Author: PPID Perhubungan

Mulai 1 Desember 2019, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan menerapkan sistem pembayaran non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Penerapan transaksi non tunai bertujuan untuk mencegah pungli dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Banda Aceh dari retribusi pelayanan pelabuhan. Transaksi non tunai di pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue nantinya meliputi; jasa tanda masuk pelabuhan, jasa penitipan kendaraan, dan jasa penggunaan dermaga pelabuhan, termasuk jasa timbangan kendaraan. Kasubbag Keuangan Dishub Banda Aceh Mahdani yang dihubungi Aceh TRANSit menyebutkan, alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi non tunai adalah kartu uang elektronik yang dikeluarkan perbankan seperti; Brizzi, e-money, Flazz, dan Tapcash. “Saat ini sedang dilakukan sistem integrasi test untuk ujicoba penggunaan kartu uang elektronik antara Dishub Banda Aceh dan PT. AINO selaku penyedia payment gateway dengan pihak bank,” ungkapnya. Mahdani menambahkan, masyarakat bisa mendapatkan kartu uang elektronik di kantor masing-masing bank, counter penjualan kartu/top up isi saldo di pintu gerbang masuk pelabuhan, serta agen penjualan lainnya. “Direncanakan pada tahun depan bisa menggunakan dompet digital dari Hp android yang berbasis QR code seperti Link aja, Dana, Ovo, Gopay dan lain-lain yang terintegrasi dalam satu barcode yaitu QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard),” jelasnya. Penerapan transaksi non tunai ini sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. “Penerapan transaksi non tunai di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue juga untuk mewujudkan Banda Aceh Smart City dan mendukung Aceh Smart Province, serta ikut menyukseskan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” tutup Mahdani. (AM)

Assalamualaikum, bpk/ibu saya ingin bertanya mengenai penerimaan cpns 2019. Dengan nama jabatan Analis Angkutan Udara, untuk kualifikasi pendidikan S-1 Penerbangan. Apakah S-1 Penerbangan itu sama saja dengan S-1 Teknik Penerbangan? terimakasih wassalamualaikum Deby Savaindria Tanggapan : Ibu Deby yang kami hormati, Assalamualikum wr wb Terima kasih atas pertanyaanya, untuk kejelasan kualifikasi pendidikan pada penerimaan CPNS Pemerintah Aceh, lebih jelas dapat menghubungi Badan Kepegawaian Aceh yang beralamat Jln. T. Malem No. 2 Kuta Alam Kota Banda Aceh. Website, bka.acehprov.go.id Demikian yang dapat kami informasikan,  semoga membantu.

Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis. Ini dilakukan guna mewujudkan angkutan udara perintis yang dapat menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara. Penyelenggaraan angkutan perintis merupakan wujud kehadiran negara terhadap masyarakat sesuai dengan Nawa Cita pertama, dan merupakan bagian dari fokus kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan keselamatan, kapasitas sarana, dan kualitas pelayanan transportasi di Indonesia. Peraturan yang telah diundangkan mulai tanggal 27 Januari 2016, merupakan pembaruan dari Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Tahun 2010 Nomor SKEP/21/I/2010, yang mengatur beberapa hal meliputi: jenis kegiatan angkutan udara perintis, kriteria rute perintis, penyelenggaraan angkutan udara perintis, pelaksanaan angkutan udara perintis, evaluasi rute perintis, serta kewajiban penyelenggara angkutan perintis. Angkutan udara perintis terdiri atas: Angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo. Angkutan Udara Perintis Bandara Alas Leuser Kutacane Terhitung sejak 1 Januari 2019, Unit Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Rembele telah membawahi Bandara Malikussaleh Lhokseumawe. Sebelumnya UPBU Rembele juga telah membawahi 2 bandara lainnya seperti Senubung Gayo Lues dan Alas Leuser Aceh Tenggara. Sedangkan pengoperasian Satuan Pelayanan (Satpel) ketiga bandara tersebut berada di bawah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Bener Meriah. Sejak April lalu maskapai penerbangan Susi Air telah melayani penerbangan perintis untuk rute Banda Aceh-Kutacane (Aceh Tenggara) maupun sebaliknya. Namun frekuansi penerbangan tersebut hanya satu kali dalam seminggu, yakni hanya