Author: PPID Perhubungan

Dinas Perhubungan Aceh berhasil kumpulkan 79 kantong darah dalam kegiatan donor darah yang diselenggarakan hari ini, Selasa, 1 Maret 2022. Aksi ini bahkan melebihi target dari 55 kantong darah. Kegiatan kemanusiaan yang digelar di Depo UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja ini tidak hanya diikuti oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Aceh, tapi juga oleh anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dishub Aceh, awak bus Trans Koetaradja, serta masyarakat umum. Saat kegiatan sumbang darah berlangsung, Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah didampingi Kadishub Aceh, T Faisal hadir memantau pelaksanaan donor darah Dishub Aceh. Taqwallah juga turut menyapa sejumlah pendonor serta menanyakan kondisi mereka setelah mendonor darah. Dishub Aceh juga membagikan doorprize berupa souvenir, sembako, dan tiket kapal bagi para pendonor yang beruntung. Kegiatan donor darah rutin yang digagas oleh Pemerintah Aceh sejak Mei 2020 yang lalu ini cukup antusias diikuti oleh ASN Pemerintah Aceh sesuai dengan jadwal jatah mendonor. Mengingat, saat ini begitu banyak masyarakat yang membutuhkan darah, bahkan ada sebagian orang yang hidupnya tergantung pada donor darah orang lain. (*)

Tantangan media sosial saat ini sangatlah berat, belum lagi, terkadang maksud dan tujuan informasi tidak tersampaikan dengan baik untuk masyarakat. Sehingga, untuk mencapai sasaran informasi yang dapat dipahami dengan mudah maka diselenggarakannya rapat koordinasi Publikasi Sektor Perhubungan Tahun 2022 di Sabang, Jum’at malam, 25 Februari 2022. Dalam sambutan Kadishub Aceh yang dibaakan oleh Diana Devi, Kabid. Pengembangan Sistem dan Multimoda bahwa Selama ini kita masih belum maksimal dalam mempublikasikan kegiatan yang telah dilaksanakan padahal ada banyak capaian kinerja positif kita selama ini yang perlu dipublikasikan. “Salah satu dampak negatif dari belum optimalnya publikasi ini adalah munculnya berita-berita hoaks terkait kinerja pemerintahan. Oleh karenanya, kita perlu terus  meng-update informasi guna menangkal berita hoaks tersebut yang telah beredar selama ini seperti yang terus digalakkan Pemerintah melalui kampanye lawan hoaks,” tambahnya. Acara ini turut mengundang narasumber yang telah lama berkecimpung di bidang kehumasan dan publikasi. Beliau Rizanna Rosemary, S.Sos., M.Si., M.Hc., PHD, selaku akademisi, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsyiah. Materi yang disampaikan terkait Team Work Publikasi Bagi Pemerintahan. “Publikasi itu sangat penting, karena dengan demikian masyarakat akan tahu apa saja yang dilakukan Pemerintah atau instansi daerah. Karena jika tidak, pemerintah dianggap tidak bekerja meski sudah bekerja keras selama ini,” ujarnya kala itu. Beliau juga menyampaikan bahwa kehumasan bukan hanya untuk membangun citra positif pemerintah saja, akan tetapi yang lebih utama adalah pelayanan informasi kepada masyarakat. Terkhusus, sinergisitas antar pihak baik internal maupun eksternal yang terkait juga merupakan kunci sukses dalam memberikan kualitas informasi yang disampaikan. Karena penyajian informasi yang mudah dicerna oleh khalayak ramai menjadi tantangan tersendiri. Acara ini diikuti oleh Kepala Bidang dan UPTD di lingkungan Dishub Aceh beserta jajarannya. Komitmen dan rencana strategi publikasi tahun 2022 juga dipaparkan dalam acara ini. (MS)

