Author: PPID Perhubungan

SINABANG – Pelabuhan Penyeberangan Sinabang terpantau ramai dipadati peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXVI yang diselenggarakan di Kabupaten Simeulue mulai tanggal 26 November hingga 2 Desember 2023. Puncak kedatangan kafilah MTQ XXXVI terjadi hari ini, Sabtu, 25 November 2023, di mana seribuan peserta tiba di Pelabuhan Sinabang menggunakan kapal penyeberangan, baik dengan KMP Aceh Hebat 1 dari Pelabuhan Calang, maupun KMP Aceh Hebat 3 dan KMP Teluk Sinabang dari Pelabuhan Penyeberangan Singkil. Kafilah yang berangkat menggunakan KMP Aceh Hebat 1 misalnya, tercatat sekitar 544 penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Calang pada hari Jumat, 24 November 2023, terdiri dari kafilah Aceh Besar, Banda Aceh, dan Pidie Jaya. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal turut memantau langsung pelayanan transportasi kepada peserta MTQ XXXVI mulai dari perjalanan dengan kapal KMP Aceh Hebat 1 hingga tiba di Pelabuhan Sinabang. Teuku Faisal menyampaikan bahwa sektor transportasi terus memastikan perjalanan kafilah MTQ XXXVI ke Pulau Simeulue berjalan dengan baik. Koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan MTQ XXXVI di Kabupaten Simeulue, tambah Teuku Faisal, sudah dilakukan jauh-jauh hari sehingga diharapkan mobilisasi kafilah tidak mengalami kendala apapun, termasuk penambahan frekuensi keberangkatan kapal penyeberangan yang berkoordinasi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil. Hal yang sama juga diutarakan oleh Koordinator Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, Hendra Wijaya. Ia menyampaikan bahwa pelayanan dan penyambutan kafilah MTQ XXXVI di Pelabuhan Sinabang dilakukan secara optimal. “Kita memberikan pelayanan terbaik di pelabuhan sehingga para peserta bisa mengikuti MTQ XXXVI di Kabupaten Simeulue dengan baik pula,” tuturnya.(AB)

Guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait kecelakaan kapal dan penanganan kerangka kapal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan Rakernis KPLP, di Padang pada tanggal 21-22 November 2023. Pada pembukaan Rakernis, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengungkapkan, lambatnya informasi kecelakaan kapal sering menjadi hambatan dalam melakukan penanganan kecelakaan kapal, sehingga hal tersebut akan memungkinkan timbulnya akibat yang lebih luas. Mulai dari terjadinya pencemaran perairan dari kapal, sampai dengan tindakan yang perlu dilakukan, yaitu penyingkiran kerangka kapal.  “Sampai saat ini, masih terdapat kerangka kapal yang belum tertangani dan keberadaannya mengganggu kelancaran aktivitas pelayaran” ungkap Capt. Antoni. Kendala utama belum tertanganinya penyingkiran kerangka kapal, tambahnya, yaitu adanya kerangka kapal yang tidak diketahui pemiliknya. Sedangkan dari sisi pembiayaan, sebagian besar kerangka kapal tersebut tidak diasuransikan, mengingat pemberlakuan kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal baru diberlakukan pada tahun 2015. Capt. Antoni menggarisbawahi bahwa penanganan kecelakaan kapal sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal. Demikian pula halnya dengan penyingkiran kerangka kapal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 tahun 2022, yang mewajibkan pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapalnya dalam jangka waktu yang ditentukan. “Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut, saya harapkan agar dalam kegiatan ini dapat menghasilkan suatu rancangan kebijakan terkait dengan tata cara dan mekanisme penanganan kerangka kapal di dalam DLKp dan DLKr pelabuhan serta alur pelayaran” tukasnya. Harapan yang sama juga Ia kemukakan terkait urgensi penyusunan database informasi kecelakaan kapal.  “Database ini diproyeksi dapat menjadi referensi bahan penyusunan peta kerawanan terjadinya kecelakaan kapal sehingga dapat menghindari kejadian yang berulang”. tambahnya. Masih dalam rangkaian Rakernis KPLP, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terus berkomitmen untuk memenuhi aspek keselamatan pelayaran dengan melakukan Sosialisasi Peralatan Keselamatan Pelayaran, Rabu (22/11). Pada kesempatan tersebut, Direktur KPLP, Jon Kenedi memberikan secara langsung bantuan 300 buah Life Jacket kepada asosiasi/pengusaha kecil pelayaran rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, untuk menurunkan angka kecelakaan kapal di laut terutama yang disebabkan karena faktor manusia.  “Diharapkan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran penumpang kapal rakyat atas pentingnya penggunaan life jacket,” ungkap Jon Kenedi. Tidak hanya life jacket, e-pas kecil yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan kapal dan salah satu syarat penting dalam berlayar juga diberikan pada kesempatan tersebut.  “Pemerintah terus menggalakan program ini agar seluruh kapal dapat terdaftar, dapat berlayar sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan mengedepankan faktor keselamatan dalam beraktivitas di laut” tambahnya. Pihaknya juga mengatakan, hal ini tentunya tidak lepas dari kolaborasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktorat KPLP beserta KSOP Teluk Bayur yang terus mendukung pengawasan keselamatan dan keamanan transportasi laut menuju transportasi Zero Accident. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor KSOP Kelas II Teluk Bayur, Jondra Juis, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Direktorat KPLP Ditjen Hubla atas pembagikan life jacket di wilayah kerjanya. Tak lupa, Ia turut mengapresiasi para pemilik kapal wisata dan kapal nelayan di kawasan Pandan View Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumbar yang antusias dalam kegiatan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran tersebut. “Semoga kegiatan ini terus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang” tutupnya.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Guna memastikan pelayanan, Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh, Yusrizal memimpin apel kesiapan kendaraan dalam rangka mendukung kegiatan Muspanitranas dan Munas Gerakan Pramuka XI, di halaman gedung Balee Meuseuraya Aceh, Jumat, 24 November 2023. Bertindak sebagai Komandan Apel petugas LLAJ Dishub Aceh ini diikuti 45 pengemudi SKPA, Leasion Officer per provinsi pramuka, Biro Umum Setda Aceh, Disbudpar Aceh, Dishub Aceh, serta Panitia Kwarda Pramuka Aceh. Dalam amanahnya, Yusrizal mengatakan pengemudi yang akan mendampingi sebanyak 464 peserta dari 33 provinsi dan pengurus pusat Kwarnas Pramuka adalah ujung tombak kelancaran acara ini. “Bapak-bapak semua yang paling banyak berinteraksi dengan peserta. Mari kita terapkan puemulia jamee (memuliakan tamu) dengan senyum, sapa, dan salam,” sebutnya. Pada kegiatan pagi ini, juga dilakukan pengecekan kelaikan kendaraan oleh Tim LLAJ Dishub Aceh. Pertemuan 33 orang Leasion Officer dari pramuka dengan para pengemudi. Selain itu, dilakukan pula pembekalan info pariwisata dan kuliner Aceh oleh Tim Disbudpar Aceh. Seperti diketahui, Muspanitranas Pramuka digelar 27-30 November 2023 dan Munas Pramuka digelar 1-4 Desember 2023. Untuk itulah perlu dukungan dari semua SKPA untuk memudahkan berlangsungnya kegiatan.(MR)

Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023/2024. Pada tahun ini diprediksi potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru mencapai 107,63 juta orang atau 39,83% dari total populasi nasional. Jumlah ini meningkat 143,65% dibandingkan tahun lalu yang prediksinya mencapai 44,17 juta orang. “Kami memastikan sarana dan prasarana transportasi baik moda darat, laut, udara dan kereta api, telah siap melayani lonjakan pergerakan masyarakat dengan selamat, aman dan lancar,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang “Kesiapan Infrastruktur Transportasi dalam Penyelenggaraan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024” di Jakarta, Selasa (21/11). Untuk transportasi jalan, telah disiapkan sebanyak 46.686 unit bus (AKAP, AKDP dan Pariwisata) dan 113 terminal. Kemudian untuk transportasi penyeberangan, disiapkan sebanyak 206 unit kapal, 11 Lintas Pelabuhan Penyeberangan, 41 dermaga moveable bridge, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan. Selanjutnya, untuk