pada hari Rabu. Penerbangan yang dimulai sejak tanggal 22 April lalu dapat ditempuh dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 20 menit. Sangat singkat bila dibandingkan dengan waktu tempuh menggunakan jalan darat. Pesawat yang digunakan untuk penerbangan ini adalah jenis Cessna 208B Grand Caravan dengan kapasitas 11-12 penumpang, termasuk balita. Mantan kepala Bandara UPBU Rembele Yan Budianto dalam sebuah kesempatan mengatakan, minat masyarakat yang menggunakan moda angkutan udara sangat tinggi dari Kutacane ke Banda Aceh sangat tinggi. Mengingat jarak tempuh jalur darat ke Banda Aceh sangat jauh dan melelahkan jika menggunakan jalur darat. Menurutnya, pihaknya sudah melobi pihak Kementerian Perhubungan Udara untuk meminta penambahan jadwal penerbangan, tapi belum dikabulkan. Dilla, salah seorang mahasiswa asal Aceh Tenggara yang menempuh studi di Banda Aceh mengatakan, dirinya sering menggunakan jasa penerbangan perintis ini. Ia berharap jadwal penerbangan rute Kutacane-Banda Aceh perlu ditambah, dari satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu, sehingga bisa lebih efektif. Sebelumnya, Bandara Alas Leuser Kutacane ini telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tidak mampu mengelolanya. Rute perintis ini disubsidi melalui APBN karena pengelolaan Bandara Alas Leuser Kutacane telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sejak akhir 2017 lalu. Bandara ini memiliki luas lahan lebih dari 30 hektare dengan panjang Runway 1.620 meter serta lebar rata-rata 23 sampai 27 meter. Sebelumnya, saat masih di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Bandara Alas Leuser telah melayani penerbangan perintis untuk dua rute, yakni Banda-Aceh-Kutacane pergi-pulang dan Kutacane-Medan pergi dan pulang. Jadwal masing-masing dua kali dalam seminggu. Angkutan Udara Perintis Bandara Lasikin Sinabang Operasional Bandar Udara yang beralamat di Desa Lasikin, Kecamatan Simeuleu Timur Kabupaten Simeuleu berjalan dengan baik. Bandara ini didarati oleh dua angkutan udara perintis, yaitu Perintis Aceh dengan operator Susi Air dan Perintis Sumatera Utara dengan operator Aviastar. Penerbangan angkutan udara perintis Aceh memiliki frekuensi penerbangan sebanyak dua kali dalam seminggu, Selasa dan Jum’at. Rute penerbangan Susi Air ini dari Sinabang-Nagan Raya, Nagan Raya-Banda Aceh dan sebaliknya.  Sedangkan, frekuensi penerbangan Aviastar sekali dalam seminggu dengan rute penerbangan Gunung Sitoli – Sinabang dan Sinabang – Gunung Sitoli. Bona Tulus Fransiskus Simamora, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Lasikin menyebutkan, penerbangan yang dikelola Pemerintah Aceh memiliki performa yang bagus. Rute penerbangan pun memiliki nilai komersil yang tinggi. Hal ini menilik pada eksotisnya Simeulue yang mampu menjaring wisatawan melakukan aktifitas wisata di pulau penuh pesona ini. Sebagai Informasi, jumlah penumpang dalam sekali penerbangan memenuhi slot paling sedikit 8 packs dari target sebanyak 12 packs. Hal ini menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Bona Tulus mengatakan, potensi ini dapat mendorong kebijakan pemerintah untuk menghapus perintis, dalam artian penerbangan ini dapat dikomersilkan layaknya bandar udara umum lainnya. Dikarenakan, penerbangan ke Medan telah berjalan lancar dan di sini perlu penyesuaian penerbangan ke Banda Aceh. “Pertanyaan yang menjadi perimbangan saat ini adakah operator yang mau?” kata Bona. Menurutnya, keputusan ini kembali kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan kegiatan bandara ini ke depan. “Kita menjadi pendukung dalam mendorong kebijakan terhadap operasional bandara dan perkembangan daerah yang semakin baik. Saat ini juga, angkutan udara perintis ini menjadi denyut jantung transportasi dan mitigasi bencana ke pulau terpencil, terluar dan tertinggal,” ujarnya. Ia menambahkan, masyarakat juga berharap adanya penambahan frekuensi penerbangan, meskipun beberapa masyarakat terkendala pada biaya. Namun sejauh ini, masyarakat masih menerima kebijakan harga yang diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lebih detail terkait harga penerbangan yang perlu dibayar. Memang, jika dibandingkan dengan harga transportasi darat memiliki selisih angka antara keduanya. Namun, angkutan udara perintis menawarkan transportasi yang praktis dan cepat. Sehingga, pada saat hari besar seperti lebaran dapat melepas rindu dengan kampung halaman yang lebih cepat.(Dewi)   Versi cetak online dapat diakses pada laman ini  