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, atas nama Gubernur Aceh, melantik T Faisal sebagai Kepala Dinas Perhubungan Aceh serta T Adi Darma sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh. Prosesi pelantikan yang berlangsung terbatas karena mengikuti protokol kesehatan itu, di pusatkan di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Jum’at (25/2/2022) sore. Kedua pejabat yang baru dilantik hari ini merupakan Pelaksana Tugas (Plt) di masing-masing posisi, karena Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadishub mendapat jabatan baru sebagai Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh. Dan, Akmil Husen yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Aceh, dipercaya menjabat posisi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam amanat tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Aceh, menyampaikan beberapa pesan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera melakukan konsolidasi, agar upaya percepatan pembangunan yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah Aceh bisa segera terlaksana. “Segera lakukan serah terima jabatan dengan pejabat lama. Segera lakukan konsolidasi internal. Kita sedang dalam tahap percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022. Pastikan pelaksanaan kegiatan tahun ini berjalan sesuai janji dan komitmen yang Saudara tetapkan,” ujar Sekda. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membaca kembali dokumen RPJMA, karena tahun ini adalah tahun terakhir untuk mencapai target-target RPJMA yang telah ditetapkan. Para pejabat juga diinstruksikan untuk membaca dan memahami kembali Pakta Integritas yang telah ditanda tangani. “Kita semua harus bergerak ke arah yang sama, dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita. Pesan selanjutnya, jadilah pemimpin, bukan sekedar pejabat. Saudara-saudara ditetapkan sebagai pejabat, tapi tunjukkan bahwa Anda lebih dari sekedar pemegang jabatan. Anda adalah pribadi yang bisa dijadikan teladan dan dijadikan contoh,” kata Sekda berpesan. Selanjutnya, Sekda juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk membangun tim kerja yang solid, dengan menciptakan iklim kerja bersama yang sehat. “Saya selalu pesankan pada semua, jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan pernah takut salah, tapi takutlah mengulangi kesalahan. Bangun kerja kolaboratif di tempat anda memimpin dan kolaboratif secara horizontal dengan jajaran Pemerintah Aceh.” Sekda juga mengingatkan, bahwa jalannya Pemerintahan Aceh selalu menjadi pusat perhatian dan percakapan publik. Karena itu, para pejabat diingatkan untuk melaksanakan tugas dengan benar. “Nanti sejarah yang mencatat bahwa Saudara di tempat ini bekerja dengan baik dan profesional.” Untuk mencapai semua target kerja, Sekda juga mengingatkan para pejabat untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak terkait. “Di tempat ini harus banyak bekerja, dan banyak berkomunikasi. Tidak cukup hanya banyak bekerja, namun kurang berkomunikasi. Kerjakan kedua itu dengan sebaik-baiknya.” Dalam sambutannya, Sekda juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik serta para hadirin terkait kerja-kerja penanganan Covid-19 yang masih membutuhkan atensi serius dari semua pihak. “Penanganan Covid-19 saat ini masih terus terjadi di daerah kita. Dalam hal ini kita tidak boleh berhenti untuk terus mengkampanyekan gerakan disiplin protokol kesehatan serta vaksinasi Covid-19. Jaga diri dan keluarga demi tercapai kinerja yang baik dan kehidupan yang sejahtera,” imbuh Sekda. Kesinambungan pelaksanaan Gerakan BEREH yang merupakan akronim dari Bersih, Rapi, Elok dan Hijau juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh Sekda. Selain itu, kegiatan rutin harian seperti kegiatan donor darah dan dzikir dan do’a pagi juga diingatkan untuk tetap dijalankan. “Laksanakan amanah ini dengan sebuah kepercayaan, bahwa saudara mendapat titipan dari Allah SWT, yang dititipkan melalui proses seleksi dan proses pengambilan keputusan, yang akhirnya hari ini ada di pundak Saudara. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Selamat bekerja, semoga kita dapat terus bekerja kolaboratif dan mencapai sukses bersama, dan semoga perjuangan kita mewujudkan Pemerintahan Aceh yang berkualitas, bersih, adil dan melayani, mendapat ridha Allah,” pungkas Sekda. Sebagaimana diketahui, proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Aceh ini, sudah melalui beberapa tahap, sebelum dilantik nama para pejabat ini masuk dalam tiga nama yang dinyatakan lulus oleh Ketua Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilingkup Pemerintahan Aceh yang juga menjabat sebagai Sekda Aceh Taqwallah. Tiga nama calon pejabat yang lulus pada seleksi terbuka untuk posisi Kepala Dinas Perhubungan Aceh, dan Kepala Biro Umum Setda Aceh, diterbitkan berdasarkan berita acara nomor: BA/PANSEL/006/II tanggal 18 Februari 2022, yang ditandatangani langsung oleh Ketua Pansel Taqwallah. Tiga besar yang lulus pada seleksi untuk kedua instansi tersebut adalah untuk posisi Kadishub Aceh yang lulus tiga besar adalah Dedy Fahrian, Mohammad Iqbal Bharata dan T Faisal. Sedangkan untuk posisi Kepala Biro Umum, yang lulus tiga besar adalah Almuniza Kamal, T Adi Darma dan Taufik. [] Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Pemerintah Aceh

Suara sirine ambulans meraung membelah siang. Beberapa pesepeda motor dengan ciri khas berjaket merah-hitam sigap memandu ambulans tersebut menembus semrawutnya lalu lintas. Mobil ambulans adalah salah satu kendaraan prioritas yang wajib diberi ruang di jalan raya dalam kondisi darurat. Tidak hanya itu, mobil ambulans juga bisa mendapatkan pengawalan dari aparat berwenang. Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Pasal 65 Ayat 2, disebutkan bahwa mobil ambulans bisa memakai pengawalan dari petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain. Terlepas dari peraturan tersebut, saat ini sudah ada organisasi relawan yang aktivitasnya mengawal mobil-mobil ambulans yang memerlukan bantuan selama perjalanan. Salah satunya adalah ERPA. ERPA atau Emergency Relawan Patwal Aceh adalah sebuah komunitas yang pembentukannya berawal dari keprihatinan atas masih banyaknya pengguna jalan yang kurang peka, bahkan tidak tahu dan tidak bersedia memberikan ruang jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans atau mobil pemadam kebakaran. Komunitas ini memiliki prinsip bekerja tanpa pamrih. Demi misi kemanusiaan, sekelompok pemuda yang tergabung dalam ERPA rela mengorbankan waktu dan materi untuk mengawal ambulans agar sampai dengan cepat dan selamat tiba di rumah sakit. Tak hanya ambulans, para relawan ERPA juga membantu mengawal armada pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran agar dapat bersegera memadamkan api. Sejak berdiri dua tahun lalu, tepatnya pada 17 Februari 2019, ERPA secara konsisten dengan sukarela mengawal kendaraan-kendaraan prioritas tersebut melaju di jalanan. Mereka juga membantu mengurai kemacetan. Bagi pihak rumah sakit dan pengemudi ambulans, kehadiran komunitas ini dirasakan sangat membantu karena kesigapan mereka dalam mengawal. Tak hanya pengawalan saja, bila ada kerusakan pada kendaraan atau lainnya, mereka juga siap membantu. Aksi ini dilakukan tanpa mengharapkan imbalan. Pada masa awal didirikan, ERPA hanya beranggotakan 13 orang. Seiring waktu berjalan, kini anggota dari komunitas ini sudah mencapai 100 orang. Relawan ERPA, tersebar di kabupaten dan kota di seluruh Aceh dengan latar belakang dan usia yang berbeda-beda. Meski pekerjaannya identik dengan pria, tapi ERPA juga telah memiliki 4 orang anggota wanita. Dibekali Pelatihan khusus Sebelum terjun ke lapangan, setiap anggota komunitas ERPA dibekali dengan pelatihan khusus. Tidak hanya itu, anggota relawan tersebut juga sering melakukan evaluasi dan simulasi untuk menghindari hal yang tak diinginkan dijalan. Tak jarang juga anggota kepolisian