Category: Berita

BANDA ACEH – Tiket kapal penyeberangan pada lintasan Ulee Lheue – Balohan (PP) sudah bisa dipesan secara online mulai tanggal 27 November 2024. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat melakukan konferensi pers bersama General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh pada Sabtu, 23 November 2024. “Masyarakat yang ingin menyeberang ke Sabang dari Pelabuhan Ulee Lheue atau sebaliknya, sudah bisa membeli tiket secara online pada laman www.trip.ferizy.com atau aplikasi mobile yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry,” ungkap Teuku Faisal. Digitalisasi layanan pembelian tiket di Pelabuhan Ulee Lheue ini guna menindaklanjuti arahan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh dan sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota secara Elektronik. Di samping itu, penerapan tiket online bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat maupun wisatawan yang akan berwisata ke Sabang. Wisatawan bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah karena tiket kapal bisa dibeli jauh-jauh hari. “Bagi traveler kepastian berangkat itu penting, jam berapa berangkat dan jam berapa sampai di tujuan. Banyak tamu yang datang ke pelabuhan, karena belum ada kepastian berangkat, akhirnya pulang balik. Permasalahan ini akan teratasi dengan adanya sistem tiket online,” sebut Teuku Faisal. Selain mempermudah pemesanan tiket, layanan daring ini dapat mencegah terjadinya antrian panjang kendaraan di area Pelabuhan Ulee Lheue. “Kita juga menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang sering kali terjadi di saat peak season,” sebut Teuku Faisal. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, wisatawan yang akan berlibur ke Sabang sering kali harus menunggu terlalu lama di Pelabuhan Ulee Lheue karena antrian kendaraan melonjak tajam pada setiap momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dan libur lebaran. Kondisi di atas juga sering kali berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas di dalam maupun di luar area Pelabuhan Ulee Lheue. Kemacetan lalu lintas yang terjadi menyebabkan pelayanan bagi pengguna jasa pelabuhan tidak berjalan dengan optimal. Transformasi layanan pembelian tiket kapal dari sistem manual ke online ini juga bertujuan untuk melindungi pengguna jasa, baik masyarakat maupun wisatawan, dari praktik percaloan. Praktik makelar tiket kapal tentu saja berdampak negatif terhadap pelayanan di pelabuhan seperti ketidaknyamanan penumpang karena memperoleh tiket kapal dengan harga yang melambung tinggi dari harga resmi. Dengan berlakunya pembelian tiket kapal ferry secara online, kini sistem pembelian tiket kapal di Pelabuhan Ulee Lheue dan Balohan seluruhnya menyediakan layanan secara daring, baik kapal ferry maupun kapal cepat. Kadishub menambahkan, bila penerapan sistem tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue berjalan lancar, Dishub Aceh akan mendorong semua pelabuhan penyeberangan di Aceh untuk menerapkan sistem Ferizy ke depannya. “Kita ingin membuat pelabuhan ini full cashless, mulai dari pembayaran retribusi hingga transaksi pada gerai-gerai makanan maupun souvenir,” jelasnya. Hal itu, sebutnya, sejalan dengan target Dishub Aceh untuk merubah image pelabuhan yang dulunya dianggap kumuh, serta banyaknya aksi premanisme, percaloan menjadi lebih aman dan nyaman. “Kini pelabuhan bukan hanya sebagai tempat perlintasan, tapi ke depan harus menjadi objek wisata atau menjadi pilihan bagi anak-anak muda untuk beraktifitas. Lokasinya jg sangat indah disini” sebut Teuku Faisal. Pemerintah Aceh sangat mengapresiasi manajemen PT ASDP Indonesi Ferry Banda Aceh atas atensi dan kerjasama yang baik sehingga terwujudnya digitalisasi pada layanan tiket kapal di lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan ini. Pada kesempatan yang sama, Rudi B Hanafiah menyampaikan bahwa, pada tahap awal, sasaran utama penerapan tiket online untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Sedangkan untuk tiket penumpang dan roda 2, masih dijual tiket secara manual. “Targetnya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, kita sudah full online,” sebutnya. Dirinya mengharapkan dukungan semua pihak untuk sama-sama mensosialisasikan penerapan Ferizy di lintasan Ulee Lheue – Balohan. “Implementasi Ferizy merupakan bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam menyediakan layanan transportasi penyeberangan yang modern dan efisien,” tutur Rudi. Sebagai informasi, pemesanan tiket kapal sudah bisa dilakukan H-7 keberangkatan. Sedangkan batas waktu pemesanan 1 jam sebelum kapal berangkat. Penumpang yang sudah membeli tiket, dipersilahkan masuk pelabuhan 3 jam sebelum waktu keberangkatan. Sementara batas waktu check-in 30 menit sebelum keberangkatan.