Keberadaan kapal perintis ini masih semu di kalangan masyarakat. Cuaca ektstrem menjadi tantangan bagi pengelola. Lalu, bagaimana KM Sabuk Nusantara 110 mengatasi persoalan ini? Berikut wawancara reporter ACEH TRANSit Misqul Syakirah, dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subsidi Angkutan Laut Perintis R2 Pangkalan Calang Satker Peningkatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat, Azwana Amru Harahap, S.E., M.M., Kamis, 29 Agustus 2019. Berikut petikannya. Bisa diceritakan, sejak kapan KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh? KMP Sabuk Nusantara 110 resmi beroperasi pada lintasan perintis di Aceh sejak tanggal 28 Mei 2018. Awalnya melayani trayek R2 dengan rute Pelabuhan Calang – Sabang – Malahayati – Sabang – Lhokseumawe – Sabang – Calang – Sinabang – Tapak Tuan – Sinabang – Calang. Bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan pada awal beroperasi? Masyarakat cukup antusias, terutama masyarakat Aceh wilayah barat, khususnya Simeulue. Di samping itu, fasilitas dan pelayanan kapal cukup baik. Hal ini dapat dilihat peningkatan jumlah pengguna jasa kapal. Pencapaian jumlah penumpang terhitung  Mei-Desember 2018, mencapai 12.816 orang  dari Pelabuhan Calang ke Pelabuhan Sinabang (PP). Apa kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga rute awal dievaluasi menjadi rute baru (Calang – Sinabang – Meulaboh – Sinabang – Tapaktuan – Sinabang – Calang)? Evaluasi ini dilakukan karena tidak ada penumpang dari wilayah timur yang menggunakan jasa kapal perintis. Selama ± 8 bulan juga tidak adanya aktifitas naik dan turun penumpang maupun barang. Hal ini karena fasilitas transportasi darat di wilayah timur semakin baik, sehingga penumpang lebih memilih transportasi darat. Khusus, trayek Sabang ke Pelabuhan Malahayati, masyarakat mengeluhkan belum  tersedia moda transportasi darat yang mengakses ke/dari Pelabuhan Malahayati menuju pusat kegiatan. Bagaimana dengan load factor baik barang maupun penumpang akhir-akhir ini? Cuaca ekstrem berpengaruh besar terhadap penurunan grafik load factor barang dan penumpang. Terhitung akhir Juli-akhir Agustus 2019, Kapal SN 110 hanya bersandar di Pelabuhan Sinabang dan tidak dapat melakukan aktifitas pelayaran. Rata-rata load factor penumpang sebesar 28,65% dan barang  (didominasi kendaraan penumpang) mencapai 41,48% di setiap ruas pelabuhan singgah dari Voyage 1 s.d. 13. Dengan akumulasi jumlah penumpang sampai dengan voyage 18 mencapai 15.506 orang dan 2.537 unit kenderaan pada Tahun 2019.Load factor ini diprediksikan akan meningkat jika cuaca kondusif. Rencana pengembangan rute angkutan laut perintis di Aceh khususnya homebase Calang? Mungkin, trayek akan mengalami sedikit perubahan pada Tahun 2020. Saya berencana ingin menambah trayek sampai ke Singkil, yang memiliki potensi permintaan cukup besar. Akan tetapi, hal ini juga tergantung dari kajian trayek yang akan dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Lalu, apa kendala yang dihadapi oleh nakhoda kapal? Pelabuhan Meulaboh merupakan pelabuhan yang rentan resiko saat disinggahi kapal. Dikarenakan tidak memiliki fender atau dafra dan arus laut yang lumayan kencang.  Menyebabkan kerusakan lambung kapal dan tabrakan tubuh kapal ke dermaga. Hal ini telah disampaikan secara lisan ke syahbandar Meulaboh. Apa saran dan masukan terhadap pengembangan pelabuhan laut di Aceh? Khususnya yang disinggahi oleh Kapal Perintis SN 110, dapat meningkatkan pelayanan pengguna jasa, baik dari segi fasilitas maupun SOP mengenai naik dan turunnya penumpang. Saya berharap sosialisasi tentang keberadaan kapal perintis ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Aceh sehingga dapat termanfaatkan dengan baik dan sesuai fungsinya serta kita dapat menjaga dan memelihara bersama kapal perintis SN 110. Karena peruntukan kapal ini bagi kemudahan dan keamanan transportasi masyarakat.