ikut memberikan arahan agar terhindar dalam laka lantas saat berkendara dengan kecepatan tinggi. Meski baru berdiri sekitar 2 tahun lalu, hingga saat ini relawan ERPA setidaknya sudah mengawal 4000-an ambulans. Dengan kata lain, dalam sehari, relawan ERPA mengawal 10 hingga 15 ambulans. Apabila ada ambulans dari kabupaten yang membawa pasien rujukan ke Banda Aceh, maka ERPA akan mengawal dengan sistem estafet, sehingga anggota yang ada tetap dapat bertugas kembali di kotanya masing-masing. Fahrul Razi, Humas DPP ERPA yang diwawancarai Aceh TRANSit melalui sambungan telepon pada Jumat, 5 November 2021 menuturkan, dibandingkan dua tahun yang lalu, saat ini masyarakat sudah jauh lebih peduli apabila ada kendaraan prioritas yang melintas. “Hal ini sangat berarti untuk membantu pasien yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat,” ujarnya. Atas aksi kemanusiaan mereka melayani masyarakat, ERPA telah mendapat berbagai apresiasi. Salah satunya dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang memberikan penghargaan kepada ERPA sebagai komunitas yang memberi pelayanan publik. (Ireane)

Saat menyusuri sebuah proyek konstruksi maupun kegiatan pembangunan dan pelayanan sering didapati slogan yang ditulis pada spanduk yang terpampang jelas “Safety First, Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)”. Slogan ini bermakna mendalam, menegaskan serta mendesak petugas yang terlibat langsung maupun pemilik perusahaan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan pekerjaan. Safety First, sebuah kata sentimental yang sering diabaikan, faktanya kata inilah yang mewakili ungkapan hati keluarga tersayang yang sangat khawatir bagi mereka yang bekerja di luar rumah. Sehingga slogan ini sering dipleseti menjadi “Hati-hati Bekerja Ayah, Bunda Tak Ingin Jadi Janda”. Terdengar frontal, tapi inilah faktanya, akibat seringnya mengabaikan K3 hingga kata-kata yang terdengar lelucon ini menjadi ungkapan kekesalan akibat pekerja sering mengesampingkan keselamatan dalam berkerja. Risiko yang terjadi dalam kegiatan di sektor perhubungan tekhusus pelayanan transportasi sering berhadapan dengan bahaya yang mengancam. Seperti yang didapati di pelabuhan, petugas timbangan salah satunya, saat kegiatan menimbang truk dengan muatan yang berton-ton sangatlah berisiko tertabrak truk atau terserempet kendaraan dengan postur tinggi, maka blind spot lebih luas serta posisi saat mengemudi truk, sang supir tidak bisa melihat dengan jelas orang yang berada sekitarnya atau terbatas. “Terkhusus di area timbangan kendaraan, memang sangat berisiko. Kita petugas di lapangan saja terkadang harus sangat berhati-hati saat kendaraan memasuki timbangan, apalagi jika posisi kendaraan yang tidak tepat, kendaraan harus maju dan mundur beberapa kali. Petugas yang mengarahkan truk tersebut berada di posisi sangat berbahaya, salah-salah, bisa terserempet atau tertabrak truk di belakang,” ujar Fahrul Rizal, salah satu petugas Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Tambahnya lagi, saat hujan, kita harus segera lari ke pintu rampa atau moveable bridge (MB) saat kapal akan tiba. Pengoperasian MB ini juga butuh ketangguhan dan kecakapan. Belum lagi, kita harus menggerakkan pengait yang sangat berat. Pernah sekali kejadian, ungkap Fahrul, pengait MB jatuh ke laut dan untuk mengambilnya harus dilakukan oleh penyelam profesional agar moveable bridge-nya dapat difungsikan. “Kita sebagai petugas pelabuhan memang harus tanggap dan sigap, kalau tidak keselamatan penumpang akan jadi taruhan,” ujarnya penuh harap. Kata keselamatan dan kecelakaan menjadi timpang jika dikaitkan dalam moda transportasi Indonesia. Hampir setiap harinya yang terekam di media sosial tentang kabar kecelakaan moda-moda transportasi serta running text di televisi memberitakan tentang kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Seharusnya ini menjadi sirene peringatan bahwa tingkat keselamatan transportasi harus semakin diperkuat.   