Author: PPID Perhubungan

BANDA ACEH – Terwujudnya pelayanan angkutan umum khususnya Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) diperlukan langkah-langkah strategis, sehingga memberikan kenyamanan, aman, dan tertib guna menurunkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Hal inilah yang dikatakan, Ketua Tim Standar Pelayanan Minumum (SPM) Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Juliarsyah saat melakukan penilaian AKDP terbaik se-Aceh, Minggu, 10 September 2023, di Terminal Lueng Bata dan Terminal Tipe A Banda Aceh. Dalam tim ini, terlibat pula dari Dirlantas Polda Aceh, BPTD Kelas II Provinsi Aceh, Dishub Kota Banda Aceh, Jasa Raharja, DPMPTSP serta Organda Aceh. “Untuk memastikan bahwa operasional perusahaan angkutan berjalan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan berkelanjutan serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum angkutan umum,” sebut Juliarsyah, Selaku salah satu Koordinator lapangan. Dilanjutkannya, selama seminggu sejak 7-13 September 2023 timnya akan menilai sebanyak 57 perusahaan AKDP terdiri dari, 20 perusahaan pada loket Terminal Batoh (trayek lintas Barat Banda Aceh sampai Aceh Singkil), 36 perusahaan pada loket terminal Lueng Bata (trayek Lintas Timur Banda Aceh – Aceh Tamiang dan Lintas Tengah Banda Aceh sampai Aceh Tenggara), dan satu perusahaan di Terminal Keudah (trayek Banda Aceh – Aceh Besar). Hasil utama yang di dapat dalam penialaian ini agar mengurangi dampak terjadinya kecelakaan lalu lintas yang lebih disebabkan oleh kurang aman dan tertibnya angkutan umum serta meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan. “Sehingga dapat mengubah perilaku operator angkutan umum, dari perilaku mengabaikan keselamatan menjadi mengutamakan keselamatan lalu lintas,” pungkas Juli. Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap beberapaaspek pelayanan angkutan jalan, serta dilakukan pemberian penghargaan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi standar SPM AKDP.(MR)

CALANG – Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023 juga terasa pada sektor pelayanan perhubungan di lintasan pantai Barat Selatan Aceh. Hal ini terlihat melalui kegiatan Gotong Royong di Terminal Tipe B Aceh Jaya, Sabtu, 9 September 2023. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Teuku Faisal yang hadir dalam kegiatan ini menyebutkan bahwa sektor pelayanan publik seperti halnya terminal perlu dilakukan kegiatan pembersihan dan penghijauan secara rutin. Hal ini demi menciptakan kenyamanan bagi pengguna jasa terminal. “Kita menilai bahwa Terminal Calang lumayan progresif perkembangannya, nampak bahwa loket penumpang semakian bertambah,” sebut Faisal. Faisal berharap Terminal Calang lebih baik lagi dan semakin ramai, tidak hanya untuk aktivitas naik-turunnya penumpang, tetapi dapat menjadi aktivitas pendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat. Terminal yang beroperasi setiap hari ini semakin bergeliat sejak hadirnya KMP Aceh Hebat 1 yang melayani lintasan Calang menuju Sinabang. Maka, kehadiran kapal ini pula mendukung Calang sebagai gerbang wilayah Barat Aceh menuju Banda Aceh. Dikatakan Faisal dalam sambutannya bahwa saat ini Terminal Calang menjadi pilot projek Dishub Aceh dalam membentuk paradigma baru tentang terminal. “Untuk itu Dishub Aceh berharap dukungan lintas sektor dalam membenanahi terminal ini,” pungkas Faisal. Kadishub Aceh Jaya, As’ari diwakili Kabid LLAJ, Azhar mengucapkan terima kasih kepada Kadishub Aceh yang telah memilih Aceh Jaya sebagai tempat gotong royong sebagai rangkaian peringatan Harhubnas 2023. Dalam gotong royong kali ini, Petugas Dishub Aceh menanam sebanyak 60 batang pohon dan bunga bantuan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh. Selain itu, Dishub Aceh juga menyerahkan seperangkat bantuan dan sumbangan alat kebersihan kepada Pengurus BKM Masjid Al Munawarah Calang. Petugas Gedung Induk Dishub Aceh dan Petugas Terminal Calang atas arahan Kadishub Aceh juga melakukan pengecatan tempat wudu dan toilet.(MR)

Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp 38,47 triliun. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Kerja Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, Kamis (7/9). “Komisi V dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada. Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran,” ujar Pimpinan Komisi V DPR Lasarus. Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Sebelumnya, Kemenhub mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 38,07 Triliun. Penambahan Rp. 400 Miliar digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara. Dari total pagu yang didapatkan Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp. 36,05 Triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp. 74,53 Triliun. Meski ada selisih yang cukup signifikan antara pagu kebutuhan dengan anggaran 2024, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengupayakan seluruh program akan tetap berjalan dengan baik. “Kementerian Perhubungan secara maksimal tetap berupaya meningkatkan dan mengakselerasi peningkatan konektivitas nasional, menjaga keberlanjutan pelayanan dan keselamatan transportasi,” ujar Menhub. Menhub menyebut, akan terus mengupayakan berbagai sumber pendanaan lainnya, di luar APBN. “Kami akan mengoptimalkan pendanaan kreatif non-APBN atau Creative Financing melalui PNBP, BLU, Investasi Swasta, pemanfaatan BMN dan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi,” tutur Menhub. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga mendengar masukan dari sejumlah anggota DPR RI mengenai program-program yang perlu dilakukan Kemenhub di tahun 2024. Diantaranya adalah peningkatan penyelenggaraan bus dan transportasi untuk anak-anak sekolah dan penunjang pendidikan di pedesaan serta daerah-daerah terpencil. “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran dan masukan pimpinan beserta anggota Dewan yang terhormat dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2024 guna peningkatan kinerja dan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Menhub. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Menhub berharap, proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan, dan infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38, 47 Triliun, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar).(*) Sumber: Kemenhub RI

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama mitra kerja berhasil mengumpulkan darah sebanyak 131 kantong melebihi target 55 kantong dalam kegiatan donor darah rutin tahap ketiga bekerjasama dengan PMI Kota Banda Aceh, Kamis, 7 September 2023, di Halaman Parkir Gedung Peron CTRC Dishub Aceh. Antusias ASN Dishub Aceh maupun mitra kerja terlihat dari sebanyak 220 pendaftar. Namun, terdapat 89 peserta tidak dapat mendonorkan darahnya dikarenakan kendala medis. Hal ini seperti yang terhimpun di website SiKotak Biru Dishub Aceh, www.sikotakbiru.acehprov.go.id. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.00 WIB-12.00 WIB ini menjadi rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2023. Hal ini seperti yang disebutkan Kadishub Aceh, Teuku Faisal yang ikut memantau langsung kegiatan ini. “Pada momen kali ini, kami juga mengikutsertakan mitra kerja sektor perhubungan untuk berpartisipasi mendonorkan darahnya sebagai bentuk kepedulian sesama manusia,” sebut Faisal. Faisal juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk mitra kerja Dishub Aceh yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga peringatan Harhubnas tahun ini lebih bermakna. Guna memeriahkan donor darah, panitia bersama mitra kerjasama juga membagikan hadiah bagi peserta pendonor yang ikut serta berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan ini dan menambah antusias pendonor darah. Selain sebagai bentuk kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, donor darah juga bermanfaat bagi pendonor. Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan RI, salah satu manfaat donor darah bagi pendonor yakni dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah.(MR/MG)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menyambut kedatangan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Rudi B. Hanafiah di ruang kerjanya, Kamis, 7 September 2023. Pertemuan ini merupakan silaturahmi perdana bagi GM PT. ASDP sekaligus membahas tentang sirkulasi alur penumpang dari pembelian tiket sampe naik ke kapal. Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh sebagai pintu pariwisata Aceh memang memiliki aktivitas yang kompleks. Pola penyelesaiannya pun beragam sehingga perlu komunikasi, kolaborasi dan sinergisitas antar pemangku kepentingan. Hal ini tentunya untuk menemukan win win solution yang tepat. “Memang sejauh ini minat penumpang ke Sabang begitu tinggi, hal ini terlihat dari grafik penumpang yang dirilis, sehingga di masa-masa puncak harus ada usaha ekstra dan alternatif agar masyarakat lebih nyaman,” jelas T. Faisal. Setiap libur panjang dan momentum hari besar, antrian panjang tak terelakan. Sehingga area jalan masuk pun harus dimanfaatkan. “Untuk bagian tiket memang harus direkayasa untuk sirkulasi penumpang dan sistem yang lebih cepat dan mudah,” pungkas Rudy.