(*) Versi online dapat diakses pada laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Gugusan pulau yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil yang disebut dengan Pulau Banyak merupakan tempat yang paling potensial untuk pengembangan pariwisata Aceh. Di samping itu juga sebagai destinasi wisata bahari yang mempesona sangat membutuhkan dukungan transportasi yang memadai. Saat ini, kondisi pelayaran yang hanya dilayani dua kali dalam seminggu oleh kapal motor penyeberangan tentu masih sangat terbatas. Di samping kebutuhan pengembangan pariwisata, frekuensi pelayaran ini juga masih terkendala untuk kebutuhan logistik di kepulauan. Oleh sebab itu, pelayaran rakyat masih mendominasi kebutuhan di kepulauan. Pelayaran yang dilayani swadaya oleh masyarakat saat ini masih jauh dari standar keamanan dan keselamatan. Pemerintah Aceh Singkil terus mengupayakan sosialisasi agar operator swadaya masyarakat ini dapat melengkapi peralatan minimum keselamatan. Dinas Perhubungan Aceh menyikapi hal ini dengan memberikan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran berupa Pelampung, Ring Buoy, dan Apar (Alat Pemadam Api Ringan). Dalam hal ini juga, Pemerintah Aceh membantu fasilitas radio komunikasi untuk aparatur penyelenggara keselamatan pelayaran. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, S.T., M.T., didampingi Kadishub Aceh Singkil Edi Hartono salurkan bantuan fasilitas keselamatan pelayaran kepada operator angkutan penyeberangan rakyat di Pelabuhan Penyeberangan Singkil, Selasa, 12 November 2019. Kadishub Aceh menyebutkan, penyerahan bantuan ini untuk meningkatkan aspek keselamatan angkutan penyeberangan di lintasan Singkil – Pulau Banyak khususnya pada pelayaran rakyat. “Fasilitas keselamatan ini agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik mungkin serta dapat menunjang keselamatan saat berlayar,” harap Junaidi. Di samping penyerahan radio komunikasi kepada Dishub Singkil, pemerintah Aceh juga menyalurkan bantuan hasil kerja sama antara Dishub Aceh dengan PT. Jasa Raharja Cabang Banda Aceh beberapa waktu yang lalu. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap pelayaran rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil. Tentunya, bantuan Pemerintah Aceh untuk keselamatan pelayaran rakyat di kawasan Aceh Singkil belum optimal. Hal ini tentu akan menjadi evaluasi untuk terus mendorong keselamatan yang mendukung transportasi untuk pengembangan wisata dan kebutuhan angkutan logistik. Penyerahan fasilitas keselamatan pelayaran rakyat secara simbolis juga dilakukan di Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak. Hal ini dilaksanakan sekaligus dengan peninjauan kegiatan perhatian khusus Dishub Aceh yaitu pekerjaan penanganan darurat fasilitas sandar pelabuhan penyeberangan Pulau Banyak dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP). Pada kondisi ekstrem yang sering terjadi, pelayaran Singkil – Pulau Banyak terkendala dengan gelombang tinggi dan badai sehingga kesulitan dalam mobilisasi material dan peralatan. Kegiatan di Pulau Banyak ini juga terkendala operasional pelabuhan terutama dalam mengakomodir terselenggaranya festival Pulau Banyak beberapa waktu yang lalu. (MS)

Pemerintah Aceh melalui Badan Kepegawaian Aceh membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019. Dinas Pehubungan dalam hal ini membuka peluang/ membutuhkan beberapa tenaga terampil terkait transportasi dan teknis lainnya. untuk Informasi lebih lanjut dapat mengakses lampiran/ link berikut ini : Formasi Kebutuhan CPNS Pemerintah Aceh Contoh Surat Lamaran  

Tolong pak/bu kalau bisa di derek aja, ada mobil tiap harinya parkir sembarangan di samping SPBu jeulingke, parkir yg memakan badan jalan, dengan posisi mobil yg melawah arah, sangat mengganggu sekali adian Tanggapan : Bpk Adian yang kami hormati, Terima kasih atas pengaduannya, jumlah kendaraan dengan berjalannya waktu semakin terus bertambah, hal ini tidak berbanding lurus dengan kapasitas jalan, sehingga banyak kendaraan yang memaksakan parkir dijalan yang seharusnya tidak boleh parkir. untuk penindakkan akan dilakukan oleh Pihak Dishub Kota Banda Aceh bersama Kepolisian Daerah Aceh/Polresta Banda Aceh. Demikian yang dapat kami informasikan,  semoga membantu.

