Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Di sela seabrek tugas harian kedinasan sekaligus menyiapkan mental untuk mengikuti seminar laporan akhir Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS-nya, salah seorang perempuan kelahiran Banda Aceh yang mengabdikan keilmuan di Dinas Perhubungan Aceh dihadapkan pada salah satu tes yang cukup menguras energi dan pikirannya. Ia dirundung kegalauan yang tak terelakkan. Perempuan bernama Dhea Atifa (26). Ia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini bertugas sebagai penyusun bahan informasi dan publikasi di Dishub Aceh. Dhea di tengah kegalauannya untuk menghadapi setiap rentetan ujian ini tak patah semangat. Ia menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk mengikuti tes ini, dari mengatur waktu agar setiap tugas dapat terselesaikan secara sistematis hingga menjaga kesehatan agar pikiran jernih saat menghadapi tes ini. Tak mudah memang, namun setiap rintangan, pasti ada jalan keluar, batinnya. Dhea bersama 154 ASN lainnya, yang berlokasi kerja di Gedung Induk Dishub Aceh, mengikuti tes uji kompetensi yang digelar selama 2 hari di Aula Dishub Aceh, 19 hingga 20 Juli 2022. Tes ini terdiri dalam 2 tahap, yaitu psikotest dan wawancara. Tes ini menilai aspek intelektual, sikap kerja, dan kepribadian ASN. “Jadi yang dinilai intelegensi, daya tangkap, tanggung jawab, ketahanan kerja, hingga stabilitas emosi,” sebut Dhea. Kata Dhea, kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kapasitas dan potensi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di Dishub Aceh ke depannya. Ia mengakui program ini perlu dilaksanakan karena dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai menjadi lebih efisien, dan juga sebagai refreshment terhadap kebijakan peningkatan kapasitas SDM yang lebih berdaya saing di tengah perjuangan menghadapi perkembangan globalisasi yang sangat cepat. Di samping itu, perubahan budaya kerja pada setiap organisasi kerap terjadi seiring perkembangan zaman. Makanya, sebut Dhea, Dishub Aceh melakukan antisipasi supaya budaya kerja pegawainya dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Melalui kegiatan ini pula, keunggulan maupun kelemahan setiap pegawai yang bekerja di Dishub Aceh akan diketahui. Sehingga pimpinan memperoleh insight yang lebih tajam terhadap karakter, pengembangan karir, hingga jabatan yang diampu oleh setiap jajarannya. (AM)

Banyak masyarakat yang tidak sadar akan keberadaan angkutan jalan perintis. Malahan kebanyakan terperangah saat dikabarkan bahwa angkutan jalan perintis telah beroperasi di beberapa lintasan. “Memang ada? Kami nggak pernah tau angkutan jalan perintis,” tanya mereka terheran-terheran. Padahal sebagian rute perintis melintasi jalan rumah mereka dan hanya dianggap sebagai bus darmawisata yang sedang lewat. Fakta mulai berkoar-koar “ia ada tapi tidak terlihat, ketika tiada ia kembali digadangkan”. Inilah nasib sang perintis jalanan. Padahal, telah banyak jalanan yang telah ia telusuri. Tahun 2022 ini, Aceh memiliki 10 rute yang akan menjadi ia jelajahi setiap harinya. Diantaranya Meulaboh – Alue Peunyaring, Kutacane – Simpang Lawe Desky – Muara Situlen, Kota Kuala Simpang – Kota Selamat, Meulaboh – Mugo Rayeuk, Terminal Tipe A Langsa – Trom, Terminal Tipe B Bireun – Matang Gelumpang – Peusangan, Sinabang – Sibigo yang merupakan rute terjauh dengan jarak 94 kilometer, Panton Labu – Gampong Bantayan yang merupakan rute terpendek dengan jarak 16 kilometer, Simpang 4 Kota Fajar-Manggamat, dan Cot Bau – lboih. Rute-rute ini berbeda tiap tahunnya, pada tahun 2019 hingga tahun 2021 misalnya, terdapat rute Kuala Simpang – Tenggulun, Terminal Keudah – Peukan Biluy, dan rute terjauhnya yaitu 425 kilo meter untuk rute Banda Aceh – Sinabang yang tidak lagi dilayani angkutan perintis di tahun 2022 