(MS)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan transportasi berkelanjutan di ASEAN. Dua upaya diantaranya yaitu, melakukan dekarbonisasi dan mendorong pembiayaan kreatif non APBN. Hal ini disampaikan pada kegiatan High-Level Dialogue On Sustainable Transport in ASEAN, yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan, di Jakarta Senin (4/9) sebagai bagian dari side event penyelenggaraan KTT ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan, ASEAN mampu memposisikan diri sebagai episentrum pertumbuhan, salah satunya melalui pembangunan transportasi yang berkelanjutan. Ia menyebut, untuk mengurangi emisi di sektor transportasi, pemerintah Indonesia telah membangun sejumlah transportasi publik seperti MRT dan LRT, serta penggunaan kendaraan listrik. Ia menambahkan, Indonesia bersama negara anggota ASEAN telah menyepakati untuk membangun ekosistem kendaraan listrik dan menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Pada KTT ASEAN yang berlangsung di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, telah disepakati deklarasi bersama tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di ASEAN. “Sebagai bagian dari komunitas ASEAN, Indonesia berkomitmen mengembangkan konektivitas regional yang berkelanjutan. Karena konektivitas dan mobilitas adalah bagian penting yang mengikat negara-negara ASEAN,” ujar Menko Airlangga. Pada kesempatan yang sama, Menhub menjelaskan, sejumlah transportasi publik yang dibangun seperti LRT, MRT, dan Kereta Cepat, dilakukan untuk mempromosikan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat. Selain itu, juga sekaligus mempromosikan kendaraan berbasis listrik yang menjadi kendaraan masa depan. Menhub menyebut, transportasi sangat penting bagi pertumbuhan sosial ekonomi, namun sektor transportasi juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui penggunaan bahan bakar fosil. “Transportasi menyumbang 24% dari total emisi CO2 pada Tahun 2022. Untuk itu, sangat penting membangun Transportasi yang berkelanjutan, dalam rangka mengurangi emisi tersebut melalui pembangunan angkutan massal dan kendaraan berbasis listrik,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub mengatakan, transportasi berkelanjutan menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN dan telah dimasukan ke dalam rencana strategis ASEAN 2016 -2025. Sejumlah strateginya yaitu melibatkan penggunaan transportasi rendah emisi, efisiensi energi, sampai dengan penggunaan lahan yang terintegrasi. Untuk mendukung pembangunan transportasi yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang baik dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan internasional, dalam rangka mengatasi sejumlah tantangannya. “Tantangannya dalam membangun transportasi berkelanjutan diantaranya yaitu membutuhkan investasi yang besar dan masih adanya kesenjangan infrastruktur transportasi khususnya di negara-negara berkembang. Kami di ASEAN membutuhkan dukungan pendanaan dari komunitas global. Kita harus berkolaborasi dan menciptakan kerangka pembiayaan kreatif bagi keberlanjutan industri di sektor transportasi,” tuturnya. Pada kesempatan yang sama, Kegiatan dialog yang terbagi dalam dua sesi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari para pejabat pemerintah dan non pemerintah. Pada sesi I dialog bertema “Sustainable Transport in ASEAN toward Zero Emission” hadir sebagai pembicara yaitu: Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi Wihana Kirana Jaya, Plt. Menteri Transportasi Singapura H.E. Chee Hong Tat, serta Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil Papua Nugini Walter David Schnaubelt. Kemudian sesi II membahas “Creative Financing for Sustainable Transport System”, hadir sebagai pembicara yaitu: Direktur Jenderal, Dinas Perhubungan dan Kebijakan Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan Thailand Punya Chupanit. Wakil Direktur, Departemen Keuangan, Kementerian Transportasi Tiongkok CHEN Min, Kepala Perwakilan Regional Grup Bank Investasi Eropa untuk Asia Tenggara dan Pasifik Sunita Lukhoo serta Kepala Program Bank Dunia untuk Infrastruktur Claudia Vasquez.