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh bersama PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penerapan Tiket Online pada lintasan penyeberangan Ulee Lheue – Balohan di Aula Multimoda Dishub Aceh, pada Kamis, 21 November 2024. Pertemuan yang diikuti oleh sejumlah stakeholder penyeberangan tersebut membahas sejumlah persiapan menjelang penerapan penjualan tiket kapal ferry secara online yang akan dimulai pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Aceh yang diwakili Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh Teuku Rizki Fadhil menekankan pentingnya melakukan sosialisasi secara masif kepada publik terkait pemberlakuan tiket online ini. “Sosialisasi perlu digalakkan mulai dari sekarang supaya informasi mengenai tiket online ini bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Kita di Dishub Aceh siap mensupport melalui kanal-kanal media sosial yang kita miliki,” sebut Teuku Rizki. Sekdishub Aceh juga menyampaikan sejumlah arahan dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh terkait masukan dari Ombudsman Perwakilan Aceh maupun masyarakat terhadap pelayanan transportasi penyeberangan. Masukan tersebut diharapkan bisa menjadi perhatian manajemen PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator sehingga pelayanan transportasi penyeberangan semakin membaik ke depan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Aceh Muhammad Al Qadri menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi komitmen PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh dalam menjawab permintaan masyarakat Aceh terkait penerapan tiket online di kapal penyeberangan. “Alhamdulillah, layanan tiket online di Pelabuhan Ulee Lheue bisa direalisasikan oleh PT ASDP dalam waktu cukup singkat,” ujarnya. Al Qadri menambahkan, pemberlakuan tiket online ini diharapkan bisa mencegah terjadinya antrian kendaraan yang panjang pada saat peak season, dan masyarakat memperoleh kepastian waktu untuk menaiki kapal. Pada kesempatan yang sama, GM PT ASDP Indonesia Ferry Banda Aceh Rudi B Hanafiah menyebutkan, masyarakat nantinya dapat memesan tiket kapal penyeberangan pada link www.trip.ferizy.com. Penyediaan layanan tiket online ini, sebut Rudi, merupakan salah satu bentuk komitmen PT ASDP Indonesia Ferry dalam meningkatkan layanan yang prima bagi masyarakat Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Sedikitnya terdapat 100 orang tenaga non ASN yang tercatat sudah mengabdikan diri pada Dinas Perhubungan Aceh mendapatkan pembekalan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebentar lagi akan diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula multimoda, Dishub Aceh, Rabu, 20 November 2024 dengan menghadirkan Delfian Masrura, Dosen Pengajar dari Universitas Teuku Umar sebagai Narasumber. Delfian memaparkan berbagai langkah dan strategi dalam menghadapi perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. “Kompetensi ASN PPPK yang akan diuji terbagi kedalam 3 aspek penting meliputi manajerial, sosial kultural dan wawancara,” Ucap Delfian membuka pemaparan. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, T. Rizki Fadhil mengatakan ini merupakan salah satu bentuk dukungan Dinas terhadap para tenaga Non ASN yang akan mengikuti ujian PPPK kedepan. Ia berharap seluruh tenaga di Dinas Perhubungan Aceh dapat terserap menjadi ASN PPPK. ‘Kita berharap melalui pembekalan ini, para calon PPPK dapat lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi seleksi,” Ucap T. Rizki. Kegiatan pembekalan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Para peserta aktif dan antusias bertanya terkait pelaksanaan tes. Pembekalan ini juga diharapkan mampu menghasilkan ASN PPPK di Dishub Aceh yang kompeten dan berdedikasi tinggi.