Author: PPID Perhubungan

Aceh mungkin satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak melakukan perayaan pergantian tahun dengan meriah seperti di daerah lain. Keadaan ini berlaku semenjak tahun 2004 lalu. Setiap akhir tahun, masyarakat Aceh selalu memperingati masa-masa berkabung, yaitu peringatan bencana dahsyat gempa dan tsunami yang menggulung daerah ini 15 tahun silam, tepatnya tanggal 26 Desember 2004. Bencana itu merenggut 130 ribu nyawa rakyat Aceh, Nias Sumatera Utara, dan beberapa negara lainnya. Kala itu, banyak warga Aceh di perantauan berusaha pulang ke bumi kelahiran guna mencari dan membantu keluarga yang tertimpa bencana. Saya adalah salah satu dari orang-orang itu. Saya sempat menghabiskan waktu dua hari dari Jakarta agar bisa mendarat di bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, karena bandara sibuk melayani lalu lalang dan antrean armada udara asing yang membawa bantuan ke Aceh setelah bencana. Akhirnya saya bisa mendrat dan tiba dengan selamat di bumi Serambi Mekkah ini. Bencana besar ini menimbulkan kerusakan parah semua sendi kehidupan, termasuk sarana perhubungan. Transportasi di Kota Banda Aceh lumpuh total. Kendaraan umum seperti taksi dan angkot yang biasanya siap melayani penumpang dari bandara menuju kota tidak terlihat beroperasi. Akibanya, banyak penumpang terpaksa menumpang kenderaan pribadi masyarakat setempat, agar bisa mencapai kota Banda Aceh yang berjarak sekitar 20 kilometer dari bandara. Saat saya tiba di Banda Aceh dua hari setelah tsunami, kota ini benar-benar porak poranda. Sebagian besar jalanan masih dipenuhi puing bangunan, mayat korban tsunami juga masih bergelimpangan. Bangkai kenderaan bermotor dan perahu nelayan masih berhimpitan di antara puing, bahkan ada yang masih nyangkut di atas reruntuhan bangunan dan pohon. Praktis setelah bencana hampir semua angkutan kota banyak yang tidak beroperasi lagi. Seperti angkutan umum labi labi yang tadinya merajai berbagai jurusan dalam kota, mulai menghilang, sejak saat itu dan hingga sekarang. Sarana pelabuhan penyeberangan utama Uleelheu juga luluh lantak disapu gelombang. Sehingga pendistribusian bantuan untuk daerah lain yang hanya bisa dijangkau oleh kapal, terpaksa dilakukan melalui pelabuhan darurat sementara yang berlokasi di bawah jembatan Uleelheu. Pelabuhan darurat ini menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan maupun kapal-kapal asing. Dahsyatnya tsunami yang melanda Aceh kala itu, dipicu gempa besar dengan magnitudo 9,0 yang disebabkan oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Gempa ini berpusat di dasar laut pada kedalaman 10 Km. Seiring berjalannya waktu setelah 15 tahun bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, kini suasana kota dan masyarakat sedikit membaik, bahkan banyak masyarakat umumnya sudah melupakan kejadian dahsyat tersebut. Belajar dari kejadian yang menelan banyak korban itu, kini di setiap ruas jalan di kawasan pemukiman di pesisir provinsi Aceh telah dipasang rambu-rambu penunjuk jalur evakuasi masyarakat. Rambu-rambu ini sebagai penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat menuju ke tempat yang lebih aman ketika bencana berulang. Beberapa tempat yang banyak orang seperti sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh juga sering melaksanakan program siaga bencana. Seperti di SMA Negeri 1 Banda Aceh, melakukan simulasi penanganan bencana serta evakuasi manusia secara berkala. Simulasi ini dilakukan pihak sekolah bekerja sama dengan Badan Penanganan Bencana Aceh (BPBA). “Terkadang juga kami lakukan secara mandiri dengan menggunakan dana BOS,” ujar Khairurrazi, Kepsek SMA1 saat ditemui tim Transit di kantornya beberapa waktu lalu. Khairurrazi mengatakan, sekolah perlu menerapkan kurikulum materi khusus kebencanaan untuk memudahkan evakuasi ketika bencana terjadi. Khairurrazi juga menyarankan perlunya perhatian dan kajian jalur khusus evakuasi, karena di beberapa titik terdapat arah putar balik yang terlalu jauh, sehingga menyulitkan jalur evakuasi. Semua kerisauan sang kepsek tentang rambu-rambu jalan di kota Banda Aceh yang perlu dikaji lagi, dijawab oleh Deddy Lesmana Kabid LLAJ Dishub Aceh. Deddy mengatakan, semua rambu-rambu di jalan dibuat guna keselamatan pengguna jalan di saat kondisi aman. Namun dalam kondisi darurat bencana tentu semua aturan rambu itu tidak berlaku lagi dan bisa dilanggar. “Tentunya tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ingin melakukan penyelamatan malah terjadi musibah kecelakaan,” terang Deddy lagi.(Rizal Syahisa) Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Denting jarum jam terus mengalun, diiringi dengan deru suara mesin kendaraan yang lalu lalang seakan menambah riuhnya ibu kota Aceh. Dari kejauhan nampak seorang pria paruh baya yang dengan gigih dan susah payah terus berdiri di pinggir jalan di antara ramainya suasana. Namanya Husaini, pria paruh baya dengan kemampuan berbeda (difabel) yang sehari-harinya berprofesi sebagai juru parkir (jukir) rumah makan Nasi Uduk Kelapa Gading di Jalan T. Nyak Arief. Pria kelahiran Aceh Tamiang 54 tahun yang lalu ini menjalani pekerjaannya itu sejak tahun 2014. Dalam sebuah kesempatan, tim Aceh Transit berbincang dengannya seputar perjalanan hidupnya. Berikut kisahnya. Husaini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di daerah kelahirannya Aceh Tamiang. Pada tahun 1985, Husaini memutuskan mengadu nasib di Banda Aceh, mengikuti langkah hidup saudaranya. Ketiadaan keahlian dan keterampilan khusus, membuat Husaini melakukan banyak pekerjaan serabutan diantaranya sebagai buruh bangunan hingga berjualan pisang goreng. Pada tahun 1996, Husaini mantap mengambil keputusan membina bahtera rumah tangga. Setahun kemudian Husaini dikaruniai anak pertama dan anak kedua pada awal tahun 2004. Kehidupannya bahagia kala itu. Hingga sebuah kenyataan pahit harus ia hadapi pada Desember 2004, kebahagiaan keluaga kecilnya itu harus sirna akibat bencana tsunami yang melanda Aceh dan beberapa negara lain di Samudera Hindia. Bencana itu merenggut istri dan seorang anaknya menyisakan ia dan anak bungsunya yang kemudian ia titipkan kepada sang ibunda di kampung halaman. Bangkit dan jatuh kembali Husaini tak mau terus larut dalam nestapa. Ia mulai menata hidupnya kembali. Berbagai jenis pekerjaan serabutan kembali ia jalani. Dua tahun setelah bencana, pada tahun 2006 Husaini memutuskan kembali membina bahtera rumah tangga. Jalan kehidupan yang tak selamanya mulus, membuatnya menghadapi keterpurukan untuk kesekian kalinya. Akhir 2008, ia mengalami sebuah kecelakaan tragis di daerah Kota Langkat yang membuatnya harus kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Ya, dia harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu bagian kakinya harus diamputasi. Perjuangan pemulihan pascaamputasi ternyata tak sejalan dengan yang diharapkan. Tepatnya pada 2009, sang istri merantau ke Malaysia, meninggalkannya seorang diri. Namun Husaini tetap bertekad, demi ibunda serta pendidikan anak semata wayangnya. Menjadi juru parkir Rezeki yang dikirimkan Tuhan memang tidak pernah salah orang. Tak jauh dari tempat tinggalnya, ada sebuah rumah makan yang mulai buka dan beroperasi tepatnya pada sekitar awal tahun 2014 dan belum ada juru parkir yang berjaga. Usahanya tidak sia-sia. Husaini segera mendaftar ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk didata dan diberikan beberapa pelatihan singkat serta perlengkapan kerja. Husaini sempat ditanya oleh staf Dinas Perhubungan, “Apakah kamu sanggup untuk melakukan pekerjaan ini?” Husaini dengan mantap menjawab: “Insyaallah saya sanggup, tidak ada pekerjaan yang tidak dapat kita kerjakan selagi kita berusaha dengan giat.” Lalu kemudian ia diberikan perlengkapan kerja berupa 2 buah rompi kerja, satu paket karcis parkir, kartu identitas dan sebuah peluit. Perlengkapan yang ia dapatkan saat itu masih selalu ia gunakan hingga saat ini, kecuali kartu identitas yang ia simpan di rumahnya, karena alasan takut hilang apabila selalu dipakai. Sedangkan untuk karcis parkir sebanyak 400 lembar yang dibagikan, sampai saat ini belum pernah dihabiskan karena pelanggan banyak yang tidak meminta karcis tersebut. Selama 4 tahun, Husaini selalu siaga menjalankan tugas dari pukul 11 pagi hingga pukul 10 malam. Penghasilannya tiap hari tak menentu, pada saat rumah makan itu ramai pengunjung, ia dapat mendapatkan pemasukan hingga Rp 150.000,- namun pada saat sepi paling banyak ia hanya bisa membawa pulang Rp 50.000,-. Setiap harinya Husaini menyetor retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan sebesar Rp 25.000 saat hari kerja, Rp 15.000 saat akhir pekan, serta Rp 20.000 saat hari libur nasional. Pada akhirnya, pengalaman hidup Husaini hingga saat ini patut jadi motivasi. Keterbatasan fisik tidak membuatnya menyerah untuk berusaha, tanpa harus menjadi peminta-minta. (Reza Ali Ma’sum)     Versi cetak digital dapat diakses dilaman:

Siang itu, cuaca di Kuala Simpang sangat cerah bahkan cenderung panas, karena posisi matahari hampir sejajar dengan kepala. Cuaca ini sang mendukung bagi kami yang ingin melakukan perjalanan darat ke Kecamatan Simpang Jernih. Meski masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur, tapi Simpang Jernih lebih mudah dijangkau melalui Kuala Simpang yang merupakan ibukota Kabupaten Aceh Tamiang. Sebenarnya Simpang Jernih juga bisa dijangkau melalui Kecamatan Lokop Aceh Timur. Hanya saja, butuh waktu yang lebih lama dengan fasilitas transportasi jalan yang belum memadai. Karenanya, kami memilih perjalanan melalui Kuala Simpang. Ada dua alternatif untuk pergi ke Simpang Jernih melalui Kuala Simpang, yaitu dengan jalan darat dan angkutan sungai. Melalui darat, jalan yang dilalui agak sulit. Di beberapa titik kondisi jalan sudah teraspal, namun di bagian yang lain masih bertanah bahkan berlumpur di saat hujan. Jika kondisi cerah dan jalanan kering, perjalanan darat jauh lebih hemat daripada melalui jalur air, baik dari segi waktu ataupun biaya yang dikeluarkan. Pilihan kedua, menggunakan jasa sampan untuk lintasan antar desa atau ke kota Kuala Simpang, dan getek untuk penyeberangan antardesa. Transportasi air ini telah ada sejak lama. Tiap warga Simpang Jernih dan sekitarnya pada umumnya memiliki sampan. Setelah pembangunan menyentuh hingga daerah terpencil, kepemilikan sampan terus menurun, karena perlu biaya besar untuk membuat sampan, yaitu mencapai Rp 30 – 60 juta, tergantung besar kecilnya mesin yang digunakan. Lain halnya dengan akses transportasi darat, akses transportasi air sepenuhnya tergantung kepada alam. Permasalahan klasik yang belum ketemu solusinya yakni, jika terjadi hujan di gunung dan volume air sungai meningkat, maka sampan tidak dapat beroperasi demikian juga halnya getek. Ketika air sungai surut karena kemarau, sampan atau getek juga tidak dapat beropersional karena kandas. Tiba di Simpang Jernih Meski cuaca di Kuala Simpang sangat cerah, tapi ternyata kondisi perjalanan darat kami ke Simpang Jernih tetap saja sangat sulit. Kami melalui jalan berlubang berjalan tanpa penunjuk arah. Lumpur terlihat menggenangi di beberapa titik. Sesekali sopir harus memungsikan 4WD pada mobil double cabin Nissan Navara yang kami tumpangi. Setelah melalui perjalanan berat, akhirnya menjelang magrib kami tiba di desa tujuan Simpang Jernih. Keesokan harinya, pagi di Simpang Jernih disambut udara segar. Kabut masih menyelimuti saat anak-anak sekolah mulai masuk kelas. Udara tidak terlalu dingin pagi itu, karena semalaman ditemani  rintik hujan yang menyebabkan air sungai Simpang Jernih hingga Kuala Simpang tak jernih. Simpang Jenih menjadi pusat aktifitas untuk beberapa desa di sekitarnya, terutama pendidikan dan kesehatan. Di Simpang Jernih terdapat lembaga pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMK Pertanian. Sementara bagi yang ingin mengenyam pendidikan SMA, harus merantau ke Kota Kuala Simpang atau Kota Langsa. Simpang Jernih sebagai ibukota kecamatan dengan nama yang sama, memiliki dermaga getek dan sampan. Jarak tempuh dari kecamatan ke dermaga lumayan jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Namun ini biasa dilakukan anak sekolah dari Kampung Kera. Sementara bagi pelajar SMK dari Desa Melidi, HTI Ranto Naru, Ran­tau Pan­jang, Tampur Bor, dan Tampur Paloh, mereka menginap atau kos di Simpang Jernih. Angkutan sungai Jika ingin menjajal angkutan sungai, maka Anda bisa menumpang getek yang banyak tersedia di Kuala Simpang. Seperti getek yang kami temui dikemudikan oleh seorang anak muda dengan penumpang yang didominasi oleh ibu-ibu dan anak-anak. Biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali perjalanan Kuala Simpang ke Simpang Jernih adalah Rp 50 ribu per orang dengan sebuah tas ransel. Tapi jika ada kotak atau barang belanjaan, dikenakan biaya lebih. Perjalanan dengan getek ini tergolong mahal dengan waktu tempuh yang lebih lama dibandingkan jalan darat. Dalam perjalanan Anda akan berjumpa dengan salah satu desa di Aceh Tamiang bernama Babo. Di sana terdapat sebuah dermaga sebagai persinggahan untuk para awak sampan untuk mengisi bahan bakar solar. Saat pengisian bahan bakar ini, para penumpang mengisi waktu dengan makan atau hanya sekedar istirahat. Getek Sisa Harapan Transportasi Rakyat Jumat 19 Juli 2019 pagi, getek yang biasa bertugas melayani penyeberangan Kampung Kera – Simpang Jernih parkir di pinggir sungai. Informasinya, getek ini sudah hampir sebulan tak aktif karena sedang perawatan. Selain itu juga karena saat itu air sedang tinggi dan deras, sehingga getek tidak dapat dioperasionalkan. Selama getek dalam perawatan, perannya digantikan oleh sampan yang dinahkodai oleh seorang bapak yang yang jika dari wajahnya telah lelah dengan sampannya. Sampan bapak ini ‘berlayar’ jika getek tidak beroperasi melayani anak-anak sekolah, para guru, bidan kampung dan masyarakat umum. Menjelang Jumat, para siswa kembali ke dermaga. Ada harapan di wajah mereka. Seperti anak-anak desa lainnya, mereka juga menyimpan cita-cita, tentang kesehatan, ekonomi, dan masa depan pendidikan mereka. Dalam perjalanan pulang kami masih diingatkan tentang jembatan, jalan aspal, dan transportasi yang lebih baik dari ini. (Teuku Fajar Hakim)   Simak Videonya di bawah ini :