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh secara resmi telah merilis sejumlah rangkaian kegiatan yang siap memeriahkan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2023, Selasa, 5 September 2023. Sekretaris Dishub Aceh, Teuku Rizki Fadhil selaku Ketua Panitia Peringatan Harhubnas 2023 mengatakan, peringatan Harhubnas di Aceh dilaksanakan mulai tanggal 7-17 September 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Kegiatan donor darah pada 7 september mendatang bersama mitra kerja strategis Dishub Aceh menjadi pembuka peringatan Harhubnas. Sesuai dengan tema Harhubnas 2023 yaitu Melaju untuk Transportasi Maju, Dishub Aceh bersama mitra strategis melaksanakan kegiatan penilaian perusahaan AKDP terbaik (7-13 September), Perlombaan Olahraga dan Seni (8-15 September), Gotong Royong di Terminal Tipe B Aceh Jaya (9 September), Kunjungan Sosial ke SDN Bueng Calang Aceh Besar (12 September), dan, Trans Meet (16-17 September). “Puncak kegiatannya adalah Upacara Harhubnas yang dilaksakanan pada 17 September bertepatan dengan Harhubnas dipusatkan di Halaman Apel Politeknik Pelayaran Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar. Serta malamnya dilakukan kegiatan Trans Award di Banda Aceh,” sebut Rizki. Untuk itu, Rizki berharap partisipasi semua pihak dalam menyukseskan kegiatan tahunnan ini. Rangkaian kegiatan ini dapat pula menjadi penguat sinergisitas dan soliditas pemanku kepentingan sektor perhubungan di Aceh.(MR)

BANDA ACEH – Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Seulawah Tahun 2023 yang diselenggarakan di Lapangan Mapolda Aceh, Senin, 4 September 2023. Apel ini dilaksanakan dalam rangka kanseltibcarlantas yang kondusif menuju Pemilu 2024 di Provinsi Aceh. Apel ini turut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan dari Muspida serta diikuti personel dari satuan TNI, Polri, Dinas Perhubungan Aceh serta Satpol PP Aceh. Dalam amanat Kapolda Aceh yang disampaikan oleh Karo Ops Polda Aceh yang juga menjabat sebagai Karendalopsda Operasi Karhutla Seulawah 2023 Polda Aceh, Kombes Pol. Heri Heriyandi, S.I.K bahwa keselamatan lalu lintas menjadi salah satu perhatian Pemerindah dalam mengelola transportasi negeri kita saat ini yang harus disinergikan antara Kepolisian Daerah dengan pemangku kepentingan lainnya. “Apel ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan pasukan dalam melaksanakan tugas selama 14 hari ke depan mulai tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023,” ujarnya. Ada beberapa penekanan yang perlu ditindaklanjuti dalam operasi ini, diantaranya kuatkan keimanan dan ketaqwaan, edukasikan keselamatan berlalu lintas, tegas dalam penegakan hukum lalu lintas baik teguran melalui ETLE maupun secara humanis. “Serta jaga Kesehatan baik fisik maupun mental dalam melaksanakan operasi ini maupun jaga koordinasi, komunikasi dan kedepankan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya dan segenap masyarakat dalam rangka meyukseskan operasi ini,” sambungnya. Dalam Kesempatan ini juga, Dirlantas Polda Aceh, Kombes M. Iqbal Alqudusy dalam wawancara usai apel menyampaikan, masih banyak masyarakat yang abai pada keselamatan, seperti tidak meggunakan helm, seat belt, spion sehingga perlu dilakukan penertiban agar dapat menekan angka kecelakaan. “Direncanakan razia akan dilakukan pada lima titik khususnya wilayah Banda Aceh. Sasaran ini dihadapkan pada fatalitas yang sering terjadi di jalan raya. Pelaksanaan kegiatan ini juga diselenggaran berdasarkan asas humanis dan persuasive. Harapannya, masyarakat lebih menjaga ketertiban di jalan raya,” pungkasnya.(MS)

Kementerian Perhubungan tengah melakukan pembahasan revisi kedua pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 yang sebelumnya telah diubah pada PM 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruise Ship) Asing di Perairan Indonesia. Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri, Rifanie Komara mengatakan, perubahan ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah yang tengah mendorong pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai salah satu proyek strategis sektor pariwisata yang akan menjadi kawasan wisata terpadu dengan marina yacht, dermaga kapal pesiar dan fasilitas penunjang lainnya yang difokuskan pada Benoa Cruise Terminal.  “Selain untuk mendorong agar Benoa Cruise Terminal dapat menjadi homeport bagi kapal pesiar berbendera asing, pada PM 4 Tahun 2022 juga terdapat adanya multitafsir pada beberapa poin sehingga perlunya pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya,” ujar Rifanie saat memimpin Rapat Pembahasan Revisi PM 4 Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (1/9). Lebih lanjut Rifanie menambahkan, terdapat beberapa poin yang diusulkan, diantaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri.  