ini. Perjalanannya yang lumayan panjang juga belum memberi kesan keberadaanya. Padahal ia datang menandu tujuan yang besar, menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau angkutan yang ada belum terpenuhi kebutuhannya, menghubungkan wilayah terisolasi atau belum berkembang, daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), daerah terdampak bencana alam, dan daerah yang secara nilai ekonomi belum menguntungkan. Namun, lagi-lagi ada dilema yang membuntuti atas kebutuhan pelayanan dasar yang harus terpenuhi. Masyarakat membutuhkan adanya transportasi untuk melakukan segala aktivitasnya dari dan ke suatu tempat yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya di wilayah yang tak terjangkau akses transportasi. Keberadaan angkutan yang menjangkau wilayah-wilayah yang sulit dijangkau ini memerlukan biaya transportasi yang lebih tinggi daripada daerah lain. Hal ini membuat penyedia jasa angkutan umum cenderung enggan untuk melayani angkutan umum pada daerah tersebut. Kealpaan operator angkutan komersil ini menjadi tempat bagi pemerintah untuk “masuk” menyediakan angkutan yang melayani daerah-daerah tak terjamah angkutan yang lebih dikenal dengan angkutan rute perintis. Padahal jelas, ketersediaan akses transportasi merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus ada. Masyarakat membutuhkan adanya transportasi untuk melakukan segala aktivitasnya dari dan ke suatu tempat yang masih sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya di wilayah yang tak terjangkau akses transportasi. Pemerintah lagi-lagi harus berpikir keras agar seluruh wilayah mendapatkan pelayanan transportasi yang baik serta perputaran ekonomi juga berjalan lancar. Kebijakan yang diambil pun tak hanya mengarah pada rute yang menjangkau daerah terpencil, juga melintasi objek-objek wisata yang ada di daerah untuk memudahkan wisatawan menuju ke destinasi tersebut serta memperkenalkan pariwisata setempat ke lingkup masyarakat yang lebih luas dengan harapan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada. Di sinilah, angkutan perintis akan memberikan dampak langsung bagi warganya. Pelayanan rute angkutan perintis ini umumnya dilayani oleh penyedia jasa BUMN maupun BUMD yang ada di daerah. Di Aceh sendiri, rute-rute ini dilayani oleh Perusahaan Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Perum Damri) yang cabangnya tersebar di kabupaten/kota di Aceh. Hanya segelintir rute angkutan perintis yang penyedia jasanya berasal dari operator swasta. Namun, perintis tidak selamanya akan jadi perintis. Adakalanya ia “naik kelas” menjadi rute komersil. Namun, ada rute angkutan perintis yang tidak lagi dilayani karena tren permintaan yang cenderung menurun tiap tahunnya. Rute-rute ini dievaluasi tiap tahun oleh Kementerian Perhubungan selaku pemberi subsidi yang apabila dalam 3 tahun berturut-turut tren pengguna jasanya tidak mengalami kenaikan yang stabil maka subsidi dapat dicabut dan dialihkan ke rute lain. Tentu tren penurunan tersebut tidak kita inginkan, perlu sosialisasi yang masif kepada masyarakat khususnya di daerah yang dilalui angkutan perintis agar nantinya status perintis mereka dapat berganti menjadi komersil, karena dengan adanya layanan perintis ini, akan meningkatkan aksesibilitas daerah-daerah yang terlayani serta memicu mobilitas masyarakat sekitar dengan harapan dapat ikut mendorong berkembangnya pembangunan daerah salah satunya dengan munculnya sentra ekonomi dan destinasi wisata baru.(Reza Ali Ma’sum) Selengkapnya klik download:

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal melakukan pertemuan bersama seluruh stakeholder Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) guna membahas persiapan pembukaan bandara tersebut sebagai entry point penerbangan internasional, pada Jumat, 8 Juli 2022. Pada pertemuan ini, Faisal menyebutkan bahwa koordinasi dengan Pemerintah pusat, baik dengan kementerian maupun lembaga terkait, perlu terus dilakukan secara intensif. Hal ini, tambahnya, guna memperoleh informasi yang update terkait teknis persiapan maupun simulasi pembukaan Bandara SIM untuk penerbangan internasional. Faisal juga meminta kepada manajemen PT Angkasa Pura II Bandara SIM agar bergerak cepat menyesuaikan layout/denah area terminal yang telah diperbaharui untuk penempatan counter masing-masing stakeholder, seperti tempat pelayanan keimigrasian, pemeriksaan keamanan, pelayanan kepabeanan, dan lainnya. Di samping itu, Executive General Manager (EGM) PT Angkasa Pura II Bandara SIM, diwakili oleh Assistant Manager of Airport Rescue & Fire Fighting, Twk. Rediarsa Asril menyebutkan, dari segi fasilitas, Bandara SIM telah siap melayani pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Rediarsa juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh komunitas bandara terkait persiapan pembukaan penerbangan internasional dari Bandara SIM. Selain membahas kesiapan Bandara SIM, pertemuan ini juga menindaklanjuti surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartanto, selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), yang telah menyetujui pembukaan Bandara SIM sebagai entry point penerbangan internasional. Keputusan Menko Perekonomian tersebut tertuang dalam surat bernomor IPW-162/M.EKON/06/2022 pada tanggal 30 Juni 2022 yang lalu. Terkait penanganan Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dr. Yuanita Ananda menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA), RSUD Meuraxa dan RS Kesdam merupakan rumah sakit rujukan bila terdapat pelaku perjalanan dari luar negeri yang terkonfirmasi positif. Pemerintah Aceh, tambahnya lagi, telah menyiapkan anggaran untuk karantina PPLN yang terpapar Covid-19 dari luar negeri. Dari hasil rapat yang dilaksanakan di Aula Dishub Aceh, dipastikan seluruh stakeholder telah bersiap untuk menjalankan perannya guna mendukung Bandara SIM sbg entry point penerbangan internasional. Saat ini implementasi penerbangan internasional tersebut menunggu terbitnya Surat Edaran Satgas Covid-19 (BNPB) dan Kementerian Perhubungan RI. Pertemuan yang digelar di Aula Dishub Aceh ini turut dihadiri oleh Kadisops Lanud SIM, Komandan Paskhas SIM, General Manager Airnav Indonesia Banda Aceh, perwakilan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banda Aceh, perwakilan Kepala Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh, dan perwakilan Operation Head DPPU PT Pertamina Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. (AM)

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal dampingi Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Komoditas Aceh (TNKA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh saat melakukan audiensi dan konsultasi ke Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Selasa, 5 Juli 2022. Faisal bersama Pansus TNKA DPR Aceh melakukan audiensi dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI, Dr. Capt. Mugen S. Sartoto, M.Sc., guna membahas peran pelabuhan di Aceh untuk mendukung kegiatan ekspor impor komoditas Aceh sebagai bahan masukan untuk Rancangan Qanun TNKA. Dalam pertemuan tersebut, ungkap Teuku Faisal Pansus DPR Aceh bersama Capt. Mugen berdiskusi terkait peran wakil rakyat bersama mitra kerja dalam rangka membantu pengusaha melakukan kegiatan perniagaan komoditas Aceh. Selain itu, Pemerintah menyediakan fasilitas berbasis online sehingga mempermudah pengusaha melakukan perizinan. Di samping itu, tambah Faisal, Tim Pansus meminta dukungan Kemenhub RI utk memastikan sarana, prarana dan regulasi yang mendukung kegiatan bongkar muat bagi pelaku usaha di Aceh. Dengan begitu, kegiatan ekspor impor komoditas lokal bisa dilakukan langsung dari pelabuhan-pelabuhan