transportasi laut, disiapkan sebanyak 1.345 unit kapal dan 110 Pelabuhan Laut. Untuk transportasi udara, disiapkan sebanyak 444 unit pesawat dan 51 Bandar Udara. Lalu untuk transportasi kereta api, disiapkan sebanyak 1.738 unit kereta api serta prasarana 9 Daops dan 4 Divre. Menhub mengungkapkan, titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat salah satunya berada di Jalur Trans Jawa. Ia menyebut, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, seperti misalnya: manajemen rekayasa lalu lintas baik di jalan tol maupun non tol, pengendalian pasar tumpah, optimalisasi rest area di jalan tol dan jembatan timbang sebagai tempat istirahat, dan lain sebagainya. Lebih lanjut Menhub mengatakan, pergerakan masyarakat di masa libur Nataru lebih tersebar waktunya dibandingkan dengan masa libur Lebaran Idul Fitri, sehingga diharapkan pergerakannya akan lebih terkendali. “Namun kami tetap mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanannya dengan baik dan menghindari waktu-waktu puncak arus mudik dan balik untuk menghindari kepadatan,” tuturnya. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub tentang potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru, jalur yang diprediksi paling banyak dilalui kendaraan mobil adalah Tol Trans Jawa (31,66%), Tol Cipularang (19,12%), dan Tol Jagorawi (15%). Sedangkan jalur yang paling banyak dilalui sepeda motor adalah jalur alternatif lainnya (35,41%) dan Jalur Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur) sebesar 34,72%. Sementara itu, untuk puncak arus mudik diprediksikan terjadi 2 (dua) periode yaitu: puncak arus Natal dan puncak arus Tahun Baru. Untuk puncak arus mudik natal diprediksi terjadi pada 22-23 Desember 2023 dan puncak arus balik natal terjadi pada 26-27 Desember 2023. Sedangkan puncak arus mudik tahun baru terjadi pada 29-30 Desember 2023 dan puncak arus balik tahun baru terjadi pada 1-2 Januari 2024. Untuk menyukseskan dan melancarkan pergerakan masyarakat di masa libur Nataru, Kemenhub terus mengintensifkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai Kementerian dan Lembaga seperti, Kepolisian, Kementerian PUPR, BMKG, Badan SAR Nasional, pemerintah daerah, operator transportasi, operator jalan tol dan unsur terkait lainnya. Serta, bersama-sama menyosialisasikan kebijakan dan imbauan secara masif baik di media massa maupun media sosial. Kemenhub juga akan membuat Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun baru 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2023. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Nataru, diantaranya yaitu: memastikan transportasi aman, jalan tol dalam keadaan mantap, meningkatkan pengawasan tarif moda transportasi dan penjualan tiket, informasi cuaca yang mudah diakses, melakukan rekayasa lalu lintas untuk menurunkan fatalitas korban kecelakaan dan memperlancar lalu lintas, dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral. Turut hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Firman Santyabudi, Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI Kusworo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.(*) Sumber: Kemenhub

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tren kustomisasi kendaraan bermotor di kalangan masyarakat otomotif Indonesia, Kementerian Perhubungan berupaya untuk tetap mendukung kendaraan kustomisasi yang berkeselamatan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk mempertegas regulasi kendaraan kustomisasi di Indonesia. Acara sosialisasi tersebut dilakukan pada Kamis (23/11) di Semarang. Kustomisasi kendaraan bermotor yang berkembang pesat menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tren kustomisasi kendaraan perlu diimbangi dengan peraturan yang jelas dan tegas agar dapat dilakukan dengan aman dan berkeselamatan. “Dalam melakukan kustomisasi kendaraan bermotor, kita harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini untuk memastikan bahwa kustomisasi kendaraan bermotor yang dilakukan tidak mengurangi nilai keselamatan dan keamanan kendaraan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kepala Bagian Hukum & Humas Setditjen Perhubungan Darat, Aznal ketika membacakan sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dan pemahaman atas implementasi Peraturan Menteri tersebut baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan stakeholder terkait. “Peraturan tersebut mengatur mengenai jenis dan spesifikasi teknis kendaraan bermotor yang dilakukan kustomisasi, persyaratan sebagai bengkel kustomisasi, tata cara pengujian kendaraan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kustomisasi kendaraan bermotor,” jelas Aznal. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Yusuf Nugroho memaparkan materi terkait dengan Kustomisasi Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023. Kustomisasi kendaraan adalah perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi, merek mesin dan tipe mesin, dan/atau material suatu kendaraan bermotor menjadi tipe kendaraan bermotor. Kustomisasi kendaraan bermotor bisa dilakukan pada kendaraan perseorangan dan mobil barang serta penumpang dengan memiliki kriteria yang cukup detail dan memenuhi persyaratan teknis serta laik jalan. “Kustomisasi kendaraan dapat dilakukan pula bagi sepeda motor menjadi kendaraan khusus yang dirancang dalam bentuk desain lain sesuai dengan kebutuhan khusus, seperti mobilitas penyandang disabilitas,” ujar Yusuf. Pada setiap kegiatan perubahan tetap harus dipastikan bahwa kendaraan memenuhi aspek pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan agar kendaraan bermotor yang sudah dikustomisasi dapat secara aman dioperasikan di jalan umum dan memudahkan penggunanya mengoperasikan secara baik, aman, selamat dan tidak berpotensi menyebabkan kecelakaan. Setiap bengkel yang melakukan kustomisasi harus memiliki pemahaman secara teknis dan tersertifikasi. Bengkel yang memenuhi aspek persyaratan untuk melakukan kustomisasi akan diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mendapatkan sertifikasi bengkel kustomisasi. Bengkel kustomisasi melakukan kegiatan kustomisasi kendaraan dengan melakukan pengujian tipe dan hasil uji yang lulus akan diterbitkan bukti lulus uji tipe dalam bentuk sertifikat uji tipe (SUT) dan sertifikat registrasi uji tipe. Koordinator Divisi Modifikasi Ikatan Motor Indonesia (IMI), Diggi Rachim juga turut hadir dalam acara sosialisasi dan membacakan sambutan dari Ketua Umum IMI. “Ini merupakan kabar gembira bagi pegiat modifikasi. Kami sangat mengapresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Selama lebih kurang tiga setengah tahun pembahasan antara IMI dengan Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan lainnya. Indonesia akhirnya memiliki Peraturan Menteri No PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar hukum bagi para pencinta otomotif sekaligus pelaku usaha otomotif dalam melakukan kustomisasi kendaraan,” ujarnya Lebih lanjut, Ia mengatakan industri kendaraan kustom bisa menjadi salah satu sektor penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19 serta memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. “Sektor UMKM adalah penyumbang terbesar berbagai kebutuhan pelaku usaha kendaraan kustom, mulai dari helm, knalpot, jaket, hingga sepatu dan berbagai kebutuhan lainnya,” pungkasnya. Dengan hadirnya Peraturan Menteri tersebut, diharapkan dapat semakin menumbuhkembangkan industri kustomisasi Indonesia yang bisa turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Acara sosialisasi ini diikuti oleh 45 peserta on site dan 283 peserta daring. Dihadiri juga oleh Kepala BPTD Jawa Tengah, Ardono; Kepala BPTD DI Yogyakarta, Yanti Marliana; Kasubdit Dit Lalin BPTJ, Jabonor; Perwakilan Korlantas Polri; Perwakilan Biro Hukum Kemenhub; Perwakilan Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali; dan Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi di Pulau Jawa.(*) Sumber: Kemenhub