Sebaliknya, pemangku kepentingan transportasi juga masih meraba-raba dalam penerapan dan peningkatan keselamatan dan menekan kecelakaan transportasi sebagai upaya korektif. Namun jelas, jika menepuk sebelah tangan takkan berbunyi, masyarakat juga jangan “lepas tangan dan abai” pada keselamatan. Bukankah keselamatan ini tanggung jawab kita bersama? Perhatian kepada aspek keselamatan dan kesehatan kerja tentu menjadi prioritas. Keberpihakan Pemerintah dalam memberikan kebijakan dan dukungan dalam aspek keselamatan sungguhlah langkah konkrit yang harus ditempuh saat ini. Perlindungan bagi pekerja harus dilaksanakan seoptimalkan mungkin. Awalul Rizal, Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh menjelaskan saat ini bahwa belum mencapai dua belas persen pekerja baik formal maupun non-formal yang dilindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan. Faktanya, risiko yang dialami pekerja disaat bekerja tidak bisa terprediksi. Seperti halnya, kecelakaan yang terjadi saat supir angkutan umum yang mengalami kecacatan pada fisiknya perlu dukungan baik moral dan materil. Tentunya setiap perusahaan maupun instansi harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. “Sangat disayangkan memang, masih banyak pekerja kita yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Jika terjadi sesuatu yang berisiko, para pekerja harus berbuat apa? Dengan jaminan sosial ini, para pekerja dapat tertolong dan dapat diikutsertakan pada program return to work. Artinya, saat pekerja tersebut sembuh akan diberikan pelatihan kerja sehingga ia dapat bekerja dengan posisi yang sesuai dengan keahlian yang telah diajarkan tersebut,” ujar Awal. Tambahnya, sangat diharapkan setiap perusahaan dan instansi tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja. Pemangku kepentingan ini mau tidak mau, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga memberi rasa aman dan nyaman bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang dapat memberikan konstribusi besar dalam pembangunan dan perekonomian terkhusus dalam bidang transportasi. Seluruh lapisan masyarakat juga berperan aktif membudayakan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan sehat. Peningkatan keselamatan kerja di Indonesia turut berperan dalam mewujudkan transportasi Indonesia yang berkeselamatan. Selain itu, para pemangku kepentingan di sektor transportasi diharapkan agar lebih mengoptimalkan seluruh sumber daya, meningkatkan aksi-aksi keselamatan, dan mendorong lingkungannya meningkatkan keselamatan transportasi. (Misqul Syakirah) Download Tabloid Aceh TRANSit Edisi 9 Selengkapnya: https://dishub.acehprov.go.id/publikasi-data/aceh-transit/tabloid-transit/

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh, T. Faisal serahkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Aceh tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang, di Banda Aceh, Senin, (14/2/2022). Faisal dalam arahannya menyebut, pengangkatan ini adalah tindak lanjut dari pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana serta Dokumen (P3D) Pelabuhan Penyeberangan Sinabang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, petugas diharapkan menjaga wajah Pemerintah Aceh sebagai salah satu kepanjangan tangan di Simeulue. “Adanya P3D ini harusnya pelayanan lebih baik dari sebelumnya, jangan ada komplain dari masyarakat. Jagalah kebersihan pada setiap fasilitas pelabuhan,” sebut Faisal. Dilanjutkan, apa saja yang sudah berjalan baik selama ini harap dipertahankan dan ditingkatkan. Kekurangan-kekurangan dari segi fasilitas maupun pelayanan agar diperbaiki. Maka, untuk menyukseskan hal tersebut, menurut Faisal, kendala apapun di pelabuhan harap dilapor ke kantor induk. “Karena Pemerintah Aceh sangat concern tercapainya program BEREH sebagai salah satu program prioritas,” ujarnya lagi. Selain itu, supaya program ini berjalan maksimal, Bidang Pelayaran Dishub Aceh telah membentuk tim yang akan mengevalusi pelayanan setiap pelabuhan penyeberangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Di akhir pertemuan, Faisal berpesan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan Dishub Simeulue, karena koordinasi di pelabuhan amatlah penting. Saat ini, Pelabuhan Penyeberangan Sinabang diisi oleh 16 Aparatur Sipil Negara (ASN). Diantaranya, sebanyak empat orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 12 orang Tenaga Kontrak (Tekon). Dalam waktu mendatang akan diserahkan SK Tekon, dengan persyaratan wajib, telah divaksinasi sebanyak dua kali dan disertai surat bebas narkoba. Baca Juga Kadishub Aceh Dampingi Bupati Simeulue Kunjungi Pelabuhan Ulee Lheue Baca Juga Tiga Pelabuhan Penyeberangan Kabupaten Dikelola Dishub Aceh

Kunjungan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah ke Terminal tipe B Bener Meriah kali ini untuk memastikan operasional terminal ini berjalan lancar dan pelayanan bagi penumpang maupun angkutan lebih optimal, Sabtu (12/2/2022). Sebagai kawasan strategis Pariwisata Nasional, Dataran Tinggi Gayo Alas memang harus siap dengan segala pelayanannya, terutama pada sektor transportasi, yang merupakan eleman pertama sebagai penunjang dalam pengembangan kawasan baik lini ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan aspek makro serta mikro lainnya. Bentuk dukungan dan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan potensi daerah di Aceh. Revitalisasi dengan tampilan baru ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh setelah beralih status pengelolaan terminal dari Dinas Perhubungan (Dishub) Bener Meriah ke Dishub Aceh. Melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggara Terminal Tipe B Aceh, Plt. Kadishub Aceh, T. Faisal menyebut perubahan ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Dishub Aceh untuk mengubah stigma terminal yang terkesan kumuh, kini tidak adalagi. Dalam kunjungan ini, Nova ikut berbincang-bincang dengan petugas terminal. Ia ikut meninjau setiap fasilitas yang ada di terminal. Diantaranya loket petugas, musala, kamar mandi, ruang tunggu penumpang, dan mess yang baru selesai dibangun akhir tahun lalu. Selain itu, Nova ingin memastikan bahwa upaya revitalisasi ini dilakukan untuk mengubah stigma terminal yang selama ini kesannya kurang terawat menjadi diminati pengunjung. “Terminal ini perlu kita rawat agar tetap bersih, budaya ini yang patut kita jaga,” ujarnya. (MR)

Kunjungan ke Dataran Tinggi Gayo melalui Bandar Udara Rembele, Bener Meriah dalam seminggu belakangan hingga hari ini, Jumat (11/2/2022) semakin diminati penumpang. Hal ini seperti yang diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Rembele, Faisal, ST. MT. Kedatangan penumpang dari Bandara Kualanamu, Medan dengan pesawat Wings Air ATR 72-600, dengan nomor penerbangan IW-1410 ke Bener Meriah sudah mulai ramai. Faisal juga menyebut load factor penumpang di atas 50 persen. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya juga mewajibkan setiap penumpang memindai Aplikasi PeduliLindungi dan memenuhi hasil screening kesehatan sebelum memasuki area check-in bandara. “Mulai 28 Januari 2022, Bandara Rembele kembali melayani penerbangan komersil pesawat Wings Air setiap Rabu, Jumat, dan Minggu dengan rute Rembele – Kualanamu dan sebaliknya,” sebut Iwan, Kepala Tata Usaha UPBU Rembele. Dilanjutkannya, untuk penerbangan perintis, Bandara Rembele juga melayani pesawat Susi Air dengan rute Bener Meriah – Banda Aceh setiap hari Rabu. Berbeda dengan penerbangan komersil, penerbangan perintis tidak diwajibkan pemeriksaan Antigen maupun RT-PCR. (MR)

Kesan terminal yang kurang tertata kini telah berubah. Hal ini nampak pada suasana dan kondisi Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon, Aceh Tengah, telah mempunyai wajah baru sejak mulai dioperasikan 7 Januari 2022. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketertiban terminal yang telah beralih status aset dari Dishub Aceh Tengah ke Kemenhub RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah I Aceh sejak 2019 silam. Terminal yang terletak di Kampung Lemah Burbana, Bebesan kini ramai didatangi pengunjung maupun penumpang. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Paya Ilang, Irwansyah menyebutkan keramaian ini memuncak di hari Sabtu dan Minggu, maupun saat liburan tiba. “Kita ingin memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang. Karena itu, kami juga mengajak masyarakat pengguna jasa terminal bersama-sama menjaga kebersihan demi kenyamanan bersama”, ungkapnya Jumat, 11/2/2022. Dikatakan Irwansyah, terminal yang telah beroperasi sejak tahun 2011, telah memiliki konsep terminal terpadu. Konsep ini memadukan terminal bagi AKAP, AKDP, hingga Angkutan Desa (Angdes). Sejak peralihan pengelolaan, kini terminal dengan fasad bangunan yang terlihat unik serta nuansa lebih dinamis dari model bangunan yang dibuat berlekak-lekuk. Selain itu telah tersedia pula fasilitas loket terpadu, loket ekspedisi, ruang ibadah, ruang ibu dan anak, ruang menyusui/laktasi, hingga ruang ruang tunggu yang nyaman. Irwansyah dibantu 44 petugas terminal juga menghimbau kepada masyarakat yang akan berangkat tetap membeli tiket pada loket resmi, tidak membeli pada calo, dan pilihlah angkutan umum yang memiliki izin trayek yang masih berlaku. Bagi Rakan Moda yang akan berangkat atau tiba di terminal ini, di sudut depan gedung dan belakang tersedia spot foto yang instagramable. Berminat mencobanya? Yuk ke Terminal Paya Ilang! (MR)

Tim teknis Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh bersama Marine Inspectore dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah 1 Aceh lakukan pemeriksaan dan penilaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada KMP BRR di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang, Kamis, 10 Februari 2022. Pemeriksaan SPM ini merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimum (SPM) angkutan penyeberangan. Di samping itu, pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya angkutan penyeberangan yang selamat, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa di Provinsi Aceh. Tujuan ini juga selaras dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan transportasi penyeberangan yang handal. Agar standar pelayanan minimum tercapai, kapal yang dioperasikan oleh ASDP Banda Aceh ini wajib memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, tersedianya alat keselamatan yang mudah dijangkau dan berfungsi dengan baik, seperti pelampung, sekoci, alat pemadam api ringan (APAR), speinkler, dan alarm pendeteksi asap. Selain itu, fasilitas keamanan untuk mencegah tindak kriminal seperti kamera pemantau juga wajib tersedia. Permenhub juga mensyaratkan tersedianya fasilitas kapal yang dapat membuat penumpang merasa nyaman, seperti pendingin ruangan, area yang bersih, sirkulasi udara yang baik, mushalla, ruang menyusui, dan sejumlah fasilitas lainnya. Selain pemeriksaan fasilitas kapal, Tim pemeriksa juga melakukan seatrial, yang termasuk dalam rangkaian kegiatan penilaian, pada kapal berkapasitas 340 penumpang ini. (AM) Baca Juga Usai Sea Trial, KMP. Aceh Hebat 2 Kembali Layani Penumpang  Baca Juga  Angkutan Peringis, Memudahkan Mobilitas