Bertemu tokoh sekaliber Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai orang nomor satu di Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD – Nias, ternyata tidaklah sesulit yang dibayangkan. Sehari setelah tim ACEH TRANSit, Arrad Iskandar menyampaikan keinginan untuk wawancara, tokoh super sibuk yang masih aktif di School of Business and Management Institut Teknologi Bandung Jakarta ini langsung menkonfirmasi dan mengajak bertemu disalahsatu café di kawasan SCBD Jakarta. Sore itu ditemani secangkir kopi obrolan pun mengalir dengan santai. Usai berbasabasi sejenak, semua pertanyaan tim ACEH TRANSit satu persatu pun disimak dan dijawab dengan ramah dan santai oleh beliau. Berikut petikan wawancaranya. Setelah 15 tahun pasca tsunami, apakah bapak masih memantau perkembangan Aceh? Saya melihat investasi di Aceh belum tumbuh seperti apa yang saya harapkan ketika meninggalkan Aceh 10 tahun yang lalu. Menilai dari infrastruktur yang telah dibangun di masa BRR maupun setelah masa BRR seharusnya investasi di Aceh sudah cukup tinggi. Besarnya investasi itu menunjukkan tingkat kepercayaan para investor dan sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Saya kira salah satu faktornya adalah kebijakan Pemerintah Daerah seharusnya lebih ramah terhadap sektor investasi. Ketiadaan kepastian hukum untuk melindungi investor pasti akan membuat investasi lesu. Ketika pertama kali melihat kerusakan yang sangat besar akibat tsunami, bagaimana Bapak merasa yakin untuk mampu mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi? Saat pertama melihat dampak gempa dan tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, baik dari sisi infrastruktur, kondisi psikologi masyarakat ditambah lagi konflik yang masih berlangsung, jujur saja saya merasa ragu mampu membangun Aceh seperti sedia kala. Setelah enam bulan di Aceh, saya bertemu dengan banyak masyarakat korban tsunami, mendengar harapan-harapan mereka, saya mulai berpikir sudah saatnya masyarakat Aceh tidak lagi hanya diperlakukan sebagai korban bencana, namun juga sebagai masyarakat yang ingin membangun daerahnya. Saya mengajak segenap masyarakat Aceh untuk bersama-sama membangun Aceh kembali, karena saya di Aceh ini cuma sementara sedangkan masyarakat Aceh disini selama-lamanya. Masyarakat Aceh dapat melihat ketulusan niat saya sehingga banyak yang mau berkontribusi dan membantu saya dalam membangun Aceh kembali. Dari situlah mulai timbul keyakinan dalam diri saya bahwa saya bisa membangun Aceh kembali, karena saya tidak sendiri dalam membangun Aceh. BRR berhasil membangun Pelabuhan Ulee Lheue dalam waktu 7 bulan dan Pelabuhan Malahayati dalam waktu 9 Bulan. Ini sesuatu yang luar biasa, dan diluar ekpektasi semua orang dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan dan kepercayaan dari rakyat Aceh. BRR mengelola uang bantuan sebesar $7,2 Milyar dengan penyaluran bantuan tersebut mencapai 93 persen, jauh diatas rekor dunia yaitu Honduras dengan 63 persen, dapat Bapak ceritakan sedikit tentang pencapaian tersebut? Realisasi 93 persen itu jika kita menghitung hanya sampai pada bulan April 2009, saat masa tugas BRR berakhir di Aceh. Saat itu beberapa NGO masih membangun rumah bantuan dan menyalurkan bantuan lainnnya untuk korban tsunami. Jadi kalau saya perhitungan saya tidak salah jumlah realisasi penyaluran bantuan untuk Aceh itu adalah sekitar 103 persen di akhir tahun 2009. Bagaimana bisa realisasinya melebihi 100 persen? Saya menyewa dua perusahaan finance kelas dunia, yaitu Price Water House Cooper dan untuk mengaudit dan Ernst & Young untuk sistem pengendalian keuangan. Segala laporan saya buka ke publik. Saya juga menggagas satuan anti korupsi di BRR. Saya ingin mendapatkan kepercayaan dunia dengan menunjukkan bahwa kita tidak main-main dalam membangun Aceh kembali. Ketika kita berhasil mendapatkan kepercayaan dunia, maka bantuan pun terus mengalir untuk Aceh. Selain kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh BRR, ada begitu banyak NGO dari seluruh dunia hadir membantu Aceh, Bagaimana Bapak mensinergikannya? Saya menggunakan metode yang sangat sederhana namun sangat efektif yaitu hanya berupa dua lembar formulir. Saya meminta seluruh NGO yang ingin menyalurkan bantuan untuk Aceh mengisi formulir yang isinya Lembaga apa, dari negara mana, berapa jumlah dana yang disumbangkan, membawa barang apa, bentuk sumbangannya apa, dan lokasinya dimana. Formulir itu lalu saya kumpulkan dan pelajari selanjutnya saya arahkan untuk menyalurkan bantuannya. Tantangan terberat saat Rehab Rekon di Aceh? Saat itu kondisi Aceh masih didera konflik, walau penandatangan MoU Helsinki sudah terlaksana namun tidak serta merta membuat situasi menjadi kondusif. Pernah dalam perjalanan ke Calang, saya dan rombongan dicegat oleh sekelompok orang tidak dikenal, saat itu sekitaran tengah malam. Saya menjelaskan bahwa saya dan rombongan ini dari BRR, datang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat korban gempa dan tsunami di Calang. Saya bersyukur tanpa ada diskusi yang panjang kami akhirnya dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Menurut saya hal-hal seperti ini sangat menghambat pergerakan BRR dalam penyaluran bantuan untuk Aceh saat itu. Saat ini Aceh mengembangkan pusat kajian mitigasi bencana untuk berbagi pengalamannya dengan masyarakat dunia, bagaimana bapak melihat ini sebagai sesuatu yang strategis? Saya melihat hal ini sebagai hal yang penting, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh. Dengan adanya pusat kajian ini, data, fakta, maupun pengalaman penyintas gempa dan tsunami yang dapat menjadi sebuah penelitian yang manfaatnya dapat dipublikasikan dan juga diterapkan tidak hanya di Aceh tapi dimanapun tempat yang berpotensi menghadapi ancaman yang sama. Apa pengalaman yang paling berkesan di Aceh? Untuk saya yang paling berkesan di Aceh itu adalah SDN 17 Peulanggahan