BANDA ACEH – Sebanyak 220 pengungsi Rohingya, komunitas muslim yang mendiami wilayah Rakhine (Arakan) di Myanmar Barat, tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh setelah dievakuasi dari Pulau Weh Sabang menggunakan kapal penyeberangan KMP BRR pada Rabu malam, 22 November 2023. Para imigran ini selanjutnya akan dievakuasi melalui jalur darat ke Eks Gedung Imigrasi Punteut, Kota Lhokseumawe, yang ditangani oleh dua organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). Sebelumnya, para pencari suaka yang dijuluki “manusia perahu” ini mendarat di Pulau Sabang pada Selasa (21/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Berdasar informasi yang diterima, 220 pengungsi tersebut terdiri dari 72 orang laki-laki, 92 orang perempuan, dan 56 anak-anak. Selama berada di Pelabuhan Ulee Lheue, sembari menunggu kendaraan yang akan mengangkut mereka ke Lhokseumawe, para pengungsi diberi makanan dan penanganan medis dari tim medis. Proses evakuasi pengungsi Rohingya di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue melibatkan sejumlah instansi terkait, di antaranya pihak Polresta Banda Aceh, Koramil Banda Aceh, Satpol PP Banda Aceh, Tim medis Banda Aceh, Basarnas Aceh, serta sejumlah stakeholder pelabuhan.(AB)

BANDA ACEH – Keselamatan di jalan raya sangat bergantung pada aspek prasarana jalan, aspek fasilitas perlengkapan jalan, dan aspek pengguna jalan serta aspek kendaraan yang berkeselamatan. Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal diwakili Sekretaris Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Rizki Fadhil saat membuka Musyawarah Daerah Perkumpulan Perusahaan Jalan Indonesia (P3JI) Provinsi Aceh tahun 2023 di Banda Aceh, Selasa, 21 November 2023. Dalam sambutannya, Rizki menyampaikan bahwa pemerintah bertanggung jawab mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai tugas fungsi masing-masing instansi terkait sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. “Pemerintah melalui Kemenhub, BPTD, Dishub baik di tingkat provinsi dan Dishub tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab dalam memastikan tersedianya perlengkapan jalan sesuai dengan kewenangan jalan,” sebutnya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kewajiban untuk memastikan keselamatan LLAJ, pemerintah tentu tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan mitra terutama perusahaan perlengkapan jalan yang tergabung dalam organisasi P3JI dalam pelaksanaan pembangunan dan pemasangan perlengkapan jalan di wilayah aceh. Menurut Riski, peran serta kolaborasi mitra P3JI sangat penting dalam mewujudkan keselamatan jalan khususnya dalam aspek perlengkapan jalan. Selain persyaratan administrasi, kami harapkan juga dalam pelaksanaan pekerjaan agar menjaga mutu dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis yang berpedoman pada peraturan teknis yang berlaku dan perubahannya. “Saya berharap kegiatan ini menjadi momentum silaturahmi dan berbagi informasi untuk kemajuan di bidang perlengkapan jalan serta dapat meningkatkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan mitra pelaksana perlengkapan jalan di wilayah Aceh, sehingga akan terciptanya suatu kondisi lalu lintas yang berkeselamatan di wilayah aceh yang kita cintai ini,” pungkasnya. Hadir dalam kesempatan ini dari Ketua Umum DPN P3JI dan jajaran pengurus pusat, BPTD Kelas II Aceh, Dishub Kota Banda Aceh, IPPA Aceh, IKAALL Aceh, Ketua Mandat P3JI Aceh, dan peserta MUSDA P3JI Aceh.(MR)

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Kenavigasian Tahun 2023 guna mengevaluasi sekaligus mengkonsolidasikan semua kegiatan dan permasalahan di bidang kenavigasian. Rakornis yang dihelat selama 2 (dua) hari mulai tanggal 21 s.d. 22 November 2023 bertempat di Medan mengangkat tema “Peningkatan Akuntabilitas dan Tata Kelola Distrik Navigasi”. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan bahwa segenap jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tidak terkecuali Direktorat Kenavigasian memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mewujudkan terselenggaranya keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. “Tanggung jawab kenavigasian semakin besar dalam menjamin tersedianya serta terselenggaranya prasarana keselamatan pelayaran” tutur Capt. Antoni.  