Menindaklanjuti rapat pimpinan bersama Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, M.T., dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) di Sektretariat Daerah Aceh, Jumat pagi (8/9/2019) Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, S.T., M.T., pada Jumat siangnya kembali meninjau progres pengerukan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. Tinjauan ini untuk mengevaluasi kinerja pelaksana lapangan guna percepatan progres pekerjaan pengerukan tersebut. Evaluasi yang dilakukan bersama konsultan pengawas ini memastikan realisasi serta produktivitas pekerjaan di lapangan sesuai target yang telah disepakati sejak awal di dalam kontrak kerja. Seperti diketahui, pengerukan ini dimaksudkan untuk memudahkan operasional dan olah gerak kapal baik masuk maupun keluar kolam pelabuhan serta proses sandar/tambat kapal di dermaga. Hal ini untuk mengatasi pendangkalan kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh. “Oleh karena itu, percepatan ini sangat dibutuhkan dan mendesak agar kenyamanan penyeberangan semakin baik serta tidak terhentinya pelayanan operasional kapal bagi masyarakat,” sebut Junaidi. Antisipasi terhadap terhadap cuaca ekstrem dan lonjakan jumlah penumpang dalam beberapa bulan kedepan ini menjadi estimasi khusus yang diperhitungkan sejak dini. Hal ini berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan lapangan yang beriringan dengan operasional harian kapal. Optimalisasi waktu pekerjaan telah memperhitungkan waktu kerja optimum seperti faktor jam operasional kapal penyeberangan dan hari jumat, hari pantang melaut di Aceh. Junaidi mengatakan, pihak kontraktor diminta segera melakukan Ecosounding kedua. Dengan mencari waktu yang tepat dalam pengukuran tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan agar tidak meninggalkan sedimentasi pada kolam pelabuhan. “Tujuan pengerukan untuk mendapatkan kedalaman kolam pelabuhan ideal di bawah permukaan laut (mdpl) agar operasional kapal berjalan lancar, sehingga aspek keselamatan dan keamanan kapal untuk olah gerak dan bersandar dapat terjamin,” tambahnya. Hasil kerukan ini dibuang ke tengah laut (dumping area) yang jauhnya 3 mil laut dari kolam pelabuhan pada kedalaman lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Jenis pengerukan ini adalah pengerukan pemeliharaan yang idealnya dilakukan setiap 3 tahun sekali, tergantung proses sedimentasi yang mempengaruhi pendangkalan kolam pelabuhan. Pengerjaan ini pun berdasarkan rencana induk pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue. Hingga kini, sejak Minggu (29/9/2019) lalu, Dishub Aceh bersama kontraktor terus memacu progres pengerukan. Tercatat capaian pengerjaan volume harian pekerjaan sesuai target dengan volume yang sudah dikeruk telah mencapai sepertiga dari total keseluruhan. Diprediksikan, hingga Desember nanti progres pengerjaan mencapai angka moderat pada rentang 87,97 persen. Namun, hal ini bersifat fleksibel, menurun jika hal ini tidak diantisipasi sebaik mungkin dan meningkat jika produktivitas dapat dipertahankan dan strategi lapangan dilaksanakan seefisien mungkin. Selama ini, Dishub Aceh bersama Konsultan Pengawas terus memantau dan mendampingi kontraktor pelaksana untuk mempercepat hasil pekerjaan. Pelaksana terus bekerja siang dan malam. Tentu, pihak konsultan pengawas telah bekerja ekstra demi capaian yang maksimal. Beberapa kendala dihadapi operator lapangan, seperti terlambatnya kedatangan peralatan keruk ditambah kondisi cuaca yang tidak mendukung pengerjaan. Selain itu, dikarenakan adanya operasional kapal cepat dan kapal Ro-Ro yang berlayar setiap harinya. “Pengerukan ini harus tetap dilakukan untuk pelayanan kepada kapal feri, kapal cepat, dan masyarakat karena apabila tidak dikerjakan maka konsekuensinya manuver kapal terganggu dan berimbas langsung pada masyarakat serta harga bahan pokok melonjak,” pungkasnya. Seperti diketahui, pelabuhan yang dibangun kembali pasca tsunami melalui bantuan UNDP  ini telah dilakukan dua kali pengerukan. Pertama pada tahun 2013 dan tahun 2019 yang saat ini sedang dilakukan pengerjaannya. (MR)

