Author: PPID Perhubungan

Apa saja sih yang sudah dilakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di sektor transportasi Aceh? Tabloid Aceh TRANSit telah hadir untuk memberikan informasinya, Menulis adalah merawat ingatan. Selamat membaca. pjk

Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Forkopimda Aceh, Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Wakajati Aceh, meninjau posko penanggulangan virus corona di terminal tipe B Aceh Tamiang, Selasa, 19 Mei 2020 yang disambut Bupati Aceh Tamiang, Mursil. Dalam kunjungan tersebut, Plt. Gubernur Aceh menyampaikan bahwa jelang lebaran Idul Fitri 1441 H jumlah pemudik dipastikan meningkat. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pemeriksaan dan pendataan di posko perbatasan perlu diperketat sesuai protokol kesehatan. “Kita yang bertugas di sini harus bekerja ekstra. Arus mudik dan arus balik harus dipastikan aman,” ujar Nova. Terkait kekurangan personil posko, Nova meminta Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Aceh Tamiang berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Pemerintah Aceh untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa dikolaborasikan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Tolong perkuat personil di posko. Jika kurang, jajaki untuk penempatan relawan baik dari Tagana maupun organisasi sipil,” pesan Nova yang juga didampingi oleh Kadinsos Aceh dan Kadishub Aceh. Forkopimda Aceh mengharapkan semua pihak mendukung posko yang sudah dibentuk dengan mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Sementara itu, opsi pendirian posko lain harap dipertimbangkan karena keterbatasan personil di semua sektor. Selain petugas Satgas Kabupaten Aceh Tamiang, Dishub Aceh juga telah menerjunkan 4 tahap regu pendataan pemudik dengan aplikasi SAPAMUDIK.id yang mulai bertugas 15 Mei 2020 sampai 27 Mei 2020. Tim gelombang 4 ini juga diperkuat oleh Tim Dalops LLAJ untuk memastikan semua angkutan umum yang datang dari Sumatera Utara ke Aceh masuk ke Terminal Type B Aceh Tamiang. Dibandingkan dengan 3 posko perbatasan lainnya, Aceh Tamiang merupakan gerbang masuk pendatang dari Provinsi Sumatera Utara. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Junaidi, mengatakan bahwa Regu pendataan SAPAMUDIK ini akan terus bertugas ditengah lebaran Idul Fitri 1441H, dan pada tanggal 26 Mei 2020 direncanakan akan diturunkan kembali Regu Gelombang 5 untuk fokus pada pendataan arus balik. (AM)

Kebijakan pembatasan orang bepergian yang dilakukan oleh sejumlah daerah kabupaten/kota di Aceh semakin memperkecil kemungkinan bertambahnya kasus positif Covid-19. Sebaliknya, aktifitas pengiriman logistik terus dilakukan agar ketersediaan logistik di daerah dapat terpenuhi, khususnya di kepulauan. Sabang sebagai salah satu pulau yang menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara pun harus mengambil langkah pembatasan berpergian ke dan dari Kota Sabang. Walikota Sabang mewajibkan setiap orang  yang keluar/masuk Pulau Weh ini memiliki izin yang dikeluarkan Gugus Tugas Kota Sabang, kecuali PNS, TNI/Polri yang dapat menunjukan Surat Tugas. Guna memastikan aktifitas mobilitas berjalan lancar, hari ini Selasa, 12 Mei 2020, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, MT., kunjungi Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue Banda Aceh yang didamping Kadishub Aceh, GM PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Banda Aceh dan Ka. UPTD Pelabuhan Pemko Banda Aceh juga mengecek kesiagaan petugas pelabuhan dan awak kapal dalam menjalankan prosedur pengendalian penularan virus corona di area Pelabuhan dan di atas kapal. General Manager PT. ASDP Cabang Banda Aceh, Abjar, mengatakan bahwa seluruh fasilitas umum di atas kapal selalu disemprot cairan disinfektan sebelum di operasikan dan dalam pelayanan kapal juga mengikuti protokol kesehatan. “Kita sudah menyediakan wastafel umum di dek utama kapal. Dalam waktu dekat, kita juga akan menyiapkan APD lengkap bagi petugas kapal,” ujar Abjar. Informasi yang diperoleh dari Kapten KMP. BRR, M. Noer, saat ini kendaraan yang menyeberang ke Sabang dan sebaliknya hanya untuk mengangkut sembako dan logistik lebih diutamakan, sedangkan kendaraan pribadi tidak diperbolehkan kecuali emergency. Siang itu KMP BRR bertolak Kembali ke Sabang mengangkut 21 kendaraan barang serta 13 penumpang. (AM)

Menjelang Siang, Rabu (06/05) di tengah kehikmatan bulan penuh berkah, Tim Relawan Dishub Aceh kembali mengemban tugas  kemanusiaan dalam menghadang penyebaran Covid-19 masuk ke Aceh melalui pintu perbatasan Aceh – Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan tugas berat dengan risiko besar terpapar langsung dengan pandemi tersebut. “Saat bertugas, penggunaan APD seperti masker, sarung tangan dan fasilitas pendukung lainnya menjadi kewajiban utama di lapangan serta mematuhi seluruh protokol kesehatan,” ujar Kadishub Aceh Junaidi saat apel pelepasan tim di Depo Trans Koetaradja. Junaidi juga menegaskan, saat di lapangan yang menjadi tugas utama kita mendata pengendara yang masuk ke Aceh melalui laman sapamudik.id. Di samping itu, koordinasi dan sinergi lintas sektor tetap menjadi kunci utama dalam menjalani tugas ini. Sama halnya dengan tim Gelombang 1 dan 2 sebelumnya, Tim Gelombang 3 ini juga menjalankan prosedur pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter untuk memastikan tim yang akan ditempatkan perbatasan Aceh ini dalam kondisi prima. Sebelumnya tim pertama telah bertugas sejak tanggal 20 April s.d. 28 April 2020 (baca : https://dishub.acehprov.go.id/informasi/mudik-menjadi-odp-dan-isolasi-mandiri/) dan saat kembali ke Banda Aceh wajib dikarantina di tempat yang telah disediakan hingga dilakukan Rapid test oleh tim dokter, setelah dinyatakan Negatif  tim baru dapat kembali kerumah untuk melanjutkan isolasi mandiri. Tim gelombang 2 yang bertugas mulai 28 April 2020 hingga berita ini dipublis masih beritugas di 4 posko pebatasan, yaitu posko Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Subulussalam dan Aceh Singkil. Setelah serah terima dengan tim gelombang 3, tim 2 juga akan kembali ke Banda Aceh dan mengikuti prosedur yang telah dijalankan oleh Tim 1 sebelumnya. Di tengah suasana bulan Ramadhan ini, jauh dari keluarga menjadi pengorbanan yang harus diputuskan dan juga menjadi tantangan dalam menjalani hari-hari di perbatasan. Tentunya, ketulusan dan keikhlasan menjadi sebuah motivasi dalam menjalani tugas dan kelak menjadi amal yang diperhitungkan, semoga pekerjaan ini bermanfaat bagi masyarakat, tambah Junaidi memberi semangat bagi petugas yang akan diberangkatkan dengan bus Trans Koetaradja. Tim yang bertugas di perbatasan ini telah mengorbankan banyak hal untuk menjadi garda terdepan di perbatasan. Untuk masyarakat, tetap jalani kehidupan sebagaimana yang telah diinstruksikan sebelumnya. Saat mereka kembali dalam masyarakat, semangat dan dukungan pihak sekitar sangatlah dibutuhkan. (MS) Share on facebook Facebook Share on twitter Twitter Share on whatsapp WhatsApp

“Data pemudik yang masuk Aceh melalui wilayah perbatasan akan sangat membantu Pemerintah Aceh memperoleh data akurat terkait persebaran pemudik di masa pandemi Covid-19,” ujar Junaidi.

Perbatasan Aceh – Kondisi saat ini di tengah pandemi merangkul semua pihak untuk saling mengisi dan mendorong untuk memangkas tali sambung Covid-19. Perbatasan sebagai salah satu pintu masuknya virus ini perlu dijaga ketat. Tentunya, banyak kebutuhan yang harus dilengkapi agar perbatasan tidak kolaps. Seperti, kebutuhan peralatan, SDM dan Teknologi dalam membatasi penyebaran virus ini. Posko pemeriksaan yang berlokasi di 4 wilayah perbatasan yang berbeda antara Sumatera Utara dan Aceh, yaitu di Terminal Tipe B, Kabupaten Aceh Tamiang, Terminal Lawe Pakam, Kabupaten Aceh Tenggara, jembatan timbang Jontor, Kota Subulussalam, dan perbatasan Singkil – Sibolga terus meningkatkan strategi dan berikhtiar agar kewaspaan terhadap penyebaran Covid-19 dapat dilakukan secara bersama sama. Penyerahan kebutuhan posko perbatasan yang dikirimkan dari Dinas Perhubungan Aceh ke Aceh Tamiang dan Subulussalam telah dilakukan pada hari Minggu (05/03) sedangkan untuk posko perbatasan Aceh Tenggara dan Aceh Singkil dilakukan pada hari berikutnya, Senin (06/03), hal ini sebagai tindak lanjut dan aksi cepat tanggap dalam menjaga perbatasan untuk memberi kenyamanan bagi Rakyat Aceh. Perlengkapan yang diserahkan diantara lain, chamber disinfectan, Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, sarung tangan dan hand sanitizer , serta water barrier dan stick lamp. Tentunya dalam hal ini masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi seperti baju pelindung dan alat rapid test. Sebagai sebuah informasi, chamber disinfectan atau yang lebih kita kenal dengan bilik penyemprotan disinfektan yang digunakan merupakan hasil karya FMIPA Unsyiah. Komposisi cairan yang digunakan diharapkan aman untuk kesehatan, posko perbatasan yang tidak hanya dikawal petugas dishub akan tetapi ada juga dari unsur kesehatan, dengan demikian pemanfaatannya dapat diputuskan bersama sama, teknologi penyemprotan yang digunakan seperti nano spray yang dikeluarkan melalui pipa dari atap bilik tersebut. Jadi, cairan ini aman digunakan sebagai anti bacteria atau pencegahan Covid-19. Fokus utamanya tentu barang-barang bawaan penumpang. Sebagai sebuah apresiasi bahwa posko perbatasan ini digagas langsung oleh masing-masing kabupaten/kota dengan Dinas Perhubungan kabupaten/kota sebagai koordinator. Disamping itu juga melibatkan berbagai unsur terkait diantaranya Polri, TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi Ali menyatakan bahwa sesuai arahan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, agar memberi perhatian khusus pada posko perbatasan maka penanganan di lapangan perlu terus ditingkatkan. “Terhadap saran dari lapangan agar menyediakan rapid test bagi petugas tentu perlu menjadi prioritas, agar petugas merasa nyaman dalam menjalankan tugas,” ujarnya. Posko ini juga akan terus dilaksanakan dalam batas waktu yang belum dapat dipastikan, kejenuhan dan kurangnya kebutuhan posko perlu ada antisipasi. Kolaborasi beberapa pihak juga patut dipertahankan agar tujuan tugas mulia ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Dukung upaya pemerintah daerah melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh batasi waktu operasional menjadi 08.00 – 18.00 WIB. Dilansir dari siaran pers PT. Angkasa Pura II Cabang Bandara SIM, Indra Gunawan selaku EGM. Bandara SIM mengatakan pihaknya siaga penuh melayani berbagai penerbangan termasuk pengangkutan cargo bantuan alat-alat medis dan kesehatan, penanganan kesehatan (medical evacuation), dan pengangkutan sampel infection substance COVID-19. Indra mengatakan setiap personel PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh yang bertugas di bandara dibekali dengan prosedur-prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. “Seluruh personel siap mendukung upaya pencegahan COVID-19. Selain penerbangan sipil, bandara SIM siaga penuh mengantisipasi adanya alternatif untuk pendaratan darurat dan penerbangan yang mengangkut sampel infection substance COVID-19 serta pintu bagi penerbangan yang mengangkut logistik ke Aceh,” ujarnya. Saat ini Bandara SIM telah mengimplementasikan protokol penanganan COVID-19 di area dan transportasi publik sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, yaitu: 1. Memastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih. Selain menjalankan proses pembersihan sehari-hari, juga rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area terminal dan area publik. 2. Deteksi suhu tubuh Penumpang pesawat yang tiba harus melalui proses pendeteksian suhu tubuh dengan thermal scanner dan thermal gun 3. Menyediakan ruang Observasi Bandara SIM juga menyiapkan ruang Observasi apabila terdapat seseorang yang terindikasi Gejala COVID-19 guna pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas KKP. 4. Mengkampanyekan cuci tangan sesering mungkin Menempatkan lebih banyak titik-titik hand sanitizer serta membuat wastafel portabel di area publik, selain tentunya juga terdapat wastafel di seluruh toilet. 5. Memperbarui informasi tentang COVID-19 secara reguler Informasi perjalanan, peraturan terbaru, serta jadwal penerbangan terkait COVID-19 di bandara dapat diakses melalui www.angkasapura2.co.id, aplikasi INAirports, akun instagram, facebook, youtube, twitter masing-masing bandara, serta contact center Airport 138. 6. Menyesuaikan pola operasional Melakukan Minimum operasi dan Batasi jam operasional dari pukul 08.00 s.d 18.00 WIB, guna memastikan penerapan physical distancing dan menjaga aspek kesehatan penumpang pesawat, pengunjung, serta pekerja di bandara. 7. Menjalankan prosedur pengisian Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card/HAC) PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh dan Kantor Kesehatan Pelabuhan memastikan prosedur pengisian HAC oleh penumpang rute domestik dapat dijalankan guna pendeteksian penyebaran COVID-19. 8. Mensosialisasikan cara-cara pencegahan terpapar COVID-19 Seluruh titik-titik komersial yang berbentuk LED di bandara-bandara dimanfaatkan untuk menayangkan berbagai video guna mensosialisasikan cara pencegahan terpapar COVID-19 kepada setiap penumpang pesawat dan pengunjung bandara. Protokol tersebut secara konsisten dijalankan oleh PT Angkasa Pura II hingga hari ini dan seterusnya. “Dengan menjalankan protokol tersebut kami berharap bandara SIM dapat turut memutus mata rantai penyebaran sekaligus mendukung upaya dalam mengatasi COVID-19,” ujar Indra.(*)

Banda Aceh – Rapat untuk mengevaluasi peran Bandara SIM dalam penanganan terhadap penyebaran Covid-19 dan kepentingan dukungan distribusi logistik dalam situasi darurat di Aceh telah dilaksanakan melalui video conference (ViCon), Kamis 02/04/2020. Dalam rapat ini, Kepala Dinas Perhubungan Aceh bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Aceh dan Kepala Badan Kesbangpol Aceh melakukan koordinasi dengan Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandara Sultan Iskandar Muda dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Banda Aceh. Dalam pertemuan daring tersebut Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi, ST, MT menggarisbawahi pentingnya kesiapsiagaan seluruh stakeholder sesuai dengan perannya masing-masing dalam situasi tanggap darurat ini. Executive General Manager PT. Angkasa Pura II Bandara SIM, Indra Gunawan menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan Pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Saat ini Bandara SIM beroperasi dalam keadaan minimal menyesuaikan dengan penurunan jumlah penerbangan dan penumpang yang turun drastis sebesar 64 persen dari kondisi normal. Disisi lain, PT. Angkasa Pura II mencatat jumlah kargo yang datang meningkat tajam, jumlah barang rata-rata mencapai 12 ton per hari yang didominasi perlengkapan medis dan alat pelindung diri (APD) untuk kebutuhan darurat saat ini, termasuk pengiriman masker, sarung tangan dan hand sanitizer yang dipasok dari luar Aceh. Sebagai catatan bahwa jumlah penumpang pada keadaan normal mencapai 2.800 sampai dengan 3000 orang perhari sedangkan kargo rata-rata 11 sampai dengan 15 ton per hari dengan pergerakan 28 movement per hari. Namun, kondisi pelayanan saat ini, jumlah pergerakan bahkan hanya 10 movement per hari dengan jumlah kargo mencapai 11 sampai dengan 13 ton per hari. Indra yang didampingi Manager of Airport & Service, Surkani juga menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemberlakukan jam malam di Aceh maka pihaknya juga sudah mengajukan penyesuaian jam operasional bandara ke Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan melalui Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) dari biasanya pukul 06.00 wib sampai 22.00 wib menjadi pukul 08.00 wib sampai pukul 18.00 wib saja. Sementara itu Nuryanto, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Banda Aceh menyampaikan bahwa pihaknya memastikan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengawasan penumpang yang masuk ke Aceh melalui Bandara SIM berjalan ketat sebagaimana mestinya. Sejauh ini pengawasan yang dilakukan menggunakan alat thermo scanner tidak menunjukkan adanya penumpang dengan suhu diatas 38 °C. Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh dan RSUDZA dalam mendeteksi penumpang yang masuk kategori ODP dan PDP. Nuryanto juga mempertegas bahwa upaya percepatan proses pengiriman specimen COVID-19 ke Balitbang Kemenkes di Jakarta menjadi perhatian khusus KKP Bandara SIM. Hambatan-hambatan seperti cancel flight, kesiapan personil yang bersertifikat Dangerous Goods (DG) dan koordinasi di lapangan akan terus dipantau. Sejauh ini, KKP juga telah mengambil tindakan apabila ditemukan penumpang dengan suhu badan diatas 38 derajat Celcius dan berasal dari daerah terjangkit COVID-19 maka diberikan kartu Health Alert Card (HAC) serta diberikan edukasi untuk tetap tinggal dirumah. Namun, apabila kondisi memburuk maka dianjurkan memeriksa kesehatannya di Fasilitas Kesehatan terdekat dan dinyatakan sebagai ODP. Dilain kondisi, apabila dijumpai penumpang dengan kategori PDP maka akan dirujuk ke RSUDZA dengan Ambulans KKP untuk dirawat di ruang isolasi. Dalam hal ini, KKP juga telah melaksanakan desinfeksi di Bandara SIM dan simulasi penanganan COVID-19 dengan RSUDZA. Terkait munculnya harapan berbagai pihak agar operasional bandara ditutup tentu perlu dikaji lebih dalam khususnya terhadap kesiapan logistik, peralatan medis bahkan kesiapan pemeriksaan specimen COVID-19 di Aceh. Saat ini Pemerintah Aceh masih mengandalkan dukungan maskapai yang masih beroperasi di Bandara SIM untuk mengangkut specimen tersebut ke Jakarta. Tentunya tidak diharapkan apabila ditutupnya operasional Bandara SIM mengakibatkan melemahnya upaya penanganan kasus dan pencegahan wabah Covid-19 di Aceh yang membutuhkan angkutan yang cepat dalam keadaan darurat seperti saat ini. Selain itu, EGM PT. Angkasa Pura II Bandara SIM menyampaikan bahwa secara regulasi, Bandara SIM telah ditetapkan sebagai bandara alternatif (alternate aerodrome) sehingga dalam keadaan emergency pesawat yang melintas dapat mendaratkan pesawatnya di Bandara SIM dengan pertimbangan keselamatan penerbangan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor HK.104/3/1/drju.kum-2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penutupan Bandar Udara/Pembatasan Penerbangan, kebijakan penutupan bandar udara dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara. Ketentuan ini tentu berlaku juga untuk bandara-bandara lain dalam wilayah Aceh yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Dilematis terhadap pendapat untuk menutup operasional bandara perlu mengkaji baik buruknya dengan melibatkan pihak-pihak terkait. (MS)

Aceh termasuk termasuk wilayah yang sangat rawan terhadap bencana, salah satunya adalah gempa yang dapat mengakibatkan gelombang tinggi. Banyak sains dan temuan ilmiah yang memastikan keberulangan bencana gelombang tinggi tersebut, namun tempat dan waktu adalah misteri yang tidak bisa terpecahkan. Tempat kita pun tak bisa menghindari dari bencana lain seperti, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Meningkatnya kejadian bencana beberapa tahun belakangan akibat perubahan kondisi alam maupun perbuatan manusia, melahirkan banyak gagasan dalam upaya penyelamatan jiwa dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Melihat kenyataan di masyarakat, umumnya sebagian besar penduduk kita hanya mengenal bencana yang disebabkan oleh alam, padahal bencana tidak hanya berkutat pada fenomena alam. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga megakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefenisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Apabila menyinggung masalah mitigasi dan keterkaitannya dengan bencana, pola pikir masyarakat masih tetap mainstream dalam arti kata selalu memikirkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, dan lain-lain. Istilah mitigasi mencuat dan popular di Indonesia setelah terjadinya bencana besar yang melanda negeri ini. Beberapa lembaga negara non kementerian dibentuk untuk menangani kasus bencana sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana tersebut. Salah satunya adalah Tsunami And Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) Universitas Syiah Kuala. Banyak yang masih belum tau bahwa di Aceh saat ini telah memiliki pusat penelitian dan riset dalam kebencanaan. Pusat Studi Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC-Tsunami and Disaster Mitigation Research Center) Universitas Syiah Kuala adalah lembaga riset yang didirikan pada tahun 2006. Keberadaan TDMRC bertujuan untuk meningkatkan sumber daya riset kebencanaan yang berkualitas, memberikan advokasi pada pemerintah dalam membuat kebijakan, mengumpulkan dan menyediakan data terbaik dengan mempercepat prosess pengumpulan data yang tepat berkaitan dengan dampak dari bencana. Disamping itu, TDMRC juga berkontribusi meningkatkan masyarakat yang tahan bencana, berkolaborasi dengan para peneliti dan lembaga riset lainnya dalam riset-riset kebencanaan. TDMRC sebagai salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian dibidang kebencanaan di Provinsi Aceh didisain untuk mampu menjadi lembaga riset yang handal dan tangguh, yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan riset dan pengembangan untuk memecahkan berbagai masalah kebencanaan, baik pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Seperti yang diungkapkan oleh wakil ketua yang juga sebagai salah satu peneliti TDMRC Dr. Eng. Syamsidik “Selama ini TDMRC telah banyak menjalin kerjasama yang baik dengan banyak lembaga atau organisasi baik dari lokal, nasional maupun internasional”. Beliau juga mengungkapkan harapannya sebagai peneliti adalah dapat membuat penelitian yang benar-benar dapat dimanfaatkan terutama dalam hal mitigasi kebencanaan. Sedangkan mitigasi dampak bencana terhadap prasarana transportasi dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Zona tujuan pergerakan penduduk pada saat bencana adalah kawasan pegunungan, sebagian besar penduduk bergerak dengan berjalan kaki sehingga perlu pengembangan jalan trotoar bagi pejalan kaki. Sebagian penduduk bergerak menggunakan kendaraan sehingga perlu pelebaran jalan dan radius persimpangan jalan, khususnya pada ruas jalan yang menghubungkan ke zona aman. Pada kawasan pusat kota dan permukiman pesisir pantai bisa dibuat jalan alternatif untuk mengurangi arus lalulintas yang melalui jalan-jalan di pusat kota. Peningkatan kejadian bencana alam selama dua dasawarsa terakhir melahirkan banyak gagasan mengenai pengurangan dampak risiko kebencanaan baik dari sisi sosial maupun teknis, termasuk bidang evakuasi dan transportasi logistik. Perkembangan kaidah keilmuan dalam bidang pemodelan transportasi evakuasi bergantung pada tipikal bencana alam serta pergerakan lalulintas saat proses evakuasi. Proses evakuasi merupakan salah satu kajian strategis dalam perencanaan transportasi dan pemodelan lalu lintas. Beberapa metode telah dikembangkan menjadi satu konsep yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan evakuasi, termasuk mengenai pemilihan rute perjalanan, pemilihan moda, serta kesiapan infrastruktur jalan untuk memberikan pelayanan pada pelaku evakuasi agar dapat selamat sampai ke tujuan. (Dewi) Cek tulisan cetak versi digital di laman : https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Sebelumnya Dishub Aceh sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan Trans Koetaradja sebagai salah satu moda transportasi yang digunakan selama ini. Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Banda Aceh, Bus Trans Koetaradja mulai hari Jumat, 27 Maret 2020 Pukul 12.00 WIB akan berhenti beroperasi sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dishub Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang masih butuh menggunakan bus Trans Koetaradja untuk kegiatannya sehari-hari di masa-masa krisis ini. Semoga usaha kita bersama dapat menyelamatkan Aceh Tercinta. #DishubAceh #TransKoetaradja #Stayathome #Dirumahaja