(AP)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh kembali membuktikan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik dengan meraih penghargaan bergengsi sebagai lembaga publik terinformatif kategori Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Tahun 2024. Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Gubernur Aceh yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Aceh Zulkifli kepada Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa, 19 November 2024. Saat membacakan sambutan Pj Gubernur Aceh, Zulkifli menyebutkan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diselenggarakan setiap tahunnya guna mendorong setiap badan publik agar semakin terbuka dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Semangat implementasi keterbukaan informasi ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang berkenaan dengan pelayanan publik. “Penghargaan seperti ini rutin dilaksanakan oleh KIA untuk mendorong semangat keterbukaan menjadi budaya yang melekat di setiap lembaga publik di Aceh,” sebut Zulkifli. Dengan demikian, tambahnya, lembaga publik semakin memahami betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan sehingga potensi penyelewengan dapat dipersempit. Pada kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Syawaluddin menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam negara hukum yang demokratis. “Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hak bagi setiap warga negara untuk mengetahui sebuah rencana, program, proses hingga latar belakang dari kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi kepentingan publik,” ungkap Syawaluddin. Syawaluddin menilai kesadaran badan publik di Indonesia terhadap hak warga negara dalam memperoleh informasi semakin meningkat. Sebagai badan publik, setiap kita tidak hanya menyediakan serta menyajikan informasi di media sosial. “Akan tetapi harus berani melakukan interaksi dan mendengar partisipasi serta respon dari masyarakat. Dari situlah, kepercayaan publik itu akan tumbuh,” pesannya. Selepas menerima penghargaan, Teuku Faisal pada kesempatan itu menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh jajaran di Dinas Perhubungan Aceh atas komitmen dan dedikasi tinggi terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ditunjukkan selama ini. “Alhamdulillah, Dishub Aceh kembali meraih nilai tertinggi dan mampu mempertahankan penghargaan yang sudah dicapai pada tahun lalu. Tentu ini tidak mudah,” ungkapnya. Kadishub Aceh juga menekankan bahwa esensi dari keterbukaan informasi publik ini adalah bagaimana Dishub Aceh selaku badan publik mampu menyediakan kemudahan akses terhadap informasi bagi masyarakat sekaligus menerapkan budaya keterbukaan bagi seluruh ASN. “Transparansi terhadap kinerja, program, serta kebijakan-kebijakan yang kita lakukan harusnya diketahui oleh masyarakat secara luas, sehingga prinsip check and balance bisa terjadi dan masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan” jelas Teuku Faisal. Sementara itu, Ketua Informasi Aceh Arman Fauzi dalam laporannya menyebutkan, Komisi Informasi Aceh diberi mandat untuk memantau setiap perkembangan, perubahan, dan dinamika yang terjadi di setiap daerah terkait penerapan keterbukaan informasi publik. Jumlah badan publik di Aceh yang memperoleh klasifikasi “Informatif” kian meningkat. Peningkatan ini, sambung Arman, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama, dan inovasi semua pihak. Dirinya berharap Aceh ke depan bisa menjadi provinsi yang dikenal lebih transparan serta literasi yang semakin meningkat. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Aceh dan Bapak Sekda atas dukungan yang telah diberikan selama ini,” ungkap Arman yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Informasi Aceh pada tahun ini. Pencapaian status klasifikasi “Informatif” merupakan penghargaan tertinggi bagi sebuah badan publik yang menyelenggarakan layanan informasi publik. Pada kategori SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh, Dinas Perhubungan Aceh memperoleh nilai tertinggi yaitu 98,7 poin. Disusul oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh pada posisi kedua dengan 98,6 poin, dan Dinas Peternakan Aceh pada posisi ketiga dengan 98,6 poin.(AB)