Hal tersebut ungkapnya dimulai dari penyediaan alur pelayaran dan sistem perlintasan yang aman dan ekonomis, penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran yang cukup dan andal, penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran dan telekomunikasi marabahaya pelayaran (GMDSS). Tidak lupa sistem lalulintas pelayaran (VTS), hingga penyelenggaraan Long Range Identification and Tracking Of Ships (LRIT) juga harus diperhatikan sesuai tuntutan internasional di bidang peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran. Di sisi lain, Capt. Antoni menyoroti terkait mindset dalam hal kenavigasian yang sudah harus berubah.  “Saya berharap mindsetnya bukan lagi hanya berpikir apa yang harus kita bangun, tetapi mindset itu menjadi apa yang dibutuhkan oleh kapal, nahkoda, dan awak kapalnya. Kita harus membantu para pelaut untuk bernavigasi dengan selamat” ucapnya. Melalui rakornis kenavigasian, Capt Antoni juga berpesan agar dilaksanakan pembahasan-pembahasan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.  “Nantinya, diharapakan bahwa sebagai hasil dari pembahasan, akan disampaikan hasil berupa masukan policy, masukan prosedur, masukan norma, untuk memperbaiki kinerja kita demi memberikan pelayanan yang lebih baik” ujar Capt Antoni. Untuk itu, diperlukan sinergitas dan profesionalitas SDM yang andal dan mumpuni dalam penyelenggaraan kenavigasian transportasi laut. “Rakornis ini adalah kesempatan kita untuk optimis membangun negeri melalui Kementerian Perhubungan khususnya melalui peran Direktorat Kenavigasian pada sektor perhubungan laut” tukasnya. Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro mengatakan, Direktorat Kenavigasian bersama UPT Distrik Navigasi akan terus berkolaborasi dan memperkuat organisasi agar lebih berdaya guna, efektif, bersih dan bertanggungjawab, serta berupaya untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.  “Saya berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan kegiatan Rakornis ini sebaik-baiknya untuk memperkuat sinergi serta dapat meningkatkan motivasi dan kinerja dalam memperkuat peran dan tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan transportasi laut” tutupnya. Sebagai informasi, Rakornis diikuti oleh 165 peserta, yang terdiri dari Para Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas III dari seluruh Indonesia, serta Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.  Adapun narasumber yang dihadirkan antara lain terdiri dari Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Perhubungan, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Setditjen Hubla.(*) Sumber: Kemenhub

Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Hub Edu Fest 2023 dalam rangka menumbuhkan minat para pelajar untuk berkarir di bidang transportasi. Kegiatan berlangsung di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, Selasa (19/11). Sekretaris Jenderal Novie Riyanto mengatakan, Indonesia membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di bidang transportasi. “Sektor transportasi berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan mobilitas. Untuk itu dibutuhkan SDM yang dapat memberikan pelayanan terbaik, bekerja keras, dan mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Novie. Novie menjelaskan, melalui kegiatan Hub Edu Fest, diharapkan para generasi terdahulu yang sudah berkarir di bidang transportasi, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada generasi kini dan masa depan tentang pentingnya transportasi bagi peningkatan daya saing bangsa. “Pada kesempatan ini kami juga meluncurkan buku cerita edukatif bertajuk “Cermin Diriku”, yang menceritakan kisah inspiratif perjalanan hidup para insan transportasi. Buku ini menjadi salah satu medium kami untuk menyampaikan pesan kepada para pelajar agar menginspirasi mereka,” ucapnya. Lebih lanjut Novie mengungkapkan, kesempatan berkarir di bidang transportasi terbuka luas dengan adanya berbagai pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Ia menyebut, pemerintah melalui Kemenhub memiliki sejumlah sekolah kedinasan yang tersebar di berbagai daerah, yang bisa menjadi