boat,” paparnya. Ia menambahkan bahwa mayoritas masyarakat yang menggunakan jasa pelayaran dengan menggunakan KMP Papuyu berprofesi sebagai pedagang, sehingga Pelabuhan Lamteng menjadi pintu utama distribusi logistik sehari-hari. Selama ini, operasional di Pelabuhan Lamteng dijalankan oleh Safwan bersama dengan empat orang personil pelabuhan lainnya yang merupakan warga asli Pulo Aceh. Sehari-harinya, ia beserta keempat personil lainnya berkoordinasi dengan operator kapal, baik itu terkait dengan jadwal pelayaran, pengoperasian kapal, maupun hal-hal lainnya yang diperlukan. Disamping itu, ia juga harus memastikan kegiatan di pelabuhan berjalan dengan kondusif, terutama saat kapal melakukan kegiatan bongkar muat. Selain itu, sebagai koordinator ia bertanggung jawab untuk melaporkan setiap kejadian dan kendala yang terjadi di lapangan kepada atasan di kantor induk. Ketika ditanya mengenai suka duka yang dialami selama bertugas, ia mengaku hanya berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. “Saya bersyukur karena di sini mendapatkan mitra kerja yang sangat kooperatif, baik itu adik-adik petugas kita di pelabuhan ataupun dari operator, alhamdulillah semuanya saling support dan sudah saling menganggap seperti saudara satu sama lain sehingga pekerjaannya tidak terasa berat,” ujar pria kelahiran 19 September 1980 ini. Untuk kendala pada saat bertugas, ia menyebut bahwa selama ini belum menemui kendala yang berarti, hanya saja ia berharap dapat diupayakannya jaringan telekomunikasi yang lebih kuat dan stabil di kawasan Pulo Aceh, karena jaringan komunikasi amat sangat diperlukan pada zaman ini, apalagi untuk dirinya yang sering bertugas bolak-balik ke Lamteng sehingga perlu untuk memberikan kabar bagi keluarga yang berada di rumah. Jalur laut masih menjadi satu-satunya penghubung kawasan Pulo Aceh dengan wilayah daratan sampai saat ini. Oleh karena itu, menurut Safwan, penting sekali untuk memastikan sarana dan prasarana di pelabuhan dapat berfungsi secara optimal. Apalagi, menurutnya, masyarakat perlu diberikan haknya untuk mendapatkan jasa transportasi yang aman dan nyaman. “Kita tahu di Pulo Aceh belum banyak fasilitas umum yang memadai, seperti misalnya fasilitas kesehatan dengan peralatan dan tenaga medisnya masih terbatas, jika ada urgensi kayak ada warga yang sakit dan perlu dirujuk ke Banda Aceh, pasti dibawa dengan kapal,” tambahnya. Potret kehidupan di Pulo Aceh memang relatif sederhana. Sekilas, mungkin tak banyak yang bisa dilakukan di sebuah kecamatan dengan 17 gampong ini. Namun, bagi Safwan, ia mengenggam semangat dan asa bahwa suatu saat kawasan Pulo Aceh akan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan dan menjadi sentra perekonomian di tanah Serambi Mekkah. “Memang masih banyak PR bagi kita untuk membangun Pulo Aceh ini, tapi bukan tidak mungkin hal itu akan tercapai dengan kerjasama dan semangat kolaborasi kita semua” tutupnya.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman:

Bus Trans Koetaradja mulai menerapkan penggunaan sistem tap on bus (cashless payment) pada koridor 1 rute Pusat Kota menuju Darussalam (kawasan kampus) sejak 1 Oktober 2023. Para penumpang kini diwajibkan menggunakan sistem Tap On Bus (TOB). Penerapan itu bertujuan untuk membiasakan masyarakat dalam menggunakan cashless payment atau pembayaran non tunai dengan menggunakan kartu e-money. Selain itu sistem ini juga berfungsi untuk mendapatkan informasi lebih akurat tentang jumlah penumpang. Bagi pengguna transportasi ini, TOB bisa menggunakan kartu berbasis pembayaran elektronik apa saja, seperti e-money