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kembali membuka penerimaan CPNS tahun anggaran 2019. Untuk Formasi yang dibuka tahun 2019 dapat dilihat pada lampiran atau link sebagai berikut : Formasi Penerimaan CPNS Kemenhub TA 2019

Temperatur usaha di Aceh mutlak dilakukan pengaturan dan manajemen yang optimal untuk menjaring investor ke Aceh. Pada sambutan acara Ground Breaking di KIA Ladong pada hari Sabtu (31/08) Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyampaikan bahwa jawaban dari tantangan dan tuntutan kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan salah satu langkah yang dilakukan, membangun Pusat Logistik Berikat (PLB) di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya pengembangan iklim usaha di Aceh. Upaya mengoptimalkan tol laut Aceh dengan menjadikan Pelabuhan Malahayati sebagai pusat bongkar muat kontainer. Ini merupakan peluang yang harus diambil oleh Aceh dalam mengembangkan potensinya. Potensi pengembangan transportasi ke depannya akan melibatkan kompleksitas moda transportasi. Perusahaan dalam aktivitas ekspor dan impor akan terlibat dengan konsep transportasi yang bersifat multimoda. Multimoda ini memiliki makna penting dalam perpindahan suatu barang dari produsen ke konsumen. Perpindahan barang ini memiliki pola multimoda transportasi. Ada anggapan semisal “saya tidak mau tahu, yang penting barang saya sampai” kedepannya perlu menjadi perhatian khusus bagi rekanan dan pengelola maupun pelaksana transportasi. Demi keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam meningkatkan aktivitas ekspor dan impor, sinergisitas antar pihak perlu diperkuat. Harmonisasi fungsi dan peranan akan menjadi satu peta pemikiran yang menaikkan grafik ekonomi wilayah. Menurutnya, Kehadiran PLB ini nantinya akan sangat bermanfaat bagi aktivitas usaha di Aceh. Dengan adanya pusat logistik ini, perusahaan manufaktur di dalam negeri tidak perlu lagi impor bahan baku, barang modal, atau bahan penolong, karena semua tersedia di sini. Yang menariknya lagi, di pusat logistik ini tidak ada pembatasan supply barang. Dengan kapasitasnya yang besar, berbagai jenis barang bisa disimpan di sini dengan masa simpan bisa mencapai 3 tahun atau lebih. Begitu juga untuk komoditi ekspor, ruang penyimpanannya cukup besar, sehingga eksportir tidak perlu tergesa-gesa mengirim barang. Dengan semua peran itu, dapat dipastikan bahwa kehadiran Pusat Logistik ini akan sangat penting untuk mendukung pergerakan ekonomi di daerah kita. Sinergisitas Pelabuhan dengan KIA Pelabuhan sangat berkaitan erat atau ketergantungan dengan Kawasan Industri. Apabila tidak ada PLB Ladong maka kami (Pelindo I Cabang Malahayati–red) perlu mengambil inisiatif melalui pendekatan pada customer atau stakeholders secara door to door. Di samping itu juga, dengan adanya KIA Ladong ini kami mengharapkan ketersediaan fasilitas fiskal seperti ketersediaan lahan penyimpanan logistik (gudang–red) dan fasilitas lapangan pendukung lainnya. “Jadi, dalam hal ini pelabuhan berperan sebagai pintu masuk atau keluarnya barang produksi sekaligus sarana transportasi. Sinergisitas antara pelabuhan dan KIA berpola lingkaran bersifat Simbiosis Mutualisme (timbal balik–red)” ungkap Sam Arifin Wiwi, General Manager Pelindo I Cabang Malahayati. Menurutnya, Selama ini, yang menjadi kendala yaitu muatan yang tidak mencukupi, buruh terlalu mahal, dan kapal yang tidak bisa sandar saat malam. Hal ini, akan menyebabkan bengkaknya biaya barang. Sehingga, investor menarik diri kembali untuk berinvestasi ke Aceh. Harapan besar, pengembangan kawasan industri mampu menampung logistik dan bahan baku lainnya sebagai tempat penyimpanan. Komoditi yang diproduksi seluruh Aceh juga dapat masuk ke gudang yang