Author: PPID Perhubungan

Sabang – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, mendampingi Chief Executive Officer (CEO) Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, yang berkunjung ke Kota Sabang, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari penjajakan kerja sama investasi antara Pemerintah Aceh dan pihak investor Malaysia untuk membangun pusat layanan pengisian bahan bakar kapal atau Hub Bunkering Internasional di wilayah Sabang. Mualem, sapaan akrab Gubernur Aceh, menyampaikan bahwa Sabang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan logistik dunia. Menurutnya, posisi geografis Sabang yang berada di jalur utama pelayaran internasional menjadi keunggulan yang sangat kompetitif. “Kita minta fokus pada pembangunan bunkering di Sabang. Berdasarkan data laluan kapal, kawasan ini dilintasi lebih dari 90 ribu kapal setiap tahun. Ini peluang besar untuk menjadikan Sabang sebagai pusat singgah kapal internasional,” ujar Mualem. CEO Blackstone Malaysia, Datin Seri Vie Shantie Khan, menyampaikan bahwa hasil kajian awal timnya menunjukkan Sabang memiliki daya tarik investasi yang kuat. Ia menyebutkan, pelabuhan di Sabang memiliki karakteristik yang cocok untuk pengembangan industri bunkering dan shipyard internasional. Mereka melihat Sabang punya potensi luar biasa. Misalnya, Pelabuhan CT-1 BPKS dengan panjang 430 meter dan draft 25 meter sangat ideal untuk sandar kapal besar. Selain itu, area Teluk Sabang yang relatif terlindung memungkinkan dibangun industrial yard dan fasilitas docking. Datin Seri menjelaskan, Sabang terletak di jalur pelayaran strategis dunia dengan sekitar 92 hingga 105 ribu kapal melintas setiap tahunnya. Namun, sejauh ini belum ada satu pun pelabuhan di kawasan tersebut yang menjadi titik singgah utama kapal-kapal internasional Lebih lanjut, Datin Seri menambahkan, dari bunkering di sepanjang Selat Malaka, yaitu sekitar 30 juta ton transaksi terjadi di Singapura dan 5,5 juta ton di Malaysia. “Bayangkan potensi ekonominya. Jika 1,5 juta ton saja dari total 50 juta ton lebih transaksi bunkering di Selat Malaka bisa dialihkan ke Sabang, itu sudah menjadi titik awal pertumbuhan ekonomi baru bagi Aceh,” ujarnya. “Kalau pembangunan bunkering di Sabang ini jadi, kita bisa menjangkau pasar 1,5 juta ton saja pada tahap awal, atau hanya 4,2 persen dari total bunkering di Selat Malaka itu sudah luar biasa. Sabang ini laluan yang paling hot.” Datin Seri menyebutkan, selain menargetkan pembangunan fasilitas bunkering, pihaknya juga merencanakan untuk menyiapkan fasilitas ship-to-ship transfer, serta kawasan layanan logistik yang dapat melayani kebutuhan industri minyak dan gas (oil and gas). Pemerintah melalui BPKS telah menyatakan komitmen dukungan dengan menyiapkan lahan di kawasan Balohan Sabang. “Kami ingin menjadikan Sabang sebagai hub bunkering internasional dengan fasilitas lengkap,” ujar Datin Seri. Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, dalam kesempatan yang sama memaparkan berbagai kemudahan investasi yang ditawarkan di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Sabang. “Kawasan FTZ Sabang dilengkapi dengan berbagai insentif, seperti bebas bea masuk, bebas pajak pertambahan nilai, serta kemudahan perizinan bagi investor asing. Penanaman modal asing dapat langsung diproses melalui BPKS,” ujar Iskandar. Ia juga menyebutkan bahwa Sabang memiliki 11 jetty, satu bandara, dan potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 82 megawatt di Jaboi yang belum dieksplorasi. “Kombinasi antara pelabuhan laut dalam, energi terbarukan, dan fasilitas bebas pajak menjadikan Sabang lokasi investasi yang unik dan sangat kompetitif di kawasan regional,” katanya. Selain sebagai kawasan ekonomi, Sabang juga berperan penting dalam pertahanan, perikanan, dan pariwisata. Menurut Iskandar, kawasan ini telah dirancang dengan fasilitas pelabuhan multifungsi, termasuk layanan bunkering, pergantian awak kapal, dan offshore base operation untuk kegiatan lepas pantai. “Sabang adalah pintu masuk kapal dari Samudra Hindia ke Asia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat menciptakan ekosistem pelabuhan yang kuat dan menjadi pusat kegiatan maritim internasional,” ujar Iskandar. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Iskandar Zulkarnaen, Wakil Wali Kota dan Sekda Sabang, Ketua Dewan Kawasan Sabang, serta sejumlah anggota DPR Aceh, di antaranya Salmawati dan Nazaruddin. Hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, melantik 1.184 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Formasi Tahun 2024 dalam upacara di Kantor Gubernur Aceh, Senin, 3 November 2025. Penyerahan SK dilakukan secara simbolik kepada beberapa perwakilan penerima. Dari jumlah tersebut, 17 orang di antaranya merupakan pegawai dengan penempatan di Dinas Perhubungan Aceh. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Aceh, total 1.184 PPPK yang dilantik terdiri atas 640 tenaga teknis, 7 tenaga kesehatan, dan 537 tenaga guru. Dari jumlah itu, sebanyak 1.137 telah memperoleh nomor induk pegawai (NIP), sementara 47 lainnya masih dalam proses finalisasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Khusus di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh, terdapat 18 pegawai yang dilantik sebagai ASN PPPK. Namun satu di antaranya masih menunggu proses penyelesaian NIP di BKN sehingga belum menerima SK pada hari ini. Usai mengikuti upacara pelantikan dan penyerahan SK secara simbolik oleh Gubernur,h para pegawai Dishub dijadwalkan menerima SK secara langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Aceh pada siang harinya di Aula Moltimoda. Dalam sambutannya, Mualem, sapaan akrab Gubernur Muzakir Manaf menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan tersebut. Ia mengingatkan para pegawai PPPK agar menjadikan momen ini sebagai awal dari pengabdian tulus kepada masyarakat Aceh. Ia juga berharap para pegawai yang baru dilantik dapat memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Ini adalah amanah besar sebagai bagian dari ASN. Tugas utama kita adalah memberikan layanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Mualem. Ia menambahkan, pengangkatan PPPK ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah lama dinantikan. Karena itu, Mualem mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan dedikasi tinggi, menjaga integritas, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat Aceh. “Dengan senang hati kalian telah menjadi pegawai pemerintah Aceh. Mari kita jaga kepentingan rakyat. Kita bekerja untuk kepentingan masyarakat Aceh. Tanggung jawab kita bukan hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada Allah dan keluarga. Bekerjalah dengan ikhlas dan senang hati,” pesan Gubernur. Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh, Sekda Aceh, para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, serta seluruh Kepala SKPA dan Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Perhubungan Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama melalui kegiatan donor darah tahap keempat Pemerintah Aceh tahun 2025, yang digelar bekerja sama dengan PMI Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Perhubungan Aceh itu, tercatat 91 pegawai berhasil mendonorkan darahnya. Dari jumlah tersebut, 87 orang mendonor di Kantor Dishub Aceh, sedangkan 4 pegawai lainnya mendonorkan darah di RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA). Adapun 83 peserta lainnya belum memenuhi syarat medis untuk melakukan donor darah. Kegiatan kemanusiaan ini menjadi bagian dari program rutin Pemerintah Aceh yang dilaksanakan secara bergilir di berbagai SKPA, dengan tujuan membantu menjaga ketersediaan stok darah di Aceh. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, ST., MT., mengapresiasi semangat dan kepedulian para pegawai yang telah ikut berpartisipasi. “Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pegawai Dishub Aceh yang telah mendonorkan darahnya. Ini adalah bentuk nyata pengabdian ASN untuk kemanusiaan,” ujarnya. Faisal juga mengajak seluruh pegawai di lingkungan Dishub Aceh, baik yang bertugas di kantor induk maupun di unit pelaksana teknis daerah (UPTD), untuk rutin mendonorkan darah. “Kami mengimbau agar donor darah ini menjadi budaya di lingkungan Dishub. Tidak hanya di kantor induk yang rutin dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, tapi juga bagi para pegawai di UPTD di seluruh Aceh. Mari bersama-sama kita bantu sesama melalui setetes darah,” ajaknya. Selain menolong orang lain, lanjut Faisal, donor darah juga memberikan manfaat kesehatan bagi pendonor itu sendiri. Donor darah kata T. Faisal, bukan hanya amal sosial, tapi juga menyehatkan tubuh dan memperkuat solidaritas antarpegawai. Dalam kegiatan tersebut, salah satu pegawai Dishub Aceh, Farhanuddin, ST., MT., menerima penghargaan dari PMI Kota Banda Aceh atas dedikasinya yang telah mendonorkan darah sebanyak 50 kali. Konsistensi Farhanuddin tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh ASN untuk terus berbuat baik. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Beberapa waktu lalu viral di media sosial layang-layang masyarakat terbang tidak jauh dari pesawat udara yang sedang lepas landas di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. Menerbangkan layangan di sekitar bandara sangat berbahaya untuk keselamatan penerbangan. Selain berbahaya, aktivitas permainan layangan di area jalur penerbangan juga dapat mengganggu operasional penerbangan yang berujung pada penundaan penerbangan. Jika ini terjadi maka semua pihak akan dirugikan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal menanggapi aktivitas permainan layangan di sekitar bandara yang sempat ramai dilakukan oleh masyarakat akhir-akhir ini. Teuku Faisal mengajak seluruh stakeholder yang berwenang untuk bersinergi melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap segala aktivitas yang membahayakan keselamatan penerbangan di Aceh. “Edukasi bagi masyarakat perlu kita tingkatkan supaya mereka memahami risiko bermain layangan di dekat bandara,” sebut Teuku Faisal pada Selasa, 28 Oktober 2025. Larangan bermain layangan di area keselamatan bandara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan seperti bermain layangan, menerbangkan drone, memakai laser pointer, dan balon udara di sekitar bandara. Kadishub Aceh menambahkan bahwa menerbangkan layangan di sekitar bandara dapat menyulitkan proses lepas landas dan pendaratan yang merupakan fase paling kritis dalam penerbangan. Selain itu adanya benda asing di udara seperti layangan dapat mengganggu radar atau navigasi pesawat yang sangat membahayakan bagi keselamatan. “Kita tidak ingin reputasi bandara di Aceh, apalagi statusnya sebagai bandara internasional menjadi negatif karena dianggap tidak aman bagi penerbangan,” pungkas Teuku Faisal. Hal serupa juga diserukan oleh General Manager Bandara SIM, Setiyo Pramono. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak bermain layang-layang di sekitar bandara. “Aktivitas seperti itu bisa membahayakan karena benang layang-layang bisa tersangkut di mesin pesawat, drone bisa masuk ke jalur terbang, dan sinar laser dapat mengganggu pandangan pilot saat mendarat,” kata Setiyo. Dirinya berharap masyarakat ikut berperan menjaga keselamatan penerbangan dengan tidak melakukan aktivitas berisiko di wilayah udara sekitar bandara. Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Banda Aceh – Trans Koetaradja melayani perjalanan masyarakat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar secara gratis dari tahun 2016 hingga sekarang (tahun 2025). TransK melayani seluruh lapisan masyarakat, baik penduduk asli maupun wisatawan, mulai dari pelajar, lansia, hingga difabel. Dan itu semua dibiayai melalui dana otsus (otonomi khusus) Aceh. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal saat memaparkan penggunaan dana otsus Aceh pada Dinas Perhubungan Aceh di hadapan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dana Otsus Aceh di Aula Multimoda pada Rabu, 22 Oktober 2025. Selama Trans Koetaradja hadir, lanjut Teuku Faisal, dampak dari segi ekonomi terhadap masyarakat sangat luar biasa. “Karena layanannya gratis, jadi biaya yang perlu mereka keluarkan untuk bermobilitas sehari-hari bisa dihemat untuk kebutuhan lainnya,” pungkasnya. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap layanan angkutan massal perkotaan ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu tercermin dari ramainya jumlah aduan disaat bus TransK tidak beroperasi. “Ada sebagian masyarakat yang butuh naik bus TransK untuk pergi bekerja. Ketika TransK berhenti, mereka mengaku harus kehilangan pekerjaannya karena tidak bisa berangkat kerja,” ujar Teuku Faisal kepada Tim Monev Otsus Aceh. Selain pada layanan angkutan massal, Teuku Faisal juga memaparkan penggunaan dana otsus di sejumlah layanan transportasi lainnya, seperti pembangunan 3 unit kapal penyeberangan KMP Aceh Hebat untuk menjamin kelancaran konektivitas di wilayah kepulauan, pengembangan pelabuhan penyeberangan, terminal tipe B Aceh, hingga pembangunan fasilitas keselamatan jalan di sepanjang ruas jalan provinsi Aceh. Pada kesempatan yang sama, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Khusus, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Sumule Tumbo menyebutkan bahwa penggunaan dana otsus sejatinya harus pada layanan yang bersentuhan langsung dengan publik seperti layanan angkutan massal Trans Koetaradja. “Inilah tujuan kunjungan kita untuk melihat langsung efektivitas serta pemanfaatan dana otsus. Di sini kita melihat dana otsus sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat Aceh,” sebut Sumule selaku Ketua Tim Monev Otsus Aceh. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, Kedeputian Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi terkait penggunaan dana otsus Aceh pada sektor transportasi publik. Menurutnya, layanan Trans Koetaradja yang diberikan secara gratis di Aceh menjadi contoh yang unik dan luar biasa dari penggunaan dana otsus dalam konteks transportasi publik. Jayadi menambahkan, kehadiran transportasi publik yang dibiayai oleh Pemerintah memberikan dampak multiplier effect yang sangat luas dan signifikan terhadap perekonomian dan sosial. “Cost terbesar dari penyediaan transportasi publik adalah merubah mindset masyarakat untuk mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan publik,” sebutnya. Dirinya menilai apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dengan penyediaan transportasi publik secara gratis merupakan langkah awal yang tepat untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Tim Monev Dana Otsus Aceh terdiri dari beberapa Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA). Setelah mendengar pemaparan, Kadishub Aceh bersama Tim Monev Dana Otsus Aceh meninjau Depo Angkutan Massal Trans Koetaradja. Di sana, rombongan melihat bus-bus TransK yang dibeli menggunakan dana otsus, termasuk menjajal kenyamanan bus beserta fasilitasnya.(AB) Baca Berita Lainnya: Rute Baru Feeder Trans Koetaradja Tahun 2025 Jadwal Operasional Bus Trans Koetaradja Selama Bulan Ramadan 1446 H Menhub Dudy: Harga Tiket Pesawat Domestik Turun 13-14 Persen pada Masa Lebaran 2025

Oleh Djoko Setijowarno Bus Trans Koetaradja adalah sebuah sistem transportasi umum di Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi solusi modern untuk mobilitas perkotaan. Bus Trans Koetaradja tidak hanya dibangun untuk mengatasi kemacetan, tetapi juga untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat . Sejak kehadirannya, Trans Koetaradja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian banyak orang, terutama mahasiswa yang menjadikannya andalan untuk bepergian ke kampus atau ke pusat kota. Layanan gratis dan fasilitas yang nyaman, seperti pendingin udara, membuat Trans Koetaradja sangat populer dan selalu ramai penumpang. Meskipun sempat mengalami tantangan operasional dan revitalisasi, layanan ini terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, menjadikannya salah satu sistem transportasi publik yang sukses dan berkelanjutan di Indonesia. Perkembangan Bus Trans Koetaradja menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan layanan bus ini sebagai tulang punggung transportasi publik yang terintegrasi di Banda Aceh. Penambahan rute feeder sangat penting karena memungkinkan penumpang dari area yang lebih jauh untuk terhubung ke koridor utama dengan mudah. Program ini merupakan inisiasi pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di Aceh. Nama “Koetaradja” sendiri diambil dari nama lama Kota Banda Aceh, yakni Kutaraja, yang memberikan sentuhan lokal pada identitasnya. Informasi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh (2025), menyebutkan 2 Mei 2016, bus Trans Koetaradja resmi beroperasi, saat itu hanya satu koridor, yaitu Pusat Kota (Masjid Raya Baiturrahman) – Darussalam (Pusat Perkuliahan), dengan jumlah bus sebanyak 25 unit hibah dari Kementerian Perhubungan. Seiring berjalan waktu, saat ini Trans Koetaradja sudah memiliki 59 unit bus, 25 bus ukuran besar dan 34 bus ukuran sedang yang melayani 6 koridor utama dan 5 rute feeder di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Koridor 1 (Pusat Kota – Daerussalam), koridor 2 (Pusat Kota – Blang Bintang via Lambaro), koridor 2B (Pusat Kota – Ulee Lheue), koridor 3A (Pusat Kota – Mata le via Setul, koridor 3B (Pusat kota – Mata le via lampaeuneurut), dan koridor 5 (Pusat kota – Blang Bintang via Ulee Kareng). Sementara feeder 1 (Trans Campus/Darussalam), feeder 2 (Pusat Kota – Lambaro), feeder 3 (Pusat Kota – Lampuuk), feeder 4 (Simpang Rima – Lambung), feeder 5 (BKKBN – Serambi Indonesia), feeder 6 (Keudah – Pasar Al Mahirah), feeder 7 (Darussalam – Pasar Lam Ateuk), feeder 8 (Pusat Kota – Lampaseh) dan yang paling terbaru adalah feeder 9 (Sp Mesra – Kajhu). Diskusi dengan Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Aceh T. Rizki Fadhil, S.SiT, M.Si (23/09/2025), menyampaikan perdana tahun 2016 dioperasikan 10 unit bus besar untuk 1 rute, tahun 2017 untuk 3 rute (25 bus besar dan 5 bus sedang), tahun 2018 untuk 3 rute (25 bus besar dan 15 bus sedang), tahun 2019 untuk 5 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2020 untuk 6 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2021 untuk 6 rute (25 bus besar dan 27 bus sedang), tahun 2022 untuk 10 rute (6 koridor dan 4 feeder ) menggunakan 25 bus besar dan 27 bus sedang, tahun 2023 dan 2024 untuk 11 rute (6 koridor dan 6 feeder ) menggunakan 25 bus besar dan 34 bus sedang, tahun 2025 untuk 15 rute (6 koridor dan 9 feeder ) menggunakan 25 bus besar dan 34 bus sedang. Tempat perhentian Bus Trans Koetaradja berupa halte (permanen dan portable ) dan shelter. Tahun 2016 disediakan 16 halte permanen dan 24 halte portable , tahun 2017 (45 halte permanen dan 38 halte portable ), tahun 2018 (85 halte permanen dan 38 halte portable ), tahun 2019 (90 halte permanen dan 54 halte portable ), tahun 2020 (91 halte permanen dan 76 halte portable ), tahun 2021 (91 halte permanen dan 83 halte portable ), tahun 2022 (94 halte permanen, 83 halte portable dan 7 shelter), tahun 2023-2024 (94 halte permanen, 85 halte portable dan 10 shelter) dan tahun 2025 (94 halte permanen, 87 halte portable dan 10 shelter). Trans campus Tersedia juga layanan Trans Campus yang melayani dua kampus negeri, yaitu Universitas Syah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Jumlah bus feeder di jalur ini sebanyak 2 unit bus, mulai dari asrama mahasiswa melewati semua fakulltas dan berakhir di dekat halte Mesjid Jamik yang juga merupakan pemberhentian bus Koridor utama 1. Bus feeder yang paling diminati khususnya mahasiswa baru ini memiliki kapasitas 16 tempat duduk dan 14 pegangan dengan panjang rute layanan sejauh 5,5 km. Dalam sehari ada 10 ritase, waktu layanan jam 07.30 – 17.05. Sekali ritase 35 menit, waktu tunggu 20 menit untuk kondisi on peak dan 35 menit untuk kondisi off peak. Dengan desain kaca lebar panoramic, bus ini juga dilengkapi dengan ramp untuk disabilitas di pintu belakang bus. Trans Meudiwana Setiap hari Minggu dioperasikan Trans Meudiwana. Trans Meudiwana merupakan layanan feeder Trans Koetaradja dikhususkan untuk melayani perjalanan masyarakat yang berpergian ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, seperti Museum, situs sejarah, situs tsunami dan pantai. Program ini kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh menggunakan 2 armada bus ukuran sedang. Ada dua rute, yaitu Mesjid Raya – Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue dan Masjid Raya -Lampuuk. Rute Lampuuk merupakan rute favorit dimana masyarakat bisa menikmati keindahan pantai lampuuk secara gratis. Anggaran operasional Penyediaan anggaran melalui APBD merupakan wujud komitmen Pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1,73 miliar, tahun 2017 (Rp 5,45 miliar), tahun 2018 (Rp 7,76 miliar), tahun 2019 (Rp 11,45 miliar), tahun 2020 (Rp 13,2 miliar), tahun 2021 (Rp 12,99 miliar), tahun 2022 (Rp 15,13 miliar), tahun 2023 (Rp 9,59 miliar), tahun 2024 (Rp 10,57 miliar), dan tahun 2025 (Rp 12,65 miliar). Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Prov. Aceh Tahun 2025 sebesar Rp 11 triliun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (Rp 1,47 triliun), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar (Rp 1,8 triliun). Menurut data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tahun 2024, kawasan perumahan yang harus dilayani di Kota Banda Aceh sebanyak 59 kawasan perumahan dan 113 kawasan perumahan di Kab. Aceh Besar. Sejumlah kawasan perumahan

Oleh Djoko Setijowarno Mercusuar Willem’s Toren adalah salah satu mercusuar bersejarah yang terletak di Pulau Breueh (Pulau Beras), Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Nama resminya adalah Willem’s Toren III, dan usianya sudah lebih dari satu abad. Mercusuar ini merupakan fasilitas navigasi pelayaran yang dikelola oleh Distrik Navigasi (Disnav) Kelas II Sabang, Direktorat Navigasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Sabang mencakup sebagian besar perairan di Provinsi Aceh. Wilayah ini berfungsi sebagai ujung barat Indonesia. Secara umum, wilayah kerja Distrik Navigasi Sabang meliputi dua per tiga (2/3) wilayah perairan Aceh, Pantai Barat Aceh, dimulai dari perairan sekitar Simeulue hingga Sabang dan sekitarnya, Pantai Selatan Aceh, mencakup perairan sekitar Tapak Tuan (Aceh Selatan), Pantai Timur Aceh, mencakup perairan sekitar Lhokseumawe dan sekitarnya, Pulau-pulau Terluar, meliputi pengawasan di pulau-pulau terdepan seperti Pulau Rondo (Sabang), Pulau Benggala (Aceh Besar), dan Pulau Salaut (Simeulue). Wilayah ini berbatasan dengan wilayah kerja Distrik Navigasi Belawan (yang mencakup daerah Lhokseumawe dan Singkil) dan Distrik Navigasi Sibolga. Tugas utamanya adalah memastikan keselamatan pelayaran melalui pengawasan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti mercusuar, rambu suar, dan pelampung suar. Fungsi utama disnav adalah memastikan keselamatan pelayaran melalui pengawasan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) seperti mercusuar, rambu suar, dan pelampung suar. Mercusuar sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk memastikan keselamatan dan keamanan kapal di laut. Secara spesifik, fungsi mercusuar meliputi, pertama penanda lokasi (identifikasi posisi), yakni memberikan titik referensi yang jelas bagi para pelaut, terutama saat malam hari atau cuaca buruk (berkabut). Setiap mercusuar memiliki pola kedip cahaya yang unik agar pelaut bisa mengidentifikasi lokasi spesifik mereka. Kedua, peringatan bahaya, yakni memberi tahu kapal tentang adanya potensi bahaya navigasi, seperti karang, perairan dangkal, atau tanjung yang berbahaya. Mercusuar sering ditempatkan di lokasi-lokasi rawan kecelakaan. Dan ketiga, pemandu masuk pelabuhan untuk membantu kapal yang akan berlabuh dan menentukan arah ataupun rute yang aman saat akan memasuki atau meninggalkan pelabuhan. Meskipun teknologi modern (seperti GPS dan radar) telah berkembang pesat, mercusuar tetap menjadi alat navigasi tertua dan masih vital dalam menjamin keselamatan pelayaran di banyak wilayah perairan dunia. SejarahMercusuar Willem’s Toren III Mercusuar Willem’s Toren III ini memiliki keistimewaan. Ia adalah salah satu dari tiga mercusuar yang dibangun oleh pemerintah Belanda di dunia dengan desain serupa. Dua lainnya berada di Belanda (yang kini telah dijadikan museum) dan satu lagi di Kepulauan Karibia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mercusuar di Pulo Aceh bagi jaringan maritim kolonial Belanda. Mercusuar ini berada di Desa Meulingge, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Pulau Breueh. Letaknya di puncak bukit cadas, sekitar 310 meter di atas permukaan laut. Mercusuar ini dibangun pada masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1875. Pembangunannya juga disinggung dalam buku sejarah Perang Aceh yang ditulis oleh Mayor Jenderal G.F.W. Borel. Pada tahun 1875, Pemerintah Kolonial Belanda membangun mercusuar ini. Nama “Willem’s Toren” diambil dari nama Raja Belanda saat itu, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk. Lokasinya yang strategis menjadi fungsi penanda penting bagi kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran internasional di perairan Selat Malaka dan Samudra Hindia. Pembangunannya merupakan bagian dari ambisi Belanda untuk menguasai jalur maritim dan menjadikan Sabang sebagai pelabuhan transit yang penting, menyaingi Singapura. Sama seperti mercusuar lainnya, fungsi utamanya adalah sebagai prasarana navigasi untuk memandu kapal yang melintasi perairan di sekitarnya. Lokasinya yang strategis di pertemuan Selat Malaka dan Samudera Hindia menjadikannya sangat penting untuk keselamatan pelayaran. Bangunannya kokoh dengan gaya arsitektur Belanda, berbentuk silinder, dan memiliki tinggi sekitar 85 meter dengan ketebalan dinding mencapai 1 meter. Mercusuar ini merupakan bagian dari kompleks yang lebih luas, menempati lahan sekitar 20 hektar. Dulunya, kompleks ini juga menjadi tempat tinggal para perwira Belanda. Hingga saat ini, Mercusuar Willem’s Toren masih beroperasi dengan baik dan menjadi salah satu warisan sejarah yang penting di Aceh. Pembangunan mercusuar ini tidaklah mudah. Dalam catatan sejarah, seperti yang disinggung dalam buku “Onze Vestiging in Atjeh” (Pendudukan Kami di Aceh) oleh G.F.W. Borel, pembangunan mercusuar ini menghadapi perlawanan sengit dari para pejuang Aceh di bawah pimpinan Teungku Chik di Tiro. Mereka beberapa kali menyerbu Pulau Breueh untuk menggagalkan proyek tersebut. Belanda harus mendatangkan pasukan militer tambahan untuk pengamanan. Proyek ini juga melibatkan kerja paksa, di mana ratusan orang, termasuk dari Ambon, dikirim ke Aceh untuk diperkerjakan. Mercusuar Willem’s Toren III di Pulo Aceh bukan sekadar bangunan tua, melainkan saksi bisu dari sebuah babak sejarah yang panjang. Kisahnya terjalin erat dengan kepentingan kolonial, perjuangan rakyat Aceh, dan peran pentingnya dalam navigasi maritim dunia. Meskipun usianya sudah lebih dari satu abad, mercusuar ini tetap berdiri kokoh. Bangunan dengan dinding tebal dan arsitektur khas Belanda ini masih berfungsi hingga kini sebagai alat bantu navigasi. Ia terus memancarkan cahayanya, membimbing kapal-kapal yang lewat, sama seperti tujuannya saat pertama kali dibangun. Wisata Warisan Sejarah Saat ini, kompleks Mercusuar Willem’s Toren III tidak hanya berfungsi sebagai menara suar, tetapi juga menjadi destinasi wisata sejarah. Pengunjung bisa menaiki anak tangga di dalamnya untuk melihat pemandangan menakjubkan dari puncak menara, yang menyajikan panorama Samudra Hindia yang luas dan hijau Pulo Aceh. Mercusuar ini menjadi saksi bisu dan pengingat akan masa lalu yang penuh gejolak, sekaligus simbol ketahanan yang terus memberikan manfaat hingga saat ini. Akses menuju Pulau Breueh (Pulau Beras) saat ini masih mengandalkan kapal. Perjalanan dengan kapal motor dari Pulau Weh (Sabang) memakan waktu sekitar 4 jam. Namun, jika berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue di Banda Aceh, waktu tempuhnya sedikit lebih singkat, hanya 3 jam. Seandainya pulau ini dapat dilayani oleh kapal cepat, waktu tempuh ini berpotensi terpangkas hingga 50%. Setibanya di sana, kapal penumpang belum dapat merapat langsung ke Dermaga Ujong Peuneung. Perahu biasanya diturunkan dari kapal motor untuk mengangkut penumpang ke dermaga. Dari dermaga, perjalanan menuju Mercusuar Willem’s Toren III masih harus dilanjutkan dengan mobil pick-up terbuka selama sekitar 30 menit. Pembangunan dermaga oleh pemerintah pusat untuk memudahkan kelancaran logistik petugas mercusuar diperlukan. Penyediaan sarana kapal dapat dilakukan pemda dan swasta. Jalan menuju mercusuar memiliki permukaan aspal yang kasar, berkelok, dan menanjak ke bukit. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhi pemandangan hutan belukar yang mendominasi, karena pemukiman atau desa sangat jarang

Banda Aceh – Trans Koetaradja tak hanya menjadi bagian dari mobilitas kota, tetapi juga ruang kreativitas untuk semua warga. Kini, bus TransK hadir dengan tampilan baru hasil kreasi anak muda Aceh. Dishub Aceh memberi ruang bagi pelaku industri kreatif untuk menuangkan karya idenya melalui Lomba Livery Bus Trans Koetaradja. Di tengah gempuran ‘instrumentasi budaya luar’, nyatanya warisan budaya Aceh dapat beradaptasi di berbagai masa. Sesuatu yang sangat klop, pelaku industri kreatif diberi kesempatan, maka budaya dan pariwisata Aceh dapat tersampaikan kepada masyarakat. Melalui mobile billboard bus TransK telah membersamai perkembangan Aceh hingga saat ini. Bus TransK pada Koridor 2A pagi itu melaju dari Pusat Kota menuju Blang Bintang (via Lambaro) dengan suasana baru. Di sisi kiri badan bus terpampang karya Muhammad Talal, Juara 1 Lomba Livery Bus TransK pada Pekan Trans Koetaradja 2025. Sementara di sisi lainnya badan bus dengan kode TR16 ini telah terpajang karya Wendi Amiria, Juara 2 Lomba Livery Bus TransK. Dengan tema lomba Modern Heritage of Aceh, Talal mengaplikasikan karya livery-nya bertajuk ‘Lestari di Jalan, Mekar dalam Ingatan’. Ia memadukan wajah masa kini Aceh yang dinamis dengan akar budaya yang kuat. Secara detail, tampilan hasil livery-nya yang berbentuk karikatur dalam rupa tokoh anak muda berbusana adat, kuliner Aceh (kuah beulangong dan mie Aceh), ditambah latar rumoh Aceh yang mempesona, serta motif Gayo mewakili nilai kehidupan, kerja keras, serta keharmonisan alam dan manusia. Senada dengan Talal, Wendi juga bercerita tentang ketertarikannya mengikuti lomba ini. Anak muda lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala ini, telah bekerja sebagai ilustrator dan desainer grafis di salah satu studio di Kota Banda Aceh. “Saya tertarik ikut lomba desain livery pada Pekan Trans Koetaradja, karena bus ini menjadi moda transportasi yang saya gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lebih lagi lomba ini menjadi salah satu bidang yang saat ini sedang saya minati,” sebutnya yang berasal dari Simeulue. Ditambahkannya, secara filosofis, ide, dan inspirasi desain ini dari pariwisata dan warisan-warisan budaya di Aceh. Ia tertarik untuk menterjemahkannya dalam bentuk visual vektor, seperti adanya turis, ikon Aceh yaitu Masjid Raya Baiturrahman, serta kuliner Aceh misalnya kopi saring. Sehingga kearifan lokal, budaya, kuliner, dan objek wisata di Aceh berbaur dengan gaya hidup modern penduduknya. “Jadi keseluruhan ide-ide dan konsep ini saya satukan dalam satu ide konsep ilustrasi pada lomba livery Trans Koetaradja. Perasaan saya tentu sangat senang dan bangga, sebab karya saya telah diaplikasikan pada bus Trans Koetaradja,” jawabnya Senin, 13 Oktober 2025 di Banda Aceh. Wendi pun mengapresiasi Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh telah membuka ruang kreativitas bagi pelaku industri kreatif di Aceh. “Semoga ini bisa menjadi satu langkah awal ke depannya bagi pelaku industri kreatif di Aceh, bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Saya yakin ada banyak pelaku industri kreatif di Aceh dengan karya mereka siap untuk bekerjasama,” pungkasnya. Nah, kalau Rakan Moda bertemu bus ini, jangan lupa abadikan momen ya. Lalu mention akun Instagram @dishub_aceh.(MR) Baca Berita Lainnya: Hingga September 2025, Trans Koetaradja Layani Lebih dari 600 Ribu Penumpang Tim Penilai Komisi Informasi Aceh Akui Kualitas PPID Dishub Aceh Kok Bisa? Trans Koetaradja yang Gratis Ini Jadi Andalan Dina Sejak SMP

Bang neupeu udep bluetooth bus siat, mangat lon puta lagu dari hp lon. (Bang hidupkan bluetooth bus sebentar, biar saya putar lagu dari HP saya) Aceh TRANSit – Kata salah seorang penumpang di belakang dengan logat Aceh yang begitu kental, sopir menoleh sekilas ke kaca spion sambil tersenyum, menekan tombol di dasbor, dan lagu pun mengalun pelan. Sosok sopir tersebut adalah Antoni, orang yang telah 12 tahun mengabdi dibalik kemudi bus Damri, meninggalkan anak dan istri setiap pagi, menelusuri jalanan dengan total jarak tempuh 100 km pulang pergi. “Jadi bang kita ada dua trip perjalanan setiap pagi dan siang, cuma di hari minggu aja kita libur bang,” ucap Antoni dengan nada bersahaja. Melayani rute dari Terminal Tipe A Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat hingga pedalaman desa Alue Kuyun, rute yang sulit dilalui namun banyak diminati. Setiap hari kursi-kursi Damri hampir selalu penuh terisi, didominasi ibu-ibu berseragam putih dan nyak-nyak menenteng barang belanjaan. Di hari-hari tertentu, ia harus turun dari bus, menyeka keringat demi menganti ban yang bocor atau mesin yang ngadat dari bus keluaran tahun 2011 tersebut. Tapi tak sekalipun ia menggerutu. Ia hanya berharap bus masih kuat menyusuri rute ini esok hari. “Kalau bisa bang kita dikasih armada baru oleh pemerintah, karena disini pun (Meulaboh) minyak susah, dan tangki kita cukup kecil,” ujar Antoni, peraih predikat sopir Damri terbaik di seluruh Aceh ini. Pernah satu kali ia mengangkut penumpang yang sekilas terlihat biasa saja, namun sesampainya di dalam bus penumpang tersebut berteriak histeris dan membuat kegaduhan, Antoni terperanjat dan pada akhirnya penumpang tersebut terpaksa diturunkan. “Rupanya ODGJ bang, hahaha kalau diingat-ingat lucu juga,” ungkap Antoni sembari tertawa mengingat kejadian tak terlupakan yang pernah ia alami. Bagi warga Aceh Barat, kehadiran bus Damri sangat bermanfaat. Rahma, salah satu warga yang merasakannya. Selaku Bidan Desa Meutulang, Kecamatan Panton Reu, Kabupaten Aceh Barat ini merasa sangat terbantu sekali dengan hadirnya bus Damri. Saban hari bus ini membawanya pulang dan pergi untuk bertugas di Puskesmas yang berjarak 40 km dari pusat kota Meulaboh. Dengan tarif terjangkau hanya Rp9.000 untuk sekali perjalanan, rute ini sempat berhenti beroperasi selama setahun pada tahun 2024 lalu akibat keterbatasan anggaran. Namun, tingginya permintaan masyarakat serta keterbatasan akses transportasi di wilayah tersebut mendorong diaktifkannya kembali rute ini pada tahun 2025. Antoni, begitulah ia dipanggil sehari-hari. Seorang sopir bus Damri. Pahlawan dibalik kemudi. Dari balik kaca depan busnya, ia melihat dan akhirnya memahami, arti penting hadirnya negara, khususnya dalam bidang transportasi.(Achdiyat Perdana) Baca Tulisan Aceh TRANSit Edisi VII Lainnya Klik Disini

Oleh Djoko Setijowarno* Keberadaan bus perintis di Provinsi Aceh tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, akan tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat di daerah-daerah yang terpinggirkan. Berdasarkan data Perum Damri Cabang Aceh (2025), bus perintis melayani 12 rute di Provinsi Aceh sepanjang 999 km. Rute-rute ini adalah Sinabang – Sibigo (188 km), Sinabang – Alafan (100 km), Kota Fajar – Manggamat (50 km), Kuala Simpang – Tenggulun (86 km), Meulaboh – Woyla – Teupin Peuraho (108 km), Meulaboh – Alus Luyun (106 km), Longkib – Subulusalam (60 km), Gunung Meriah – Singkil (90 km), Gunung Meriah – Singkohor (54 km), Panton Lanbu – Bantayan (32 km), Laweung – Kota Sigli (41 km), dan Blang Pu uk – Ujong Fatihah (84 km). Kondisi rute bus perintis di Aceh sepanjang 629 km jalan aspal, 52 km jalan tanah, 45 km jalan berbatu tajam, 37 km jalan basah dan genangan air, 110 km jalan berdebu dan berpasir, 212 jalan tanjakan dan turunan dan 236 jembatan. Disamping itu melewati 211 sekolah, 42 rumah sakit, 41 pasar, 149 kawasan perkantoran dan 14 terminal penumpang. Rinciannya di masing-masing lintas berikut ini. Lintas Sinabang – Sibigo melewati 51 sekolah, 5 rumah sakit, 7 pasar, 27 perkantoran dan 1 terminal penumpang, lintas Sinabang – Alafan (23 sekolah, 4 rumah sakit, 5 pasar, 52 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Kota Fajar – Manggamat Alafan (23 sekolah, 3 rumah sakit, 3 pasar, 4 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Kuala Simpang – Tenggulun (12 sekolah, 6 rumah sakit, 5 pasar, 6 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Meulaboh – Woyla – Teupin Peuraho (20 sekolah, 1 rumah sakit, 2 pasar, 10 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Meulaboh – Alus Luyun (20 sekolah, 1 rumah sakit, 2 pasar, 10 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Longkib – Subulusalam (5 sekolah, 2 rumah sakit, 2 pasar, 6 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Gunung Meriah – Singkil (5 sekolah, 2 rumah sakit, 2 pasar, 6 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Gunung Meriah – Singkohor (3 sekolah, 5 rumah sakit, 4 pasar, 1 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Panton Lanbu – Bantayan (12 sekolah, 1 rumah sakit, 1 pasar, 8 perkantoran dan 1 terminal penumpang), lintas Laweung – Kota Sigli (12 sekolah, 1 rumah sakit, 1 pasar, 8 perkantoran dan 1 terminal penumpang). Bus perintis di Aceh memiliki peran penting dalam menghubungkan daerah-daerah dengan pusat-pusat keramaian. Layanan ini dioperasikan oleh Perum Damri sebagai bagian dari program subsidi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Beberapa manfaat utama dari keberadaan bus perintis di Aceh. Pertama, membuka keterisoliran wilayah . Ini adalah manfaat paling krusial dari bus perintis. Di banyak daerah di Aceh, masyarakat kesulitan mengakses layanan publik atau pusat ekonomi karena minimnya pilihan transportasi. Bus perintis hadir untuk menjangkau rute-rute ini, menghubungkan desa-desa terpencil dengan pusat-pusat kota atau kecamatan. Hal ini secara efektif memutus keterisoliran dan membuat masyarakat bisa bergerak lebih mudah. Kedua, mendukung perekonomian lokal . Dengan adanya akses transportasi yang terjamin, masyarakat di daerah pedalaman dapat mengangkut hasil bumi mereka, seperti buah-buahan atau komoditas pertanian lainnya, ke pasar di kota. Tanpa bus perintis, masyarakat harus mengeluarkan biaya mahal untuk menyewa kendaraan pribadi atau bahkan membawa barang dengan cara manual, yang tentunya tidak efisien. Bus perintis membantu mempercepat distribusi barang dan meningkatkan pendapatan warga. Ketiga, mempermudah akses ke layanan publik . Transportasi yang lancar sangat penting untuk mendapatkan layanan publik. Bus perintis memudahkan masyarakat untuk bepergian ke pusat pemerintahan, rumah sakit, sekolah, atau bank. Sebagai contoh, warga di daerah pedalaman bisa mengurus dokumen penting, berobat ke fasilitas kesehatan, atau menghadiri kegiatan sosial tanpa harus menempuh perjalanan yang sulit dan mahal. Keempat, menyediakan pilihan transportasi murah dan aman . Tarif bus perintis disubsidi oleh pemerintah, sehingga biayanya sangat terjangkau, bahkan seringkali hanya beberapa ribu rupiah. Selain itu, bus perintis juga umumnya lebih aman dan nyaman dibandingkan dengan transportasi swasta yang tidak resmi di beberapa daerah. Hal ini memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi pelajar, lansia, dan perempuan. Bus Perintis di Pulau Simeulue Ada dua rute bus perintis di Pulau Simeulue, yaitu rute Sinabang – Sibigo dan Sinabang – Alafan. Pulau Simeulue adalah sebuah pulau yang terletak sekitar 150 km di lepas pantai barat daratan Provinsi Aceh. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Simeulue dan memiliki ibu kota di Sinabang. Dikenal dengan keindahan alamnya yang eksotis, Pulau Simeulue menawarkan beragam atraksi wisata, terutama bagi para pencinta alam dan petualangan. Pulau Simeulue memiliki beberapa kecamatan yang lokasinya terpencil dan sulit dijangkau, seperti Kecamatan Simeulue Barat dan Kecamatan Alafan. Jarak tempuh dari ibukota kabupaten, Sinabang, ke daerah ini bisa mencapai 5 jam. Sebelum ada bus perintis, masyarakat sangat bergantung pada kendaraan pribadi atau transportasi sewaan dengan biaya tinggi. Bus perintis hadir dengan rute subsidi seperti Sinabang–Sibigo dan Sinabang–Alafan untuk memutus keterisolasian tersebut, membuat mobilitas menjadi lebih mudah dan teratur. Dengan adanya transportasi yang rutin dan terjangkau, masyarakat di wilayah pedalaman Pulau Simeulue kini bisa lebih mudah mengangkut hasil bumi dan komoditas pertanian mereka ke pasar-pasar di Kota Sinabang. Hal ini memotong rantai distribusi yang panjang dan menekan biaya logistik, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta pedagang kecil. Bus perintis juga mempermudah pergerakan barang dari pusat kota ke desa-desa, mendorong roda ekonomi di seluruh pulau. Banyak masyarakat Simeulue yang harus pergi ke Sinabang untuk mengurus dokumen pemerintahan, mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bus perintis memberikan akses yang lebih mudah dan murah bagi mereka, terutama para pelajar dan mahasiswa, untuk bisa bersekolah atau berobat tanpa harus memikirkan biaya transportasi yang mahal. Tarif yang dikenakan sangat terjangkau, jauh lebih murah dibanding transportasi swasta. Selain itu, bus perintis juga memberikan standar keamanan yang lebih baik, memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang. Secara keseluruhan, bus perintis di Pulau Simeulue berperan vital dalam meningkatkan konektivitas, pemerataan ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah terpencil. Kondisi kendaraan Sudah saatnya pemerintah meremajakan armada untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan penumpang, termasuk di Provinsi Aceh. Dengan