Banda Aceh. Peulanggahan itu salah satu daerah cukup parah terkena dampak gempa dan tsunami. Setelah SD tersebut melakukan pendataan ulang, ternyata jumlah murid yang selamat hanya 14 orang. Saya memerintahkan untuk membangun ulang SD tersebut walaupun banyak yang mempertanyakan keputusan saya. Keputusan saya tidak salah, tahun ke tahun siswa di SD tersebut terus bertambah. Saya juga sempat berfoto dengan ke 14 siswa tersebut sebagai kenang-kenangan. Ini pengalaman yang sangat berkesan untuk saya selama di Aceh. Pertumbuhan penduduk atau perkembangan kota Banda Aceh concern terhadap pemukiman pada kawasan rawan bencana, padahal dulu pernah digagas agar tidak bermukim di kawasan tersebut, bagaimana pendapat bapak? Saya melihat ketakutan dan trauma terhadap bencana gempa dan tsunami hanya berlangsung setahun. Setelah itu masyarakat mulai pulih dan kembali bermukim didaerah yang rawan terkena tsunami. Penetapan kawasan rawan bencana ini sangat sulit diterapkan karena ada tiga faktor yaitu romantisme kepemilikan tanah tersebut karena sudah turun temurun tinggal didaerah tersebut, keyakinan bahwa bencana tsunami tidak akan terulang lagi dalam waktu dekat, dan mata pencaharian karena banyak masyarakat yang

Sebanyak enam orang Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) se Kabupaten Pidie Jaya mengunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, Kamis (26/12/2019). Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau program Bersih-Rapi-Estetis-Hijau atau disingkat BEREH. Beberapa waktu lalu, camat dari beberapa kabupaten/kota di Aceh juga telah meninjau program BEREH di Dishub Aceh. Keenam Kepala sekolah tersebut berurutan diantaranya, Rusydi, S.Pd (Plt. Kepala SMAN 2 Bandar Dua), Muhammad Salim, S.Pd (Kepala SMAN 2 Meureudu), Usman, S.Pd (Kepala SMAN 1 Jangka Buya), Nurjannah, S.Pd (Kepala SMAN 1 Bandar Dua), Husna, S.Pd., M.Pd., (Kepala SMAN Unggul Pijay), dan Sulaiman, S.Pd (Kepala SMAS Darussa’dah Langien). “Suasana kerja Dishub Aceh sangat nyaman. Ini perlu dipertahankan dan sangat cocok untuk kami tiru untuk diterapkan di sekolah kami nantinya,” sebut Rusydi mengapresiasi. Sekretaris Dishub Aceh, T. Faisal, S.T., M.T., menyebut berbagai pembenahan terus dilakukan Dishub Aceh. Butuh beragam masukan dan pemikiran untuk menciptakan kreativitas untuk menciptakan program BEREH di kantor. Semua itu dapat ditanamkan kepada setiap pegawai. “Sebabnya kita berkomitmen menjadikan kantor ini memberikan kenyamanan bagi siapa saja,” imbuhnya. Dilanjutkannya, selama ini Dishub Aceh telah berupaya melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan sebelum program ini gemakan. Selain itu, beragam inovasi Dishub Aceh juga dipaparkan, khususnya konsep smart office dan green office. Selanjutnya Innovation Centre Room, taman konektivitas, ruang fitnes, penggunaan tumbler untuk mengurangi sampah plastik serta pemisahan sampah organik dan non organik. (MR)   Simak videonya di bawah ini :

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengalungi selempang bermotif kerawang Gayo kepada Nakhoda kapal KM. Express Bahari 5F serta seremoni lepas tali sebagai simbol peresmian armada baru kapal cepat pelayaran Ulee Lheue – Balohan. Acara ini diselenggarakan di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Banda Aceh (23/12). Dalam acara ini Plt. Gubernur Aceh juga melakukan ramah tamah dengan awak dan penumpang kapal sekaligus menyaksikan pelayaran perdana ke Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang. “Pemerintah terus mendorong keterlibatan private sector dalam peningkatan pelayanan transportasi, peremajaan armada penyeberangan ini diharapkan agar kita bersama-sama mendukung pariwisata Aceh, tingkat pelayanan juga menjadi perhatian kita bersama,” ujar Nova. Peremajaan armada ini dilakukan dengan konfigurasi konstruksi lambung kapal berbahan aluminium sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jasa penyeberangan dengan harapan minat wisatawan semakin meningkat dan nyaman berlayar ke pulau dengan seribu pesona ini, Pulau Weh, Sabang. Setelah melepas pelayaran perdana KM. Express Bahari 5F di Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah resmikan Pusat Kendali Trans Koetaradja di Terminal Tipe A Batoh, Banda Aceh. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh Walikota Banda Aceh, Ketua Komisi IV DPR Aceh, Dirlantas Polda Aceh, dan sejumlah pejabat terkait di lingkup Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Aceh harus mampu berkolaborasi, baik dengan sektor swasta maupun antar pemerintah dengan kerjasama yang mutualistik. “Sesuai perintah Presiden, semua stakeholder harus kolaboratif. Hari ini perintah itu sedang kita aktualisasikan secara konkrit dalam langkah-langkah kecil pada peresmian pelayaran perdana kapal cepat dan pusat kendali Trans Koetaradja,” ujar Nova. Nova menambahkan, hari ini kita meresmikan tempat yang luar biasa. Sebuah inovasi dalam sektor angkutan perkotaan khususnya pelayanan angkutan Trans Koetaradja dengan sistem kendali teknologi terkini. “Yang lebih membanggakan hari ini juga ada kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala dalam hal mengangkat sophistikasi pengelolaan layanan angkutan Trans Koetaradja,” ungkap Nova. Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman dalam sambutannya mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih karena telah mendukung program smart city yang sudah dicanangkan. Diharapkan pengembangan fasilitas ini mampu mendukung peningkatan jumlah wisatawan ke ibukota provinsi Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi dalam laporannya menyebutkan, pada tahun 2019 Dinas Perhubungan melakukan beberapa kegiatan pembangunan yang difokuskan pada 2 tujuan utama, yaitu peningkatan pengawasan operasional berbasis informasi teknologi dan peningkatan kapasitas pelayanan. Untuk peningkatan pengawasan operasional, Dishub Aceh membangun pusat kendali Trans Koetaradja yang berbasis digital. Pusat kendali ini dilengkapi video wall yang terhubung dengan NVR (Network Video Recorder), People Counting Camera, Digital Signage, dan CCTV yang terpasang pada setiap bus dan halte. Dishub Aceh juga melakukan peluncuran aplikasi ETA (Estimate Time Arrival) Trans Koetaradja berbasis android. Melalui aplikasi ini, pengguna Trans Koetaradja dapat mengetahui waktu kedatangan bus dan jarak halte terdekat. “Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat pengguna Trans Koetaradja, dan sudah dapat diunduh di Google Play melalui handphone. Aplikasi masih membutuhkan penyempurnaan, masukan dari semua pihak terutama pengguna Trans Koetaradja sangat diharapkan,” ujar Junaidi. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas pelayanan Trans Koetaradja Junaidi mengatakan, Dishub Aceh melakukan pengadaan 12 unit armada baru berukuran sedang yang akan dioperasikan pada koridor 3 (Pusat Kota – Mata Ie) dan koridor 5 (Pusat Kota – Ulee Kareng – Blang Bintang). Penambahan armada ini untuk memperkecil headway (jarak antar bus) agar pelanggan Trans Koetaradja tidak harus menunggu terlalu lama. Seluruh kegiatan sudah terlaksana dengan baik dan akan segera dioperasikan dalam rangka memberikan pelayanan angkutan massal yang prima kepada seluruh masyarakat. “Pengadaan yang bersumber dari APBA Tahun 2019 ini bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ungkap Junaidi dengan semangat. Kehadiran Pusat Kendali Trans Koetaradja sebagai era baru dalam pelayanan angkutan massal perkotaan. Untuk penyempurnaannya terus dilakukan kerjasama antara Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan dengan Universitas Syiah Kuala di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Informasi dan Teknologi serta Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dinas Perhubungan Aceh bersama Jurusan Teknik Elektro dan Komputer Universitas Syiah Kuala telah selesai melakukan riset bersama tentang sistem prototipe pembayaran e-ticketing pada Bus Trans Koetaradja. Prototipe ini akan dilakukan proses pendaftaran hak kekayaan intelektual sebelum diproduksi dan dipasang dalam semua bus Trans Koetaradja. “Pelayanan publik terus kita tingkatkan di seluruh Aceh, setiap hari terus ada perbaikan-perbaikan. Pembenahan yang kita lakukan saat ini adalah langkah-langkah kecil karena tidak ada lompatan tanpa langkah-langkah kecil,” tutup Nova. (AM)

Saat dihampiri ACEH TRANSit, Keuchik Harun sedang beraktivitas di depan rumahnya. Di usianya yang tak lagi muda, Keuchik Harun masih nampak sehat. Kesehariannya kini bersama istri tercintanya. Mahasiswa era tahun 70-an dan 80-an yang kuliah di Komplek Pelajar dan Mahasiswa (Kopelma) Darussalam tentu akrab dengannya. Dialah sopir Robur generasi pertama di Aceh. Keuchik Harun memulai pembicaraanya. Dia menyebut, pertama kali Robur ada di Aceh setelah Pemilu 1972, tepatnya pada tahun 1974. Bus angkutan umum perkotaan ini, hadir di Banda Aceh atas inisiasi Pemerintah Daerah Istimewa Aceh masa itu. Empat unit Robur didatangkan dari Jakarta melalui Belawan, Medan. Sesampai mobil dari Medan inilah, angkutan massal perkotaan pertama hadir di Banda Aceh. Keseharian Keuchik Harun bersama dengan sopir Robur lainnya rutin mengantar mahasiswa. Setiap harinya, pukul 07.00 WIB bus Robur parkir dengan rapi di depan Masjid Raya Baiturahman. Dari pagi hingga sore, Robur melaju dari pusat kota menuju Darussalam, begitu sebaliknya. Semasa menjadi sopir, rasa lelah rutin menghampiri Keuchik Harun. Apalagi terkadang mahasiswa berkelahi di dalam Robur. Beberapa sopir menyampaikan keluhannya kepadanya. Hal yang membuat Keuchik Harun mengernyitkan dahi. Mereka berkelahi dan cekcok antar fakultas atau sesama fakultasnya di dalam Robur. Jadinya, terkadang Keuchik Harun melaporkan hal ini kepada Senat Mahasiswa. Masa itu, Dimurtala menjadi Senat Mahasiswa. Ke sana lah Keuchik Harun menyampaikan keluh kesahnya. Selain, tentu peran Keuchik Harun juga tetap melerai cek-cok antarmahasiswa. Karena hal inilah, Keuchik Harun dipilih menjadi Keuchik Gampong Peurada masa itu. “Saya menjumpai Pak Dimurtala, selaku senat mahasiswa kala itu. Untuk menyampaikan hal ini agar ada nasihat langsung kepada rekan mahasiswa,” ujar pemilik nama lengkap Harun Husen ini. Selain berkelahi, bermacam polah tingkah laku lainnya dilakukan mahasiswa kala itu. Mereka meminta dibelokkan khusus saat di salah satu simpang di kawasan Lingke. Beberapa sopir lainnya menuruti permintaan mahasiswa. Tujuannya, agar saling berhimpitan mesra. Sehingga, konon, jadilah simpang itu dinamai Simpang Mesra hingga kini. Meski demikian, Keuchik Harun tidak menuruti permintaan mahasiswa, sebab berbahaya bagi mereka. “Namun yang menyakitkan saya bukan itu, mereka tidak membayar onkos naik Robur. Padahal, dari pusat kota ke Darussalam hanya 50 Rupiah. Ada yang bahkan beberapa mahasiswa meminta kembaliannya, padahal tidak pernah sama sekali memberikan uangnya kepada kernet,” sebutnya mengenang masa pahitnya. Kendati demikian, Keuchik Harun sering mentraktir mahasiswa yang sedang nonkrong di warung kopi. Terkhusus, Keuchik Harun menyuruh mereka memesan segelas kopi, sepotong kue, dan sebatang rokok. Terutama saat mereka belum mendapat kiriman dari orang tuanya di kampung. “Saya bilang, jangan menahan lapar. Nanti menganggu kuliahnya.” Saat hari wisuda tiba sekaligus menjadi sarjana muda, mereka datang menjumpai Keuchik Harun. Seraya meminta maaf atas perbuatan mereka kepadanya. Sebagai yang dituakan, Keuchik Harun menerima permintaan maaf mereka. Sambil mendoakan agar mereka sukses. Ada hal unik yang diceritakan Keuchik Harun. Saat beliau ke Kota Langsa bersama rombongan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh kala itu. Ternyata banyak mantan mahasiswa yang masih mengenalnya. Bukannya menyambut Wakil Gubernur, mereka malah mengampiri Keuchik Harun. Saat akan pulang ke Banda Aceh, maka tangan kanan dan kirinya penuh dengan oleh-oleh khas kota itu. “Mereka kasih ke saya macam-macam. Hingga saya dikasih kecap,” sebutnya sambil tertawa. Selama menjadi sopir bus pabrikan Volkseigener Betrieb VEB Robur-Werke Zittau dari Jerman Timur itu, Keuchik Harun memiliki kesan mendalam. Selain merasa bahagia saat mengetahui mantan mahasiswa pengguna Robur telah sukses, Dia mengagumi sosok Ali Hasyimi, Gubernur Aceh masa itu. Baginya, sosok Ali Hasyimi berbeda dengan pemimpin kebiasaan. “Jarang kita temui Gubernur yang bertanya dan berdiskusi dengan sopir,” ujarnya mengenang. Kesan ini pun sesuai, saat Keuchik Harun memberi ide kepada Ali Hasyimi tentang pertanyannya mengatur jam operasional Robur, agar tidak bentrok dengan jam keluar kuliah mahasiswa. Sebab, kala itu, penumpang membludak di hari Jumat. “Pak, kita atur jam keluar mahasiswa tiap satu jam sekali. Kalau hari lain, tidak apa-apa,” sebutnya mengulang percakapan dengan Ali Hasyimi. Karena masukannya ini, Ali Hasyimi mengiyakan. Jadi, inilah salah satu konsep yang terbaik pada masa itu guna memanajemen angkutan massal yang banyak diminati mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat. Teriakan Darma Darma, Apung, Kramat, Jambo Tape, Lorong Mangga, Mesra, Simpang Galon, selalu terdengar dari kernet Robur. Inilah beberapa kenangan Keuchik Harun yang menjadi sopir Robur 18 tahun lamanya. Dia pensiun dari sopir Robur karena menjadi sopir pribadi Wakil Gubernur Teuku Johan. Apalagi Keuchik Harun juga pegawai pemerintah masa itu, beliau pun mengiyakan. Generasi ketiga Selain dengan Keuchik Harun, ACEH TRANSit