di Aceh. Rancangan Qanun Tata Niaga Komoditas Aceh yang saat ini sedang disusun oleh Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh bertujuan untuk memberi perlindungan hukum, dan meningkatkan kesejahteraan hidup terhadap hak dan kepentingan produsen tata niaga komoditas Aceh. (AM)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, selaku penanggungjawab produksi, menyerahkan buku “Darah Pun Kami Sumbangkan” kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam acara perpisahan masa jabatannya bersama jajaran Pemerintah Aceh di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur, Minggu malam, 3 Juli 2022. Buku “Darah Pun Kami Sumbangkan” mencatat ragam kebijakan dan kinerja Pemerintah Aceh selama lima tahun di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah, mulai sejak menjabat sebagai Wakil Gubernur, Plt Gubernur, hingga Gubernur Aceh periode 2017-2022. Saat peluncuran buku ini, Nova menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berinisiatif untuk mencatat dan mengabadikan pengabdiannya selama memimpin Aceh. Di antaranya, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Tim Aceh TRANSit Dishub Aceh, serta turut melibatkan sejumlah penulis, jurnalis, dan akademisi di Aceh. Nova Iriansyah mengatakan, penerbitan buku ini bukanlah permintaannya apalagi sampai memberikan pembiayaan. “Buku ini menjadi sebuah surprise bagi saya, yang tidak bisa saya ukur dengan rupiah,” kata Nova. Judul buku “Darahpun Kami Sumbangkan”, menurut Nova, menggambarkan betapa sungguh pengabdiannya bersama jajaran Pemerintah Aceh dalam membangun dan melayani masyarakat Aceh. Hal itu terbukti di mana ASN Pemerintah Aceh telah menyumbangkan 25 ribu lebih kantong darah selama dua tahun kegiatan donor darah digencarkan. ”Darahpun kita sumbangkan, apalagi pikiran, kerja dan gagasan untuk Aceh,” lanjut Nova. Di samping itu, Nova juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang selama ini telah membantunya dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Aceh. Nova mengatakan, tidak ada keberhasilan tanpa ada kerja sama dan kekompakan. Keberhasilan lahir dari superteam bukan superhero apalagi dari hasil solo karier. (AM)

Pada era Industri 4.0 seperti saat ini, teknologi berbasis digital telah merajai hampir seluruh lini kehidupan masyarakat, tak terkecuali pada sektor pemerintahan. Pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui teknologi berbasis digital, salah satunya dengan meluncurkan sistem layanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau disebut juga dengan OSS-RBA (Online Single Submission-Risk Based Approach). Perbedaan signifikan antara OSS-RBA dengan pendahulunya, OSS atau sering disebut OSS versi 1.1 adalah pada OSS-RBA, jenis pengajuan perizinan telah dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha. Hal ini memudahkan para pelaku usaha memilih sendiri jenis perizinan usaha yang akan mereka ajukan. Peluncuran sistem OSS-RBA pada awal Agustus 2021 lalu turut diikuti oleh Gubernur Aceh. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa OSS-RBA merupakan perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perizinan, karena layanan perizinan dapat dilakukan secara online dan terintegrasi dalam satu sistem data. Sistem OSS-RBA diharapkan mampu menyederhanakan prosedur pengurusan perizinan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga berdampak pada peningkatan iklim usaha, termasuk kegiatan pengusahaan pelabuhan dan jasa terkait angkutan pelayaran. Pada tahun 2021, Dinas Perhubungan Aceh tercatat telah menerbitkan 26 pertimbangan teknis bagi para pelaku usaha pada sektor jasa kepelabuhanan dan angkutan pelayaran, di antaranya izin Jasa Pengurusan Transportasi, izin Bongkar Muat Barang, dan izin Persetujuan Operasi Angkutan Laut dan Angkutan Penyeberangan. Alur pengajuan perizinan melalui OSS-RBA pada prinsipnya didesain menjadi lebih sederhana dan mudah. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan bongkar muat akan mengajukan izin kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan penyeberangan, maka perusahaan tersebut hanya perlu meng-upload berkas-berkas yang diperlukan. Selanjutnya, Dinas Perhubungan, dalam hal ini yang memiliki kewenangan terhadap kegiatan usaha di pelabuhan penyeberangan, akan melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan berdasarkan surat permohonan dari perusahaan tersebut. Hasil verifikasi dan tinjauan lapangan akan disusun menjadi Berita Acara Peninjauan Lapangan yang melahirkan pertimbangan teknis. Selanjutnya, berkas-berkas persyaratan yang telah di-upload akan ikut diverifikasi berdasarkan pertimbangan teknis tersebut. Jika ada persyaratan yang kurang, maka perusahaan dipersilakan untuk melengkapi berkas kembali. Ketika seluruh persyaratan telah lengkap, maka perusahaan akan memperoleh sertifikat standar yang dapat dicetak secara mandiri melalui sistem. Sosialisasi tentang pengajuan perizinan dengan menggunakan OSS-RBA perlu terus digencarkan kepada masyarakat dan para pelaku usaha pada sektor transportasi, terutama di daerah-daerah dengan akses digital yang masih minim. Hal ini mengingat masih adanya pelaku usaha yang menolak menggunakan OSS-RBA dengan alasan belum memahami cara kerja OSS-RBA dan lebih nyaman mengajukan izin secara offline seperti sebelumnya. Selain itu, penyempurnaan pada sistem OSS perlu terus dilakukan karena salah satu kendala yang sering dialami oleh pelaku usaha saat akan mengajukan izin adalah sulitnya akses disebabkan sistem yang sering down atau mengalami maintenance. Fasilitas penunjang seperti pemerataan akses internet di daerah-daerah juga perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan penggunaan OSS-RBA karena semua prosedur pada sistem OSS-RBA dilakukan secara online. Meningkatnya investor maupun pelaku usaha pada sektor transportasi secara tidak langsung ikut berkontribusi pada sehatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, kemudahan dalam perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penentu yang utama. OSS-RBA menjadi awal untuk “menggeser” citra prosedur pengurusan izin di birokrasi yang semula dikenal sulit, lambat, dan penuh dengan kecurangan menjadi mudah, aman, transparan, dan dapat diakses di mana saja. Tentu, hal tersebut perlu didukung pula dengan koordinasi dan sinergi antar stake holder terkait. Dengan demikian, sistem OSS-RBA akan benar-benar menjadi salah satu reformasi dalam pelayanan publik. (HM)

BANDA ACEH – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banda Aceh berikan penghargaan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh. Penghargaan ini diberikan atas dukungan dan partisipasi yang luar biasa dalam menyukseskan pelayanan kesehatan Embarkasi Haji Aceh Tahun 1443 H/2022 M. Pelaksana Harian (Plh) Kepala KKP Banda Aceh, Yusri, S.KM., M.Kes., menyerahkan penghargaan ini dan diterima langsung Kadishub Aceh, Teuku Faisal di ruang kerjanya, Rabu pagi, 29 Juni 2022. Suksesnya Embarkasi Haji Aceh ini tentu melibatkan banyak pihak. Oleh karenanya, Yusri juga berharap dukungan penuh Dishub Aceh saat Debarkasi Haji Aceh usai ibadah haji nantinya. (MR)

JANTHO – Calon jemaah haji (CJH) Embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang keenam atau rombongan terakhir telah berangkat ke tanah suci dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Selasa, 21 Juni 2022. Sebanyak 62 CJH asal Aceh tersebut terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia bernomor ekor PK-GIH dengan tipe Boeing 777-300ER pada pukul 10.30 WIB. Nantinya, pesawat yang membawa CJH asal Aceh dan CJH asal Sumatera Utara ini akan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. (AM)