telah dipersiapkan di kawasan industri. Nantinya, pengisian kontainer secara langsung tanpa melalui tengkulak. Sehingga akan menekan biaya. Tanggung Jawab Memajukan Aceh Pengembangan fasilitas transportasi dan pengembangan Pusat Logistik Berikat semestinya bersifat holistik (secara menyeluruh–red) tidaklah parsial. Jika berbicara industri, salah satu tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah memberikan asistensi untuk industri. Ada empat tugas pokok bea cukai yaitu revenue collector (memungut penerimaan negara), community protector (Pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi masyarakat dari barang-barang terlarang dan berbahaya), trade fasilitator (memfasilitasi perdagangan luar negeri yang didalamnya terdapat fasilitas fiskal), dan industrial assistance (asistensi industri). Dalam hal ini, Safuadi, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh mengatakan, bagi industri yang akan atau sedang berkembang membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Di sinilah peran bea cukai sebagai industrial assistance memegang peranan penting dalam pemberian fasilitas fiskal berupa Pusat Logistik Berikat, Kawasan Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan lain-lain. Artinya, bagi orang/pelaku usaha yang telah mendapatkan fasilitas kepabeanan (PLB, KB, maupun KITE dan lain-lain), dapat melakukan pemasukan barang impor dengan mendapatkan fasilitas pembebasan/penangguhan bea masuk, PPN, PPnBM, PPh (Pajak Dalam Rangka Impor). Atas hasil pengolahan barang impor tersebut terutama untuk tujuan ekspor. Menurutnya, PLB merupakan salah satu fasilitas kepabeanan  yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha/industri. Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin sebagai PLB dapat menimbun barang impor di PLB selama 3 tahun tanpa harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Barang-barang yang ditimbun di PLB dapat dipakai untuk  mendukung kegiatan industri dalam negeri atau untuk tujuan ekspor. Hal ini dapat mendorong/memberikan kepastian kepada investor yang akan mengembangkan usaha di Aceh. Selama ini, yang dicari oleh pengusaha yaitu kemudahan di bidang fiskal dan kemudahan transportasi. Dengan adanya kemudahan dalam bentuk pembebasan / penangguhan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) serta transportasi yang mudah dan murah dapat meningkatkan daya saing pengusaha sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan investasinya di Aceh Pelabuhan Malahayati merupakan salah satu komponen utama dalam menyukseskan Kawasan Industri Aceh Ladong. Tanpa adanya fasilitas pelabuhan yang baik, sebuah pusat industri tidak akan berkembang secara optimal. Jika transportasi darat, laut dan udara tidak terintegrasi dengan baik maka bisa dipastikan distribusi barang/produk tidak berjalan. Semua produk ujungnya bertujuan pada pemasaran. Ladong tanpa Malahayati bagai tangan bertepuk sebelah, tiada hasil. Kita harus bersiap terhadap revolusi industri yang semakin berkembang. Pelabuhan juga harus siap dengan kondisi industri yang berlari sangat cepat ke depan. Pemerintah, mitra dan masyarakat bersama-sama mengambil perhatian khusus terhadap ketertinggalan kita yang sangat jauh dengan daerah lainnya. Sebagai informasi, perusahaan yang telah melibatkan diri di KIA Ladong sebanyak 5 perusahaan. Ini merupakan angka yang sangat miris dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia yang telah mencapai ribuan investor. “Kita perlu mengambil tanggung jawab ini untuk mendorong Aceh agar dapat berlari lebih cepat, dan kita mesti menggunakan filosofi lari estafet. Kita tidak dapat lagi jika hanya dengan berlari kecil, kita perlu mengekspos kelebihan potensi melalui fasilitas dan sarana yang memudahkan aktivitas industri agar semakin berkembang,” harapnya. (Syakirah) Versi cetak online silakan diakses di laman ini https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/