juga bertemu dengan seorang sopir Robur generasi ketiga. Dia adalah Azhari yang kini bekerja di Badan Penganggalungan Bencana  Aceh (BPBA). Saat ditemui, Jumat (16/7/2019), Azhari bercerita, dia mewarisi profesi dari ayahnya, sopir Robur generasi pertama. Adiknya, Faisal yang kini bekerja di salah satu kampus ternama di Aceh juga pernah menjadi sopir Robur. Mereka, satu keluarga menjadi sopir Robur. “Generasi Robur terakhir kini tinggal di Unsyiah. Yang lainnya disapu oleh tsunami 26 Desember 2004 silam. Setelahnya, Robur tak lagi beroperasi di Banda Aceh,” sebutnya yang mulai menjadi sopir tahun 2001. Hamdani, mantan pengguna Robur mengaku punya banyak kenangan dengan Robur. Dia rutin menggunakan Robur saat kuliah. Menurutnya, Robur sangat nyaman dan memang sangat dibutuhkan masyarakat. Robur menjadi inspirasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan untuk melahirkan bus Trans Koetaradja, sebagai transportasi angkutan massal perkotaan. Seperti halnya Robur, Trans Koetaradja memiliki semangat yang sama dengan terus mengupayakan inovasi sesuai dengan peradaban di Aceh. Robur telah menjadi kenangan bagi kita semua. Dalam kaitan itu, Dinas Perhubungan Aceh, menghadirkan Robur hias pada saat perayaan karnaval HUT ke 74 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2019 di Banda Aceh. Ini adalah upaya mengenang kembali jasa Robur dalam mengangkut para mahasiswa. Jika Robur kembali hadir di Banda Aceh, berminatkah warga Aceh menjajalnya lagi? (Muarrief)   Versi digital dapat diakses di laman

Gesekan ban pesawat begitu kentara menyentuh daratan. Rona mentari siang nan indah menyambut kedatangan kami di Bandara Juanda Surabaya, Selasa 4 Juli 2019. Dari bandara perjalanan kami lanjutkan dengan mobil. Pepohonan rindang menutupi jalanan hitam di tengah kota. Hingga sampai di pagar setengah bundaran bertulis “Institut Teknologi Sepuluh November”. Di sinilah tujuan kami kali ini. Daya tarik inovasi yang diciptakan mengundang hasrat ingin tahu. Yah, mobil listrik yang telah digaungkan ke seantero negeri. Sang roda empat yang ramah lingkungan. Motor penggerak yang telah mengalungkan sepuluh hak paten. Pada hari itu Transit berkesempatan diskusi di Gedung Riset Mobil Listrik Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Kami disambut oleh manager Reseach and Development (R&D), Dr. Dimas Anton Asfani, S.T., M.T., dan tim mobil listrik lainnya. Dalam sebuah ruangan persegi bercat putih, susunan kursi bermodel L diatur rapi memenuhi ruangan. Meja hanya ditempatkan pada barisan depan serta filling cabinet yang berjejer menghimpit dinding. Perbincangan mengalir secara alami dan hangat diselimuti canda tawa. “Mungkin sebelum kita mengobrol lebih lanjut, ada baiknya saya perkenalkan tim terlebih dulu, kan, kalau tak kenal maka kita kenalan,” Dr. Dimas Anton Asfani membuka pembicaraan. Suara tawa menyeruak ke seantero ruang tersebut. “Langsung saja, saya sendiri Anton, Dosen Teknik Elektro yang mendampingi tim ini juga. Di sini juga hadir tim teknis mobil listrik kita, Mas Uta, Mbak Santi, dan Mas Ari yang setiap harinya bergelut dengan barang-barang ini,” ujar Dosen Teknik Elektro tersebut. Pada awal diskusi tersebut, Deddy Lesmana, Kepala Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda menyampaikan bahwa tujuan utama kunjungan ini untuk menjajaki kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Institut Teknologi Sepuluh November. Terkait mekanisme dan prosedur kesepahaman ini sangat membutuhkan arahan dari tim mobil listrik ITS. Kerja sama ini didasari terhadap kebutuhan pengembangan feeder angkutan massal Ibukota Provinsi Aceh. Pengembangan ini mengarah kepada penggunaan bus listrik. Tahap awal operasinal feeder ini direncanakan di kawasan kampus Darussalam (Unsyiah dan UIN Ar-Raniry–red). Rencana ini juga bercermin pada inovasi ITS dalam menggarap bus listrik sebagai transportasi kampus serta mendukung gagasan Eco-City. Lebih lanjut, Renny Anggeraeni Robin, Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknologi menerangkan dibutuhkan pembelajaran juga dalam tahapan pengadaan bus listrik ini. Dimana kerjasama ini juga merupakan kegiatan jangka panjang. Merujuk kembali juga Unsyiah sudah pernah bekerja sama dengan ITS sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Dr. Dimas Anton Asfani menerangkan secara umum, MoU yang dilakukan langsung berada di bawah naungan ITS dan Pemerintah Aceh. “Mungkin sedikit belajar dari pengalaman, mengingat MoU ini jangka panjang. Sedikit kendala dalam pengaplikasian prototipe yang memakan waktu relatif lama. Sehingga, kebutuhan konsumen belum dapat diproduksi sesegera mungkin (dalam waktu cepat-red),” ujarnya. Mengenai hal teknis lainnya, Yoga Uta Nugraha, Ketua Engineer Tim ITS yang merancang sistem penggerak ini menjelaskan, pengembangan yang dilakukan langsung di worskhop (Gedung Riset Mobil Listrik –red) lebih fokus terhadap komponen penggerak seperti dinamo, baterai, pengatur kecepatan, daya listrik, dan mengatur sistem keseluruhannya. “Perwujudan prototipenya ada sepeda motor, mobil, dan bus. Kami (timnya-red) juga telah bekerja sama dengan PT. INKA, salah satu perusahaan pengadaan gerbong kereta api. Di sini kami sebagai penyuplai motor penggerak listrik serta mengatur kecepatan motor tersebut,” ujar mahasiswa yang akrab disapa Uta ini dengan mata yang berbinar. Untuk kapasitas bus, prototipe yang ada dengan model Low Deck Bus seperti kendaraan listrik bandara dengan kapasitas 30-50 penumpang dengan posisi berdiri.(Misqul Syakirah) Sekilas tentang Bus Listrik Dalam kesempatan tersebut, Ketua Engineer Tim ITS, Yoga Uta Nugraha, menjelaskan panjang lebar tentang keunggulan bus bertenaga listrik. “Kebutuhan baterai seberapa jauh jarak yang akan ditempuh juga dapat disetting di sini. Mau jarak 200 km kita dapat mengaturnya, tetapi ini tergantung kepada seberapa besar ruang space baterai yang tersedia. Jika satu meter persegi, kita bisa hitung berapa jarak yang dapat ditempuh dengan baterai yang ada,” tukas Uta dengan optimisme terbias dari senyumnya yang lebar. Pengaturan interface seperti notifikasi daya baterai dan kecepatan maksimum ini telah dikembangkan melalui koneksi internet atau smartphone secara online. Jadi, kita dapat mengetahui berapa jarak yang ditempuh dengan sisa daya baterai yang ada. Uta menjelaskan, perakitan bus menelan biaya sekitar 1,5-2 miliar dan waktu perakitan kurang lebih satu tahun setelah seluruh komponen tersedia. Secara keseluruhan, perakitan komponen bus dan pengaturan sistem dilakukan oleh tim di workshop. Namun, cell baterai masih harus diimpor dari Cina dikarenakan spesifikasi baterai yang dibutuhkan dan harga jual produk dalam negeri masih kalah saing daripada produksi