jembatan untuk berkarir di bidang transportasi. “Saya menganjurkan kepada para pelajar untuk mengenali potensi diri. Jika memang berminat untuk berkarir di bidang transportasi, bisa langsung mendaftar di sekolah kedinasan kami. Saya percaya, transportasi kita akan semakin maju di tangan adik-adik pelajar generasi masa depan Indonesia,” tuturnya. Buku Cerita Edukasi Insan Transportasi Indonesia berjudul “Cermin Diriku” merupakan karya penulis Johanna Ernawati, menyajikan cerita yang diinspirasi oleh kisah perjalanan hidup insan transportasi Indonesia. Beberapa diantaranya yaitu: Achmad Yani (Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub/alumni PTDI-STTD); Capt. Sahattua P. Simatupang (Inspektur IV Kemenhub/alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta); T. Robby Irza (Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh/alumni Poltek Trans SDP Palembang); Capt. Nuruddin (Pilot/alumni PPI Curug), dan Tiara Alicia Fitri (Masinis MRT Jakarta/alumni Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun). Adapun link buku “Cermin Diriku” dapat diunduh pada laman : https://www.dephub.go.id/post/read/cermin-diriku. Kegiatan Hub Edu Fest 2023 bertema “BERAKSI: Berani Eksplorasi, Raih Prestasi, Jadi Inspirasi!” diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Rangkaian kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu: promosi dan pameran berbagai sekolah kedinasan di lingkungan BPSDMP, kunjungan ke area fasilitas yang ada di kawasan PPI Curug, kompetisi menulis ulasan Buku Cerita Edukasi Insan Transportasi “Cermin Diriku” dan kuis interaktif Kahoot, serta hiburan penampilan Fashion Show oleh perwakilan taruna/ taruni dan band Josh and Friends. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Achmad Setiyo Prabowo, Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Agustono, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo. (*) Sumber: Kemenhub RI

Sebulan setelah beroperasi komersial, Kereta Cepat Whoosh mendapatkan antusiasme yang tinggi dari warga. Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), tercatat pergerakan penumpang tertinggi menembus 21 ribu penumpang dalam sehari. Sejak dioperasikan, Whoosh sudah melayani 400 ribu penumpang, dengan tingkat okupansi melebihi 95 persen. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik antusiasme warga terhadap pengoperasian Kereta Cepat Whoosh. Hal ini diungkapkan Menhub saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Halim di Jakarta, Minggu (19/11). Pada kesempatan ini, Menhub menyapa dan berbincang langsung kepada masyarakat pengguna Whoosh. Masyarakat mengaku puas dan bangga dengan adanya kereta cepat ini. “Hari ini saya ingin jalan-jalan ke Whoosh ternyata penuh sekali. Pergerakannya sudah sebanyak 36 kali. Sebanyak 18 ke Bandung dan 18 ke Jakarta. Yang lebih menggembirakan lagi yang tadinya naik mobil ke Bandung atau Jakarta, pindah naik Whoosh. Ini tujuan Presiden Jokowi untuk menjadikan ini kereta api massal,” kata Menhub. Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, banyak masyarakat yang menjadikan Whoosh sebagai tujuan wisata. Ia mencontohkan, masyarakat Bandung banyak yang memilih ingin merasakan naik Whoosh. “Begitu tiba di Jakarta, mereka langsung menjajal LRT yang terkoneksi dengan Whoosh. Lalu mereka wisata kuliner dan kemudian balik kembali ke Bandung pada hari yang sama, ” tuturnya. Menhub mengungkapkan, ada warga dari Malaysia juga turut antusias menjajal Whoosh. “Mereka mendarat di Kertajati. Lalu menginap semalam di Bandung, naik Whoosh ke Jakarta kemudian kembali ke Malaysia. Ini sangat luar biasa,” sebut Menhub. Menhub juga mengungkap, jenama Whoosh sudah dikenal hingga luar negeri. Menhub mencontokan saat ia melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, orang-orang di sana banyak yang bertanya tentang Whoosh. “Ketika kemarin saya ke Malaysia, mereka tidak bilang kereta cepat, tapi bilangnya Whoosh-nya bagaimana? Jadi brand Whoosh itu sudah diketahui banyak orang hingga ke luar negeri,” ujarnya. Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal.(*) Sumber: Kemenhub