Selanjutnya pada pasal 9 terdapat beberapa usulan perubahan, yaitu pemilik atau operator kapal pesiar asing dapat mengoperasikan kapal pesiar asing berlayar dari luar negeri untuk masuk ke wilayah perairan Indonesia sepanjang pelayaran tersebut merupakan kelanjutan bagian dari paket perjalanan wisata untuk selanjutnya meninggalkan perairan Indonesia.  Selain itu, pemilik atau operator kapal pesiar asing tersebut wajib memenuhi perizinan yang meliput izin melintas/berlabuh di wilayah perairan Indonesia, Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Surat Persetujuan Berlayar dari pelabuhan asal keberangkatan luar negari.  “Terkait dengan spesifikasi teknis fasilitas kapal, diusulkan kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan yang melakukan wisata mulai dari pelabuhan awal keberangkatan sebagai embarkasi pertama ke destinasi wisata, harus dilengkapi dengan fasilitas minimal 500 kabin dan memiliki dokumen legalitas dari negara benderanya untuk melakukan kegiatan pengangkutan penumpang/wisatawan dan bukan termasuk kapal pesiar pribadi,” jelasnya. Pihaknya berharap revisi Permenhub ini akan semakin memperjelas hal-hal yang masih multitafsir dan dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kapal-kapal wisata asing yang beroperasi di Indonesia. “Kami juga berharap upaya ini dapat meningkatkan pemberdayaan kapal wisata berbendera Indonesia sehingga kapal wisata nasional bisa berjalan beriringan dengan usaha kapal wisata asing,” kata Rifanie.  Adapun sejumlah pihak terkait dilibatkan dalam pembahasan revisi PM 4 Tahun 2022 agar memperoleh berbagai masukan yang komprehensif, di antaranya perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Periwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan juga perwakilan asosiasi seperti DPP INSA, Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta (Gahawisri), dan Asosiasi Jaringan Kapal Rekreasi (Jangkar).(*) Sumber: Dirjen Hubla Kemenhub

BANDA ACEH – Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Kini melalui media sosial masyarakat dapat leluasa memberikan kritik dan komentar apapun, namun sangat sedikit yang memberikan saran solusi dan ide yang inovatif. Bahkan ada beberapa diantara sengaja tidak memakai akun asli agar bisa leluasa memberikan kritik. Menyanggupi hal ini, Dinas Perhubungan Aceh mensosialisasikan penggunaan aplikasi berbasis sistem ERP yang diberi nama SiKotak Biru, di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat, 1 September 2023. Kehadiran SiKotak Biru ini guna mengajak masyarakat berani menyampaikan gagasan, ide atau inovasi untuk peningkatan layanan masyarakat. “Jadi secara tidak langsung, kami mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan,” sebut Kadishub Aceh, Teuku Faisal. SiKotak Biru merupakan aplikasi perangkat lunak terpadu yang dirancang untuk dimanfaatkan oleh ASN Dishub Aceh selaku pemangku kepentingan dan Masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan perhubungan. Untuk masyarakat menu yang disajikan yaitu wadah untuk menampung masukan serta ide. Teuku Rizki Fadhil, Sekretaris Dishub Aceh selaku Ketua Tim Aplikasi SiKotak Biru mengatakan bahwa di laman sikotakbiru.acehprov.go.id, masyarakat dapat membuat akun dan menuangkan setiap idenya. “Setiap ide yang terverifikasi akan ditampilkan didashboard dan diberikan poin. Ide ini dapat langsung dibaca direspon melalui sistem oleh Kadis, Kabid, dan Kepala UPTD selaku pemangku kepentingan di Dishub Aceh,” sebut Rizki. Ditambahkan Rizki, semakin banyak ide, smakin banyak yang vote, dan semakin banyak poin sehingga berpotensi mendapat suvenir/hadiah dari Dishub Aceh. Setiap ide dari masyarakat ini sangatlah diperlukan untuk peningkatan pelayanan dan kinerja pemerintah. Aspirasi maupun ide dari masyarakat tentunya dapat menjadi ruang komunikasi publik yang terintegrasi agar pejabat yang bersangkutan dapat merespon dengan cepat. Selain itu, SiKotak Biru dirancang juga untuk Pemangku kepentingan agar menjadi salah satu indikator capaian pelayanan, khususnya peningkatan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas. Kedisiplinan dan Kompetensi ASN tentu perlu ditingkatkan guna memaksimalkan capaian kinerja Dinas. Terutama untuk Dishub selaku Instansi yang terjun langsung melayani masyarakat. Kehadiran sebuah inovasi SiKotak Biru mengintegrasikan beberapa aplikasi yang sudah ada dan disajikan dalam dashboard untuk menyajikan informasi dan wadah komunikasi publik terpadu. Harapannya, melalui SiKotak Biru dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, Implementasi keterbukaan informasi publik ini sebagai tindak lanjut amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.(MR/QQ)