Cina. Harapan besar kedepan, Indonesia mampu memproduksi komponen baterai sesuai kebutuhan dan berdaya saing tinggi di pasar internasional. Hal ini membuktikan bahwa total biaya kepemilikan kendaraan listrik setara, bahkan lebih murah dibandingkan dengan kompetitornya. Meski harga awal relatif lebih mahal, namun karena biaya energi dan maintenance yang sangat murah, membuat biaya total kepemilikan kendaraan listrik menjadi rendah. Kesuksesan Surabaya menggagas Eco City melalui kendaraan listrik (bus listrik –red) patut diapresiasikan dan diterapkan. Banyak kabupaten/kota yang melirik penggunaan kendaraan listrik ini. Pemerintah Bali mulai menggunakan kendaraan listrik khusus area terbatas (area wisata –red) bekerja sama juga dengan tim ITS. Kendaraan yang digunakan seperti kendaraan bandara bermodel mobil golf dengan konstruksi terbuka. Surabaya, Bandung, dan Jakarta juga telah melayangkan kerjasama pengadaan kendaraan listrik. Namun, karena keterbatasan waktu perakitan kendaraan tersebut menjadi terlambat dari perencanaan awal. Ayuning Fitri Desanti, salah satu tim engineer menambahkan, kendala terbesar yang dihadapi tim juga dari terbatasnya ruang workshop. Permintaan yang kian meningkat, membatasi gerak dalam produksi kendaraan tersebut. Harapan besar juga, Indonesia dapat menggunakan kendaraan listrik produksi anak bangsa. Bukan hanya semata untuk keuntungan pribadi, tapi untuk menyelamatkan Indonesia dari impor BBM sekaligus menyelamatkan devisa negara. (Misqul Syakirah) Tulisan versi digital dapat diakses pada laman ini

Pemerintah Aceh terus berikhtiar menyelenggarakan sistem transportasi wilayah yang efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2014 Tentang Tataran Transportasi Wilayah Aceh 2015 – 2030. Pengembangan sistem ini juga merujuk pada pendekatan peran masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan transportasi wilayah yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan terjangkau. Pengembangan jaringan transportasi perlu dipercepat dari kondisi alamiah yang terjadi selama ini. Apabila pengembangan ini tidak diupayakan sedini mungkin, maka akan terjadi pergolakan pada masa mendatang seperti mata air perekonomian yang telah muncul di daerah yang terpencil dan terisolir akan mengalami “koma” yang panjang. Dinamika pergerakan ekonomi yang bergerak secara acak dan tidak terprediksi mendorong Pemerintah Aceh mempersiapkan secara intens agar gerak penghidupan masyarakat terus meningkat dan merata ke seluruh wilayah Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh mengambil langkah dalam mengupayakan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah melalui kerjasama dengan PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), Industri Penerbangan Karya Anak Bangsa. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah bersama Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PTDI), Elfien Goentoro melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pengadaan Pesawat Terbang N219 serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengoperasian Angkutan Udara Aceh, Senin, 9 Desember 2019. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan di Ruang Rapat Paripurna, Lantai 9, Gedung Pusat Manajemen PTDI, Jl. Pajajaran No. 154 Bandung. Kegiatan ini merupakan upaya revisi dan kontinuitas terhadap kesepakatan yang telah dilakukan di Tahun 2018 lalu untuk mencapai kondisi realistis yang bisa dicapai dalam RPJMA 2017 – 2022. Setelah penandatanganan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan dan PTDI akan melakukan kajian bersama untuk rencana pengadaan 4 unit pesawat terbang N219 dengan konfigurasi passenger, cargo, dan medical evacuation. PTDI akan melakukan pendampingan untuk transfer of knowledge dalam rangka peningkatan SDM Aceh di bidang kedirgantaraan sebagai persiapan pengoperasian pesawat terbang N219 secara mandiri. Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro pada kesempatan tersebut berharap pengadaan pesawat terbang N219 dapat meningkatkan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. “Harapannya pesawat N219 dapat segera dioptimalkan fungsinya oleh Pemerintah Aceh untuk melayani masyarakat Aceh, serta mendorong dan meningkatkan aksesbilitas dan pertumbuhan perekonomian di wilayah Provinsi Aceh,” ujar Elfien. PTDI bukan hanya industri untuk menunjang perekonomian, teknologi, dan aerospace, namun juga untuk mengakomodir anak bangsa yang berpotensi agar tidak terserap ke industri mancanegara. Sementara itu, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dalam sambutannya menyampaikan, sejumlah maskapai penerbangan pernah membuka rute penerbangan komersil ke sejumlah wilayah di Aceh, namun kemudian berhenti karena alasan ekonomis. Sementara penerbangan lain lebih banyak menjadikan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara sebagai penghubungnya. Saat ini hanya 5 bandara yg melayani penerbangan perintis, sedangkan 7 bandara lainnya di Aceh dalam keadaan tidak ada aktifitas. “Melihat kondisi ini, tentunya Pemerintah Aceh harus melakukan intervensi. Apalagi dalam program pembangunan yang kami canangkan, konektivitas antar wilayah menjadi salah satu prioritas,” kata Nova. Konektivitas merupakan tantangan bagi Pemerintah Aceh karena Aceh memiliki garis pantai yang panjang, sejumlah daerah kepulauan, dan daerah rawan bencana, serta memiliki potensi pariwisata dan investasi. Nova juga mengingatkan bahwa kerjasama ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam mendukung industri pesawat terbang nasional. “Apalagi secara historis Aceh sebagai Provinsi pertama yang menyumbang pesawat angkut pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ujarnya. Bila pengadaan pesawat terbang N219 ini berhasil, Aceh kembali mencetak sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mendukung dunia kedirgantaraan nasional dengan menggunakan pesawat terbang karya anak bangsa.(AM)