Usai subuh, pria berkumis dan berjenggot tipis itu sudah memakai baju kerjanya yang bercampur hitam dan biru muda. Sepeda motornya ia panaskan terlebih dahulu. Sejurus kemudian, ia pun mantap melaju ke Halte BPKP. Dari halte yang terletak dekat pangglong kayu di Gampong Lambhuk Kota Banda Aceh itu, Maulidin memulai harinya sebagai cleaning service Halte Bus Trans Koetaradja. Ia adalah salah satu petugas kebersihan yang mulai bekerja sejak Maret 2024 hingga saat ini. “Waktu awal bekerja, saya sempat sakit. Karena banyak yang harus dibersihkan dari halte,” sebutnya di depan Halte SD 56 2, Lamglumpang, Kota Banda Aceh. Hingga saat ini, Maulidin bersyukur masih dapat bekerja dengan maksimal setiap harinya, di hari-hari Bus Trans Koetaradja aktif beroperasi. “Alhamdulillah, penghasilan yang saya terima dari pekerjaan ini sangat membantu saya dan keluarga.” Lelaki yang kini menetap di Gampong Lamreung Meunasah Bak Trieng, Aceh Besar itu mulai bekerja dari pukul 06.00 pagi hingga pukul 13.00 WIB dengan membersihkan sebanyak 11 halte dari Halte BPKP hingga Halte Bung Cala 1 Blang Bintang, Aceh Besar. “Biasanya selesai bersihin tiga halte, baru saya sarapan pagi sambil menikmati kopi Ulee Kareng dekat-dekat sini. Kalau sekarang, perutnya masih kosong Bang, hahaha,” sebutnya sambil tertawa renyah. Lelaki berkacamata itu sudah bekerja selama delapan bulan, ia membersihkan keseluruhan halte dari menyapu, mengepel lantai, mengelap, mencabut rumput yang tumbuh liar, dan lainnya. Maulidin terkadang tidak habis pikir dengan ulah beberapa warga yang tidak menjaga kebersihan halte. Padahal sudah disediakan tong sampah di halte, namun masih ada yang tidak buang sampah pada tempatnya. “Pernah ada yang buang sampah rumah tangga, empat kantong plastik. Ditaruh di kursi tunggu halte. Ada marbot masjid yang lapor saya, lalu di hari lain kedapatan, maka kita tegur baik-baik.” Di halte berwarna biru muda, oranye, dan hijau muda yang mulai beroperasi tahun 2016 itu berbagai polah warga ia temui. Bahkan ada yang berhari-hari dengan sengaja membuang dahaknya di lantai halte. “Itu meluber ke lantai Bang, belum ketemu orangnya. Kalau ketemu, mau kita kasih teguran agar menjaga fasilitas publik ini.” Di hari yang lain, Maulidin pun pernah menemukan halte yang dicat pilok. Ia pun harus membersihkannya.“Beberapa warga kita masih kurang sadar akan kebersihan halte. Untuk itu, saya berharap baik warga maupun pengguna Trans Koetaradja, mari sama-sama kita jaga kebersihan halte,” pungkas Maulidin. Usai membersihkan halte itu, Maulidin menyeberang jalan sambil menenteng sapu lidi, alat pel, dan ember menuju sepeda motornya. Ia pun masih bersemangat. Rakan Moda mungkin pernah ingat, tahun lalu sebuah video sekumpulan remaja merusak lampu halte Trans Koetaradja terekam CCTV. Videonya sudah ditonton satu juta lebih di instagram @dishub_aceh. Akun ini juga pernah membagikan juga orang-orang yang dengan sengaja menurunkan sepeda motor di halte. Perilaku-perilaku yang disampaikan Maulidin dan lainnya, tentu menganggu ketertiban dan kebersihan halte. Padahal kenyamanan halte adalah sesuatu yang dibutuhkan semua orang.(MR)

SURABAYA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menghadiri Rakornas Dinas Perhubungan Provinsi Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Movenpick Surabaya Jawa Timur, pada Rabu, 13 November 2024. Agenda rapat ini merupakan pertemuan seluruh Kepala Dinas Perhubungan tingkat provinsi se-Indonesia untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan transportasi dan upaya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. “Kita sangat menyambut baik terselenggaranya rapat ini sehingga semua pihak bisa bersinergi dalam menangani berbagai isu di sektor transportasi,” ungkap Teuku Faisal. Acara yang mengusung tema “Mengembangkan Konektivitas Nasional dengan Sinergi Transportasi Antar Daerah” ini, menurut Teuku Faisal sangat baik karena menjadi wadah membahas berbagai tantangan maupun peluang kolaborasi antar Pemerintah Daerah ke depannya. “Pertemuan seperti ini juga banyak memberikan insight terkait kebijakan maupun program yang diterapkan di seluruh provinsi dengan dinamika dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentu ini menjadi pembelajaran yang baik bagi semua kepala dinas,” sebutnya lagi. Apa yang disampaikan oleh Kadishub Aceh tersebut senada dengan pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat menyampaikan sambutannya saat membuka acara tersebut. Kata Adhy, penerapan kebijakan transportasi di masing-masing provinsi sangat diperlukan karena perbedaan karakter dari setiap daerah. “Kami berharap, melalui pertemuan kali ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi yang strategis utk menjawab tantangan serta peluang kolaborasi di sektor perhubungan di tanah air,” katanya. Pada kesempatan tersebut juga telah terbentuk Forum Komunikasi Perhubungan Provinsi (Forkomhubsi) dimana Kadishub Provinsi Jawa Timur dikukuhkan sebagai Ketua dan Kadishub Aceh didapuk sebagai Sekretaris. Forum ini direncanakan mengadakan pertemuan berkala untuk meningkatkan kolaborasi antar daerah serta menyuarakan aspirasi daerah di sektor transportasi.(FS)

BANDA ACEH – Kota Banda Aceh harus belajar dari keterlambatan Kota Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia dalam penyediaan infrastruktur transportasi umum. Pembangunan transportasi umum di Jakarta bahkan dinilai mengalami keterlambatan hingga 30 tahun, sehingga permasalahan transportasi di kota-kota besar menjadi sulit untuk diselesaikan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Haris Muhammadun saat menjadi pembicara dalam Seminar Pengembangan Angkutan Umum Perkotaan di Ibu Kota Provinsi Aceh yang berlangsung di Hotel Hermes Banda Aceh, pada Senin, 11 November 2024. Keterlambatan membangun transportasi umum pada suatu kota akhirnya menyebabkan masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi. Belajar dari permasalahan yang dihadapi kota-kota besar itu, Haris menyebutkan bahwa Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh harus memulai dari sekarang untuk menyediakan layanan angkutan umum perkotaan. “Justru yang dari kecil itu yang nanti tidak akan bermasalah karena sudah tahu mitigasinya. Nah oleh karena itu, Aceh (Kota Banda Aceh) belum terlambat karena mulai dari yang kecil (status kota),” ungkap Haris yang juga merupakan Ketua Dewan Transportasi Kota jakarta (DTKJ). Haris menyampaikan komitmennya untuk mendorong Kementerian Perhubungan guna memberikan stimulus terhadap kota-kota kecil (non metropolitan) yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembangunan transportasi umum perkotaan, seperti yang dilakukan Trans Koetaradja di Banda Aceh dan sekitarnya. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh yang telah menginisiasi penyediaan layanan angkutan massal perkotaan Trans Koetaradja di Banda Aceh sejak tahun 2016 hingga saat ini. “Delapan tahun itu sangat sulit. Ditempat lain sudah bertumbangan. Tapi ini Trans Koetaradja masih eksis beroperasi dan gratis,” tambahnya lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menyampaikan rasa terima kasih atas diskusi yang sangat bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Aceh dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyediaan layanan angkutan massal perkotaan di Ibu Kota Provinsi Aceh. Menurut Teuku Faisal, pada tahun 2025 Dishub Aceh juga akan mengkaji kebutuhan transportasi umum perkotaan di sejumlah kabupaten/kota serta menerapkan layanan digital pada Trans Koetaradja. Selain menghadirkan pembicara dari Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Dishub Aceh juga mengundang Prof. Sugiarto, Guru Besar Bidang Ilmu Sistem Transportasi USK, yang memaparkan materi mengenai Pengembangan Transportasi Perkotaan Untuk Mendukung Optimasi Pemanfaatan Ruang di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW Tahun 1446 H/2024 M yang berlangsung di Mushalla Baitul Muttaqin, Dishub Aceh, pada Rabu, 06 November 2024. Ceramah Maulid ini menghadirkan Waled Muammar Chadafi dari Kabupaten Pidie sebagai penceramah. Peringatan Maulid kali ini mengangkat tema “Menapaki Jejak Keagungan Akhlak Rasullullah SAW.” Tema ini mengajak kita semua untuk memperdalam kembali pemahaman tentang nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam ceramahnya, Waled Muammar Chadafi menjelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi adalah wujud kecintaan kita atas hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Waled juga menekankan pentingnya menyantuni anak yatim karena Rasullulah sangat mencintai dan memuliakan anak yatim. “Rasulullah adalah manusia yang sangat menyanyangi anak yatim. Sikap inilah yang harus kita contoh, jangan sampai banyak anak yatim dan fakir miskin yang terlantar ,” ujar Waled. Ia juga mengajak untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan kepada beliau. “Shalawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dengan bersalawat, kita berharap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti,” ungkapnya. Setelah ceramah, dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil. Peringatan Maulid ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh masyarakat sekitar serta para mitra kerja perhubungan di Aceh.(AB)

BANDA ACEH – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Perhubungan Aceh meraih Juara Pertama Lomba Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) yang digelar oleh Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh pada Selasa, 5 November 2024. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) DWP yang ke-25, di Kantor DWP Aceh. Peserta lomba SKJ diikuti oleh pengurus dari setiap DWP Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan seluruh DWP kabupaten/kota se-Aceh. Ketua DWP Aceh, Sukmawati mengatakan bahwa kegiatan lomba senam itu tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan antar anggota Dharma Wanita Persatuan. “Melalui olahraga senam ini, kita semua juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, yang tentunya sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik sebagai istri pegawai negeri sipil maupun dalam kiprah kita sebagai perempuan yang aktif di tengah masyarakat,” ujar Sukmawati. “Menang dan kalah dalam sebuah kompetisi adalah hal yang biasa, tetapi kebersamaan kita hari ini semoga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua, kemenangan sejati bukan hanya dalam meraih juara, tetapi juga pada keikutsertaan, semangat, dan kekompakan tim yang kita bangun bersama,” pungkas Sukmawati.(AB)

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan Aceh dinobatkan sebagai Juara Harapan II Pengelolaan Arsip Dinamis pada tingkat Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh di Gedung Perpustakaan Wilayah Aceh, Selasa, 5 November 2024. Penghargaan yang diserahkan secara langsung oleh Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA itu diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan literasi dan pengelolaan arsip di Aceh. Dalam sambutannya, Safrizal menekankan pentingnya literasi dalam memajukan bangsa, terutama bagi Aceh. “Tidak ada bangsa yang maju di dunia dengan literasi rendah. Bangsa yang maju berada di atas yang lain karena lebih dulu melek huruf dan memiliki angka literasi yang tinggi,” ujarnya. Data menunjukkan bahwa angka literasi Indonesia saat ini berada pada angka 69,42, menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara yang diukur, sedangkan Aceh memiliki indeks literasi 66,23. Hal ini, menurut Safrizal, menuntut perhatian dan usaha keras Bunda Literasi serta seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.   Pj Gubernur Aceh juga menekankan pentingnya memanfaatkan teknologi digital. Ia mengusulkan agar perpustakaan digital dan tutorial digital lebih diperkenalkan di pelosok Aceh. “Guru-guru harus mendapatkan pembaruan pengetahuan secara berkala agar bisa disampaikan kepada murid-muridnya. Kita ada di era digital, ini kesempatan untuk mengatasi hambatan akses literasi,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, Safrizal juga menyerahkan penghargaan di bidang kearsipan dan perpustakaan. Beberapa penghargaan meliputi kategori Capaian Apresiasi SKPA Terbaik dalam Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2024. Penghargaan lain diberikan untuk implementasi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh kepada tiga kabupaten/kota terbaik yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Besar, dan Kota Langsa. Selain penyerahan penghargaan terhadap pengelolaan arsip dinamis terbaik, Safrizal juga mengukuhkan Safriati sebagai Bunda Literasi Aceh serta meresmikan Ruang Teater Library di Mall Baca Aceh atau Gedung Perpustakaan Wilayah Aceh.(AB)