JANTHO – Calon jemaah haji kelompok terbang (kloter) 2 embarkasi Aceh terbang ke tanah suci dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) pada pukul 13.16 WIB hari ini, Kamis, 16 Juni 2022. Penerbangan menggunakan pesawat Garuda Indonesia berkode GIAA ini akan mendarat di Bandara Internasional Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, saat memantau persiapan penerbangan siang ini di Bandara SIM, menyampaikan bahwa pelayanan 393 calon jemaah haji kloter kedua yang berangkat hari ini berlangsung dengan baik. Meskipun sempat terjadi keterlambatan penerbangan (flight delay) beberapa waktu karena alasan operasional pesawat, namun Faisal memastikan pelayanan bagi para jemaah tetap lancar. Selain itu, koordinasi dengan seluruh stakeholder di Bandara SIM juga berjalan dengan baik, termasuk dengan para teknisi pesawat terbang. Koordinasi yang baik ini, harap Faisal, supaya dapat terus terjaga sebagai upaya menghadirkan pelayanan angkutan udara haji yang terbaik bagi para tamu Allah. Sebagai informasi, calon jemaah haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kloter kedua ini berasal dari Banda Aceh, Bireuen, Aceh Tenggara, Bener Meriah, dan Gayo Lues. (AM)

JANTHO – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, selaku Kepala Bidang Penerbangan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, memantau persiapan keberangkatan penerbangan haji perdana di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar, Selasa, 14 Juni 2022. Faisal menyebutkan, persiapan sarana dan prasarana di bidang penerbangan untuk menunjang penyelenggaraan angkutan udara haji tahun ini berjalan dengan baik. Koordinasi dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji di Aceh, tambah Faisal, juga berlangsung dengan cukup baik dan intens. Seperti koordinasi dengan manajemen PT Angkasa Pura II Bandara SIM serta stakeholder penerbangan lainnya di bandara. Di samping itu, kata Faisal, pesawat udara yang digunakan untuk mengantar calon jemaah haji ke tanah suci akan dilakukan pemeriksaan atau inspeksi (ramp inspection) secara rutin oleh pihak yang berwenang, yaitu dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. “Kita tetap berupaya agar pelayanan di bidang penerbangan, baik saat keberangkatan maupun kepulangan jemaah haji berjalan dengan baik, seperti pesan Gubernur Aceh tadi sore saat pelepasan para calon jemaah di Asrama Haji,” ungkap Faisal. Sementara itu, dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah menempatkan para Inspektur Penerbangan pada 12 bandara embarkasi haji di seluruh Indonesia, salah satunya di Bandara SIM. Capt. Affandi Rinaldi, salah satu Inspektur Penerbangan dari Direktorat Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan yang bertugas di Bandara SIM, menyebutkan bahwa rampcheck keselamatan dilakukan demi kelancaran penerbangan angkutan udara haji. Affandi menjelaskan, pemeriksaan berfokus pada sisi kelaikudaraan pesawat udara (Airworthiness Certificate) dan dokumen-dokumen sertifikat pilot maupun awak kabin serta kondisi kesehatan mereka. Dari hasil pemeriksaan, Affandi menyebutkan bahwa lisensi penerbang dan awak kabin pesawat udara yang akan melayani keberangkatan calon jemaah haji semuanya masih valid dan current (baru). “Tidak ada yang habis masa berlakunya, termasuk sertifikat kesehatannya juga demikian,” ungkap Affandi. Ia juga menjelaskan bahwa pesawat bernomor registrasi PK-GII ini telah dinyatakan laikudara dengan terbitnya Airworthiness Certificate atau sertifikat kelaikudaraan pesawat udara. Penerbangan angkutan haji kloter pertama dari Bandara SIM dini hari ini berjalan lancar. Pesawat bertipe Boeing 777-3U3ER lepas landas menuju Bandara Internasional Mohammad Bin Abdulaziz Madinah tepat pada pukul 01.25 WIB sesuai jadwal yang direncanakan. (AM)