Arah pengembangan transportasi udara berdasarkan Tataran Transportasi Wilayah Aceh yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2014 mengisyaratkan peningkatan pelayanan dan memperbaiki tatanan pelayanan angkutan antarmoda dan kesinambungan transportasi dengan menerapkan konsep Transit Oriented Development (TOD) serta meningkatkan pelayanan angkutan udara perintis. Letak geografis Aceh yang berada diantara jajaran panjang perbukitan dan kepulauan yang tersebar mengisyaratkan pada kebutuhan transportasi yang cepat, nyaman dan handal. Di samping itu juga, Aceh memiliki 12 (dua belas) bandar udara termasuk Bandara Point A, bandara khusus milik exxonmobil oil company. Bandar udara dalam wilayah Aceh pernah melayani 10 (sepuluh) rute perintis pada Tahun 2018, akan tetapi berdasarkan kajian evaluasi Kementerian Perhubungan, saat ini hanya melayani 5 (lima) rute perintis, dengan jumlah rute saat ini terdapat bandar udara yang sama sekali tidak dilayani oleh penerbangan. Pada kawasan yang jarak tempuh sangat jauh dari pusat-pusat kegiatan dan pemerintahan tentu akan mengalami kesulitan untuk menjangkau atau diakses untuk dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Hal ini juga menunjukkan bahwa bandar udara yang ada tidak dapat diharapkan sebagai infrastruktur pengembangan ekonomi wilayah apalagi untuk kepentingan mitigasi bencana. Frekuensi layanan bandara saat ini tentu belumlah optimal. Penerbangan sekali dalam seminggu atau bahkan sama sekali tidak ada menjadi perbincangan. Faktanya, jika masyarakat hendak menggunakan moda udara ke tempat tujuan pada hari Senin maka mereka harus kembali ke tujuan asal pada hari Senin Minggu berikutnya. Ini juga merupakan polemik bagi layanan penerbangan, bahwa memilih moda transportasi udara bahkan lebih tidak efisien dibandingkan pelayanan moda transportasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Kota yang memiliki bandara terus melakukan perlawanan terhadap kondisi di atas. Penghapusan rute dan pengurangan frekuensi yang telah dilakukan belum memberikan alternatif yang tepat dalam menyediakan kenyamanan pelayanan transportasi yang cepat dan handal. Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan usulan program angkutan udara perintis Tahun 2021 yang dikirimkan oleh Bupati Simeulue untuk meminta penambahan rute penerbangan perintis dan frekuensi penerbangan Sinabang. Kondisi daerah Simeulue yang terisolir dan tidak mudah dijangkau oleh transportasi darat serta daerah rawan bencana sangat membutuhkan penerbangan perintis. Kondisi-kondisi ekstrem seperti gelombang tinggi dan badai yang dialami oleh daerah pulau ini mengakibat terhentinya pelayanan transportasi. Dampak ini menuntut masyarakat harus bermalam di area pelabuhan dengan kondisi ala kadar. Angin laut yang menerpa tubuh lelah masyarakat dan menggeruguti tulang seakan lumrah berjalan alami. Namun di sisi lain, ada hal yang mendesak dari terhentinya pelayanan. Harga barang di daratan kepulauan kian melonjak, pasokan kebutuhan pokok pun kian menipis. Masyarakat kembali memikul kesengsaraan yang bertubi-tubi. Apakah hal ini patut dibiarkan menerus? Kabupaten Simeulue juga sering diguncang gempa dengan potensi tsunami yang besar juga mendorong daerah ini terus mempersiapkan diri terhadap mitigasi bencana. Sebagai salah satu upaya tersebut dengan membuka gerbang akses logistik, medis dan tanggap darurat secara cepat, tepat dan handal. Keberadaan Bandara Syekh Hamzah Fansuri, Aceh Singkil dalam tahun ini juga tidak dilayani rute penerbangan perintis. Padahal, Pemerintah Aceh terus mendorong berkembangnya wisata alam Rawa Singkil dan pesona alam Pulau Banyak. Sehingga, wisatawan yang hendak berwisata ke kawasan Singkil dan Pulau Banyak mengurungkan niatnya karena waktu dan jarak tempuh dengan rentang yang jauh akan menekan efisiensi biaya yang telah direncanakan untuk perjalanan. Di sisi lain, Aceh Tenggara memiliki bandara yang dibangun oleh Uni Eropa ini juga belumlah optimal. Faktanya, masyarakat hanya dapat melakukan satu kali penerbangan seminggu dan harus menunggu jadwal kepulangan pada minggu berikutnya. “Ini merupakan kendala terbesar bagi kami yang memiliki urusan mendesak di Ibukota Provinsi tidak bisa serta merta terbang ke Banda Aceh, kalau pun naik jalur darat itu butuh waktu yang lama dan jauh, energi pun telah terkuras,” ujar salah satu masyarakat dalam rapat koordinasi kebijakan bidang transportasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional pasal 4 mencantumkan peran bandar udara sebagai pintu gerbang pertumbuhan ekonomi daerah, pendorong dan penunjang kegiatan industri, pembuka isolasi daerah, tempat kegiatan alih moda transportasi, pengembangan daerah perbatasan, penanganan bencana dan memperkokoh konektivitas daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Aceh terus berupaya dalam mengembangkan bandara sesuai amanat agar peran dan fungsinya lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat transportasi dan mewujudkan pelayanan transportasi yang adil untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kondisi infrastruktur bandara juga terus ditingkatkan agar laik operasional dan lancarnya pelayanan penerbangan. Pada saat ini, kondisi eksisting bandara yang masih melayani penerbangan perintis dan komersil sebanyak 7 (tujuh) dari 11 (sebelas) bandara umum, yaitu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (Aceh Besar), Malikussaleh (Aceh Utara), Patiambang (Gayo Lues), Cut Nyak Dhien (Nagan Raya), Kuala Batu (Aceh Barat Daya), Alas Leuser (Aceh Tenggara), dan Lasikin (Simeulue). Sementara 5 (lima) bandara lainnya sedang “tertidur” sejenak dan harus segera dibangunkan kembali. Lima bandara tersebut yaitu Bandara Syekh Hamzah Fansuri (Aceh Singkil), T. Cut Ali (Aceh Selatan), Rembele (Bener Meriah) dan Point A (Lhokseumawe). Karakteristik medan transportasi darat Aceh yang berliku dan dikelilingi perbukitan serta posisi pusat kegiatan yang memiliki jarak sangat jauh dari pusat-pusat kegiatan, menyumbang minat masyarakat akan pesawat terbang. Potensi wisata yang tersebar ke seantero wilayah Aceh juga membutuhkan alat transportasi yang cepat untuk menjangkaunya. Jika kata mereka “Jangan sampai banyak menghabiskan waktu di jalan daripada menikmati wisata itu sendiri”, para wisatawan tentu memilih jadwal perjalanan yang paling menyenangkan dengan biaya yang paling rendah. Berdasarkan kalkulasi awam, jika turis dari negeri jiran berlibur ke Aceh selama seminggu dengan waktu terbang selama 45 menit dari Kuala Lumpur – Blang Bintang, dan ingin menikmati nikmatnya kopi dan panorama alamnya yang indah di Takengon, Aceh Tengah dari Banda Aceh via darat, membutuhkan waktu tempuh selama 6 jam 41 menit dengan jarak tempuh sepanjang 309 KM dengan kondisi lalu lintas yang normal. Kondisi jalur eksisting melewati perbukitan dengan lembah yang relatif dalam sepanjang garis jalan. Potensi banjir dan longsor pada saat cuaca ekstrem juga kerap terjadi di kawasan tersebut hingga menutup akses antar Kecamatan. Potensi bencana tersebut hampir terjadi setiap tahun, dan tentu akan menguras banyak waktu dan tenaga dalam perjalanan, sehingga meyurutkan niat wisatawan untuk menikmati pesona Aceh. Hal ini juga terus mendorong Aceh untuk mempersiapkan diri terhadap aksesibilitas kebencanaan, layanan logistik, aktivitas ekspor impor, layanan ibadah masyarakat, kesehatan dan faktor kebutuhan layanan lainnya secara cepat dan handal. Sebagai alternatif upaya tersebut dapat dilakukan dengan “mempercepat” konektivitas