Mandiri, PengCard Bank Aceh, Tap Cash BNI, dan lainnya. Kartu uang elektronik bisa didapatkan di semua cabang layanan perbankan yang beroperasi di Aceh atau pada layanan retail yang menyediakan kartu uang elektronik, seperti Indomaret atau Alfamart. Harga yang ditawarkan juga bervariasi mulai Rp30 hingga Rp50 ribu. Tapi untuk saat ini masih bisa membeli dengan saldo yang masih kosong, karena naik bus masih tetap gratis. Untuk sekarang ini masih proses pembiasaan agar masyarakat belajar dahulu bagaimana cara mendapatkan kartu dan menggunakannya agar tidak kaget nantinya, karena belum terbiasa menggunakan kartu e-money tersebut dan sejauh ini pun belum berlaku pemotongan, ini dikarenakan masih gratis. Penggunaan kartu e-money sendiri mendapat respon dan dukungan yang positif dari masyarakat khususnya penumpang yang sudah memiliki kartu e-money seperti yenni, salah Satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang kesehariaanya juga selalu mengandalkan layanan bus Trans Koetaradja. Untuk pelayanannya sendiri, Dishub Aceh selalu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap keluhan pelanggan setiap harinya. Seperti, ketepatan waktu, pelayanan di dalam bus, halte, dan lainnya. Bagi awak Trans Koetaradja yang melanggar juga akan diberikan sanksi dari peringatan sampai sanksi berat. Dishub Aceh hingga saat ini selalu terbuka untuk kritikan, masukan, dan saran. Selain itu, secara reguler juga melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat. Sehingga tahu area mana dari pelayanan yang perlu dibenahi. Jadi, selama ini sistem perbaikan pelayanan sudah ada dan berjalan. Kebijakan nge-tap dinilai repotkan penumpang. Kebijakan Trans Koetaradja yang mewajibkan para penumpang untuk melakukan tapping saat naik bus dianggap merepotkan penumpang. Kebijakan baru ini memicu adanya antrian penumpang yang mau naik bus di sejumlah halte. Selain itu, banyak juga warga mengeluhkan karena belum adanya kartu. “Bayangkan saja semenjak diberlakukannya kebijakan nge-tap mulai 1 Oktober lalu, sering terjadi antrian penumpang akibat imbas dari kebijakan tersebut, terutama pada jam-jam anak sekolah pulang, karena masih banyak para pelajar yang belum mempunyai kartu, akhirnya mereka tidak jadi naik bus” ujar Farhan, salah satu pelajar yang setiap harinya menggunakan angkutan umum Trans Koetaradja saat pulang sekolah.  Nova, pengguna Trans Koetaradja mengaku tak terlalu mempermasalahkan dengan kebijakan tersebut, karena masih terhitung gratis saat naik Trans Koetaradja. Namun, kata dia hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan kartu, jadi saat pengguna tidak mempunyai kartu, bisa langsung beli di halte tersebut atau membelinya dari petugas. “Kalau kami yang biasa menggunakan Trans Koetaradja, tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah itu kalau yang tidak punya kartu seperti ibu-ibu atau orang yang telah lanjut usia atau bahkan adik-adik yang tidak membawa tas tapi mau naik, atau yang kartunya ketinggalan,” kata nova, Selasa (17/10/2023).Hal ini tentunya menyulitkan bagi para pengguna yang tidak memiliki kartu namun ingin menggunakan Trans Koetaradja. Hanya saja, kata dia masih terdapat beberapa penumpang yang kebingungan hingga harus diarahkan oleh para petugas. Pengelola moda transportasi juga harus lebih sigap dan responsif terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan untuk mengantisipasi keluhan masyarakat. Selama ini Dinas Perhubungan Aceh melalui UPTD Trans Kutaraja juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial.(*) Versi cetak digital dapat diakses di laman: