Category: Berita

Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan Acara Puncak Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Minggu, 1 Desember 2019. Rangkaian kegiatan dalam rangka Pekan Keselamatan telah dimulai sejak 25 November 2019. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dalam sambutannya menyampaikan, dari sekian banyak korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak muda, pelajar dan mahasiswa. “Maka Pekan Keselamatan Jalan Aceh ini adalah salah satu upaya Dinas Perhubungan agar terjalin sinergisitas dari semua pihak dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan raya,” ungkap Junaidi. Acara ini mengajak para pengguna kendaraan agar lebih memperhatikan peralatan pendukung keselamatan dalam berkendara, serta membangkitkan kesadaran keselamatan dalam berkendara sejak dini yaitu salah satunya dengan menggandeng pelajar pelopor sebagai duta pemerintah. “Pemilihan Pelajar Pelopor merupakan upaya Dishub Aceh agar bisa menjadi wakil pemerintah dalam kampanye keselamatan berlalu lintas di jalan raya,” terang Junaidi. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar nomor dua di Indonesia dengan rata-rata jumlah orang meninggal setiap jam sekitar tiga sampai empat orang. Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Jalan Aceh sebagai kegiatan rutin merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan Aceh untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengendara tentang pentingnya keselamatan berkendara. Pada kegiatan puncak juga dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) Keselamatan Berlalu Lintas antara Dinas Perhubungan Aceh dengan sejumlah sekolah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Kerjasama ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelajar sekolah akan keselamatan berlalu lintas. Pekan Keselamatan Jalan Aceh Tahun 2019 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan yang telah diadakan beberapa hari sebelumnya yaitu; lomba vlog, lomba mural & graffiti, safety riding, donor darah, senam jantung sehat, music performance, dan deklarasi keselamatan lalu lintas dan anti narkoba. (MG)   Simak videonya di bawah ini :

Pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang semakin menuntut pada sistem pelayanan yang berbasis teknologi seperti menerapkan sistem Smart city khususnya smart transportation. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pelayanan di masa yang akan datang Pemerintah Aceh berupaya terus mempersiapkan diri untuk melayani masyarakat dengan teknologi IT secara cepat dan efisien. Upaya peningkatan ini dikemas dalam bingkai penelitian sebagai tindak lanjut MoU antara Pemerintah Aceh dengan Universitas Syiah Kuala dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Aceh dengan Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan melakukan dua penelitian dalam tahun 2019 yaitu Prototype E-ticketing Trans Koetaradja dan A Lightweight Moving Vehicle Classification System Through Attention-Based Method and Deep Learning. Kadishub Aceh Junaidi, ST., MT., bersama Kepala BIdang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kepala UPTD Trans Koetaradja meninjau uji coba hasil prototype e-ticketing Trans Koetaradja di Laboratorium Sistem Terdistribusi Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala, Senin, 25 November 2019. Sistem E-Ticketing ini dapat digunakan secara cashless (tanpa duit) dan juga dipersiapkan alternatif secara manual atau dapat menggunakan uang tunai. Tim peneliti Teknik Elektro menyebutkan, setelah usai uji prototipe ini akan dilakukan registrasi hak kekayaan intelektual dan diharapkan pada tahun depan dapat diproduksi di Aceh untuk dapat digunakan pada angkutan massal Trans Koetaradja. Sebelum diproduksi, pihak Tim peneliti juga menyampaikan masih membutuhkan penyempurnaan pada beberapa komponen termasuk design bentuk yang memudahkan pelanggan Trans Koetaradja nantinya. Penelitian “A Lightweight Moving Vehicle Classification System Through Attention-Based Method and Deep Learning” adalah pemanfaatan deteksi efektif kamera pengintai statis untuk mengklasifikasi jenis kendaraan bermotor pada suatu pias jalan sehingga dapat diketahui volume kendaraan dan klasifikasi yang melintasi, deteksi dapat bermanfaat untuk mengendalikan dan mengevaluasi serta pengawasan terpadu transportasi perkotaan di masa yang akan datang. Prof. Dr. Nasaruddin, S.T., M.Eng., selaku ketua tim penelitian menyampaikan bahwa kerjasama ini mendorong penelitian anak negeri untuk dapat diterapkan secara langsung dalam meningkatkan layanan fasilitas publik khususnya Trans Koetaradja. Penggunaan konsep “transportasi pintar” merupakan tujuan utama dalam penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat segera diaplikasikan. (MS)

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., mengharapkan agar konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar segera terealisasi mengingat hubungan diplomatik antara Indonesia – India telah terjalin lama sejak era kemerdekaan. Meskipun jarak antara Aceh dan Andaman Nicobar sangat dekat (sekitar 80 Nautical Mile), namun membutuhkan perjalanan yang panjang hingga ribuan kilometer dari Aceh untuk mencapai India dan sebaliknya. “Tentunya kita merasa berdosa kepada generasi penerus nanti apabila isu konektivitas ini masih menjadi kendala” demikian tutur nova dalam acara Temu Bisnis Infrastruktur RI-India : Konektivitas Aceh – Kepulauan Andaman dan Nicobar yang digelar di Jakarta Senin (25/11/2019). Nova menambahkan bahwa situasi Aceh kini sudah sangat kondusif sehingga kerjasama Aceh – India khususnya dengan kepulauan Andaman dan Nicobar dapat segera terlaksana. Dukungan nyata pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sangat diharapkan untuk mempercepat kerjasama kedua wilayah ini. Acara yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI ini turut dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia Mr. Pradeep Kumar Rawat, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Diplomasi Ekonomi, Ina H Krisnamurthi, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Ferdy Piay serta para pengusaha Indonesia dan India. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar India menyatakan sudah saatnya kita merubah “mindset” seolah-olah Indonesia – India itu jauh. Pada kenyataannya Indonesia dan India memiliki ikatan historis yang kuat disamping secara letak geografis yang cukup dekat, khususnya Kepualauan Andaman Nicobar dengan Aceh. Untuk itu, kerjasama membuka konektivitas maritim dan udara antara kedua wilayah terdepan Indonesia dan India itu menjadi isu yang sangat strategis apalagi kedua wilayah ini berada pada kawasan Indo Pasifik yang merupakan jalur pelayaran dunia. Acara dilanjutkan dengan diskusi panel dan pertemuan business to business antara sektor swasta Indonesia dan India sehingga diharapkan terbuka peluang lebih lebar untuk kerjasama investasi kedua negara. (TF)

Perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang mengunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh terkait kerja sama penerapan program konverter bahan bakar gas (BBG) pada bus Trans Koetaradja, Kamis, 21 November 2019. Kunjungan ini merupakan kunjungan ketiga mereka ke Dishub Aceh. Pada Jum’at besok (22/11), mereka akan memaparkan hasil survei terkait operasional Trans Koetaradja yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, Alqadri, yang menyambut langsung kunjungan tersebut mengatakan, program ini sangat bagus untuk menurunkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan bermotor, khususnya di Banda Aceh. “Dishub Aceh melalui UPTD Trans Koetaradja menargetkan semua bus sudah menggunakan BBG pada tahun 2021,” ungkap Alqadri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 tercatat sebesar 34.579,23 TCo2e emisi yang berhasil diturunkan dengan kehadiran Trans Koetaradja. Angka ini dapat terus meningkat jika program konverter gas tersebut terealisasikan. Tentunya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum juga harus meningkat. Peduli Isu Ramah Lingkungan “Dinas Perhubungan Aceh saat ini sangat concern terhadap isu ramah lingkungan.” Pernyataan tersebut disampaikan Kadishub Aceh Junaidi, S.T., M.T., saat menghadiri pemaparan hasil survei perwakilan Pemerintah Kota Toyama Jepang terkait pengurangan emisi gas buang Trans Koetaradja di ruang rapat Sekdishub Aceh, Jumat (22/11). Berdasarkan hasil survei, Trans Koetaradja berpotensi mengurangi emisi gas buang sebanyak 3.000 TCo2e dalam setahun jika menggunakan bahan bakar gas (BBG). Selain itu, penggunaan BBG juga dapat menekan biaya operasional Trans Koetaradja sebesar 40 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM. Sebagai tindak lanjut pertemuan hari ini, Kadishub Aceh menginstruksikan agar disusun timeline percepatan realisasi program tersebut. “Segala proses untuk merealisasikan program ini harus segera dilaksanakan. Mulai dari penyusunan timeline kegiatan hingga penandatanganan MoU antara kedua belah pihak,” pungkas Junaidi. (AM)

Mulai 1 Desember 2019, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan menerapkan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Penerapan transaksi non tunai bertujuan untuk mencegah pungli dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh dari retribusi pelayanan pelabuhan. Transaksi non tunai di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue nantinya meliputi; jasa tanda masuk pelabuhan, jasa penitipan kendaraan, dan jasa penggunaan dermaga pelabuhan, termasuk jasa timbangan kendaraan. Kasubbag Keuangan Dishub Banda Aceh Mahdani yang dihubungi Aceh TRANSit menyebutkan, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai adalah kartu uang elektronik yang dikeluarkan perbankan seperti; Brizzi, e-money, Flazz, dan Tapcash. “Saat ini sedang dilakukan sistem integrasi test untuk ujicoba penggunaan kartu uang elektronik antara Dishub Banda Aceh dan PT. AINO selaku penyedia payment gateway dengan pihak bank,” ungkapnya. Mahdani menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan kartu uang elektronik di kantor masing-masing bank, counter penjualan kartu/top up isi saldo di pintu gerbang masuk pelabuhan, serta agen penjualan lainnya. “Direncanakan pada tahun depan bisa menggunakan dompet digital dari Hp android yang berbasis QR code seperti Link aja, Dana, Ovo, Gopay dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu barcode yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” jelasnya. Penerapan transaksi non tunai ini sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Penerapan transaksi non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga untuk mewujudkan Banda Aceh Smart City dan mendukung Aceh Smart Province, serta ikut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” tutup Mahdani. (AM)

Gugusan pulau yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang disebut dengan Pulau Banyak merupakan tempat yang paling potensial untuk pengembangan pariwisata Aceh. Di samping itu juga sebagai destinasi wisata bahari yang mempesona sangat membutuhkan dukungan transportasi yang memadai. Saat ini, kondisi pelayaran yang hanya dilayani dua kali dalam seminggu oleh kapal motor penyeberangan tentu masih sangat terbatas. Di samping kebutuhan pengembangan pariwisata, frekuensi pelayaran ini juga masih terkendala untuk kebutuhan logistik di kepulauan. Oleh sebab itu, pelayaran rakyat masih mendominasi kebutuhan di kepulauan. Pelayaran yang dilayani swadaya oleh masyarakat saat ini masih jauh dari standar keamanan dan keselamatan. Pemerintah Aceh Singkil terus mengupayakan sosialisasi agar operator swadaya masyarakat ini dapat melengkapi peralatan minimum keselamatan. Dinas Perhubungan Aceh menyikapi hal ini dengan memberikan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran berupa Pelampung, Ring Buoy, dan Apar (Alat Pemadam Api Ringan). Dalam hal ini juga, Pemerintah Aceh membantu fasilitas radio komunikasi untuk aparatur penyelenggara keselamatan pelayaran. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., didampingi Kadishub Aceh Singkil Edi Hartono salurkan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran kepada operator angkutan penyeberangan rakyat di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Selasa, 12 November 2019. Kadishub Aceh menyebutkan, penyerahan bantuan ini untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak khususnya pada pelayaran rakyat. “Fasilitas keselamatan ini agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dapat menunjang keselamatan saat berlayar,” harap Junaidi. Di samping penyerahan radio komunikasi kepada Dishub Singkil, pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan hasil kerja sama antara Dishub Aceh dengan PT. Jasa Raharja Cabang Banda Aceh beberapa waktu yang lalu. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil. Tentunya, bantuan Pemerintah Aceh untuk keselamatan pelayaran rakyat di kawasan Aceh Singkil belum optimal. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi untuk terus mendorong keselamatan yang mendukung transportasi untuk pengembangan wisata dan kebutuhan angkutan logistik. Penyerahan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat secara simbolis juga dilakukan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Hal ini dilaksanakan sekaligus dengan peninjauan kegiatan perhatian khusus Dishub Aceh yaitu pekerjaan penanganan darurat fasilitas sandar pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Pada kondisi ekstrem yang sering terjadi, pelayaran Singkil – Pulau Banyak terkendala dengan gelombang tinggi dan badai sehingga kesulitan dalam mobilisasi material dan peralatan. Kegiatan di Pulau Banyak ini juga terkendala operasional pelabuhan terutama dalam mengakomodir terselenggaranya festival Pulau Banyak beberapa waktu yang lalu. (MS)

Menindaklanjuti rapat pimpinan bersama Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Sektretariat Daerah Aceh, Jumat pagi (8/9/2019) Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., pada Jumat siangnya kembali meninjau progres pengerukan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Tinjauan ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksana lapangan guna percepatan progres pekerjaan pengerukan tersebut. Evaluasi yang dilakukan bersama konsultan pengawas ini memastikan realisasi serta produktivitas pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah disepakati sejak awal di dalam kontrak kerja. Seperti diketahui, pengerukan ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional dan olah gerak kapal baik masuk maupun keluar kolam pelabuhan serta proses sandar/tambat kapal di dermaga. Hal ini untuk mengatasi pendangkalan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. “Oleh karena itu, percepatan ini sangat dibutuhkan dan mendesak agar kenyamanan penyeberangan semakin baik serta tidak terhentinya pelayanan operasional kapal bagi masyarakat,” sebut Junaidi. Antisipasi terhadap terhadap cuaca ekstrem dan lonjakan jumlah penumpang dalam beberapa bulan kedepan ini menjadi estimasi khusus yang diperhitungkan sejak dini. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan lapangan yang beriringan dengan operasional harian kapal. Optimalisasi waktu pekerjaan telah memperhitungkan waktu kerja optimum seperti faktor jam operasional kapal penyeberangan dan hari jumat, hari pantang melaut di Aceh. Junaidi mengatakan, pihak kontraktor diminta segera melakukan Ecosounding kedua. Dengan mencari waktu yang tepat dalam pengukuran tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan agar tidak meninggalkan sedimentasi pada kolam pelabuhan. “Tujuan pengerukan untuk mendapatkan kedalaman kolam pelabuhan ideal di bawah permukaan laut (mdpl) agar operasional kapal berjalan lancar, sehingga aspek keselamatan dan keamanan kapal untuk olah gerak dan bersandar dapat terjamin,” tambahnya. Hasil kerukan ini dibuang ke tengah laut (dumping area) yang jauhnya 3 mil laut dari kolam pelabuhan pada kedalaman lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Jenis pengerukan ini adalah pengerukan pemeliharaan yang idealnya dilakukan setiap 3 tahun sekali, tergantung proses sedimentasi yang mempengaruhi pendangkalan kolam pelabuhan. Pengerjaan ini pun berdasarkan rencana induk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Hingga kini, sejak Minggu (29/9/2019) lalu, Dishub Aceh bersama kontraktor terus memacu progres pengerukan. Tercatat capaian pengerjaan volume harian pekerjaan sesuai target dengan volume yang sudah dikeruk telah mencapai sepertiga dari total keseluruhan. Diprediksikan, hingga Desember nanti progres pengerjaan mencapai angka moderat pada rentang 87,97 persen. Namun, hal ini bersifat fleksibel, menurun jika hal ini tidak diantisipasi sebaik mungkin dan meningkat jika produktivitas dapat dipertahankan dan strategi lapangan dilaksanakan seefisien mungkin. Selama ini, Dishub Aceh bersama Konsultan Pengawas terus memantau dan mendampingi kontraktor pelaksana untuk mempercepat hasil pekerjaan. Pelaksana terus bekerja siang dan malam. Tentu, pihak konsultan pengawas telah bekerja ekstra demi capaian yang maksimal. Beberapa kendala dihadapi operator lapangan, seperti terlambatnya kedatangan peralatan keruk ditambah kondisi cuaca yang tidak mendukung pengerjaan. Selain itu, dikarenakan adanya operasional kapal cepat dan kapal Ro-Ro yang berlayar setiap harinya. “Pengerukan ini harus tetap dilakukan untuk pelayanan kepada kapal feri, kapal cepat, dan masyarakat karena apabila tidak dikerjakan maka konsekuensinya manuver kapal terganggu dan berimbas langsung pada masyarakat serta harga bahan pokok melonjak,” pungkasnya. Seperti diketahui, pelabuhan yang dibangun kembali pasca tsunami melalui bantuan UNDP  ini telah dilakukan dua kali pengerukan. Pertama pada tahun 2013 dan tahun 2019 yang saat ini sedang dilakukan pengerjaannya. (MR)

Pada tahun 2019, Dinas Perhubungan Aceh melalui Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) memasang Rolling Barrier System di beberapa titik rawan kecelakaan di Aceh, salah satunya di tikungan Seunapet, Aceh Besar. Rolling Barrier System atau biasa disebut Rolling Guardrail merupakan sistem pembatas jalan atau pagar pengaman tepian jalan berbentuk tabung silinder yang dapat berputar. Bagaimana cara kerjanya? Dilansir dari interestingengineering.com dari tirto.id, Rolling Guardrail tidak hanya menyerap energi benturan, pembatas ini bahkan mampu mengubah energi tumbukan menjadi energi rotasi yang dapat mendorong kendaraan kembali ke depan. Saat kendaraan membentur pagar pembatas, tabung-tabung silinder akan mengubah daya kejut kendaraan menjadi energi rotasi. Bingkai besi pagar atas dan bawah yang mengapit tabung silinder berfungsi menyesuaikan besaran ban kendaraan sehingga kendaraan tidak sepenuhnya oleng. Bantalan roller juga membantu penyerapan kejut ketika terjadi tabrakan. Dengan struktur rangka berbentuk huruf D, sistem penyerapan dipastikan bisa terdistribusi sampai ke penyangga sebagai penyerap kejut lanjutan. Meminimalisir daya kejut yang masif ketika tabrakan adalah fitur kunci dari Rolling Barrier System ini. Berdasarkan data Bidang Humas POLDA Aceh, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tahun 2017 tercatat sebanyak 401 jiwa, dan pada tahun 2018 sebanyak 738 jiwa. Penggantian pembatas jalan konvensional dengan Rolling Guardrail merupakan salah satu cara yang dilakukan Dishub Aceh untuk menurunkan resiko cedera maupun jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan jalan raya di Aceh. (AM)

Dorong peran sinergis Pelabuhan Malahayati dalam peningkatan konektivitas distribusi logistik di Aceh, PT. Pelindo I Cabang Malahayati bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Aceh selenggarakan acara Business Forum, Rabu, 06 November 2019. Business Forum yang diadakan di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh ini mengangkat tema “Peningkatan Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan Malahayati Sebagai Konektivitas Logistik di Aceh.” Acara yang pembiayaannya didukung oleh PT. Pelindo 1 Cabang Malahayati ini mengundang berbagai stakeholder yang terkait langsung dengan kegiatan dan kelancaran distribusi logistik di Aceh, seperti unsur Pemerintah, asosiasi dan dunia usaha. Hadir mewakili Plt. Gubernur Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., menyampaikan, Business Forum merupakan ruang bagi semua stakeholder untuk menyampaikan gagasan dalam rangka mengoptimalkan peran Pelabuhan Malahayati. “Keberadaan pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis yang akan hadir di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong,” papar Junaidi, membacakan pidato Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Dalam amanat pidato ini disebutkan, kehadiran sebuah kawasan industri harus dilengkapi dengan keberadaan pelabuhan laut sebagai pintu masuk untuk kegiatan ekspor impor. “Kawasan industri itu juga harus dilengkapi dengan pusat logistik serta jaringan transportasi multimoda agar aksesibilitas barang lebih mudah,” ungkap Junaidi. Business Forum diisi oleh beberapa pemateri diantaranya; Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, ST., MT., dengan materi tentang Infrastruktur dan Konektivitas Logistik Pada Kawasan Industri Aceh, Direktur Utama PT. Pembangunan Aceh (PEMA) Zubir Sahim, dengan materi tentang Peluang Investasi Aceh, Perwakilan PT. Trans Continent, dengan materi tentang Dampak Industrialisasi dan Kawasan Industri Aceh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Aceh, dan General Manager PT. Pelindo I Cabang Malahayati Sam Arifin Wiwi, dengan materi tentang Bongkar Muat Di Pelabuhan Malahayati Sebagai Konektivitas di Provinsi Aceh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja Pelabuhan Malahayati dalam mendukung program Tol Laut (T1) untuk mendorong KIA Ladong, mempersiapkan SDM bagi pelaku usaha dan penyedia jasa logistik, meningkatkan daya saing pengusaha, serta mengnyinergikan pelaksanaan kelogistikan untuk peningkatan pelayanan di bidang perhubungan. (AM)

Banda Aceh, 31 Oktober 2019 – Dinas Perhubungan Aceh menempatkan kursi prioritas bagi pengguna berkebutuhan khusus, di halte utama depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (31/10/2019). Kursi prioritas ini dikhususkan bagi wanita hamil, difabel, lanjut usia dan orang membawa bayi. Peresmian ini ditandai dengan pemasangan kover tanda khusus oleh Kepala Dishub Aceh, Junaidi, S.T., M.T., bersama Kepala UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, M. Al-Qadri, S.Sit, M.T. “Kita berharap pengguna bus saling menghargai sesama. Berilah kesempatan bagi pengguna berkebutuhan khusus mendapatkan fasilitas yang telah kita sediakan,” sebut Junaidi. Sementara itu, Al Qadri menyebut, kursi priotas ini sebagai media untuk mengajak masyarakat lebih berempati kepada pengguna berkebutuhkan khusus. Dikatakannya, kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. “Mari kita jaga fasilitas publik ini dengan tidak merusaknya, karena ini milik kita bersama. Akhir-akhir ini ada oknum yang tidak bertanggung jawab mencuri lampu dan mencoret-coret fasilitas di beberapa halte bus Trans Koetaradja,” harapnya. Al Qadri menambahkan, untuk tahap awal sudah dicetak 10 penanda kursi prioritas. Sebanyak empat tanda dipasang di halte Masjid Raya Baiturrahman, dua tanda dipasang di halte RSUZA, dua tanda dipasang di halte Hotel Kuala Raja, satu tanda di halte Bulog, dan satu tanda di halte Gampong Keramat. Dikatakan, ke depannya akan dilakukan pemasangan tanda kursi prioritas di semua halte bus Trans Koetaradja. Seperti diketahui, di dalam Bus Trans Koetaradja juga telah tersedia kursi bagi pengguna berkebutuhan khusus. Bus yang telah ada di Kota Banda Aceh ini sejak tahun 2016 ini, terus berinovasi dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. (MR)